Bagaimana proses penyusunan perda provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011?
|
Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur sebagai Kepala Daerah tingkat Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk karena adanya kewenangan yang di miliki daerah otonom dan/atau perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah (Prolegda) berdasarkan pada asas perundang-undangan dan materi muatan lokal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak awal perencanaan sampai dengan pengundangan yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu : 1. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) terdiri dari perumusan masalah, penyusunan Naskah Akademik, dan Naskah Rancangan Peraturan Daerah; 2. Proses Mendapatkan Persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 3. Proses Pengesahan oleh Gubernur dan Pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Pengelolaan sampah regional di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup sehat sesuai amanat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam peraturan daerah. Amanat Undang- Undang Dasar dan Undang-Undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Guna menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan pelayanan publik masyarakat di dalam wilayah Provinsi, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan sampah, yang kemudian dibentuklah Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Istimewa Yogyakarta, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 ini. Mekanisme dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini sudah sesuai dengan mekanisme Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Provincial Regional Regulation is legislation regulation established by People’s Regional Representative Council (DPRD) in the provincial level with the agreement of Governor as the Head of Regional in provincial level. Provincial Regional Regulation was established because there is an authority in regional autonomy and/or there is an order from the higher Regulation Legislations. Establishment of Provincial Regional Regulation is conducted in a Regional Legislation Program (Prolegda) based on the principles of legislation and local materials according to the laws of UU No.12 year 2011 about Establishing of Legislation. Mechanism to Establishment of Provincial Regional Regulation is a series of processes starting with composing regional law product in the planning process, to the enactment process. These processes are consisting of 3 (three) phases, which are: 1. Preparation process of Provincial Regional Planned Regulation which is a composing and planning process in the domain of People’s Regional Representative Council (DPRD) or in the domain of Local Government (Pemda). This process includes: formulation of problem, composing Academically Manuscript, and Regional Planned Regulation Manuscript; 2. Process to get Agreement, which is a discussion in People’s Regional Representative Council (DPRD); 3. Authentication process by the Governor and Enactment by Regional Secretary. Waste management in Special Region of Yogyakarta is an act to fulfill every citizen’s rights to get a healthy living environment according to Article 28 H verse (1) 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. Establishment of Regional Regulation about Management of Domestic Waste and Domestic-like Waste in Special Region of Yogyakarta is to implement Legislation Act Number 18 Year 2008 About Waste Management which mandated an arrangement of authority for Local Government to include waste management in regional regulation. These mandates from the 1945 Constitution and Legislation Act are to give consequences to Local Government in Special Region of Yogyakarta to have obligation in public services about waste management. To guarantee there’s a law assurance and to give public services to the citizens in provincial domain, then it should be has an arrangement about managing waste, therefore, Regional Regulation about waste management has been issued by the Governor of Yogyakarta; which is Regional Regulation Number 2 Year 2013. Mechanism in establishing this Regional Regulation, which is Number 2 Year 2013 about Management of Domestic Waste and Domestic-like Waste, has been done according to the mechanism in the Legislation Act; this mechanism was mentioned in Legislation Act Number 12 Year 2011. Kata Kunci : MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
Jumat, 17 Desember 2021 | 08:00 WIB
Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota menurut Undang-Undang.
Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mengetahui proses pembuatan peraturan daerah? Sebelumnya kita mempelajari proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Saat ini kita belajar mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yuk, cari tahu bersama! Baca Juga: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Page 2
Page 3
Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota menurut Undang-Undang.
Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mengetahui proses pembuatan peraturan daerah? Sebelumnya kita mempelajari proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Saat ini kita belajar mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yuk, cari tahu bersama! Baca Juga: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
LATAR BELAKANG Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] kemudian mengatur lebih lanjut hal tersebut. Pasal 25 huruf c: ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”. Pasal 42 ayat (1) huruf a: ” DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”. Pasal 136 ayat (1): ”Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.” Upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif, penataan kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum masyarakat harus terus meningkat. Hal ini seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan. Beberapa terobosan penting telah dilakukan pemerintah pusat dalam menunjang terwujudnya sistem hukum yang efektif dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) baik di pusat maupun daerah; salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LANDASAN PEMIKIRAN Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini merupakan salah satu aspek penting pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang baik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses, metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, banyak ketentuan-ketentuan baru yang harus dipahami oleh para pemangku kebijakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam tentang proses, metode, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang kualitatif, aspiratif dan responsif. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur secara jelas, rinci mengenai proses, metode dan teknik penyusunan peraturan daerah. Proses penyusunan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dilakukan melalui tahap persiapan, perencanaan, perancangan, dan pembahasan rancangan di DPRD. Pada tahap persiapan, pihak pemrakarsa (Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD) harus menyiapkan atau menyusun naskah akademis yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Setelah naskah akademis disusun, maka tahap selanjtnya adalah melakukan perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Setelah tahap perencanaan dilakukan oleh pemrakarsa sesuai dengan urutan prioritas sebagaimana tercantum dalam Prolegda yang telah disetujui oleh DPRD dalam rapat paripurna, maka naskah rancangan peraturan daerah disusun sesuai dengan metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana disusun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Rancangan peraturan daerah harus dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Maka menjadi sangat penting melakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai peracangan pembentukan peraturan daerah di kalangan lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Selain itu, juga untuk menghasilkan produk hukum yang baik berdasarkan aturan yang ada sehingga tidak ada Peraturan Daerah yang dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Atas dasar itu, dirasa penting dan urgen mengadakan program Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Daerah (Legislative Drafting Training) bagi aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). TUJUAN Tujuan umum Diklat Perancangan Peraturan Daerah ini adalah berkontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (Perda) secara terencana, terpadu, dan sistematis, serta berkontribusi untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berorientasi pembangunan berkesinambungan. Tujuan khusus Diklat Perancangan Peraturan Daerah ini adalah:
DURASI Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Daerah ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yang memadukan muatan teoretis dan praktis sekaligus. NARASUMBER Narasumber dipilih secara selektif. Hanya narasumber yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman di bidang peraturan perundang-undangan yang berlatar belakang mantan pejabat publik di bidang hukum, akademisi senior di bidang hukum, dan praktisi hukum relevan yang mengisi materi Diklat ini. FASILITATOR Pelatihan ini diampu oleh fasilitator yang mumpuni dan berpengalaman yang berlatar belakang sebagai praktisi fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PESERTA Pelatihan ini ditujukan bagi mereka yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. MATERI PELATIHAN Materi/Silabus Diklat Perancangan Peraturan Daerah ini meliputi topik-topik berikut:
METODE Diklat ini dilaksanakan secara komunikatif, interaktif, partisipatif, dan simulatif. Metode ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran narasumber, fasilitator/instruktur dan peserta pada setiap sesi Diklat ini.
Diklat Perancangan Peraturan Daerah ini disertai dengan studi kasus dan simulasi pembentukan peraturan perundang-undangan. FASILITAS Peserta Diklat ini akan mendapatkan fasilitas berikut: 1. Bahan bacaan relevan 2. Training kit 3. Lunch dan coffee break 4. Sertifikat BIAYA Calon peserta yang berminat mengikuti program Diklat ini dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut silakan mengontak Jimly School of Law and Government (JSLG) untuk keperluan reservasi dan registrasi. KERJA SAMA PENYELENGGARAAN JSLG membuka peluang kerja sama penyelenggaraan Diklat Perancangan Peraturan Daerah ini dalam bentuk inhouse training yang jadwal dan tempat penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pihak yang memerlukan Diklat ini. Kontak: Jimly School of Law and Government Gedung Sarinah, Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No 11, Jakarta Pusat 10350 Telepon: 021-3983-3450 Fax: 021-3983-3451 Email: | Website : www.jimlyschool.com |
