Apa saja kebijakan dan strategi pembangunan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi?
Lihat Foto PT Jasamarga Balikpapan Samarinda KOMPAS.com - Kebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan dua kebijakan penting, yaitu:
Kombinasi kebijakan tersebut didukung partisipasi swasta secara aktif. Diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi. Kebijakan IndonesiaTerdapat lima kesepakatan kebijakan yang konsisten dan bersinergi, yaitu: Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Baca juga: Ekonomi Makro di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah juga diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui:
Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah.
Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. Selain pengembangan infrastruktur fisik juga dilakukan upaya sebagai berikut:
Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Dengan beberapa cara sebagai berikut: Baca juga: Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya Memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate farming. Sehingga agroindustri-agrobisnsis berkembang.
Jakarta, 26/12/2019 Kemenkeu - Pemerintah merancang 3 (tiga) strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2020. Pertama, penguatan neraca perdagangan. Kedua, penguatan permintaan domestik. Ketiga, transformasi struktural. Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), pertama, untuk strategi penguatan neraca perdagangan, pemerintah akan meningkatkan ekspor melalui pengembangan hortikultura berorientasi ekspor dan percepatan perundingan internasional. Selain itu, Pemerintah juga mengurangi ketergantungan impor melalui sinergi BUMN dalam percepatan mandatori Biodiesel 30% (B30), restrukturisasi PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) / dan anak perusahaannya PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), serta pengembangan usaha gasifikasi batubara. Kedua, dari sisi penguatan permintaan domestik, Pemerintah akan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan Kartu Prakerja, dan kemudahan Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kemudian, untuk meningkatkan konsumsi Pemerintah, akan dilakukan dengan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. “Lalu yang terpenting adalah peningkatan investasi. Kita akan mengejarnya dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja; perbaikan ekosistem ketenagakerjaan; percepatan penyelesaian dan penetapan RT/RW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota; serta percepatan pelaksanaan pengadaan tanah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto pada acara Outlook Perekonomian dan Strategi Kebijakan Pemerintah Tahun 2020, Jumat (20/12) di Kemenko Perekonomian, Jakarta. Ketiga, untuk transformasi struktural, dilakukan melalui revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor jasa, transformasi pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan hilirisasi pertambangan.“Program Quick Wins terkait ini, antara lain pengembangan litbang industri farmasi, pengembangan usaha dan riset green energy serta katalis, kemitraan pertanian berbasis teknologi, pengembangan asuransi pertanian, pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang,” pungkasnya. (nr/ds) |