Sejarah Indonesia 107
A. Masa Transisi 1966-1967
Lahirnya pemeritahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G 30 S PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan KAMI berbentuk Presidium dengan ketua umum Zamroni PMII. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Cosmas Batubara, Subhan ZE, Hari Tjan Silalahi dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi.1. Aksi-Aksi Tritura
Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk dimana inlasi mencapai 600 sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Memahami Teks RESIMEN CAKRABIRAWA Resimen Cakrabirawa merupakan kesatuan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden RI pada zaman pemerintahan Soekarno. Sayangnya, sebagian anggota resimen ini kemudian berhasil dipengaruhi PKI dan ikut terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Diantara mereka yang terlibat, adalah Letkol Untung Syamsuri, salah seorang komandan Cakrabirawa yang justru menjadi pemimpin G30SPKI saat melakukan penculikan terhadap para perwira tinggi AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada zaman pemerintahan Soeharto, resimen ini dibubarkan. Untuk mengawal Presiden, dibentuk kemudian kesatuan baru Paspampres Pasukan Pengaman Presiden Di unduh dari : Bukupaket.com 108 Kelas XII SMAMA Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda, mahasiswa dan pelajar KAPPI, KAMI, KAPI, kemudian muncul pula KABI buruh, KASI sarjana, KAWI wanita, KAGI guru dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G-30SPKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konlik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntunan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura Tri Tuntutan Rakyat.Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu: 1 Pembubaran PKI, 2 Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan 3 Penurunan hargaperbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia Kogam yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. Sumber: Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Depkominfo, 2005 Gambar 4.3 Aksi Tritura di depan Fakultas Kedokteran UI Di unduh dari : Bukupaket.com Sejarah Indonesia 109 Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan “Ikrar Keadilan dan Kebenaran” yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan KAMI kemudian dilanjutkan dengan munculnya masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, krisis nasional makin tidak terkendalikan. Dalam pada itu mahasiswa membentuk Resimen Arief Rachman Hakim. Melanjutkan aksi KAMI. Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila, dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak–abrik gedung Departemen Luar Negeri, selain itu mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina RRC, Hsin Hua. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha “membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan”, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, serta memperhebat “pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek “British Malaysia” TUGAS Buat essai tentang peran pelajar dan mahasiswa dalam aksi Tritura, dengan mengaitkan kondisi Indonesia pada masa itu dengan tuntutan yang terkandung dalam Tritura Tuliskan pula di dalam essai tersebut, perbandingan persamaan dan perbedaan antara gerakan mahasiswa angkatan 1966 dengan angkatan 1998 dalam aksi mereka menghadapi pemerintahan yang tengah berkuasa.2. Surat Perintah Sebelas Maret
Pada akhir kepemimpinan Orde Lama Soekarno tahun 1966, Indonesia mengalami keadaan ekonomi dan politik yang buruk. Perekonomian Indonesia memburuk akibat pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik melalui doktrin ekonomi terpimpin yang menguras ekonomi Indonesia dan mengakibatkan adanya inflasi. Sedangkan politik Indonesia memburuk dengan puncaknya ketika terjadi Gerakan 30 September [G30S/PKI] 1965 yang membuat masyarakat resah. Untuk itu pemuda dan mahasiswa melancarkan aksi demonstrasi dan menuntut perubahan nasional melalui Tri Tuntutan Rakyat [Tritura]. Tritura mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yang berisi:
- Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
akibat lambannya pemerintah menindak peristiwa G30S/PKI 1965. - Perombakan Kabinet Dwikora.
akibat Soekarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial-ekonomi dan dalam tubuh kabinet masih terdapat orang-orang PKI. - Penurunan harga.
akibat kesalahan fatal dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno yang mendevaluasi rupiah dari kurs Rp1.000 menjadi Rp1.
Aksi demonstrasi tersebut berhasil menurunkan pemerintahan Orde Lama Soekarno dan membuat adanya pergantian pemerintahan baru di Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto dan memasuki periode Orde Baru.
Dengan demikian, peran pemuda, pelajar dan mahasiswa pada 1966 adalah mewakili suara rakyat dengan Tritura melalui aksi demontrasi. Pengaruhnya terhadap ketatanegaraan adalah adanya pemerintahan baru dengan berakhirnya pemerintahan Orde Lama Soekarno dan dimulainya pemerintahan Orde Baru Soeharto.
tirto.id - Sejarah Tritura dimotori gerakan mahasiswa dengan seruan Tiga Tuntutan Rakyat, yang menjadi titik balik pergantian rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru.Unjuk rasa pada 10-13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik pelik tak lama setelah tragedi Gerakan 30 September [G30S] 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.Tiga Tuntutan Rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu yakni [1] Bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI; [2] Rombak Kabinet Dwikora; dan [3] Turunkan Harga.
Pertama mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan D.N. Aidit tersebut. Empat bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Sukarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal, gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia [PPMI], akhirnya terbelah dua.
Baca juga: Sejarah Nasakom: Upaya Sukarno Menyatukan Tiga Pilar
Sebagian anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI, seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia [CGMI], Gerakan Mahasiswa Indonesia [Germindo], juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia [Perhimi], serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia [GMNI] turut meragu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti kuat. Sementara itu, mahasiswa-mahasiswa lain yang berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam [HMI], Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia [PMKR], serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia [PMII], menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas.Sebagaimana dikutip dari Pemuda Pembangunan dan Masa Depan [1987] karya Babari, rapat presidium PPMI digelar pada 10-23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S.
Perbedaan pendapat ini melahirkan wadah baru di tubuh PPMI, yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. KAMI meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah tersebut. Mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI.Baca juga: Gelora Tritura Menggulung Riwayat Orde Lama
Kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwikora muncul lantaran pemerintahan Sukarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial-ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis.Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda [2008] menuliskan bahwa goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat.
Perombakan Kabinet Dwikora juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal, sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Ketiga, tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Sukarno. Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965.Baca juga: Krisis Ekonomi 1960-an: Sanering Gagal, Sukarno Dilengserkan
Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwikora yang mendevaluasi rupiah dari kurs RP1000 menjadi Rp1. Tindakan ini terpaksa diambil karena di kebijakan fiskal, uang sudah meningkat lima kali antara tahun 1964 dan 1965 yang sebanyak Rp2.982,4 miliar. Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia [UI] mencatat, tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000 persen, beras dinaikkan 300 hingga 500 persen.Gie dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan [1995] juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari 400 rupiah menjadi 1000 rupiah. Akibatnya, tarif angkutan umum naik tinggi.
Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya, pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan tiga tuntutan Tritura.
Infografik Tritura Tumbangkan Orde Lama. tirto.id/Fuadi
Organisasi-organisasi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia [KAMI], Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia [KAPI], Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia [KAPPI], Kesatuan Aksi Buruh Indonesia [KABI], Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia [KASI], Kesatuan Aksi Wanita Indonesia [KAWI], Kesatuan Aksi Guru Indonesia [KAGI], dan lainnya. Oleh pemerintah, unjuk rasa tersebut disambut dengan panser, bayonet, serta semburan gas air mata. Tuntutan mahasiswa belum juga dijawab. Pejabat yang ingin ditemui saat itu adalah Wakil Perdana Menteri [Waperdam] III Chaerul Saleh, sedang tidak berada di tempat.Baca juga: KAMI Ada untuk Mengganyang PKI
Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10-13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke presiden. Lambannya respons pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Sukarno dari jabatan kepresidennya.Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966 Sukarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun, hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut.
Massa kembali menuntut presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan Resimen Cakrabiwara [Pasukan Pengawal Presiden]. Tembakan yang dilepaskan salah seorang anggota resimen menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sukarno yang berang terhadap ulah mahasiswa akhirnya membubarkan KAMI atas kericuhan tersebut. Kendati KAMI sudah dibubarkan, gelombang protes tetap tinggi beberapa hari setelahnya.Baca juga: Jika Supersemar Palsu, Apakah Orde Baru Tidak Sah?
Akhirnya, keluarlah titah sakti melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 [Supersemar] yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban [Pangkopkamtib] saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara.Supersemar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI ke-2 hingga 32 tahun lamanya. Oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, Sukarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada 1970.