UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA -> Download
PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2015 TENTANG KENAIKAN GAJI PNS 2015 -> DOWNLOAD
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU dan ANGKA KREDITNYA -> DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL -> DOWNLOAD
KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS -> DOWNLOAD
KEPUTUSAN KEPALA BKN No.12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS -> DOWNLOAD
UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK – POKOK KEPEGAWAIAN -> DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA -> DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL -> DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA -> DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL -> DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL -> DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL -> DOWNLOAD
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL -> DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL -> DOWNLOAD
Pilih Kategori-- Pilih Kategori --Semua KategoriInstruksi PresidenKeputusan PresidenLainnya--Surat Edaran Kepala BKNPeraturan BersamaPeraturan BKNPeraturan Kepala BKNPeraturan MenteriPeraturan PemerintahPeraturan PresidenSurat Kepala BKNSurat MenteriTopik KepegawaianUndang-UndangUUD 1945
| Judul | Deskripsi |
|---|
| PP No. 30 Tahun 2019 | Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Selengkapnya > |
| PP No. 22 Tahun 2019 | Perubahan keempat belas atas PP No 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan
Selengkapnya > |
| PP No. 21 Tahun 2019 | Perubahan kelima belas atas PP No 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional Indonesia pusat dan janda/dudanya
Selengkapnya > |
| PP No. 20 Tahun 2019 | Penetapan pensiunan pokok purnawirawan, warakawuri/Duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota kepolisian republik Indonesia
Selengkapnya > |
| PP No. 19 Tahun 2019 | Penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/Duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota tentara nasional Indonesia
Selengkapnya > |
| PP No. 17 Tahun 2019 | Perubahan kedua belas atas PP No 29 tahun 2001 ttg peraturan gaji anggota kepolisian Negara republik Indonesia
Selengkapnya > |
| PP No. 16 Tahun 2019 | Perubahan Kedua belas atas PP No 28 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Selengkapnya > |
| PP No. 18 Tahun 2019 | Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya
Selengkapnya > |
| PP No. 15 Tahun 2019 | Perubahan Kedelapan belas atas PP No 7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Selengkapnya > |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 | Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Selengkapnya > |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 | Manajemen PNS
Selengkapnya > |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Selengkapnya > |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 | PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PNS, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEJABAT NEGARA
Selengkapnya > |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 | PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN BULAN KETIGABELAS KEPADA PNS, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
Selengkapnya > |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | PERANGKAT DAERAH
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 | JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 | PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015 | PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PNS
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 | PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA/DUDANYA
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 | PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PNS
Selengkapnya > |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 | PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Selengkapnya > |
Tujuan Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah:
- berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
