Demokrasi Apa yang digunakan di Indonesia saat ini?

Terpopuler

2

Sebut Libur Lebaran 29 April-6 Mei 2022, Menko PMK Akui Keliru

4

Kisah Pierre Tendean Jemur Anak-anak Pejabat

5

BMKG Ungkap Wilayah Gempa Aktif dan Berpotensi Tsunami Jelang Lebaran

SISTEM demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional 'Kinerja Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin dan Ciobvid-19 di Indonesia' yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer pada 10–17 Oktober 2020.

Dari survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar ± 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95% tersebut menunjukkan 56.4% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 37,3% dan yang tidak tidak tahu/tidak jawab 6.3%.

Ada lima alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia  saat ini. Pertama, kebebasn memiliki pemimpin [35.9%], melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat [16.0%], sesuai dengan hati  nurani [8%], sistem demokrasi terlaksana dengan aman [5.8%], serta adanya perubahan yang lebih baik [5.3%].

Sedangkan alasan ketidakpuasan publik atas demokrasi yang berjalan saat ini adalah kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu  [30.6%], demokrasi berjalan belum sepenuhnya [16.1%], pelaksanaan  demokrasi kurang sehat [15.2%], keadaan ekonomi yang belum berubah [9.8%], dan banyak yang korupsi [9.4%].

Hasil survei juga menunjukkan 77,9% publik setuju bahwa demokrasi walaupun tidak sempurna adalah sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia saat ini dibandingkan sistem lainnya. Sistem demokrasi dinilai menjadi sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia karena dengan sistem ini rakyat bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih pemimpin, sesuai dengan hati nurani sistem demokrasi bersifat  terbuka, serta bebas memilih wakil rakyat.

Hanya 11,1% respoden yang menyatakan tidak setuju sistem demokrasi diterapkan di Indonesia. Terdapay lima alasan publik tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik saat ini yaitu kurang berpihak ke rakyat kecil, politik kurang sehat,demokrasi berjalan belum sepenuhnya, pelaksanaan demokrasi belum maksimal, dan hanya menguntungkan golongan tertentu. [RO/R-1]

Shutterstock

Ilustrasi demokrasi

Pada saat ini terjadi dilema demokrasi yang dialami oleh Pemerintah yang dapat kita lihat dari kritik terhadap kebijakan pemerintah yang muncul secara masif di berbagai lini, salah satunya menggunakan mural sebagai media penyampaian aspirasi yang dikarenakan tidak berjalannya sistem penyampaian aspirasi formal di pemerintah dengan baik. Salah satu politikus, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan jika hal ini perlu didiskusikan kembali karena telah menimbulkan kesenjangan, ketidakpercayaan, hingga pembelahan di tengah masyarakat, dimana seharusnya demokrasi menghasilkan kesetaraan, keadilan dan harmoni.

Lalu apa yang dimaksud dengan demokrasi itu?

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara. Karena itu rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik [public sphere] maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Sehingga tercipta sistem pemerintahan dalam negara yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat [from the people, by the people, to the people]. Adapun hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

1. Pemerintahan dari rakyat [government of the people]

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui [legitimate government] dimata rakyat. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya suatu pemerintahan yang sah adalah agar pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.

1. Pemerintahan oleh rakyat [government by the people]

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat [social control] dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung [ melalui DPR].

1. Pemerintahan untuk rakyat [government for the people]

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya

Pada saat ini Indonesia sedang berada di masa pandemi covid-19, dimana pandemi ini memberikan tidak hanya berdampak terhadap sektor sosial dan ekonomi, akan tetapi berdampak juga terhadap demokrasi.

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor menunjukkan bahwa data dari Economy Intellegent Unit menunjukkan adanya stagnasi kualitas demokrasi dari 5.55 pada 2018 menjadi 5.44 pada 2020. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kualitas demokrasi di tahun 2021 dapat dilihat dari Pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan, yang memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan, yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Selain itu lemahnya checks and balances dari DPR, yang dilihat bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat sejak virus mulai merebak. Begitupula saat munculnya beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Bahkan hingga ketika tidak lancarnya pemberian bantuan sosial dan munculnya pencitraan bagi-bagi sembako, DPR tampak tak bergeming.

Demokrasi pasca-pandemi nampaknya tidak akan pulih dalam waktu dekat apabila tidak ada terobosan politik yang berarti. ini dapat kita lihat dari situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi dimana melahirkan berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis sangatlah penting ada jaminan satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat adalah satu prasyarat bagi demokrasi yang kuat. Maka sangatlah perlu untuk memperbaiki kapasitas masyarakat sipil dengan memperbaiki peran, fungsi, dan posisi organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Sebagai tambahan, struktur resmi pembuatan keputusan harus diperbaiki dengan memperkuat alat-alat pembuatan keputusan baik yang sudah ada maupun yang tradisional, dan dengan memperhatikan sepenuhnya aspirasi rakyat.

19 09-2019

12352

Jambi, Kominfo – Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66 persen responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

Hal ini disampaikan Wawan berdasarkan hasil riset persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center [SMRC] yang dirilis bulan Juni lalu.

“Kita bersyukur bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai Negara Demokrasi Terbesar Ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India,” kata Wawan pada acara Utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia Dalam Rangka Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Jambi, Kamis [19/9/2019].

Wawan mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila yang kita anut dalam kehidupan berbangsa menunjukkan semakin matang. Dirinya juga menyatakan kalau demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan prinsip kebangsaan.

Sejalan dengan proses demokrasi tersebut, sejak Tahun 2009, Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi Indonesia [IDI], dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.

“IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian, sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi riil atas realitas sosial-politik yang terjadi,” kata Wawan.

Menurutnya, tantangan untuk membangun IDI adalah menerjemahkan seluruh kerangka konseptual tentang demokrasi ke dalam konsep yang lebih operasional berupa Aspek, Variabel dan Indikator IDI yang diukur.

Dalam pengukuran IDI Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, telah diselesaikan seluruh tahapan mulai dari Koding Koran, Koding Dokumen, FGD, Wawancara Mendalam, Verifikasi dan Skoring, serta Rilis IDI yang telah terlaksana pada tanggal 29 Juli 2019 yang lalu.

“Angka capaian IDI Tahun 2018 sebesar 72,39 atau mengalami kenaikan 0,28 poin dibanding capaian IDI Tahun 2017 yakni 72,11. Angka capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih dalam kategori ‘Sedang’, yaitu pada kisaran 60-80,” kata Wawan.

Wawan mengungkapkan, kedepannya, tantangan politik kita semakin besar seiring dengan makin kompleksnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dirinya berharap hasil pengukuran IDI menjadi kontribusi penting dalam menata pembangunan politik di Indonesia.

“Begitu pula besar harapan kita agar para pengambil kebijakan khususnya para perencana di daerah, akan semakin familiar dengan IDI dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menyusun program pengembangan demokrasi di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia [BBI] di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat [ Selengkapnya

Konon, dalam unggahan itu terdapat keterangan mengenai daftar dan jadwal pemadaman listrik akibat krisis pasokan batu bara. Selengkapnya

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana D Jone kepada ANTARA di Kupang, Kamis, mengatakan bahwa ratusan WN Timor Leste itu didata unt Selengkapnya

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Momentum itu ditargetkan untuk berkontribusi dalam pemulihan e Selengkapnya