Bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda karakteristik dengan kita?

Bagaimana Sikapmu Terhadap Teman yang Memiliki Kesukaan Pergi ke Tempat Wisata yang Berbeda, Kelas 2 SD /Pixabay/blende12

Contoh Sikap Menghadapi Perbedaan Karakteristik Antarteman, Kunci Jawaban Tema 8 Kelas 4 SD MI Halaman 147. /Pixabay.com/Kidaha

Dalam rangka menangani Covid-19 pemerintah mengeluarkan PERPPU No. 1 tahun 2020. Perppu tersebut berisikan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi S … istem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Jika anda sebagai pelaku ekonomi, menemukan Perppu yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan berdampak negatif bagi usaha anda dan seluruh pelaku ekonomi. Upaya apa yang bisa anda lakukan agar Perppu tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk tidak diterapkan, Jelaskan!JAWABAN SUDAH READY YAA SEMUA MATKUL , SIAP KIRIM!!!YANG MAU FULL JAWABAN DAN PEMBAHASAN SILAHKAN JAPRI WA 083176043029 atau 082113642053 JAWABAN AKURAT BERDASARKAN MODUL BMP DAN TERHINDAR DARI PLAGIASI , YANG MAU BOLEH JAPRI!!!-083176043029-083176043029-082113642053-082113642053JAWABAN SUDAH READY YAA, SIAP KIRIM!!!KITA JAWAB SENDIRI BUKAN PLAGIAT!!!!!!​

1. Hukum acara pidana telah mengalami beberapa perubahan sejak dari era penjajahan Belanda hingga saat ini dibuatkan undang-undang untuk mengatur ran … gkaian cara-cara dalam Hukum Acara Pidana, Hukum acara pidana sendiri dibuat tidak semerta-merta hanya untuk menyempurnakan hukum pidana, jika ditelaah lagi terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar disusunnya hukum acara pidana yang bersumber pada sumber hukum materil. Pertanyaannya adalah : 1. Apabila anda seorang advokat, bagaimana proses-proses beracara hingga siapa saja pihak yang beracara? 2. Berikan analisa saudara mengenai tujuan dan fungsi hukum acara pidana dalam beracara? Jawaban full 4 soal THE Hukum Acara Pidana HKUM4406, WA 089655544411

1. Perusahaan 'Pelat Merah' yang bergerak pada sektor produksi kertas yakni PT Kertas-Leces (Persero), dipastikan telah pailit alias bangkrut. Hal te … rsebut dipastikan setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya menetapkannya pada 25 September 2018 sesuai dengan putusan No.43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 No. 01/Pdt.Sus. Sejalan dengan itu, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang merupakan kreditor separatis Kertas Leces dan selaku pemegang Hak Tanggungan (HT) peringkat I, melakukan eksekusi lelang aset pada 11 Desember 2018. Kemudian buah dari hasil lelang tersebut menghasilkan uang senilai Rp11,4 miliar. Pertanyaan: a. Apakah Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum? Uraikan jawaban saudara ! b. Apabila perseroan terbatas dinyatakan pailit dan aktiva perusahaan tidak dapat membayar hutang perusahaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap harta kekayaan para pemegang saham minoritas? 25 2. Tata kelola yang baik (good corporate governance) masih sulit dipraktikkan di negeri ini. Buktinya, peringkat good corporate governance (GCG) Indonesia selalu di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Faktanya, indeks persepsi korupsi (corruption perception index/ CPI) Indonesia masih berkutat di peringkat 80-90 dari 180 negara. Sering tak disadari, penerapan good governance, baik di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), maupun swasta, adalah senjata yang ampuh bukan saja untuk melawan korupsi. Good Corporate governance juga mujarab menangkal krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sejarah membuktikan ekonomi Amerika Serikat (AS) nyaris kolaps akibat market crash pada 1929 yang menjadi cikal bakal Great Depression. Ekonomi AS baru pulih setelah corporate governance-nya direstrukturisasi. Bukankah krisis finansial global 2008-2009 juga dipicu kredit properti berantai (subprime mortgage) yang tidak bankable? Pertanyaan: a. Dalam pengelolaan Perusahaan BUMN, kita mengenal penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan BUMN, Tunjukkan prinsip Good Corporate Governance dan contoh pelaksanaannya dalam tata kelola perusahaan? b. Apa manfaat penerapan prinsip Good Corporate Governance bagi perusahaan? 3. Kuala Pembuang, Seruyan (ANTARA) – Legislator Kabupaten Seruyan, Kaliman Tengah, Masfuatun menyarankan seluruh perbankan ataupun lembaga keuangan yang ada di wilayah setempat, melakukan terobosan dan inovasi agar masyarakat tidak meminjam uang dari koperasi. Masyarakat di kabupaten ini informasinya banyak masyarakat khususnya pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terpaksa meminjam uang di koperasi karena merasa persyaratan lebih mudah dibandingkan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya, kata Masfuatun di Kuala Pembuang. Masfuatun juga mengungkapkan “ Kita tahu bersama bunga pinjaman koperasi sangat tinggi dan mencekik. Bunga pinjaman di koperasi itu ada yang 10 persen, 12 persen, hingga 15 persen per bulan. Itu kan jelas sangat menyengsarakan masyarakat”Menurut Anggota DPRD Kabupaten Seruyan itu, kondisi seperti ini tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat khususnya para pengusaha yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dari itu kepada lembaga perbankan khususnya Bank Kalteng yang ada di Bumi Gawi Hantantiring didorong supaya bisa memperhatikan hal itu seperti memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah dan memberikan pelatihan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM di Kabupaten Kalimantan Tengah. Sementara yang besar itu hanya 0,01 persen dari pelaku usaha yang ada di Indonesia. Selain karena keterbatasan modal, UMKM juga dianggap masih kalah cermat dari perusahaan besar dalam hal menangkap peluang di pasar penyediaan barang/jasa pemerintah.,"menurut Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP. Pertanyaan: a. Berdasarkan pada kasus di atas, menurut saudara apakah koperasi sudah tidak sejalan lagi dengan landasan idiil dan landasan struktural koperasi? Mohon uraikan. b. Berikan analisa saudara apa saja tindakan-tindakan yang dapat dinilai sebagai persaingan usaha tidak sehat antar Perusahaan dengan UMKM? Ready full jawaban UAS THE UT Hukum Perusahaan dan UAS lainnya. Yang minat bisa WA 085213315403 ya. Trusted dan reccomended

1 Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, sehingga karakternya bersifat private. Terkait dengan sistematika hukum perda … ta di Indonesia, berikan argumentasi Anda terkait pertanyaan di bawah ini: a. Bandingkan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dan KUHPerdata/BW! b. Menurut Anda, apakah keberlakuan KUHPerdata di Indonesia dapat menjerat siapa saja? Analisis argumentasi Anda dikaitkan dengan sistematika hukum perdata! 15 2 Usia perkawinan Beno dan Ririn adalah 15 tahun. Di tahun 2019 Beno meninggal dunia dan pada tahun 2020 Ririn juga meninggal dunia. Mereka berdua beragama Kristen, meninggalkan deposito bank dan rumah atas nama almarhum. Sebelum mengenal Ririn, ternyata Beno memiliki anak di luar perkawinan bernama Sarah. Sedangkan bersama Ririn, Beno tidak mempunyai anak dan pula tidak meninggalkan wasiat apapun. a. Apakah Sarah berhak mendapatkan warisan dari Beno? b. Berdasarkan prinsip pewarisan dalam KUHPerdata analisislah menggunakan pengaturan hukumnya kepada siapa saja kemungkinan hak ahli warisnya! 25 3 Ani adalah salah satu konsumen perusahaan pembiayaan/finance. Selama masa pembiayaan, ternyata Ani juga telah menggadaikan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. a. Apakah tindakan Ani tersebut dibenarkan secara hukum? Analisislah menggunakan aturan yuridisnya! b. Apa akibat hukum yang ditimbulkan kepada pihak ketiga yang menerima gadai dari objek jaminan fidusia tersebut? 30 4 Rani melakukan pembelian rumah, harga yang disepakati di awal adalah Rp 600 juta, kemudian Rani membayar DP Rp 5 juta. Selang beberapa waktu, Arga meminta lagi tambahan dengan alasan ibunya sakit dan butuh uang, dan total DP Rani sejumlah Rp 40 juta. Klausul tersebut juga dimasukkan dalam surat perjanjian yang dibuat keduanya. Kemudian secara sepihak Arga menaikkan harga jual menjadi Rp 620 juta, naik Rp 20 juta secara sepihak. Rani memutuskan membatalkan untuk mengambil rumah tersebut, tetapi Arga tidak mau mengembalikan DP yang sudah dibayarkan Rani sesuai kesepakatan di awal. a. Berdasarkan kasus tersebut di atas, analisislah apakah salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati? b. Apakah DP Rani dapat dikembalikan, kemukakan alasan anda? Upaya hukum apa yang dapat ditempuh Rani? Analisis kasus tersebut dan kemukakan argumentasi Anda! Ready jawaban UAS UT THE. Yang minat bisa WA 085213315403. Trusted dan reccomended

Hukum acara pidana telah mengalami beberapa perubahan sejak dari era penjajahan Belanda hingga saat ini dibuatkan undang-undang untuk mengatur rangka … ian cara-cara dalam Hukum Acara Pidana, Hukum acara pidana sendiri dibuat tidak semerta-merta hanya untuk menyempurnakan hukum pidana, jika ditelaah lagi terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar disusunnya hukum acara pidana yang bersumber pada sumber hukum materil. Pertanyaannya adalah : 1. Apabila anda seorang advokat, bagaimana proses-proses beracara hingga siapa saja pihak yang beracara? 2. Berikan analisa saudara mengenai tujuan dan fungsi hukum acara pidana dalam beracara? 25 2 Dalam proses pembacaan surat dakwaan terdapat 2 cara yakni dengan berdiri ataupun duduk dan akan ditanyakan setelahnya kepada terdakwa, jika terdakwa memiliki keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan apakah terdakwa berhak mengajukan keberatan. Pertanyaannya: a. Bagaimana tata cara Pemeriksaan Sidang Acara Biasa (sertai dengan dasar hukum yang kuat!) b. bagaimana tata cara Pengajuan Eksepsi dan Putusan Sela (sertai dengan dasar hukum yang kuat!) 25 3 Beberapa waktu yang lalu masyarakat kembali dikejutkan oleh sederet kasus-kasus yakni kasus pencurian Piring dan Sop Buntut, dan kasus pencurian sandal jepit. Kasus Pencurian Piring dengan terdakwa seorang pembantu rumah tangga bernama Rasminah ini sebenarnya sudah menjadi bahan perbincangan di akhir tahun 2010 lalu namun kasus ini mencuat kembali setelah Mahkamah Agung akhirnya memutus Rasminah terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 130 hari (4 bulan 10 hari). Dalam kasus ini Rasminah di tingkat pertama diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun Penuntut Umum pada Kejari Tangerang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat Kasasi putusan tidak bulat, seorang hakim agung yang juga duduk sebagai ketua majelis dalam perkara tersebut, Artidjo Alkotsar memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat dua hakim anggota lainnya (dissenting). Artidjo berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas PN Tangerang tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga menurutnya seharunya permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima. Jawab pertanyaan dibawah ini : a. analisalah apakah kasus diatas termasuk dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau Peninjauan Kembali! b. analisalah apakah subjek dan objek dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum telah tepat diterapkan dalam kasus diatas mengapa demikian! 4. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini. a. Jelaskan seperti apa perbedaan dari setiap jenis-jenis putusan yang terkandung pada pasal tersebut! b. Analisalah syarat sah saja dalam memenuhi suatu putusan, perkuat analisa saudara disertai dasar hukum? c. Bagaimana menurut anda jika terjadi Dissenting Opinion dan apa saja esensinya? Ready jawaban soal UAS THE UT. Yang minat bisa WA 085213315403. Trusted dan reccomended

apa dinamika dan tantangan bela negara?​

Beberapa waktu yang lalu masyarakat kembali dikejutkan oleh sederet kasus-kasus yakni kasus pencurian Piring dan Sop Buntut, dan kasus pencurian sanda … l jepit. Kasus Pencurian Piring dengan terdakwa seorang pembantu rumah tangga bernama Rasminah ini sebenarnya sudah menjadi bahan perbincangan di akhir tahun 2010 lalu namun kasus ini mencuat kembali setelah Mahkamah Agung akhirnya memutus Rasminah terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 130 hari (4 bulan 10 hari). Dalam kasus ini Rasminah di tingkat pertama diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun Penuntut Umum pada Kejari Tangerang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat Kasasi putusan tidak bulat, seorang hakim agung yang juga duduk sebagai ketua majelis dalam perkara tersebut, Artidjo Alkotsar memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat dua hakim anggota lainnya (dissenting). Artidjo berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas PN Tangerang tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga menurutnya seharunya permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima. Jawab pertanyaan dibawah ini : a. analisalah apakah kasus diatas termasuk dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau Peninjauan Kembali! b. analisalah apakah subjek dan objek dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum telah tepat diterapkan dalam kasus diatas mengapa demikian!​

Apa yang dimaksud hubungan keluarga dan wali?

Pada tahun 2019 jumlah saham yang beredar PT Telkom, tbk., sebanyak 250 ribu lembar dengan harga pasar per lembar pada akhir tahun tersebut sekitar Rp … 14.000,- per lembar. Para pemodal memberikan kapotal sebesar Rp2 milyar. Neraca pada akhir tahun 2019 menunjukkan jumlah total ekuitas sebesar Rp1,5 milyar dan laba operasi Rp1 milyar dengan tarif pajak penghasilan sebesar 25% dan biaya modal perusahaan setelah pajak adalah 12,75%. Berapakah Market Value Added (MVA) dan Economic Value Added (EVA) PT. Telkom, Tbk? Bagi yang mau full jawaban diketik rapi wa saja 089687850419 atau DM ig kami @tutoronline_fisolution

Beberapa waktu yang lalu masyarakat kembali dikejutkan oleh sederet kasus-kasus yakni kasus pencurian Piring dan Sop Buntut, dan kasus pencurian sanda … l jepit. Kasus Pencurian Piring dengan terdakwa seorang pembantu rumah tangga bernama Rasminah ini sebenarnya sudah menjadi bahan perbincangan di akhir tahun 2010 lalu namun kasus ini mencuat kembali setelah Mahkamah Agung akhirnya memutus Rasminah terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 130 hari (4 bulan 10 hari). Dalam kasus ini Rasminah di tingkat pertama diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun Penuntut Umum pada Kejari Tangerang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat Kasasi putusan tidak bulat, seorang hakim agung yang juga duduk sebagai ketua majelis dalam perkara tersebut, Artidjo Alkotsar memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat dua hakim anggota lainnya (dissenting). Artidjo berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas PN Tangerang tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga menurutnya seharunya permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima. Jawab pertanyaan dibawah ini : a. analisalah apakah kasus diatas termasuk dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau Peninjauan Kembali! b. analisalah apakah subjek dan objek dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum telah tepat diterapkan dalam kasus diatas mengapa demikian!​