beberapa pendapat tentang peristiwa g 30 s/pki

Gerakan 30 September dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September/PKI, atau sering disingkat G30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober), jika dilihat dari perspektif Sejarah Nasional Indonesia. Peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta, merupakan peristiwa pembunuhan enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat Imdonesia beserta beberapa Orang lainnya. Mereka dibunuh dalam upaya Kudeta yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pasca Gerakan 30 September tersebut, banyak terjadi pergolakan-pergolakan di masyarakat, baik di tingat regional maupun Nasional. Pergolakan tersebut rerjadi karena aksi prores terhadap PKI dalam melaksanakan beberapa kebijakan partainya seperti pembagian lahan. Dari tingkat Domestik, ptotes terhadap PKI terjadi karena anggota PKI mengambik tanah milik sebagian orang, yang nantinya akan dibagi sama rata bagi masyarakat marginal.

Karena banyaknya protes terhadap PKI, juga karena kemarahan akibat terbunuhnya Jenderal Tinggi TNI, oleh sebab itu melalui Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat tersebut berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Sehingga dibawah pimpinan Soeharto, banyak terjadi pembasmihan terhadap anggota PKI pada akhir tahun 1965-1966. Pembasmihan angota PKI tersebut dilakukan dengan cara pembunuhan masal kepada orang yang teridentifikasi sebagai anggota PKI atau Partisipan PKI. Sehingga selama masa oembasmihan, menurut Yosep Adi Prasetyo, selaku Wakil Ketua I Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mencatat bahwa korban pembantaian masaal pada 1965-1966 sejumlah kurang lebih 2,5 Juta Jiwa, jumlah korban tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dari tim Ad Hoc. Tim yang dibentuk oleh Komnas HAM, berdasarkan rapat paripurna 1 Juni 2008, penyelidikan yang dilakukan tim Ad Hoc berlangsung dari tahun 2008-2012. Para Aktifis Ham dan juga Ahli dibidang sejarah dan sosial Humaniora, menggap pembantaian 1965 tetsebut merupakan peristiwa oelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di sejarah manusia modern.

Lantas Bagaimana pandangan Masyarakat saat ini tentang peristiwa G30S PKI?

Untuk melihat bagaimana pandangan atau perspektif masyarakat Indonesia dewasa ini terhadap G30S PKI, perlu dilakukan tinjauan historis pasca petistiwa Gestapu. Dimana pasta peristiwa Gestapu. Pasca 20 tahun setelah peristiwa gestapu dan penunpasan terhadap anggota PKI, presiden Soaharto melancarkan propaganda peristiwa Gestapu terhadap masyarakat. Untuk menunjukan, kronologis penghianatan yang dilakukan oleh PKI kepada Tujuh Jenderal yang terbunuh pada peristiwa tersebut, juga memberikan kronologis tentang diberikannya surat oerintah 11 maret oleh presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Film-film tersebut dirilis pada 4, November 1988, yang berjudul Djakarta 1966 yang diproduksi oleh Lembaga Negara ( Pusat Produksi Film Nadional, PPFN). Tidak lama dari iru dirilis juga film Penghianatan G30S/PKI. Dari film tersebut yang sifatnya selain propaganda juga bersifat Edukasi, dimana siswa sekolah dasar diwajibkan menonton film tersebut setiap peringatan G30S/PKI. Sejak saat itu yang ada dalam pandangan Kolektif Masyarakat Indonesia yakni, G30S/PKI merupakan peristiwa penghianatan, dan peristiwa kelam juga kejam dalam sejarah Indonesia.

Namun pandangan Kolektif tersebut sudah mulai berubah pasca Reformasi, pandangan kolektif tersebut disimpulkan sebgai kolektif, karena tidak adanya media massa atau indipenden yang membahas ulang tentang peristiwa Gestapu, di masa Orde Baru. Sehingga setelah Revormasi 1998, banyak gugatan-gugatan dari media masa, para Intelektual dan mahasiswa tentang perlunya ditinjau kembali tentang peristiwa G30S PKI. Gugatan tersebut juga muncul dari komnas HAM, yang menuntut keadilan terhadap korban-korban peristiwa pembantaian 1965. Sejarah tentang peristiwa 1965 mulai ditinjau dan dipelajari kembali. Salah satunya Lembaga Kreativitas Kemanusiaan yang dipimpin oleh Putu Oka Sukanta. Mereka memproduksi film terkait perismtiwa 1965, dimana berisikan fakta-fakta terkait tahun 1965 serta Gestapu yang tidak dibahas pada masa Orde Baru. Film yang di produksi antara lain, Menyemai Tetang dalam Kelam (2006), Perempuan yang Tertuduh (2007) dan Tumbuh dan Badai ( 2007). Selain lembaga tersebut, Organisasi Non Pemerintah dalam bidang hak asasi manusia, juga merilis film terkait peristiwa tahun 1965. yang menyinggung kembali tentang peristiwa 1965. Film-film yang diproduksi antara lain, Bunga Tembok (2003), Kawan Tiba Senja: Bali Seputar 1965 (2004), Kado untuk Ibu (2004) serta masih banyak lagi.

Sumber :

1. Kurniawal Etal. 2013. Pengakuan Algojo 1965: Investigasi Tempo perihal Pembantaian 1965. (Jakarta, Tempo Publishing).

2. Rizki. 2019. Upaya Rekonsilasi pembantaian 65. Balarung Press. https://www.balairungpress.com/2019/07/upaya-kosong-rekonsiliasi-pembantaian-65/.

3. Guru Pendidikan. Peristiwa lengkap G30S PKI. https://www.gurupendidikan.co.id/sejarah-g30spki/.

4. Soe Hok Gie. 1999. Zaman Peralihan. ( yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya)