Jelaskan menurut pendapatmu pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde baru
|
Jakarta - Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Akan tetapi, penerapan Pancasila mengalami pasang surut. Show Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi sampai sekarang, seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sejarah mencatat, pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Bagaimana penerapan pancasila pada masa Orde Baru detik.com/tag/orde-baru dan masa pemerintahan lainnya ? Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Muso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam. Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan RMS ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi, konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno, yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah. e. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi, tetapi digagalkan. Upaya Drs. Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. f. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Simak Video "Megawati Ingin Perbaiki Tendensi Bung Karno Komunis" (nwy/nwy)
-- Siapa di antara kamu yang sering dimarahin guru di kelas saat menyampaikan pendapat? Misalnya kaya kamu bosen belajar di kelas terus, atau kamu nggak setuju dengan penjelasan yang disampaikan guru, atau karena kamu nggak setuju dengan peraturan yang dibuat oleh guru. Hayo siapa? Atau jangan-jangan nggak ada satupun dari kamu yang berani menyampaikan pendapat? Wah gawat berarti Squad. Kenapa kok bisa gawat kalau nggak berani menyampaikan pendapat? Iya dong gawat, soalnya negara kita ini kan menganut sistem demokrasi. Kamu tahu nggak demokrasi itu apa? Nah demokrasi itu secara terminologi atau istilah adalah suatu sistem pemerintahan negara, di mana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Kalau secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Demokrasi ini juga termasuk sebagai konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Pemerintahan di negara demokrasi itu wajib mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, bernegara, berpendapat, menghormati hak-hak kelompok minoritas, berserikat, dan warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tuh kan Squad, negara menjamin kebebasan berpendapat, jadi ngapain takut kalau kamu benar. Kan kita hidup di negara demokrasi. Terus kamu tahu nggak seperti apa sejarah demokrasi di Indonesia? Dalam penerapannya, sistem demokrasi di Indonesia berjalan sangat dinamis atau berubah-ubah. Mulai dari setelah proklamasi, kepemimpinan Soekarno, kepemimpinan Soeharto, sampai era reformasi. Kalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. DEMOKRASI PARLEMENTER (LIBERAL)Diberlakukannya UUD 1945 pada periode pertama yaitu tahun 1945-1949, adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil, akibatnya program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. DEMOKRASI TERPIMPINPada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya:
Kalau dilihat dari beberapa poin di atas, demokrasi terpimpin tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga demokrasi terpimpin seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARUDemokrasi pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kalau kamu main ke sebuah desa kamu pasti akan melihat semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat desa, dan itu sudah lama dianut oleh mereka. Jadi, hal paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi pancasila itu sendiri. Pelanggaran Demokrasi Era Orde Baru
Baja juga: Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia di Masa Demokrasi Liberal DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA REFORMASIPerbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era orde baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak lho perubahan yang terjadi. Kebanyakan, perubahannya itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Nah beberapa perubahannya itu seperti:
Nah, begitulah kiranya Squad konsep demokrasi yang berjalan di Negara kita ini. Kamu tahu Soetan Sjahrir? Itu lho Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia kita, nah ia menuangkan gagasan dan konsepsinya tentang demokrasi ke dalam sebuah buku berjudul 'Perjuangan Kita'. Sjahrir mengatakan kalau individualisme adalah elemen terpenting dalam negara dan sistem yang demokratis. Jadi, setiap dari kita harus nih menghargai hak-hak sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Seprti tidak boleh membully, menghina, mengucilkan, dan juga menyudutkan. Nah kamu juga bisa belajar tentang permasalahan-permasalhan demokrasi di Indonesia melalui ruangbelajar. Di sana kamu bisa menonton langsung video belajar dengan animasi yang menarik. Segera langganan yaa.
Referensi: Abdurakhman. (2018) Sejarah Indonesia Kelas XII. Jakarta: Kemendikbud RI. Artikel terakhir diperbarui pada 22 November 2020. |
