Contoh dari jenis lembaga politik yang benar adalah

Macam dan jenis lembaga politik sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat ini. Lembaga politik yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk membahntu kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Fungsinya adalah sebagai bukti sistem pemerintahan bersifat demokratis dengan Lembaga politik yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk membahntu kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dasan negara pancasila. Keberadaan lembaga politik juga berpengaruh pada istem hukum Indonesia saat ini .

Lembaga politik pastinya ada bukan memperumit namun untuk membantu keteraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Ketreaturan tersebutlah yang di cari untuk pelaksanaan berbagai macam kebijakan pemerintah. Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa tidak mungkin jika hanya seorang presiden yang menanganinya.

Pastinya dibutuhkan berbagai macam dan jenis lembaga politik untuk memenuhi semua kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya terutama di setiap daerahnya. Belum lagi dengan daerah- daerah yang terpelosok dan sangat sulit terjangkau. Berbagai lembaga itulah yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat agar semua setara dan tidak berpusat hanya di kota- kota besar agar sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi pancasila yang ada di Indonesia. Berikut merupakan lembaga- lembaga politik yang ada di Indonesia:

1. MPR

MPR merupakan salah satu macam dan jenis lembaga politik yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dasar 1945. Lembaga negara yang sekaligus lembaga politik ini bertugas dan berwewenang membuat dan merubah konstitusi. Pata tahun- tahun genting yang mana bila presiden dalam keadaan tidak aktif MPR akan berubah menjadi lembaga tertinggi,

MPR yang keberadaanya sesuai dengan undang-undang mempunyai wewenang yang tinggi karena telah dicantumkan dalam undang- undang dasar negara ini. Namun keberadaannya sempat terancam pada pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia pada tahun 1959 – 1965.

2. Presiden

Presiden adalah jabatan pemimpin dalam pembagian kekuasaan yang termasuk dalam lembaga eksekutif. Presiden bukan hanya menjadi menjadi kepala negara yang menajdi wakil rakyat namun juga sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini dianut oleh pemerintahan republik Indonesia.

3. Wakil Presiden

Wakil presiden mempunyai kedudukan satu tingkat dibawah presiden. Sistemnya wakil presiden bertugas untuk menggantikan presiden jika presiden dalam keadaan tidak bisa memenuhi tugas karena berhalangan ataupun karena faktor lain.

4. Dewan Perwakilan Rakyat

Macam dan jenis lembaga politik berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DRP adalah lembaga legislatif yang berwewenang membuat undang-undang, kebijakan tersebut tidak dilakukan oleh DPR saja melainkan bersama- sama dengan presiden dalam pembuuatannya. Pembuatan undang-undang mempertimbangakan apa saja kebutuhan masyarakat saat ini, keberadaan undang- undang untuk membantu kehidupan masyarakat tentunya butuh pentimbangan DPR sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat.

5. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sesuai dengan namanya DPD  bertugas untuk mewakili daerah. Mewakili daerah  ini sendiri bukan untuk menggantikan pemimpin daerah namun fungsinya hampir sama dengan MPR. Bedanya DPR juga menjadi bagian dari MPR namun hanya memaksakan konstitusi pada daerah yang diwakilinya.

6. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

BPK merupakan salah satu lembaga yang independen di Indonesia. Fungsinya sendiri untuk memaksa lembaga dan pejabat untuk mematuhi hukum keuangan dan membuat kebijakan tentang pengawan keuangan negara. Keuangan negara ditujukan untuk menyusun keuangan negara selama satu tahun ke depan.

7. Bank Indonesia

juga menjadi bagian dari lembaga yang diatur hak dan wewenangnya oleh UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai lembaga politik BI mempunyai fungsi dan peran mengatur kebijakan umum tentang keuangan dan lancarnya peredaran uang di Indonesia. Selain itu BI juga bertugas sebagai lembaga yang mencetak dan mengedarkan uang keseluruh bank yang ada di Indonesia. Fungsi BI sendiri sangat penting dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar nilai uang Indonesia tidak jatuh.

8. Mahkamah Agung

Mahkamah agung atau MA menjadi salah satu lembaga negara yang menangani masalah hukum seperti contoh pelanggaran kewajiban warga negara dan mempunyai kuasa tertinggi di Indonesia. Lembaga ini bertugas memaksa masyarakat untuk mematuhi seluruh aturan yang ada sesuai dengan peraturan tertulis yang sudah di buat dan disahkan oleh pemerintah dan memberi sanksi pelanggaran.

MA juga memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara baik warna negara Indonesia maupun warga negara asing sesuai dengan perundang- undangan atas haknya selama berada di wilayah hukum Indonesia selain itu MAjuga bertugas menyelesaikan hukum perdana maupun perdata. [AdSense-B]

9. Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga politik peran dan fungsinya yaitu menengahi permasalahan yang mungkin terjadi antar lembaga negara dan permasalahan sengketa antar partai politik tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

10. Komisi Yudisial

Termasuk lembaga yudikatif dengan demikian peran dan fungsinya sebagai lembaga politik hampir sama degan MA dan MK yaitu memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku.

11. Partai Politik

Partai politik pada dasarnya tidak ikut mengatur pemerintahan negara, namun partai politik merupakan wadah yang digunakan untuk menampungng calon aparatur negara. Aparatur negara tersebutlah yang nantinya akan menjabat dalam pemerintahan.

Contoh dari jenis lembaga politik yang benar adalah
pengertian Lembaga Politik : Ciri-Ciri, Fungsi, Jenis Dan Contohnya

Hallo kali ini kita akan kembali membahas pelajaran sekolah yaitu pengertian Lembaga Politik : Ciri-Ciri, Fungsi, Jenis Dan Contohnya. Simak penjelasannya berikut ini :

Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Poltik secara umum yakni merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian Politik Secara Etimologi

Secara etomologi kata politik berasal dari bahasa Belanda politiek serta bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (politika – yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (polites – warga negara) dan (polis – negara kota).

Adapun secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Lain halnya dengan kata “politis” berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Berbeda halnya dengan kata “politisi”  berarti orang-orang yang bergelut di bidang politik.

Politik juga berasal dari bahasa Yunani yakni “polis” yang artinya kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut yaitu:

  • polites berarti warga negara.
  • politikos berarti kewarganegaraan.
  • politike tehne berarti kemahiran politik.
  • politike episteme berarti ilmu politik.

Pengertian Lembaga Politik Menurut Para Ahli

Prof. Miriam Budhiarjo

  • Politik yakni merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat di artikan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.

Surbakti

  • Menurut Surbakti pengertian lembaga politik adalah pranata yang memegang monopoloi penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu.

Aristoteles

  • Bahwa arti pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki

Joice Mitchel

  • Pengertian politik ialah pengambilan suatu keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya.

Robert

  • Politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Pengertian politik.

Ciri-Ciri Lembaga Politik

  • Adanya kelompok masyarakat yang mempunyai wilayah dan telah menempati wilayah tersebut dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga mempunyai normadan nilai sosial yang sudah dipenuhi bersama.
  • Adanya perkumpulan politik yang dibentuk dengan sistem tertentu.
  • Sebagian individu yang merupakan penduduk wilayah tersebut diberiwewenang untuk melakukan tugas pemerintahan, baik dengan anjuran maupun pemaksaan.
  • Hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintahan hanya berlaku dalam batas wilayah mereka saja.

Fungsi Lembaga Politik

Untuk masyarakat, lembaga politik dibentuk untuk memberikan aturan-aturan pada masyarakat agar menjadi warga negara yang baik. Berikut ini beberapa fungsi dan peran Lembaga Politik

  • Menjaga ketertiban masyarakat di dalam wilayah.
  • Menjaga keamanan masyarakat dari ancaman baik dari dalam dan luar negeri.
  • Melakukan berbagai usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis dan Contoh Lembaga Politik di Indonesia

Seperti kita ketahui, dalam lembaga politik ada pihak-pihak yang mengendalikan kekuasaan. Siapa saja mereka? Nah, berikut ini adalah beberapa jenis dan contoh lembaga politik yang ada di Indonesia:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

  • Lembaga politik merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Presiden

  • Suatu jabatan dari seorang pimpinan organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara.

3. Wakil Presiden

  • Wakil Presiden, yakni suatu jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden.

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

  • Yakni salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

5. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

  • Salah satu lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum di-amandemen yang berfungsi sebagai pemberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.

6. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

  • Badan Pemeriksaan Keuangan, ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

7. Mahkamah Agung (MA)

  • Merupakan lembaga tinggi negara yang berperan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Demikianlah materi kami mengenai Lembaga politik , Semoga bermanfaat!