Jelaskan secara singkat kebijakan pembangunan masa orde baru dalam bidang keluarga berencana

Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa orde baru, bertumpu pada beberapa program yang diusung oleh Presiden Soeharto dalam kabinet pembangunannya.

Program tersebut diberi nama trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tersebut mencakup beberapa aspek, yakni:

  • Pemerataan pembangunan dan hasilnya demi menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  • Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru ini tidak hanya difokuskan pada satu bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada.

Berikut ini beberapa kebijakan yang diusung oleh pemerintah orde baru di berbagai bidang:

1. Bidang Pertanian

Pertanian merupakan salah satu bidang yang memiliki kendali terhadap berjalannya perekonomian di Indonesia. 

Pertanian juga merupakan bidang yang dijadikan sebagai prioritas untuk dikembangkan pada masa orde baru ini.

Pembangunan sektor pertanian pada masa orde baru sangat erat kaitannya dengan istilah revolusi hijau. Berikut kebijakan pemerintah orde baru di bidang pertanian:

Program Revolusi Hijau

Pelaksanaan program revolusi hijau ini dilakukan dengan menerapkan panca usaha tani serta sapta usaha tani. Kedua konsep panca usaha dan sapta usaha tani tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Institut Pertanian Bogor.

Panca usaha tani itu sendiri merupakan suatu usaha atau program untuk meningkatkan hasil panen. Dan dalam panca usaha tani ada 5 usaha yang harus dijalankan untuk memperoleh hasil panen yang maksimal dan berkualitas. Usaha tersebut seperti:

  • Pemilihan dan penggunaan bibit unggul
  • Pengolahan lahan tanah yang baik
  • Pemupukan yang tepat
  • Pengendalian hama
  • Pengaturan irigasi atau penyiraman pada proses pertanian

Sedangkan sapta usaha tani adalah lanjutan usaha tani yang terdapat pada isi dari panca usaha tani.

Jika di panca usaha tani menjelaskan tentang pengolahan lahan dan sampai perawatan saja, sedangkan sapta usaha tani menjelaskan secara umum mengenai penanganan pengolahan panen dan pengolahan hasil panen.

Adapun metode yang dilakukan untuk mendukung berjalannya revolusi hijau, yaitu dengan:

  • Penerapan metode ekstensifikasi pertanian
  • Intensifikasi pertanian
  • Diversifikasi pertanian
  • Rehabilitasi pertanian
  • Mekanisasi pertanian

Pembentukan KUD dan Bulog

Selain dengan melakukan beberapa metode tersebut, untuk dapat melancarkan program revolusi hijau pemerintah juga melakukan pengoptimalan terhadap koperasi tani (Koperta) di tingkat desa.

Pada tahun 1971 Koperta tingkat primer telah dihimpun oleh Badan Usaha Unit Desa (BUUD). BUUD ini bertugas untuk melakukan penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran produksi pertanian serta pengkreditan.

Namun, pada tahun 1978 Koperta mengalami pergantian nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam penanganan masalah pangan ini pemerintah juga mendirikan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berhasil dibentuk pada tahun 1967.

Bulog dimandati untuk melakukan impor beras dari pemerintahan sendiri. Dalam hal pengadaan stok beras, Bulog telah bekerja sama dengan KUD.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat dianggap penting di indonesia. Pendidikan ini sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Pada masa orde baru pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan juga.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penempatan pembangunan pendidikan untuk menjadi  salah satu program yang diprioritaskan pada masa orde baru. Berikut kebijakan pemerintah di bidang pendidikan:

  • Pembentukan Program Pelita

Program ini dibentuk dengan tujuan untuk memberantas buta huruf yang ada di Indonesia. Dalam Pelita II pemerintah baru melakukan usaha pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk mendukung program pelita II, Presiden Soeharto menginstruksi adanya pembangunan seolah dasar hingga ke pelosok negeri. Dengan hal itu, pada masa ini muncul isilah SD Inpres yaitu SD yang dibangun atas instruksi dari presiden Soeharto.  

Program pemerataan pendidikan di Indonesia masih terus berlanjut hingga program Pelita IV. Selanjutnya dalam Pelita V, pemerintah memulai untuk merintis program wajib belajar yang ditujukan dengan adanya sekolah lanjutan tingkat pertama.

Program yang diusung pemerintah pada pelita V, juga disebut dengan program wajib belajar sembilan tahun. Dalam pelita V, juga dilakukan pembinaan tenaga kerja pada bidang pendidikan yang diupayakan untuk mendukung kualitas tenaga pengajar yang ada di indonesia.

Selain mengembangkan program mengajar, pemerintah juga membentuk program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).

GNOTA bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga tak mampu agar dapat mengenyam pendidikan yang layak.

GNOTA sendiri difokuskan pada 2 tujuan, pendidikan serta kemanusiaan. Adanya program ini hanya difokuskan pada daerah daerah terpencil agar tujuan pendidikan yang diusung mencapai ekpektasi.

3. Bidang Kesehatan

Untuk mendukung kesehatan sumber daya manusia di Indonesia, pemerintah pada masa orde baru menjalankan 2 program secara langsung yang bergerak dalam bidang kesehatan.

Program ini terdiri atas program Keluarga Berencana (KB) dan program Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

  • Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang didirikan untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia.

Program Keluarga Berencana tersebut dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang telah disetujui oleh MPR pastinya.

Sebagai langkah awal untuk mendukung program tersebut pemerintah juga mendirikan Lembaga Keluarga Berencana yang berskala nasional (LKBN). Lembaga ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai KB kepada masyarakat.

  • Program Kesehatan Masyarakat

Program kesehatan masyarakat ini diwujudkan dengan mendirikan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang berada di setiap kecamatan.

Puskesmas sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.

Lalu pada tahun 1984, untuk semakin mengembangkan program tersebut, pemerintah membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibentuk di setiap desa ataupun kelurahan.

Posyandu ini memiliki lima program utama, yaitu kesehatan ibu anak (KIA), keluarga berencana (KB), gizi, penanggulangan diare, serta imunisasi.

Pendirian posyandu ini sendiri dipusatkan kegiatannya untuk menangani kesehatan balita dan ibu hamil. Namun, dalam perkembangannya posyandu dapat menjadi penggerak kesehatan masyarakat di daerah pedesaan.

4. Bidang Ekonomi

Pada masa orde baru, berbagai kebijakan ekonomi dikembangkan untuk dapat mencapai tujuan ekonomi itu sendiri. Berikut beberapa kebijakan di bidang ekonomi yang diusung pada masa orde baru dan berhasil mendongkrak perekonomian Indonesia.

Pada masa orde baru BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian di indonesia.

Soeharto memiliki anggapan bahwa pemerintah merupakan arsitek utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

Dengan anggapan seperti itu pemerintah menjadi memiliki kesadaran untuk membangun perekonomian di Indonesia menjadi semakin maju.

Melalui beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis yang berperan sebagai pengawas dan memberikan kewenangan terbesar kepada departemen keuangan sebagai satu satunya pengawas BUMN.

Pemerintah orde baru berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan perekonomian di indonesia.

Pembukaan lapangan kerja tersebut melalui beberapa proyek padat karya dan bantuan pemerintah daerah.

Proyek padat karya sendiri merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan pengangguran, terutama di beberapa daerah dengan produksi pangan yang rendah.

Pembentukan program tersebut, juga didukung dengan pemberdayaan para pekerja untuk dapat membangun sarana dan prasarana publik seperti jalanan dan jembatan.

5. Bidang Sosial Budaya

Kebijakan pemerintah orde baru pada bidang sosial lebih ditekankan pemerintah pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Guna dilaksanakannya pemerataan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah, pemerintah orde baru mencanangkan program transmigrasi.

Program transmigrasi ini mulai dicanangkan pada pelita I. Tujuan dari pelaksanaan transmigrasi ini sendiri untuk menyediakan tenaga kerja dalam proyek pemerintah yang berada di bidang perkebunan, perikanan, ekspor kayu, serta untuk pemerataan penduduk.

Sedangkan dalam bidang budayanya, pemerintah orde baru berusaha untuk menyusun strategi guna mengarahkan perkembangan budaya kepada berbagai usaha usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan peningkatan pembinaan seni secara meluas melalui berbagai komponen, seperti sekolah, kursus, dan wadah kesenian lainnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pencatatan, serta penelitian terhadap setiap warisan budaya nasional.

fbWhatsappTwitterLinkedIn

Mengenang Jasa Soeharto di Bidang KB

Oleh: Drs. Mardiya

Ka Bidang Pengendalian Penduduk

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan jasa para pahlawannya” Pepatah tersebut begitu melekat dibenak kita, saat kita berusaha berusaha merefleksi sejarah panjang negeri ini. Dari masa-masa perjuangan merebut kemerdekaan, hingga saat kita harus berjuang mengisi kemerdekaan. Atas dasar itu, sepeninggal Jenderal (Purn) HM Soeharto sebagai mantan Presiden RI ke-2 yang sekaligus sebagai pelaku sejarah negeri yang kita cintai ini, tidak ada salahnya bila kita mengenang kembali jasa-jasa beliau yang bernilai positif terlepas dari segala imej negatif dan kekurangannya sebagai manusia biasa.

Mengkaitkan nama Soeharto dengan KB (Keluarga Berencana), bagi kita dan sebagian besar masyarakat bangsa kita adalah sesuatu yang sangat wajar, karena Soeharto yang di masa kekuasaannya dikenal sebagai “Presiden Murah Senyum” itu memang besar sekali jasanya dalam rangka pengendalian penduduk melalui Program KB. Beberapa bukti atas besarnya jasa Soeharto di bidang KB adalah diterimanya “Global Statement Award” dari Population Institute, Amerika Serikat pada tahun 1988. Perlu diketahui bahwa penghargaan yang kemudian diberi nama “Soeharto Award” ini pertama kali diterima oleh Presiden Zimbabwe. Jadi Soeharto adalah orang kedua yang menerima penghargaan bernilai prestise tersebut. Satu tahun kemudian, tepatnya di tahun 1989, atas keberhasilan Program KB di Indonesia, Soeharto menerima penghargaan tertinggi di bidang kependudukan dan KB berupa “United Nations Population Award” dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Penghargaan ini langsung diberikan oleh Sekjen PBB Javier de Cuellar di Markas Besar PBB di New York. Sementara atas jasanya pula, pada tanggal 21 Februari 1992, lembaga BKKBN sebagai lembaga Negara non departemen yang bertanggungjawab terhadap sukses tidaknya Program KB dan pengendalian penduduk, menerima penghargaan internasional dalam bidang manajemen, berupa “Management Development Award”. Penghargaan ini diberikan oleh lembaga manajemen internasional di Manila, Majalah Executive Digest dan Japan Airlines. Penghargaan manajemen ini sekaligus memberikan pengakuan terhadap kemampuan pemerintah (dibawah kendali Soeharto) dan masyarakat dalam mengelola gerakan KB hingga ke tingkat desa dan pedukuhan. Tahun 1994, penghargaan serupa kembali diterima oleh lembaga BKKBN dalam bidang manajemen operasional.

Soeharto pula yang mencetuskan ide diperingatinya “Hari Keluarga Nasional” setiap tanggal 29 Juni dan diperingati pertama kali pada tahun 1994 di Bandar Lampung. Peringatan Hari Keluarga Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan “Harganas” ini hingga sekarang masih kita peringati setiap tahun. Peringatan terakhir belum lama telah di laksanakan di Ambon Provinsi Maluku, 29 Juni 2007 lalu dan merupakan peringatan yang ke-14. Sementara peringatan Harganas ke-26 pada tanggal 29 Juni 2019  diselenggarakan di Banjar Baru, Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Konon, ide pencetusan Harganas adalah sebagai bentuk penghormatan para pejuang khususnya di Kota Yogyakarta yang telah berkumpul kembali pada keluarganya setelah berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer II oleh Belanda pada tahun 1949. Pada saat itu, keluarga telah kembali utuh karena seluruh anggota keluarga telah berkumpul dan diharapkan secara bersama-sama dapat bahu membahu membangun bangsa menuju bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Sejak saat itu pula, pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga (Population and Family Centered Development) menjadi begitu akrab dikenal masyarakat, dan keluarga menjadi sentral dari berbagai program pemberdayaan/pembangunan melalui kegiatan Posyandu, UPPKS, UP2K, kelompok industri dan kerajinan rumah tangga, dan lain-lain.

Di masa pemerintahan Soeharto, Program KB memang telah mencapai hasil yang spektakuler. Dalam hal pengendalian jumlah penduduk misalnya, Prof. Widjojo Nitisastro sebagai Ketua Bappenas saat Repelita I dirumuskan, memprediksi bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2000 bakal mencapai 280 juta jiwa dengan angka pertumbuhan yang begitu tinggi. Namun berkat komitmen dan konsistensi pemerintah dalam penanganan program KB dan disertai dengan usaha yang gigih dan terus menerus serta melibatkan secara aktif masyarakat sebagai sasaran program, pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia dapat ditekan menjadi “hanya 200 juta” dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,98%. Ini berarti, selama kurang lebih tiga dasawarsa pemerintahannya, Soeharto berhasil menekan kelahiran sekitar 80 juta jiwa. Sebuah hasil yang begitu fantastis! Apalagi secara perlahan namun pasti, Soeharto telah berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap prinsip “banyak anak banyak rezeki” menjadi “cukup dua anak, laki-laki perempuan sama saja” lewat konsep catur warga yang hingga kini masih dijadikan dasar dan komitmen dalam penyuluhan keluarga berencana.

Keberhasilan yang spektakuler dalam bidang KB, ternyata telah membawa keberhasilan dari sisi ekonomi dan kemakmuran rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Soeharto rata-rata 6,8% setahun, bahkan sempat menyentuh angka 8,1% pada tahun 1995. Perkembangan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia juga naik drastis, Pada tahun 1968 PDB hanya USD 70, meningkat menjadi USD 1.000 di tahun 1996. Jumlah penduduk miskin pun telah berhasil diturunkan secara tajam. Dari 70 juta jiwa atau 60% dari jumlah penduduk di era 1970-an, menjadi 26 juta atau 14%, pada 1990-an. Keberhasilan ini yang nampaknya menarik perhatian negara-negara berkembang di Asia dan Afrika untuk belajar KB di Indonesia. Hingga saat ini tercatat tidak kurang 4000 orang dari 40 negara di dunia yang pernah berkunjung dan belajar KB di Indonesia melalui program ITP (International Trainning Programme)

Harus dipahami bahwa berbagai penghargaan yang diterima oleh Soeharto bukan tanpa perjuangan dan tantangan. Bisa dibayangkan, betapa susahnya merubah imej masyarakat di awal-awal pemerintahannya yang telah terlanjur lekat dengan prinsip “banyak anak banyak rezeki” karena sikap pemerintah sebelumnya yang pro natalis atau mendukung kelahiran itu. Namun berkat komitmennya yang kuat dan diikuti dengan pembentukan lembaga nasional bernama BKKBN yang pimpinannya langsung bertanggung jawab kepada presiden, imej negatif tersebut sedikit demi sedikit telah dapat diubah dan ganti haluan mendukung Program KB. Terlebih saat BKKBN dibawah kendali Dr. Haryono Suyono yang juga memiliki komitmen tinggi untuk mencapai keberhasilan pengendalian jumlah penduduk, keberhasilannya tidak hanya menyentuh pada aspek pengaturan kelahiran, tetapi sudah merambah pada upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui berbagai upaya pemberdayaan keluarga. Ditahun 1980 hingga 1990 an, bisa dikatakan tidak ada Gubernur, Bupati, Walikota, Camat hingga Kepala Desa yang tidak terlibat aktif ikut mensukseskan program KB. Mereka seakan-akan berlomba-lomba mengenalkan Program KB pada masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS). Keberhasilan Program KB di wilayahnya, seakan menjadi semacam “trademark” untuk dapat disegani sekaligus sebagai cara yang efektif untuk meraih dana pembangunan yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Kini Soeharto telah tiada, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Minggu 27 Januari 2008 lalu tepatnya pukul 13.10 WIB, beliau dipanggil Allah SWT pada usia 86 tahun setelah sekian lama menderita sakit dan menerima hujatan, cacian dan hinaan karena pemerintahannya dianggap sarat dengan KKN. Soeharto telah berpindah alam, menuju ke kehidupan yang abadi. Kini saatnya kita sebagai warga yang beragama dan beradab, menunjukkan kebesaran jiwa sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Tuhan. Kita harus banyak belajar dari Soeharto bagaimana membangun komitmen sekaligus menyelaraskan antara komitmen dan tindakan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, karena seorang Soeharto memang telah mampu membuktikannnya. Setidaknya, mantan Kepala BKKBN Pusat Dr. Sugiri Syarief, MPA mengakui bahwa semasa pemerintahan Soeharto, Program KB telah dilaksanakan secara gegap gempita dan berhasil. Ini harus menjadi bahan refleksi bagi kita semua, karena saat ini intensitas dan frekuensi pengelolaan KB telah jauh menurun.

Pertanyaannya, akankah jumlah penduduk Indonesia kembali meledak setelah satu dasawarsa Soeharto “lengser keprabon” dari kekuasaannya dan Program KB tidak lagi menjadi program unggulan pemerintah. Pertanyaan ini, menurut Sugiri perlu dilontarkan kembali karena ada kecenderungan secara nasional TFR naik dan menyebabkan rata-rata pertambahan penduduk Indonesia saat ini mencapai 4 juta jiwa per tahun. Ia mengkhawatirkan prediksi Bappenas bahwa dengan kecenderungan pengelolaan Program KB seperti sekarang ini penduduk Indonesia akan meledak menjadi 263 juta di tahun 2025, menjadi kenyataan. Kemungkinan yang lebih buruk pun dapat saja terjadi, karena jumlah penduduk hasil prediksi dapat membengkak menjadi 308 juta jiwa sebagaimana diprediksi oleh Population Reference Bureau (PRB) Amerika Serikat. Bila ini menjadi kondisi senyatanya, sangat sulit bagi bangsa kita untuk bisa maju dan berkembang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Wallahu alam.