Cara-cara Pemecahan konflik
Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan “akomodasi”. Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama. Bentuk-bentuk akomodasi :
- Gencatan senjata, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Misalnya : untuk melakukan perawatan bagi yang luka-luka, mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan perdamaian, merayakan hari suci keagamaan, dan lain-lain.
- Abitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulangkali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya menunjuk pengadilan.
- Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Contoh : IMN membantu menyelesaikan perselisihan antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat Setempat, dll.
- Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Misalnya : Panitia tetap penyelesaikan perburuhan yang dibentuk Departemeapai kestabilan n Tenaga Kerja. Bertugas menyelesaikan persoalan upah, jam kerja, kesejahteraan buruh, hari-hari libur, dan lain-lain.
- Stalemate, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. Sebagai contoh : adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang dingin.
- Adjudication [ajudikasi], yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.
Adapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konflik adalah :
- Elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain : kami mengalah, kami keluar, dan sebagainya.
- Subjugation atau domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan suatu cara pemecahan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- Majority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.
- Minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan kelompok mayoritas.
- Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.
- Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak.
berikan contoh negara masing² 2 negara di benua amerika berdasarkan pembagian wilayahnya
Hitunglah jarak Tokyo ke Hokaido pada skala peta 1 : 250.000
Sebutkan 10 alasan mengapa pertumbuhan penduduk jepang mengalami penurunan!
Negara negara di benua eropa utara beserta ibu kotanya
tolong dijawab sekarang
tolong dijawab soal latihannya
1. Sebutkan wilayah Asia Tenggara yang beriklim monsun tropis. Jawab: 2. Sebutkan daerah di Asia Tenggara yang jenis tanahnya termasuk tanah aluvial. …
15 benda dan asal daerahnya
15 benda dan asal daerahnya
letak Thailand dan Vietnam dari Indonesia
Selain bentuk-bentuk konflik sosial, bentuk-bentuk dari pengendalian konflik sosial dalam masyarakat juga mesti diketahui. Dengan begitu, konflik sosial bisa dikendalikan sebaik mungkin atau bahkan bisa diredam. Untuk lebih lengkapnya, bentuk-bentuk dari pengendalian konflik sosial tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Terdapat 9 bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial dalam masyarakat, yaitu:
1. Konsoliasi
Konsoliasi merupakan usaha mempertemukan dua pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk menemui kesepakatan kedua belah pihak. Konsoliasi ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu di masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut haruslah dari jenis lembaga sosial. Adapun lembaga-lembaga itu harus berfungsi efektif dalam mencegah konflik serta mesti syarat-syarat berikut ini:
- Lembaga tersebut merupakan lembaga yang otonom dalam mengambil keputusan diantara kedua belah pihak, dalam artian bahwa keputusan lembaga itu murni dari pihak mereka tanpa ada intervensi dari lembaga lain.
- Kedudukan lembaga-lembaga tersebut mesti bersangkutan dengan kedua pihak dan bersifat monopolistis, dalam artian lembaga-lembaga tersebut setingkat di atas dua pihak yang berselisih.
- Selain itu, lembaga-lembaga itu mesti terikat dengan dua pihak yang berselisih.
- Lembaga konsoliasi mesti besikap demokratis dalam menyelesaikan konflik sosial, dimana lembaga tersebut mesti mau mendengar dan menampung pendapat, pernyataan, dan aspirasi dari kedua pihak yang berkonflik.
Meski sudah memenuhi syarat di atas, lembaga konsoliasi tidak akan berguna jika kedua pihak yang berkonflik tidak terlibat dalam penyelesaian konflik diantara mereka. Untuk itu, kedua pihak mesti berada dalam kondisi-kondisi di bawah ini:
- Menyadari konflik diantara mereka dan siap menyelesaikannya diengan prinsip-prinsip yang jujur dan adil.
- Kedua pihak mampu mesti terorganisasi secara jelas.
- Setiap pihak yang berkonflik mesti mengikuti aturan main yang diberlakukan oleh pihak lembaga konsoliasi.
Konflik antara perserikatan buruh dan perusahaan yang diselesaikan dengan bantuan Kementerian Tenaga Kerja adalah salah satu contoh konsoliasi. Meski Kementerian Tenaga Kerja berada di bawah Presiden, namun kementerian tersebut bersifat otonom dalam membuat kebijakan serta menyelesaikan konflik. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja layak menjadi lembaga yang melakukan konsoliasi karena kementerian tersebut berada di atas perserikatan buruh dan perusahaan serta mengikat keduanya.
2. Mediasi
Mediasi merupakan usaha yang tidak dilakukan sendiri oleh dua pihak yang bertikai. Kedua pihak biasanya meminta seseorang yang disebut sebagai mediator. Mediator harus bersikap netral dan hanya bertugas untuk mempertemukan serta memberi masukan kepada kedua pihak. Masukan atau nasehat itu tidak mengikat, sehingga kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk mengambil atau tidak masukan dari mediator tersebut. Meski tidak mengikat, mediasi terkadang bisa mengendalikan bahkan menyelesaikan konflik antara kedua pihak. Hal tersebut dikarenakan mediasi dapat mencegah tindak irasional yang mungkin dilakukan oleh kedua pihak. Mediasi juga termasuk ke dalam jenis-jenis akomodasi Penyelesaian konflik antara suami istri dengan orang tua sebagai penengah dan pemberi saran adalah contoh dari mediasi.
3. Arbitrasi
Sama seperti mediasi, arbitrasi juga merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang menggunakan jasa orang ketiga. Bedanya, pihak ketiga ini memberikan keputusan yang mengikat untuk kedua pihak yang berkonflik. Bentuk pengendalian ini sekilas mirip konsoliasi. Bedanya, konsoliasi digunakan untuk konflik sosial antar kelompok, sedangkan arbitrasi dilakukan untuk konflik sosial antar individu.
4. Kompromi
Kompromi merupakan pengendalian konflik sosial dimana kedua pihak menyelesaikan permasalahannya secara langsung dengan mengurangi tuntutan masing-masing. Dengan demikian, pihak ketiga tidak dibutuhkan dalam pengendalian konflik ini. Hanya kesadaran untuk berdamai antar kedua pihaklah yang menjadi kunci adanya kompromi.
5. Toleransi
selain kompromi, toleransi merupakan bentuk pengendalian konflik yang terjadi atas kesadaran kedua belah pihak yang berkonflik. Berbeda dengan kompromi, toleransi dilakukan dengan cara kedua belah pihak tetap memegang kepercayaannya masing-masing namun tetap saling menghormati satu sama lain. salah satu caranya adalah tidak mengusik pihak lain yang berbeda dengan mereka. Toleransi diantara dua pihak yang berbeda tersebut merupakan bagian dari contoh hidup rukun.
6. Ajudikasi
Bila konflik sosial mesti diselesaikan secara hukum, ajudikasi bisa dilakukan. Proses ajudikasi ini dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang berkonflik mengadukan masalah mereka pengadilan dan kemudian masalah tersebut diselesaikan secara hukum. Kasus sengketa tanah dan kasus perceraian merupakan konflik sosial yang bisa dikendalikan dengan cara ajudikasi.
7. Gencatan Senjata
Pengendalian konflik ini dilakukan saat konflik sosial terjadi dengan menggunakan senjata. Gencatan senjata bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau juga bisa menjadi kesepakatan kedua pihak untuk tidak bertikai. Seperti halnya kompromi dan toleransi, proses gencatan senjata ini bisa dilakukan atas dasar kedua belah pihak yang berkonflik. Jika tidak bisa, maka bantuan pihak ketiga juga bisa dilakukan untuk mewujudkan gencatan senjata. Selain sebagai bentuk pengendalian konflik sosial, gencatan senjata juga termasuk ke dalam bentuk-bentuk akomodasi.
8. Segegrasi
Segegrasi merupakan pengendalian konflik dengan cara salah satu pihak menghindar dari pihak lain agar tidak berkonflik. Pihak tersebut mesti menghindar atau pergi ke tempat yang jauh dari konflik atau pihak yang berkonflik. Tindakan ini mesti dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pihak tersebut. Tak hanya satu pihak, segegrasi pun bisa dilakukan kedua pihak sekaligus dengan cara menghindari satu sama lain.
9. Konversi
Konversi adalah pengendalian konflik dengan cara satu pihak memutuskan untuk mengalah dan mengakui pihak lain lebih baik darinya. Kedewasaan dan kesadaran merupakan kunci terlaksananya pengendalian konflik ini.
Demikianlah 9 bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial dalam masyarakat, yang bisa anda pelajari. Semoga bermanfaat.