Kemukakan beberapa isi resolusi yang dikeluarkan Dewan keamanan PBB tersebut

Resolusi 67 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanggal 28 Januari 1949, menyatakan puas bahwa kedua pihak yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia terus mematuhi prinsip-prinsip Perjanjian Renville. Dewan meminta Belanda secepatnya menghentikan semua operasi militernya dan Republik Indonesia menghentikan peperangan gerilyanya. Kedua pihak juga diminta bekerja sama dalam perdamaian dan penegakan hukum dan tata tertib di seluruh kawasan tersebut. Dewan juga meminta Belanda membebaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 dan membantu pemulangan pejabat Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan memberikan fasilitas yang diperlukan pemerintah agar dapat berfungsi secara efektif.

Resolusi 67
Dewan Keamanan PBBTanggal28 Januari 1949Sidang no.406KodeS/1234 (Dokumen)TopikPersoalan IndonesiaHasilDiadopsiKomposisi Dewan Keamanan

Anggota tetap

  •  Tiongkok (ROC)
  •  
    Prancis
  •  
    Britania Raya
  •  
    Amerika Serikat
  •  
    Uni Soviet

Anggota tidak tetap

  •  
    Argentina
  •  
    Kanada
  •  
    Kuba
  •  
    Mesir
  •  
    Norwegia
  •  
    RSS Ukraina

Resolusi ini meminta pembentukan negara federal Republik Indonesia Serikat yang pemilihan konstituen untuk majelis konstituennya selesai per Oktober 1949 dan Belanda menyerahkan kedaulatannya ke Indonesia per Juli 1950. Setelah itu, Dewan mengganti nama Komisi Tiga Negara menjadi United Nations Commission for Indonesia.

Pemungutan suara untuk resolusi ini dilakukan untuk sebagian teks saja, tidak seluruhnya.

Komisi Tiga Negara atau resmi dikenal sebagai Komisi Kantor Baik (bahasa Inggris: Committee of Good Offices[a]) adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh PBB pada tanggal 26 Agustus 1947 atas dasar Resolusi 31 untuk menengahi konflik antar Indonesia yang baru berdiri dengan Kerajaan Belanda.[1]

Anggotanya terdiri dari tiga negara, yaitu Australia (ditunjuk oleh Indonesia) yang diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia (ditunjuk oleh Belanda) yang diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat (ditunjuk oleh keduanya) yang diwakili oleh Frank Porter Graham.[2][3]

Komisi Tiga Negara merupakan misi pertama Australia dalam pemeliharaan perdamaian PBB.[4]

UNCI

Komisi PBB untuk Indonesia (bahasa Inggris: United Nations Commission for Indonesia, disingkat UNCI) adalah komisi lanjutan yang melanjutkan tugas komisi sebelumnya sekaligus mengawasi penyerahan wilayah Indonesia ke pemerintah republik dan melapor secara rutin ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCI dibentuk setelah Komisi Tiga Negara dianggap gagal mendamaikan konflik.[5] Komisi ini memainkan peranan penting dalam membawa kedua pihak ke dalam Konferensi Meja Bundar.

  • Daftar Resolusi 1 sampai 100 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (1946 – 1953)
  1. ^ "Committee of Good Offices on the Indonesian question : 1st interim report of the Committee to the Security Council". United Nations Digital Library. 1948. Diakses tanggal 3 November 2020. 
  2. ^ "Renville Agreement | Netherlands-Indonesia [1948]". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-03. 
  3. ^ "Peran Australia dalam Perundingan Renville". Historia.id. 2020-10-02. Diakses tanggal 2020-12-14. 
  4. ^ "United Nations Commission for Indonesia (UNCI) 1949 - 1950". The Australian War Memorial (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-03. 
  5. ^ Agha, Issam Abdul (1961). The United Nations and national independence: the Indonesian question: A peaceful settlement; the Algerian problem: A case study in evolution study in evolution (Thesis thesis). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. https://scholarworks.umt.edu/etd/8652. 
  1. ^ Good Offices Committe juga nama resmi

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Resolusi_67_Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa&oldid=18351409"


Page 2

Anda tidak memiliki hak akses untuk menyunting halaman ini, karena alasan berikut:

Alamat IP Anda berada dalam rentang yang telah diblokir di semua wiki Wikimedia Foundation.

Pemblokiran dilakukan oleh Jon Kolbert (meta.wikimedia.org). Alasan yang diberikan adalah Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected .

  • Mulai di blokir: 30 September 2021 00.28
  • Kedaluwarsa blokir: 30 September 2024 00.28

Alamat IP Anda saat ini adalah 132.145.101.69 dan rentang yang diblokir adalah 132.145.64.0/18. Harap sertakan semua rincian di atas dalam setiap pertanyaan Anda.

Jika Anda yakin Anda diblokir merupakan sebuah kesalahan, Anda dapat menemukan informasi tambahan dan petunjuk di kebijakan global Tanpa proksi terbuka. Jika tidak, untuk membicarakan hal ini, silakan mengirim permintaan untuk diperiksa di Meta-Wiki atau mengirim surel ke antrean VRT steward di dengan menyertakan semua rincian di atas.

Anda dapat melihat atau menyalin sumber halaman ini.

== Komisi yang pernah dibentuk == === Komisi Tiga Negara === '''Komisi Tiga Negara''' atau resmi dikenal sebagai '''Komisi Kantor Baik''' ([[bahasa Inggris]]: ''Committee of Good Offices''{{Efn|<i>Good Offices Committe</i> juga nama resmi}}) adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh PBB pada tanggal 26 Agustus 1947 atas dasar [[Resolusi 31 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Resolusi 31]] untuk menengahi [[Revolusi Nasional Indonesia|konflik antar Indonesia yang baru berdiri dengan Kerajaan Belanda]].<ref>{{Cite web|last=|first=|date=1948|title=Committee of Good Offices on the Indonesian question : 1st interim report of the Committee to the Security Council|url=https://digitallibrary.un.org/record/469227?ln=en|website=United Nations Digital Library|access-date=3 November 2020}}</ref> Anggotanya terdiri dari tiga negara, yaitu [[Australia]] (ditunjuk oleh Indonesia) yang diwakili oleh [[Richard C. Kirby]], [[Belgia]] (ditunjuk oleh Belanda) yang diwakili oleh [[Paul van Zeeland]], dan [[Amerika Serikat]] (ditunjuk oleh keduanya) yang diwakili oleh [[Frank Porter Graham]].<ref>{{Cite web|title=Renville Agreement {{!}} Netherlands-Indonesia [1948]|url=https://www.britannica.com/event/Renville-Agreement|website=Encyclopedia Britannica|language=en|access-date=2020-11-03}}</ref><ref>{{Cite web|last=|first=|date=2020-10-02|title=Peran Australia dalam Perundingan Renville|url=https://historia.id/politik/articles/peran-australia-dalam-perundingan-renville-vxgG4|website=Historia.id|language=id-ID|access-date=2020-12-14}}</ref> <!-- Meskipun PBB berusaha konsisten menyelesaikan konflik ini sesuai dengan Perjanjian Renville (yang pernah ditengahi komisi ini), hampir tidak ada kemajuan untuk menyelesaikan ini. Ini dikarenakan Belanda seringkali menolak berbagai proposal yang diberikan oleh komisi ini, dan begitu juga dengan Indonesia yang tidak melakukan kemajuan terhadap proposalnya. (https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28106/1/MANIS022_001_web.pdf) --> Komisi Tiga Negara merupakan misi pertama Australia dalam [[Pasukan pemelihara perdamaian|pemeliharaan perdamaian PBB]].<ref>{{Cite web|title=United Nations Commission for Indonesia (UNCI) 1949 - 1950|url=https://www.awm.gov.au/collection/CN500116|website=The Australian War Memorial|language=en|access-date=2020-11-03}}</ref> === UNCI === '''Komisi PBB untuk Indonesia''' ([[bahasa Inggris]]: ''United Nations Commission for Indonesia'', disingkat '''UNCI''') adalah komisi lanjutan yang melanjutkan tugas komisi sebelumnya sekaligus mengawasi penyerahan wilayah Indonesia ke pemerintah republik dan melapor secara rutin ke [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. UNCI dibentuk setelah Komisi Tiga Negara dianggap gagal mendamaikan konflik.<ref>{{Cite thesis|title=The United Nations and national independence: the Indonesian question: A peaceful settlement; the Algerian problem: A case study in evolution study in evolution|date=1961|publisher=Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers|last=Agha|first=Issam Abdul|degree=Thesis|url=https://scholarworks.umt.edu/etd/8652}}</ref> Komisi ini memainkan peranan penting dalam membawa kedua pihak ke dalam [[Konferensi Meja Bundar]].

Kembali ke Resolusi 67 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi_67_Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa"