Kedudukan UUD 1945 di negara Indonesia sebagai hukum yang paling tinggi tingkatannya karena

Jakarta -

UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ia berkedudukan sebagai hukum dasar dan tertinggi yang memiliki beberapa sifat.

Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada.

Berikut jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pasal tersebut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah

Adapun, peraturan daerah sebagaimana terdapat dalam hierarki di atas terdiri dari Peraturan Daerah provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat.

SIfat dari UUD 1945

Sifat dari UUD 1945 yaitu singkat dan supel. Kedua sifat tersebut tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Pada saat itu UUD 1945 hanya terdiri dari 37 pasal.

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ani Sri Rahayu, sifat singkat mengandung arti bahwa UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, dan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan penyelenggara negara.

Sedangkan, supel atau elastis mengandung pengertian bahwa kehidupan masyarakat akan terus berkembang dan dinamis. Begitu pula dengan negara Indonesia seiring perubahan zaman.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, berikut empat sifat UUD 1945:

1. UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara.

2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM).

3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.

4. Dalam tertib hukum Indonesia, UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Pasca amandemen, UUD 1945 berisi Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Simak Video "Survei SMRC: 78% Rakyat Indonesia Tak Setuju Amandemen UUD 1945"


[Gambas:Video 20detik]
(kri/lus)

Freepik/wirestock

Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945?

Bobo.id - Dalam sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang tertinggi di Indonesia. 

Sebab, UUD 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya. 

Sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. 

Baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal, UUD 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. 

Lalu, bagaimana dengan kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia? Yuk, cari jawabannya dari penjelasan berikut ini. 

Baca Juga: Hubungan Antarlembaga Negara sesuai dengan UUD 1945, Lengkap Mulai dari DPD hingga Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Kedudukan UUD 1945 tidak lepas dengan pembahasan mengenai konstitusi. Pernahkah kamu mendengar kata konstitusi? 

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya). 

Pengertian tersebut diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan UUD 1945? 

UUD 1945 hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Berikut ini kedudukan UUD NRI 1945 bagi kehidupan rakyat Indonesia. 

1. Hukum Dasar Tertulis

Negara Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis.

Selain ada hukum dasar tertulis, juga terdapat hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. 

Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. 

Baca Juga: Cita-Cita dan Tujuan Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. 

Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sedangkan sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. 

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga digunakan penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. 

2. Norma Hukum Tertinggi

Selain itu, UUD 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima.

Baca Juga: Contoh-Contoh Hak Dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Artinya, UUD 1945 juga menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia. 

Selain itu, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan UUD 1945. 

Nah, itulah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi sistem hukum di Indonesia. 

Tonton video ini juga, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

Sebutkan sanksi pidana berbentuk hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP ?

Agar tercipta kehidupan yang rukun dan harmonisn di perlukan

Bagaimana seharusnya tanggapan orang kristen terhadap sikap antagonis dari kebudayaan dan iptek yg terdapat dalam gereja dan masyarakat.

// .--. / . / -. / . / --. / .- / -.- // Arti dari sandi atas adalah​

Perbedaan rumah adat dan pakaian adat merupakan manfaat dari adanya keberagaman

Bagaimana sikap bijaksana yang dilakukan pemimpin musawarah jika Anda pendapat yang setuju' dan tidak setuju'

Masalah yang timbul karena adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban terhadap lingkungan.

Sarekat islam merupakan gerakan nasionalis demokratis dan ekonomi serta berasaskan islam dengan haluan.

Contoh perwujudan kerja sama dalam pertahanan, keamanan, ekonomi, sosal budaya​

faktor pendorong semangat persatuan dan kesatuan organisasi Budi Utomo​

Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari yang digunakan untuk melakukan proses....​

Tunjukkan contoh nyata pelaksanaan kewajiban warga terhadap sumber daya alam!​

apa yang di mangsud gaya​

Aksara Jawa iku ana sejarahe, coba tulisna sejarahe nganti karipta aksara Jawa! *​.

apa yg dimaksud gaya​

PRAMUKA yang bertakwa akan

tolong lagi plsss ni ku kasih 20 point​

apa yang menyebabkan keberagaman tradisi di Indonesia​

sebutkan tiga hak anak di rumah dan akibatnya jika tidak di penuhi​

bagaimana kita dapat hidup rukun dengan orang lain yang berbeda agama? jelaskan dan berikan 2 contoh sikapnya