TRIBUNNEWSWIKI.COM - Komisi Tiga Negara atau Committee of Good Offices adalah badan bentukan PBB yang khusus menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, yang membawa keduanya ke Perjanjian Renville 17 Januari 1948.
Sebelum Perjanjian Renville, Indonesia-Belanda juga telah menandatangani Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947.
Namun, upaya melalui jalur diplomasi itu masih tak menghentikan sengketa berdarah keduanya.
Bahkan, setelah itu, Belanda melancarkan Agresi Militer I pada Juli 1947.
Pada tanggal 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan agenda sidang guna membahas permasalahan kedua negara tersebut.
Sidang PBB yang dilaksanakan pada 1 Agustus 1947 menghasilkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan baku tembak dan menyelesaikan konflik dengan cara damai.
Dewan Keamanan PBB menggunakan cara arbitrase [perwasitan] untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda.
Pada 25 Agustus 1947, PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara [KTN].
Tokoh-tokoh Perjanjian Renville [histori.id] [[histori.id]]Baca: 17 AGUSTUS - Perundingan Linggarjati [11-13 November 1946]
Komisi Tiga Negara ini beranggotakan negara pilihan Indonesia dan Belanda, di antaranya Australia, Belgia dan Amerika Serikat.
Richard C Kirby dari Australia sebagai wakil Indonesia, Paul Van Zeeland Belgia sebagai wakil Belanda, dan Frank B Graham dari Amerika Serikat sebagai pihak netral atau penengah. [1]
Komisi Tiga Negara mulai bekerja secara efektif setelah anggotanya datang di Indonesia pada 27 Oktober 1947.
Sesuai dengan hasil pertemuan di Sydney, pada tanggal 20 Oktober 1947, tugas KTN ialah:
• Membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai.
• Berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik.
• Mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Renville. [2]
Baca: Agresi Militer Belanda I
Penandatanganan Perjanjian Renville antara Belanda dengan Indonesia pada tanggal 17 Januari 1948. [titiknol.co.id] [titiknol.co.id]KTN berhasil mengadakan perundingan pada 8 Desember 1947 di kapal USS Renville.
Perundingan tersebut dihadiri oleh Amir Syarifudin [Indonesia], R. Abdulkadir Wijoyoatmojo [orang Indonesia pro Belanda] dan Frank Graham [perwakilan KTN].
Pokok bahasan dalam perundingan Renville adalah upaya gencatan senjata dan penyelesaian masalah Garis Demarkasi Van Mook.
Pada 19 Januari 1948, Belanda dan Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian Renville yang ternyata pada pelaksanaannya cukup merugikan Indonesia. [3]
Terdapat 8 poin hasil perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dan Belanda, diantaranya:
1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera
2. Disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat [RIS]
4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat
5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia-Belanda
6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk
7. Akan diadakan pemilihan umum dalam kurun 6 bulan hingga 1 tahun ke depan dalam pembentukan konstituante Republik Indonesia Serikat
8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. [4]
Baca: 17 AGUSTUS - Perjanjian Renville [17 Januari 1948]
[TribunnewsWiki.com/Septiarani]
Perundingan Renville. [ilustrasi] Komisi Tiga Negara, Badan Bentukan PBB yang Khusus Selesaikan Konflik Indonesia-Belanda, Apa yang Dihasilkan?
Intisari-Online.com - Dilatarbelakangi kekhawatiran internasional atas konflik Indonesia-Belanda pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dibentuklah Komisi Tiga Negara [KTN].
Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan pada saat itu, sedangkan Belanda ingin kembali berkuasa, menghasilkan konflik kurang lebih selama 4 tahun, 1945-1949.
Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut, baik melalui pertempuran maupun jalur diplomasi.
Komisi Tiga Negara merupakan badan bentukan PBB yang khusus menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, dan membawa keduanya ke Perjanjian Renville 17 Januari 1948.
Baca Juga: Buntut Konflik Indonesia-Belanda Soekarno Diasingkan ke Berbagai Daerah Terpencil, Tak Habis Akal Begini Cara Bung Karno Berkomunikasi dengan Para Gerilyawan
Sebelum Perjanjian Renville, Indonesia-Belanda juga telah menandatangani Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947.
Namun, upaya melalui jalur diplomasi tersebut masih tak menghentikan sengketa berdarah keduanya. Bahkan, setelah itu, Belanda melancarkan Agresi Militer I pada Juli 1947.
Pada tanggal 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan agenda sidang untuk membahas permasalahan Indonesia dan Belanda.
Sidang PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 menghasilkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan konflik mereka dengan cara damai.
Page 2
Page 3
Perundingan Renville. [ilustrasi] Komisi Tiga Negara, Badan Bentukan PBB yang Khusus Selesaikan Konflik Indonesia-Belanda, Apa yang Dihasilkan?
Intisari-Online.com - Dilatarbelakangi kekhawatiran internasional atas konflik Indonesia-Belanda pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dibentuklah Komisi Tiga Negara [KTN].
Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan pada saat itu, sedangkan Belanda ingin kembali berkuasa, menghasilkan konflik kurang lebih selama 4 tahun, 1945-1949.
Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut, baik melalui pertempuran maupun jalur diplomasi.
Komisi Tiga Negara merupakan badan bentukan PBB yang khusus menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, dan membawa keduanya ke Perjanjian Renville 17 Januari 1948.
Baca Juga: Buntut Konflik Indonesia-Belanda Soekarno Diasingkan ke Berbagai Daerah Terpencil, Tak Habis Akal Begini Cara Bung Karno Berkomunikasi dengan Para Gerilyawan
Sebelum Perjanjian Renville, Indonesia-Belanda juga telah menandatangani Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947.
Namun, upaya melalui jalur diplomasi tersebut masih tak menghentikan sengketa berdarah keduanya. Bahkan, setelah itu, Belanda melancarkan Agresi Militer I pada Juli 1947.
Pada tanggal 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan agenda sidang untuk membahas permasalahan Indonesia dan Belanda.
Sidang PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 menghasilkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan konflik mereka dengan cara damai.
nama saya adalahA. UdinB. AsepC. JamalD. DaffaTolong dijawab yaa besok dikumpulin
26. Berikut ini merupakan perkembangan Aspek Psikis yang di tunjukkn oleh remaja, kecuali A. Memperhatikan penampilan C. Ketertarikan B. Memiliki soli … daritas tinggi D. Muncul egois
30.Berikut bentuk kegagalan dalam menyesuaikan diri dalam beradaptasi oleh siswa adalah A. Mengalami rasa takut C. sikap agresif B. Rasa minder D. keb … ersamaan
mengapa laki² memiliki nafsu yg tinggi
sebutkan nama nama pulau
Halo teman teman tolong bantu saya ya Terima kasih :] -tugas ski[sejarah kebudayaan islam]
Sebutkan sasaran yg ingin di capai teori hubungan masyarakat
Jelaskan definisi ilmu kompetisi secara umum
-Quiz.!!! • Si A: berumur 20 Tahunsedangkan • Adik ny [ Si A ]: berumur ½ dari umur Si A= Pada saat *Si A* berumur 50 thn Berapa umur *Adik ny [ … Si A ]* ???#Report#Ngasal + Salah
. sebut dan jelaskan periodisasi berdasarkan arkeologi!
Video yang berhubungan
Jumat, 6 Mei 2022 | 11:45 WIB
Tugas Pokok Komisi Tiga Negara
GridKids.id - Kids, kali ini kita akan membahas tentang apa saja tugas pokok Komisi Tiga Negara.
Komisi Tiga Negara [KTN] dikenal sebagai Komisi Kantor Baik yang dibentuk oleh PBB pada 26 Agustus 1947.
Komisi Tiga Negara dibentuk agar menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada Agresi Militer Belanda.
Ada tiga negara yang jadi anggota dalam Komisi Tiga Negara yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia.
Latar belakang Komisi Tiga Negara
Pada masa Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Belanda masih berseteru karena Belanda belum menyerah untuk menguasai Indonesia.
Masalah Agresi Militer Belanda antara Indonesia dan Belanda yang tak kunjung usai, pemerintah Indonesia lalu mengundang Menteri Luar Negeri Australia yaitu Herbert Vere Evatt untuk menyelesaikannya.
Saat itu, Australia jadi salah satu negara yang sudah merdeka dan kuat dalam bidang militer.
Baca Juga: Pengertian Lembaga Negara Yudikatif, Contoh, Beserta Tugasnya
Sebagai bentuk bantuan Australia pada Indonesia, Evatt membawa permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB.
Tindakan dari Evatt mendapat dukungan dari Perdana Menteri Australia yaitu Joseph Benedict Chifley.
Permasalahan ini lalu diterima oleh Dewan Keamanan PBB pada 30 Juli 1947.