Jelaskan apa yang dimaksud dengan liberalisme Komunisme dan Kapitalisme

Alokasi Terbatas

Jelaskan apa yang dimaksud dengan liberalisme Komunisme dan Kapitalisme
Dapatkan Info Beasiswa
Jelaskan apa yang dimaksud dengan liberalisme Komunisme dan Kapitalisme

Jelaskan apa yang dimaksud dengan liberalisme Komunisme dan Kapitalisme
Perum Bumi Sentosa Blok A7 No.8
Nanggewer, Cibinong, Bogor
Lokasi Ruko Dekat CCM (Cibinong City Mall)

Cari di Ensiklopedia Dunia

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.[1]

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu warga yang bebas sama sekali, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. [2] Ajaran liberalisme menolak beradanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.[2]

Dalam warga modern, liberalisme akan bisa tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan [3].

Pokok-pokok Liberalisme

Berada tiga hal yang mendasar dari Ideolog Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property).[2] Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang berasal dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

  • Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala aspek kehidupan aci politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. [2] Namun sebab kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berbeda tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.[2]
  • Dengan beradanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama bagi mengemukakan gagasannya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi aci dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilaksanakan secara diskusi dan diterapkan dengan persetujuan dimana hal ini sangat penting bagi menghilangkan egoisme individu.( Treat the Others Reason Equally.)[2]
  • Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut hasratnya sendiri, tetapi harus bertindak menurut hasrat rakyat.(Government by the Consent of The People or The Governed)[2]
  • Berlangsungnya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah bagi membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum tidak berkesudahan dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat bentuk oleh pemerintah adalah bagi melindungi dan mempertahankannya. Maka bagi menciptakan rule of law, harus berada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.[2]
  • Yang menjadi pemusatan keperluan adalah individu.(The Emphasis of Individual)[2]
  • Negara hanyalah alat (The State is Instrument). [2] Negara itu bagi suatu mekanisme yang digunakan bagi tujuan-tujuan yang bertambah luhur dibandingkan negara itu sendiri. [2] Di dalam petuah Liberal Klasik, ditekankan bahwa warga pada dasarnya dianggap, bisa memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela warga telah mengalami kegagalan.[2]
  • Dalam liberalisme tidak bisa menerima petuah dogmatisme (Refuse Dogatism).[2] Hal ini dikarenakan sebab pandangan filsafat dari John Locke (1632 1704) yang menyatakan bahwa semua ilmu itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.[2]

Dua Masa Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. [2] Berada dua jenis Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. [2] Liberalisme Klasik timbul pada awal masa seratus tahun ke 16. [2] Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak masa seratus tahun ke-20. [2] Namun, bukan berarti setelah berada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan lenyap begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, sebab hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu sedang berada. [2] Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar; hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya berada tambahan-tanbahan saja dalam versi yang baru. [2] Berlaku sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berkesudahan.[2]

Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. [2] Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing yang akan memproduksi ajaran baru. Berada dua ajaran, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). [2] Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, sebab kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. [2] Jadi, tetap berada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas sama sekali yang sebebas-bebasnya.[4]

Konsep Tokoh Klasik dalam Lahir dan Perkembangan Liberalisme Klasik

Tokoh yang memengaruhi ajaran Liberalisme Klasik cukup banyak aci itu dari awal maupun hingga taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan tentang pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait tentang Liberalisme Klasik.

Martin Luther dalam Reformasi Agama

Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanyalah serangkaian protes kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma. [5]. Pada saat itu keberadaan agama sangat mengekang individu. [5] Tidak berada kebebasan, yang berada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi gereja. [5] Pada perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari otoritasnya semula. [5] Individu menjadi tidak menjadi bertambah sempurna, kerena mereka tidak boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari penemuan ilmu ilmu sekalipun. [5] Belakang timbullah kritik dari sebagian pihak misalnya saja kritik oleh Marthin Luther; seperti: beradanya komersialisasi agama dan ketergantungan umat terhadap para pemuka agama, sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang; yang berakibat luas, sehingga pada puncaknya timbul sebuah reformasi gereja (1517) yang menyulut kebebasan dari para individu yang tadinya terkekang.[5]

John Locke dan Hobbes; konsep State of Nature yang berbeda

Kedua tokoh ini beranjak dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah konsep yang dinamakan konsep negara alamaiah" atau yang bertambah diketahui dengan konsep State of Nature. [6] Namun dalam perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki konsep yang sama sekali bertolak balik satu sama lainnya. [6] Jika ditinjau dari awal, konsepsi State of Nature yang mereka pahami itu sesungguhnya berbeda. [6] Hobbes (1588 1679) berpandangan bahwa dalam State of Nature, individu itu pada dasarnya jelek (egois) sesuai dengan fitrahnya. [6] Namun, manusia akan hidup damai. [6] Oleh sebab itu mereka membentuk suatu warga baru suatu warga politik yang terkumpul bagi membuat akad demi melindungi hak-haknya dari individu lain dimana akad ini memerlukan pihak ketiga (penguasa). [6] Sedangkan John Locke (1632 1704) berpendapat bahwa individu pada State of Nature adalah aci, namun sebab beradanya kesenjangan belakang suatu peristiwa harta atau kekayaan, maka khawatir jika hak individu akan diambil oleh orang lain sehingga mereka membuat akad yang diserahkan oleh penguasa bagi pihak penengah namun harus berada syarat bagi penguasa sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung. [6] Sehingga, mereka memiliki wujud penghabisan dari sebuah penguasa/ pihak ketiga (Negara), dimana Hobbes berpendapat akan timbul Negara Monarkhi Absolute sedangkan Locke, Monarkhi Konstitusional. [6] Bertolak dari kesemua hal tersebut, kedua pemikir ini sama-sama menyumbangkan konsep mereka dalam konsepsi individualisme. [6] Inti dari terbentuknya Negara, menurut Hobbes adalah demi keperluan umum (masing-masing individu) meskipun aci atau tidaknya Negara itu kedepannya tergantung pemimpin negara. [6] Sedangkan Locke berpendapat, keberadaan Negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas hanya bagi penjaga malam atau hanya bertindak bagi penetralisasi konflik. [6]

Adam Smith

Para berbakat ekonomi dunia menilai bahwa konsep mahzab ekonomi klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, haluan pandangan yang mendasari seluruh konsep mahzab klasik tentang masalah ekonomi dan politik berasal pada falsafah tentang kelola susunan warga yang sebaiknya dan seyogyanya didasarkan atas hukum dunia yang secara wajar berlangsung dalam kehidupan warga. Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790). Konsep Adam Smith tentang politik dan ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi tiga golongan konsep. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik, kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang memilihkan nilai dan harga benda/barang. Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung cara ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat. Singkatnya, segala daya ekonomi seharusnya diatur oleh daya pasar dimana kedudukan manusia bagi individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik.

Relevansi daya Individu Liberalisme Klasik dalam Demokrasi dan Kapitalisme

Telah diistilahkan bahwa setidaknya berada dua ajaran yang relevan atau menyangkut Liberalisme Klasik. Dua ajaran itu adalah ajaran tentang Demokrasi dan Kapitalisme.

* Demokrasi dan Kebebasan Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, sebab demokrasi dan Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan selang yang satu dengan lainnyanya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah mempraktekkan dengan konsisten tentang penghormatan pada hak-hak asasi manusia, sebab demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota warga, bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas.

Jelaslah bahwa demokrasi berdasarkan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif yang bertanggungjawab, dan bukan kebebasan yang anarkhis. Kebebasan atau kemerdekaan di dalam demokrasi harus menopang dan melindungi demokrasi itu dengan semua hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Kemerdekaan dalam demokrasi mendukung dan memiliki daya bagi melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang bisa menghancurkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan Rakyat.[7]

* Kapitalisme dan Kebebasan Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan warga yang bebas sama sekali. Di satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam guna luas; berlaku, kebebasan di aspek ekonomi itu sendiri menjadi sasaran. Di pihak lain, kebebasan di aspek ekonomi adalah juga metode yang sangat yang diperlukan bagi mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya berada dua metode bagi mengkoordinasikan cara jutaan orang di aspek ekonomi. Metode pertama ialah asuhan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan tekniknya tentara dan negara dan negara totaliter yang modern. Metode lain adalah kerjasama individual secara sukarela tekniknya sebuah sistem pasaran. Selama kebebasan bagi mengadakan sistem transaksi dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha bagi mengatur cara ekonomi melalui sistem pasaran adalah bahwa beliau mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Berlaku terbukti bahwa kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka konsep liberal.[8]

Bacaan bertambah lanjut tentang liberalisme

Literatur oleh para pemikir yang ikut menyumbang bagi teori liberal didaftarkan dalam Sumbangan terhadap teori liberal.
  • Bahasa Indonesia
    • Kebebasan
    • Liberalisme
    • Individualisme
    • Tanggung Jawab
    • Keadilan Sosial
    • Adam Smith: Pasar dan Individu
  • Bahasa Inggris
    • The future of liberal revolution / Bruce Ackerman - New Haven: Yale University Press, 1992
    • Left and Right: The Prospects for Liberty / Murray N. Rothbard, 1965
    • Liberalism and Democracy / Norberto Bobbio - London: Verso, 1990 (Liberalismo e democrazia, 1988)
    • Liberalism / John A. Hall - London: Paladin, 1988
    • The Decline of Liberalism as an Ideology / John H. Hallowell - London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 1946
    • Beyond the Global Culture War/ Adam K. Webb- Routledge, 2006, about the origins of Liberalism and types of challenges to it in the present world
    • Liberalism / Ludwig von Mises, 1927
  • Bahasa Belanda
    • Beleid voor een vrije samenleving / J.W. de Beus en Percy B. Lehning (red.) - Meppel: Boom, 1990
    • Afscheid van de Verlichting: Liberalen in verwarring over eigen gedachtengoed / Hans Charmant en Percy Lehning - Amsterdam: Donner, 1989
    • Liberalisme, een speurtocht naar de filosofische grondslagen / A.A.M. Kinneging e.a. - Den Haag: Teldersstichting, 1988
    • De liberale speurtocht voortgezet / K. Groenveld, H.J. Lutke Schipholt & J.H.C. van Zanen - Den Haag: Teldersstichting, 1989
    • Het menselijk liberalisme / Dirk Verhofstadt - Antwerpen: Houtekiet, 2002
  • Bahasa Perancis
    • Le libéralisme / Georges Burdeu - Paris: Seuil, 1979
  • Bahasa Jerman
    • Die Freiheit die wir meinen / Werner Becker - München: Piper, 1982
    • Noch eine chance für die Liberalen / Karl-Hermann Flach - Frankfurt: Fischer, 1971
    • Liberalismus / Lothar Gall - Königstein: Athenäum, 1985

Referensi

  1. ^ A: "'Liberalisme' dirumuskan bagi suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum." - Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: "Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana bagi mencapai sasaran politik yang bertambah tinggi. Beliau sendiri adalah sasaran politik yang tertinggi."- Lord Acton
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Sukarna. Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik. (Bandung: Penerbit Alumni, 1981)
  3. ^ Oxford Manifesto dari Liberal International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya bisa diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilaksanakan dengan sadar, bebas sama sekali, dan yang dikenali aci (enlightened) dari golongan mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas sama sekali dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas."
  4. ^ Diksi ini diperoleh pada saat mengikuti perkara perkuliahan mata kuliah Konsep Politik Barat, FISIP UI.
  5. ^ a b c d e f Ahmad Suhelmi. Konsep Politik Barat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007)
  6. ^ a b c d e f g h i j k Deliar Noer. Konsep Politik di Negeri Barat. (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998)
  7. ^ Mochtar Lubis (penyunting). Demokrasi Klasik dan Modern (terj. The Demokracy Reader: Classic and Modern Speeches, Essay, Poems, Declaration, and Document of Freedom and Human Right Worldwide oleh Diane Ravitch and Abigail Thernstrom (editor). (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1994)
  8. ^ Miriam Budiardjo (penyunting). Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi (Jakarta: PT Gramedia, 1984)
  1. ^ A: "'Liberalisme' dirumuskan bagi suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum." - Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: "Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana bagi mencapai sasaran politik yang bertambah tinggi. Beliau sendiri adalah sasaran politik yang tertinggi."- Lord Acton
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Sukarna. Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik. (Bandung: Penerbit Alumni, 1981)
  3. ^ Oxford Manifesto dari Liberal International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya bisa diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilaksanakan dengan sadar, bebas sama sekali, dan yang dikenali aci (enlightened) dari golongan mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas sama sekali dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas."
  4. ^ Diksi ini diperoleh pada saat mengikuti perkara perkuliahan mata kuliah Konsep Politik Barat, FISIP UI.
  5. ^ a b c d e f Ahmad Suhelmi. Konsep Politik Barat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007)
  6. ^ a b c d e f g h i j k Deliar Noer. Konsep Politik di Negeri Barat. (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998)
  7. ^ Mochtar Lubis (penyunting). Demokrasi Klasik dan Modern (terj. The Demokracy Reader: Classic and Modern Speeches, Essay, Poems, Declaration, and Document of Freedom and Human Right Worldwide oleh Diane Ravitch and Abigail Thernstrom (editor). (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1994)
  8. ^ Miriam Budiardjo (penyunting). Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi (Jakarta: PT Gramedia, 1984)

Referensi lain

  • Michael Scott Christofferson "An Antitotalitarian History of the French Revolution: François Furet's Penser la Révolution française in the Intellectual Politics of the Late 1970s" (in French Historical Studies, Fall 1999)
  • Piero Gobetti La Rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Bologna, Rocca San Casciano, 1924

Lihat pula

Pranala luar

  • Liberty Ideas
  • Institute for Liberal Values Commentary and research from a liberal perspective.
  • Perspective Magazine a publication of contemporary liberal thought
  • Stanford Encyclopedia of Philosophy: Liberalism, by Gerald F. Gaus
  • On John Dewey's Liberalism and Social Action
  • Peter Berkowitz on "Modern Liberalism"
  • French Liberalism in the 18th and 19th century
  • What's the Matter With Liberalism, political theorist Ronald Beiner's classic critique
  • The divergence between American and English definitions of "liberal", a personal view by Jeffry Fischer
  • The program of liberalism, Ludwig von Mises
  • The Oxford Manifesto of 1947
  • Liberalism vs. Fascism by Roderick T. Long
  • Liberal Review an online magazine relating to liberalism in the UK
  • Sedikit Tentang Liberalisme
IdeologiDaftar
Hubungan dengan partai politik: Ideologi partai· Daftar partai politik menurut ideologi


Sumber :
id.wikipedia.org, andrafarm.com, p2k.pahlawan.web.id, wiki.edunitas.com, dsb-nya.