Apa yang dimaksud dengan sektor pelayaran

Oleh:

Dok. Armada Samudra Global Ilustrasi sektor pelayaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah regulasi terkait perpajakan yang diterbitkan pada 2021 memberikan dampak terhadap daya saing industri pelayaran nasional.

Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners Association (INSA) Darmansyah Tanamas menuturkan, industri pelayaran nasional juga terkena dampak beberapa regulasi perpajakan, selain Peraturan Menteri Keuangan No. 186/2019 mengenai objek pajak yang dianggap mengganggu.

“Ini tentunya berdampak pada rendahnya daya saing pelayaran nasional. Kami sedang usaha untuk dapat keringanan atau insentif dari pemerintah,” ujarnya, Rabu (29/12/2021).

Baca Juga : Tarif Logistik dan Pelayaran Diramal Masih Naik Tahun Depan

Industri pelayaran nasional, ujarnya, berharap bahwa penyerahan jasa angkutan umum di laut dibebaskan dan pengenaan pajak PPN untuk selamanya. Termasuk juga pembelian kapal impor, spare part dan alat kesehatan kapal dibebaskan dari pengenaan PPN.

Selain itu, jasa docking, jasa repair, jasa perbaikan kapal, jasa kapal di kepelabuhanan, jasa kapal di darat yang menjadi beban perusahaan pelayaran nasional juga dibebaskan dari pengenaan PPN

“Kru kapal di atas kapal termasuk dalam kategori natura dan bukan penghasilan kru kapal, jasa penyewaan kapal, dibebaskan dari pengenaan PPN,” imbuhnya.

Di sisi lain, saat ini porsi pelayaran nasional yang hanya 9 persen untuk kargo luar dinilai kurang optimal karena skema kontrak ekspor. Pengiriman Kargo dari Indonesia untuk ke luar menggunakan skema FOB (Free on Board).

Pada skema ini pembeli mempunyai kewajiban menyediakan kapal. Dengan demikian pembeli akan mencari kapal yang memang sudah mempunyai jaringan yang baik dengan mereka.

“Pembeli produk Indonesia biasanya sudah mempunyai sister company di shipping industry. Ini yang menjadi hambatan. Diharapkan ada perubahan dari skema FOB ke Cost and Freight [CnF], dimana eksportir yang menyediakan kapal,” tekannya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor: Rio Sandy Pradana

Oleh:

Bisnis Kapal Maersk Line

Bisnis.com, JAKARTA – Maersk Indonesia memperkirakan pertumbuhan sektor pelayaran untuk peti kemas pada 2022 tak akan beranjak jauh dari realisasi pada akhir tahun ini dengan masih adanya ketidakpastian.

Senior Director Maersk Erry Hardianto memastikan kondisi pelayaran pada kuartal akhir 2021 ini akan mirip pada kuartal III/2022 sedangkan kondisi pada kuartal I/2022 akan sama dengan kuartal IV/2021. Selebihnya, lanjutnya, masih sulit untuk diprediksikan karena tergantung dinamika yang terjadi secara global.

“Kalau berbicara target tahun depan, untuk kontainer ekspor dari sisi volume akan sama dengan akhir tahun ini. Kami enggak mencanangkan pertumbuhan yang spesifik pada tahun depan karena masih diliputi ketidakpastian. Jadi tumbuh secara flat sama seperti akhir 2021,” ujarnya, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga : Temas (TMAS) Transaksi Afiliasi Rp25 Miliar dengan Anak Usaha

Erry menuturkan Maersk menargetkan bisnis peti kemas tumbuh 10 persen pada situasi normal. Namun tampaknya hal tersebut masih akan sulit terealisasikan pada tahun depan. Kondisi ini berkaca dari capaian tahun lalu yang nyatanya hanya tumbuh sekitar 8 persen.

Angka pertumbuhan sebesar 8 persen dinilainya sudah cukup memuaskan. Maersk tak bisa mematok target yang lebih banyak tinggi karena adanya isu keterbatasan seperti ruang kapal dan kontainer.

Namun, Maersk memiliki target yang lebih agresif di sektor logistik dan hinterland agar bisa mencapai pertumbuhan hingga dua angka. Salah satunya dengan pengembangan gudang logistik, kemudian solusi logistik kepada pembeli, trucking, serta pengembangan rantai pasok dan lainnya.

Sementara itu, Managing Director MSC Indonesia Dhany Novianto menggambarkan kondisi akhir tahun yang dialami oleh sektor pelayaran masih cukup menantang karena mengalami kendala pengoperasian kapal yang membuat terganggunya rantai pasok secara global.

Dia memaparkan kongesti masih terjadi di berbagai belahan dunia, utamanya di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China yang menghambat perputaran kapal menjadi lebih lama. Di sisi lain sentimen positif juga dirasakan oleh pelayaran dengan laju pertumbuhan ekspor dan impor di Indonesia yang cukup baik. Hal ini merupakan sinyal adanya kemajuan ekonomi ke arah yang lebih baik.

“Outlook pelayaran tahun depan tidak jauh berbeda dengan tahun ini karena pertumbuhan shipping industri masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan infrastruktur pelabuhan yang akan masih menghambat untuk kelancaran bongkar muat di pelabuhan secara global,” ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Apa yang dimaksud dengan sektor pelayaran

Apa yang dimaksud dengan sektor pelayaran
Lihat Foto

Kompas.com/Margaretha H Maru

Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonomi maritim adalah salah satu istilah yang mungkin sering didengar. Umumnya, kegiatan ekonomi maritim adalah hal yang berhubungan dengan kelautan. Lalu apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim?

Merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan, ekonomi maritim adalah seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di luar kawasan perairan, yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan.

Sementara dalam UU No. 27 Tahun 2007, ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kegiatan ekonomi maritim adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan.

Baca juga: Soal Pelanggaran Oknum Pegawai, Ditjen Bea Cukai Serahkan Bukti ke Kejati Banten

Pengertian ekonomi maritim

Secara sederhana, ekonomi maritim adalah seluruh kegiatan ekonomi di pesisir laut, dan wilayah sekitar laut. Beberapa kegiatan ekonomi maritim adalah mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Umumnya, kegiatan ekonomi maritim adalah dilakukan oleh negara yang memiliki lautan luas atau negara kepulauan. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan ekonomi maritim adalah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dan memiliki lautan sangat luas, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritim.

Baca juga: Sepekan, Aliran Modal Asing Rp 5,34 Triliun Keluar dari Indonesia

Tujuan dari pengembangan ekonomi maritim adalah sebagai salah satu wujud dari upaya pemerataan pembangunan nasional, demi terwujudnya cita-cita nasional.

Contoh kegiatan ekonomi maritim

Dikutip dari Gramedia.com, beberapa contoh kegiatan ekonomi maritim adalah sebagai berikut:

  • Menyediakan jasa penyeberangan kapal antar pulau dan antar negara
  • Industri pembuatan kapal laut
  • Industri reparasi kapal
  • Industri logistik pengiriman barang melalui jalur laut
  • Aktivitas perekonomian pelabuhan
  • Tol laut
  • Jasa navigasi kapal
  • Terminal peti kemas
  • Jasa pergudangan laut
  • Industri pembuatan senjata dan kapal perang.

Baca juga: Pengguna Wise Kini Bisa Transfer Uang ke China lewat Weixin

Apa yang dimaksud dengan sektor pelayaran

Apa yang dimaksud dengan sektor pelayaran
Lihat Foto

TWITTER @US5thFleet

Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Sektor ekonomi maritim

Di Indonesia, beberapa sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim adalah sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari.

Apa yang dimaksud dengan sektor pelayaran

Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, galangan kapal,  perawatan kapal, pembangunan pelabuhan serta semua industri dan jasa yang terkait. 

Umumnya yang menerapkan ekonomi maritim adalah negara kepulauan yang banyak dikelilingi oleh lautan. Termasuk indonesia. Sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim adalah sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari.

Pada dasarnya, ekonomi maritim adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara kepulauan untuk memeratakan ekonomi pembangunan negaranya. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan ini adalah Indonesia.

Berbagai kebijakan ekonomi maritim yang dibangun oleh pemerintah Indonesia adalah salah satu wujud dari upaya pemerataan pembangunan nasional, demi terwujudnya cita-cita nasional.

Pengertian Ekonomi Maritim 

Ekonomi maritim adalah seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi baik di pesisir laut, dan wilayah sekitar laut. Termasuk di dalamnya adalah industri kapal, pelabuhan, pelelangan ikan dan juga kegiatan pariwisata laut atau pantai. 

Ekonomi maritim juga merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat (biasanya negara kepulauan) untuk memeratakan perekonomian warganya. 

Di Indonesia sendiri, ada lima pilar utama pembangunan dalam sektor industri maritim. Lima pilar tersebut, antara lain: 

1. Membangun kembali budaya maritim yang ada di Indonesia. 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, karena itulah semestinya bangsa Indonesia bisa menyadari dan juga melihat dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki identitas lebih.

Identitas lebih yang dimaksud adalah kekayaan sumber daya alam lautnya yang luar biasa. Mulai dari hasil laut sampai dengan perindustriannya. Untuk itulah pembangunan di bidang ini sebaiknya terus menerus dilakukan. 

2. Menjaga serta mengelola sumber daya laut.

Menjaga dan mengelola ini terkesan mudah tapi dalam pelaksanaannya tidaklah begitu mudah. Pemerintah dan juga masyarakat selayaknya bisa bekerjasama untuk fokus dalam membangun dan meningkatkan pangan kedaulatan laut.

Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan industri  perikanan, dan bisa juga dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya.

3. Memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan juga konektivitas maritim

Prioritas pengembangan pada poin ini bisa dilaksanakan dengan cara membangun tol laut, logistik, deep sea port, industri di bidang perkapalan, sampai ke pariwisata maritim.

4. Membangun diplomasi maritim 

Diplomasi maritim dilaksanakan dengan tujuan agar mampu menghilangkan berbagai sumber konflik yang berada di laut.

Konflik apa saja? Banyak. Kasus pelanggaran kedaulatan wilayah laut, pencurian ikan, sengketa wilayah, perompakan, dan juga pencemaran lingkungan laut adalah beberapa contoh konflik yang sering terjadi. 

Caranya adalah dengan merangkul seluruh pihak dan mitra di Indonesia untuk mau bekerja sama dalam bidang kelautan. Laut semestinya bisa menyatukan negara, bukan malah memisahkan.

5. Kewajiban dalam membangun kekuatan dan pertahanan maritim.

Sebagai negara yang menjadi titik silang antara dua samudra, Indonesia dirasa memiliki kewajiban tersebut. 

Hal ini bukan hanya penting untuk menjaga kedaulatan dan juga kekayaan maritim, melainkan juga sebagai upaya tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim.

Apa yang dimaksud dengan sektor pelayaran

Contoh Ekonomi Maritim 

Contoh ekonomi maritim ada banyak. Intinya, semua kegiatan yang ada hubungannya dengan maritim maka bisa disebut sebagai kegiatan ekonomi maritim. 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa contoh ekonomi maritim.

  • Industri produksi/pembuatan kapal

  • Usaha perbaikan/reparasi kapal

  • Jasa penyebrangan kapal antar negara atau pulau

  • Jasa pergudangan laut

  • Terminal peti kemas

  • Industri pembuatan senjata kapal perang

  • Tol Laut sebagai sarana pengangkutan logistik kelautan

  • Jasa pernavigasian kapal laut

  • Industri pengiriman barang melalui laut

  • Seluruh kegiatan perekonomian di pelabuhan

  • Wisata Bahari 

Kegiatan ekonomi maritim lainnya bisa dijelaskan sebagai berikut,

• Pembangunan jalur tol laut

Hadirnya tol laut adalah bukti nyata dari penerapan kebijakan ekonomi maritim dari pihak pemerintah. Pembangunan tol laut dinilai mampu meningkatkan pelayanan pada daerah yang tertinggal, terdepan, dan juga paling luar dari perbatasan. Tol laut juga mampu menjadi jalur angkatan laut yang rutin dan terjadwal melakukan pelayaran. 

• Pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port)

Hampir di seluruh negara kepulauan, pelabuhan menjadi jalur utama dalam proses perdagangan yang terjadi antar pulau dan antar negara. 

Fasilitas yang umumnya bisa didapatkan di dalam sebuah pelabuhan hanyalah dermaga atau tambatan, jalur pelayaran, kolam pelabuhan, pergudangan, lapangan penumpukan, terminal penumpang, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya, seperti gedung kantor, lapangan parkir, dll.

Sehingga, pelabuhan pada umumnya adalah suatu terminal dan juga tempat berlabuhnya kapal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta aktivitas penunjang pelabuhan lain. 

Dengan dibangunnya pelabuhan laut dalam diharapkan bisa menjadi unsur penunjang baru dalam menyokong kegiatan ekonomi maritim di pelabuhan biasa. 

• Industri Perkapalan Dalam Negeri

Selama ini, industri galangan kapal yang berasal dari dalam negeri diklaim tidak mampu bersaing dengan industri kapal dari luar.

Hal ini terjadi lantaran industri dalam negeri belum mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Ini berhubungan langsung dengan kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi yang modern.

Agar mampu mewujudkan kemandirian sektor industri dalam jangka pendek dan menengah, maka pihak pemerintah terus mendorong adanya pengembangan produksi industri galangan kapal. Dengan begitu, diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan produk dari dalam negeri dan juga memperbaiki neraca perdagangan nasional dengan cara mensubtitusi produk impor.

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Maritim 

Peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi maritim diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang ada. 

Di Indonesia, ada tiga upaya pengembangan ekonomi maritim yang diterapkan, yaitu: 

1. Perubahan basis pembangunan nasional.

Perubahan ini terjadi dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan.

Perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan adalah upaya dalam memacu percepatan berbagai sarana strategis transportasi kelautan.

Contoh nyata dari hal ini adalah pembangunan Pelabuhan Patimban pada tahun 2020 di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang kini menjadi pelabuhan ekspor besar di Indonesia.

2. Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim

Pembangunan pelabuhan merupakan satu contoh pengembangan ekonomi maritim. Dengan dibangunnya terminal barang yang dilengkapi dengan dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, maka aktivitas di pelabuhan akan semakin bisa ditingkatkan. 

Hal ini membawa banyak manfaat dan peluang. Antara lain, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, terutama bagi yang bertempat tinggal di sekitar pelabuhan, peningkatan lalu lintas penumpang, kegiatan ekspor-impor, dan perdagangan antarpulau melalui pelabuhan.

Terdapat beberapa pelabuhan utama untuk ekspor dan impor di Indonesia, yaitu pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Dumai, Tanjung Perak, Balikpapan,  Bontang, Belawan, Merak, Samarinda, Tanjung Emas, Banjarmasin, Tuban, Kotabaru, dan Batu Ampar, dan Cigading. 

3. Regulasi yang sesuai dengan semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri

Contoh nyata dari regulasi tersebut adalah empat hal lintas di perairan Indonesia yaitu hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas ALKI dan hak akses komunikasi.

Hak lintas damai dijelaskan di pasal 17 UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan pasal 18 yang menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial.

Regulasi lainnya adalah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.

Kedua bagan pemisahan alur laut atau TSS Selat Sunda dan Selat Lombok saat ini masuk dalam alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II. ALKI sendiri, adalah alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) dan tertuang dalam perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Secara umum, upaya pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.

2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.

3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.

4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.

Penutup

Demikianlah penjelasan singkat tapi lengkap tentang ekonomi maritim. Bisa disimpulkan bahwa ekonomi maritim adalah suatu kegiatan ekonomi yang didalamnya mencakup transportasi laut, industri galangan kapal serta perawatannya, pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan laut, dan industri serta jasa yang terkait.

Adanya kebijakan ekonomi maritim ini selayaknya  sangat membantu para pebisnis yang juga turut melakukan kegiatan impor ekspor. Baik itu membantu dalam hal finansial atau memberikan akses kemudahan mereka dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

Satu hal penting yang semestinya selalu mendapatkan perhatian lebih dari para pebisnis adalah melakukan pencatatan keuangannya secara tepat, dan akurat. 

Nah, kamu sudah tahu kan bagaimana agar lebih mudah untuk melakukan hal tersebut? Ya, jadilah pengguna aplikasi majoo

Kamu bisa cek kelengkapan fitur majoo dan dijamin akan suka dan sangat membantumu dalam menjalankan bisnis dengan mudah, efisien, akurat dan terkoneksi dengan cepat. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar!