Apakah kelebihan musyawarah mufakat dibandingkan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting?

Rozali Abdullah

Cara-cara pengambilan keputusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR], akhir-akhir ini sering di permasalahkan orang. Hal ini mengakibatkan timbulnya suara-suara yang pro dan yang kontra, terhadap masalah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini Lembaga Negara Tertinggi tersebut, sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat di dalam Negara Republik Indonesia, telah mengambil keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak [voting]. Sebagai contoh antara lain dapat kita kemukakan di sini yaitu di dalam proses penetapan TAP.MPR.No:II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila [P4]; yang banyak menimbulkan reaksi dari pihak-pihak tertentu, dengan alasan bahwa cara tersebut adalah bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, apakah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak [voting] tersebut memang bertentangan dengan Demokrasi Pancasila?

DOI: //dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no1.841

• There are currently no refbacks.

Copyright [c] 1981 Rozali Abdullah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tentang DPR

Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat [kuorum], apabila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah 2 kali penundaan kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Bamus [apabila terjadi dalam rapat Alat Kelengkapan DPR], atau kepada Bamun dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi [apabila terjadi dalam rapat Bamus].

Secara lengkap dapat dilihat pada Tata tertib DPR RI BAB XVII.

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai kuorum dan disetujui oleh semua yang hadir.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain. Pengambilan keputusan secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan dan dilakukan secara tertutup apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dianggap perlu. Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan cara tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan, atau dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai kuorum dan disetujui oleh lebih separuh jumlah anggota yang hadir.

Keputusan yang diambil dengan voting [suara terbanyak] tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan tersebut. Kelebihan Voting: • waktu pembahasan masalah lebih singkat. • hasil keputusan merupakan suara terbanyak. • peserta dapat menghemat pemikiran. Kekurangan Voting: • Keputusan bukan hasil mufakat. • Peserta terpaksa menerima keputusan yang telah diambil. • Keputusan terkadang tidak diterima peserta.

• Aspirasi peserta tidak tersalurkan sepenuhnya.

tabel 4.7 arti penting keberagamanasyarakat​

Mengaku Sebagai Pegawai Dinsos, Seorang Buruh Ditangkap Reskrim Polres Magelang PenulisBudi Aris -17/01/2022 Wakapolres Magelang

Tuliskan manfaat keberagaman dilingkungan sekitar​

sebutkan 3hak dan 3kewajiban seorang petani​

tolong dong ini jawabannya apa. Udah tanya brainly 2x, yang satu dihapus sama brainly. Yang satunya lagi dijawab asal. plis dong, ini poin udh aku ban … yakin​

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap ideologi selain ideologi Pancasila? 2. Menurut pendapat anda bagaimana cara mewaspadai unculnya ideologi selain … ideologi Pancasila? 3. Bangaimana pendapat anda terhadap munculnya politik identitas yang menggunakan isu SARA?bantu donggg:[​

jawab lah capet kali ini saya akan lbh perhatikan lg PR ​

tolong bantu aku untuk mengerjakan tugas ini ya​

apa peran konstitusi dalam kehidupan bernegara Berilah suatu contoh konkret berupa peristiwa/kejadian dari tempat [kampung, desa] asal anda yang men … unjukkan bahwa konstitusi belum sungguh-sungguh dihayati oleh warga negara Indonesia​

Disajikan sebuah narasi tentang hak anak di sekolah, peserta didik dapat menuntukkan hak yang yang diperoleh anak di sekolah​

pelestarian permainan tradisional nusantara merupakan bentukA. hakB. kewajibanC. ketentuanD. peraturantolong di jawab​

Sekelompok penari membentuk garis zig- zag, penari menggerakkan kedua tangan ke bahu, lalu lurus. Gerakan tangan dilakukan selang seling antarpenari. … Pola lantai yang dibetuk adalah pengembangan garis ... a. lurus b. zig-zag C. lengkung d. lingkaran​

3. Seorang penata tari mencari pola lanta gerak tari sesuai yang diinginkan. Penata tari telah melakukan ... gerak tari. a apresiasi b. eksplorasi C. … penampilan d. gagasan tari​

a. Fub. tifa c. tanjidord. rebana burdah​

arin bermain air di musim kemarau tanggapan?​

Arin bermain gelembung sabun saat mencuci piring tanggapan?​

tuliskan lima fungsi Kain adat ​

contoh organisasi yang berada di lingkungan RW adalah a karang taruna B OSIS C Pramuka di pecinta alam​

tugas Presiden sebagai Kepala Negara adalah a presiden mengangkat duta besar untuk negara sahabat B presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk m … enjalankan undang-undang C presiden mengangkat dan memberhentikan menteri menteri D presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undangtolong di jwb kak☺​

peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama a para bupati B para wali kota C Gubernur D S … ekretaris Daerah Provinsi​