Isu yang berkembang di daerah tertinggal, bahwa daerah tertinggal dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan tidak mampu mengakses pelayanan sosial dasar. Masyarakat di daerah tertinggal pada umumnya masih belum tersentuh oleh program-program pembangunan, sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayaah di sekiatarnya,
Kantor Menteri Negata Pembangunan Daerah Tertinggal [2007], mencatat bahwa daerah tertinggal d Indonesia terebar di hampiir seluruh provinsi. Daerah tertinggal tersebut dicirikan oleh; [1] terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju, [2] kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar, [3] kebanyakan wilayah ini miskin sumber daya, [4] belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah, karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah [PAD] secara langsung, dan [5] belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah ini.
Terbatasnya fasilitas atau infrastruktur bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan sosial dasar, tentu akan membawa implikasi pada kondisi kesejahteraan masyarakat [Surjono dan Nugroho, 2007]. Masyarakat mungkin bisa memproduksi barang dan atau jasa, tetapi produk tersebut tidak dapat dipasarkan. Anak-anak tidak mampu mengakses pendidikan wajib belajar, masyakat kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan, dan tidak mampu mengkonsumsi air bersih. Keterbatasan ini akan mengakibatkan tingkat pendidikan penduduk rendah, angka putus sekolah tinggi, angka pengangguran tinggi, angka kesakitan dan kematian juga tinggi khususnya balita.
Masih besarnya jumlah penduduk miskin dan jumlah daerah tertinggal, akan membawa implikasi pada jenis dan populasi pengandang masalah kesejahteraan sosial [PMKS] lainnya, seperti anak terlantar, pekerja anak, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, remaja bermasalah sosial, wanita tuna susila, kecacatan dan gelandangan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan yang akan menghambat lajunya kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sosial pada daerah tertinggal, baik pada aspek sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan sosial bagi asyarakat.
Berbagai masalah Kesejahteraan sosial, sesungguhnya merupakan permasalahan yang begitu luas, yaitu terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang. Jika dipetakan, kabupaten Pandeglang dapat dikelompokkama dalam dua kategori wilayah, yakni Pandeglang Selatan dan Pandeglang Utara-Barat. Secara sosial, ekonomi dan pendidikan wilayah Pandeglang Selatan yang jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian dapat dikatakan wilayah yang mengalami keterbelakangan dan kemiskinan. Artinya, wilayah yang kurang mendapatkan sentuhan pembangunan adalah Pandeglang wilayah selatan. Daerah yang terkonsentrasi di wilayah selatan ini merupakan daerah yang jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di Utara-Barat mash sangat timpang. Bajhkan ada kesan jika melihat darah tersebut, sangat terisolasi. Padahal produktivitas Petanian lebih banyak terkonsentrasi di Pandeglang Selatan, dimana penduduk menjual hasil bumi ke Labuan atau ke Panimbang. Sementara Pandeglang Utara-Barat sebagai pusat pemerintahan, lembaga-lembaga pendidikan dan berbagai sentra perekonomian, kondisinya jauh lebih maju dari wilayah yang selatan.
Era otonomi daerah yang telah berjalan cukup lama ternyata tidak terlalu membawa perubahan berarti bagi peningkatn kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Pandeglang Selatan. Padahal semula banyak yang berharap dengan otomi daerah akan terjadi percepatan pengentasan masalah kesejahteraan sosial, peningkatan perekonomian warga dan dengan demikian berimbas pada jumlah PMKS akan semakin dapat ditekan. Faktanya, untuk membaca maraknya permasalahan sosial dan ketertinggalan ekonomi di Pandeglang tidak bisa dilepaskan dari masalah politik dan kultur kekuasaan di Pandeglang yang ditengarai menjadi salah satu sebab ketertinggalan Pandeglang dari daerah-daerah lain. Dengan kondisi tersebut di atas, bahwa pengentasan masalah kesejahteraan sosial di Pandeglang umumnya, tidak bisa diserahkan begitu saja pada pemerintah daerah. Kementerian Sosial sebagai representasi pemerintah pusat di bidang kesejahteraan sosial turut bertanggung jawab terhadap penanganan masalah kesejahtreraan sosial di Pandeglang dan di daerah-daerah lain yang belum tertangani secara baik oleh pemerintah daerahnya.
Sesungguhnya bukan hanya pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan pemerintah daerah saja yang bertanggung jawab terhadap upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat di daerah-daerah tertinggal seperti Pandeglang. Melainkan masyarakat dan dunia usaha secara luas juga memiliki tanggung jawab yang serupa. Hal ini mengingat masalah kesejahteraan sosial yang sedemikian kompleks tidak mungkin terselesaikan jika penanganannya hanya dibebankan pada pemerintah saja. Pada akhirnya yang dibutuhkan kemudian, adalah pembagian peran dan koordinasi yang kuat dalam penanganan masalah yang kompleks dan rumit ini. Pada aspek apa dunia usaha berperan, dimana posisi masyarakat dan lembaga-lembaga masyaraakat sipil berkiprah dan bagaimana seharusnya pemerintah memposisikan diri sebagai yang memiliki amanah penuh dari masyarakat sebagai leading sector. Apapun peran yang kemudian dipilih atau ditentukan, prinsip dasar pembangunan kesejahteraan yang pastisipatif, bottom up, dan berbasis kebutuhan masyarakat sendiri hendaknya tetap harus dijadikan pondasi dasar pembangunan kesejahteraan sosial.
Oleh: Dini Khairunnisa
Ketertinggalan pembangunan di berbagai sektor telah menempatkan penduduk desa Tanime sulit mengakses pelayanan pendidikan sehingga menimbulkan ketertinggalan di bidang pendidikan. Akibatnya, akses penduduk desa Tanime, Kecamatan Bime, Kabupaten Pegunungan Bintang untuk membangun daerahnya sangat sulit. Kondisi alam yang berada di perbukitan di daerah pedalaman Kabupaten Pegunungan Bintang ikut menyumbangkan kondisi ketertinggalan penduduk desa Tanime. Rumusan permasalahan dalam penilitian ini adalah: 1] mengapa akses penduduk miskin terhadap pelayanan pendidikan formal di Desa Tanime, Kecamatan Bime, Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua tetap rendah?, 2] Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan pendidikan formal dalam era otonomi daerah di Desa Tanime, Kecamatan Bime, Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa akses penduduk miskin terhadap pelayanan pendidikan dasar di Desa Tanime disebabkan oleh kondisi kemiskinan penduduk Tanime sendiri. Kemiskinan ini dilihat dari aspek struktural tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari kondisi alam Desa Tanime yang berada di perbukitan dan jauh dari jangkauan pelayanan pemerintah. Secara kultural, penduduk Desa Tanime sangat terikat dengan budayanya sehingga tidak mudah menerima perubahan. Selain itu, akses terhadap pendidikan juga dipengaruhi oleh tidak adanya akses ke pusat-pusat kegiatan perekonomian dan pendidikan yang ada di kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya akses penduduk Desa Tanime terhadap pelayanan pendidikan formal adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terbatasnya tenaga pengajar, minimnya sarana pendukung berupa transportasi, serta keterbatasan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, kondisi Desa Tanime yang tergolong desa tertinggal telah menyebabkan ketertinggalan penduduk dalam mengakses pelayanan pendidikan dasar. Hal ini terjadi karena kondisi alam Desa Tanime yang sulit dijangkau serta keterbatasan berbagai sarana pendidikan dan tenaga pengajar. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengirimkan para pelajar untuk melanjutkan studi ke luar daerah seperti di Jayapura atau di kota di Pulau Jawa sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar, baik untuk transportasi, akomodasi, biaya hidup selama mengikuti pendidikan, dan sebagainya. Se mentara, program pendidikan untuk memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di desadesa pedalaman di Pegunungan Bintang hanya dapat diatasi dengan pemekaran wilayah. Desa Tanime saat ini sedang dalam proses pemekaran menjadi wilayah kecamatan. Dengan berubahnya status Desa Tanime menjadi Kecamatan Tanime, maka anggaran dana pemberdayaan kecamatan dapat dialokasikan untuk biaya pendidikan sehingga akan semakin banyak putra-putra daerah yang akan dikirim ke luar Pegunungan Bintang guna mendapatkan pendidikan yang layak. Nilai lebih dari pengiriman pelajar ini adalah segera terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kekurangan atau kelemahannya di antaranya adalah: 1] pengiriman lebih banyak pela jar ke kota-kota lain berarti mengalirkan dana yang telah masuk ke Pegunungan Bintang kembali ke luar Pegunungan Bintang, 2] tidak adanya pemerataan pelayanan pendidikan untuk anak-anak di Pegunungan Bintang dalam jangka panjang karena tidak mungkin seluruh anak-anak dikirim untuk mendapatkan pendidikan di luar daerah, 3] dampak dari aliran dana dari Pegunungan Bintang ke daerah-daerah lain melalui pengiriman pelajar ini telah memperkecil peluang dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Pegunungan Binta ng sendiri.
The fact of having fallen behind of development in various sectors has put the people in the village Tanime have a difficulty to access the educational service so they are left in the educational field. Consequently, the access of people in the village of Tanime, subdistrict of Bime, the regency of Pegunungan Bintang to develop their region is very difficult. The natural condition on the hills of rural area gives the contribution in the left behind condition of the people. The problem formulation in the research are: 1] why the access of poor people toward the formal educational service in the village of Tanime, subdistrict of Bime, the regency of Pegunungan Bintang, province of Papua remain low?, 2] what is the factor which is influences the low of poor people access toward the formal educational service in the era of local autonomy in this village? The method of research used was qualitatively descriptive. Data was collected through the observation, interview and documentation and it was analyzed by using the technique of descriptive analysis. The result of research showed that the access of poor people toward the elementary educational service in the villate of Tanime was caused by the condition of people’s poverty they selves. This poverty seen from the structural aspect could not be avoided as the consequence of the natural condition in the village which was on the hills and far from the reach of government service. Culturally, people of Tanime are very tightened in their culture so it is not easy to accept the change. Beside that, the access toward the education is also influenced by there is no access to the centersof economical and educational activities exist in the town. The factors which influenced the minimal access of people in the village of Tanime toward the formal educational service were the limitation of the means and infrastructure of education, the limitation of teacher, the minimum of supported means like transportation, and the limitation of people participation. The conclusion, the left behind situation of people in the village of Tanime has resulted in the left behind people in accessing the elementary educational service. The left behind education was occurred due to the condition of nature in the village which was difficult to be reached and the limitation of various means of education and the teacher exists in there. Beside that, people’s participation was still limited for time and personnel of teacher and the thinking. People can not be participated further more in the case of educational fund.
Kata Kunci : Kemiskinan,Kebijakan Pendidikan,Akses Pendidikan Dasar,the fact of having fallen behind, the left behind education