Komisi pemajuan dan PERLINDUNGAN hak perempuan dan anak yang diselenggarakan di negara brainly

KOMPAS/RIZA FATHONI

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual yang kerap terjadi di kereta Commuter Line. Kampanye sebagai bentuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret ini diselenggarakan di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). Kampanye yang menggandeng Komnas Perempuan dan komunitas perempuan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pengguna KRL untuk peduli dengan pelecehan seksual yang kerap terjadi.

Komnas Perempuan termasuk satu dari tiga Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) atau National Human Rights Instutution (NHRI). Lembaga lainnya yang terkait dengan HAM yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komnas Perempuan sebagai LNHAM memiliki pedoman yang disebut Paris Principle. Prinsip tersebut mencakup status dan fungsi untuk melakukan promosi dan perlindungan HAM, serta menjaga independensi dan pluralitas anggota.

Kiprah Komnas Perempuan mencakup tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional. Sejak awal dibentuk sampai saat ini, Komnas Perempuan terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan, penanggulangan, serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Dalam kurun waktu dua dekade, Komnas Perempuan telah memperjuangkan berbagai macam isu perempuan. Mulai dari kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik, bencana, pekerjaan, personal/privat, politik, pembangunan, dan sebagainya.

Salah satu isu kontemporer yang sedang diperjuangkan oleh Komnas Perempuan adalah pencegahan serta penghapusan kekerasan seksual. Langkah strategis Komnas Perempuan meliputi penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dimulai sejak tahun 2014. Kemunculan RUU PKS sedikit banyak dipengaruhi oleh Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang memotret realitas kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia setiap tahunnya.

Komnas Perempuan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan (RUU PKS). Desakan semakin menguat ketika RUU PKS sempat keluar dari Prolegnas Prioritas DPR pada tahun 2020. DPR kemudian kembali memasukkan RUU PKS ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Perkembangan teknologi juga menambah tantangan Komnas Perempuan, sebab memungkinkan terjadinya kekerasan dalam bentuk baru, yaitu kekerasan berbasis siber. Komnas Perempuan menemukan peningkatan yang signifikan pada kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber dalam ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada 2020.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Para penyintas dan keluarga korban kekerasan hak asasi manusia melihat mural di gedung Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta, yang dibuat untuk memorialisasi peristiwa kekerasan terhadap perempuan, Kamis (15/10/2015). Mural yang dibuat dalam rangka HUT ke-17 Komnas Perempuan tersebut menjadi bentuk penghormatan pada korban dan merawat ingatan kolektif pada tragedi terhadap perempuan.

Pembentukan Komnas Perempuan lekat dengan perjuangan gerakan kesetaraan gender dalam lintasan sejarah Indonesia. Setelah mengalami pasang surut sejak masa kolonial hingga orde baru, pertengahan tahun 1998 menjadi titik balik aktivisme perempuan. Pemerintahan Soeharto berhasil digulingkan setelah melalui rangkaian panjang perjuangan. Berbagai gerakan sporadis terjadi merespon kekerasan HAM yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru, tak terkecuali kekerasan terhadap perempuan.

Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa dari Universitas Trisakti tertembak aparat militer. Pada saat itu, kelompok etnis Tionghoa menjadi salah satu sasaran kemarahan publik. Massa merusak pertokoan dan pusat perbelanjaan milik etnis Tionghoa serta menjarah isinya. Kemarahan ini merupakan buah kecemburuan atas aksi politis Orde Baru yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pedagang etnis Tionghoa. Peristiwa kerusuhan ini menelan sekitar 1000 korban jiwa. Selain itu, puluhan perempuan etnis Tionghoa juga menjadi korban perkosaan. Soeharto kemudian lengser pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B. J. Habibie.

Sebagian masyarakat yang peduli terhadap nasib puluhan perempuan korban perkosaan tersebut kemudian mengorganisir gerakan Masyarakat Anti Kekerasan. Gerakan ini terdiri dari aktivis gerakan perempuan, akademisi, pemuka agama, serta aktivis pro-demokrasi. Mereka melakukan gerakan Signatory Campaign dengan mengumpulkan tanda tangan untuk mendesak pemerintah bertanggung jawab atas dampak kejadian pelanggaran HAM selama masa tragedi 1998. Utamanya terkait kekerasan seksual yang terjadi pada 85 perempuan etnis Tionghoa.

Pada tanggal 15 Juli 1998, tepatnya pukul 14.00 WIB, B. J. Habibie menerima kedatangan perwakilan Masyarakat Anti Kekerasan. Beberapa di antaranya adalah Ibu Hartarto, Ita F. Nadia, Shinta Nuriyah, Saparinah Sadli, Ibu Kuraisin Sumhadi, Ibu Mayling Oey, Mely G. Tan, Kamala Chandrakirana, dan Smita Notosusanto.

Mereka menghadap presiden dengan membawa 4.000 tanda tangan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berhasil dikumpulkan dalam waktu dua minggu. Melalui tanda tangan tersebut, para perwakilan Masyarakat Anti Kekerasan mendesak pemerintah untuk segera bertanggung jawab atas kerusuhan 1998.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera mengusut serta menuntut dalang dan pelaku kerusuhan, sekaligus menjamin bahwa tragedi semacam itu tidak akan terulang lagi. Pemerintah diminta untuk mengutuk tindak tindak perkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 dan meminta maaf kepada korban dan keluarga di depan publik.

Dalam audiensi tersebut, presiden mengakui terjadinya tindak pemerkosaan pada perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan 1998. Ia lalu memberikan instruksi kepada tokoh perempuan dari perwakilan Masyarakat Anti Kekerasan yang hadir dalam audiensi untuk menuliskan surat pernyataan permintaan maaf. Di hari yang sama, B. J. Habibie mengadakan konferensi pers untuk menyatakan permintaan maaf berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat.

Setelah itu, presiden membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) pada 23 Juli 1998. Salah satu tugasnya menyelidiki kasus perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Dalam tugas ini, TGPF dibantu oleh laporan dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Hasil temuan mengungkap kebenaran terjadinya kasus sistemik kekerasan seksual (termasuk perkosaan) selama kerusuhan Mei 1998. Berdasarkan temuan TGPF, terjadi setidaknya 92 kasus kekerasan seksual. Presiden menginstruksikan kepada TGPF melaporkan hasil secara langsung, tidak melalui Sekretariat Negara.

Berangkat dari temuan tersebut, B. J. Habibie meminta usulan solusi atas permasalahan tersebut kepada Saparinah Sadli. Tokoh perempuan ini lantas mengusulkan pembentukan sebuah Komisi Nasional yang fokus pada isu perempuan. Pembentukan ini juga bertujuan agar fenomena gunung es kekerasan terhadap perempuan dapat disuarakan. Semula presiden menawarkan pembentukan sebuah komisi yang diberi nama “Komisi Nasional Perlindungan Wanita”. Komisi tersebut akan berada di bawah naungan Menteri Negara Urusan Wanita dan Ibu Negara/istri presiden turut menjadi pengurus. Namun, tawaran tersebut ditolak.

BJ. Habibie merespon penolakan tersebut dengan membentuk Komnas Perempuan pada 9 Oktober 1998. Pada saat itu, B. J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sebagai legitimasi pembentukan Komnas Perempuan. B. J. Habibie kemudian menunjuk Saparinah Sadli sebagai ketua pertama Komnas Perempuan.

Regulasi tersebut kemudian diperbaharui pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Mencabut Keppres No. 181/1998).

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin memaparkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (7/3/2018). Catatan Tahunan tersebut mengangkat judul “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme”.

1998 – 2001
Pada masa ini, Komnas Perempuan mulai melakukan berbagai agenda seperti lokakarya, pertemuan, kampanye, sosialisasi, dsb. Salah satu fokus agenda Komnas Perempuan adalah terkait kekerasan perempuan dalam konteks konflik di Aceh. Misalnya, Komnas Perempuan mengadakan lokakarya tugas lapangan bagi para pekerja kemanusiaan di Aceh pada November 1999 dan Oktober 2000.

Komnas Perempuan juga terlibat dalam penyusunan draft RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada Juni 2001. Satu bulan berikutnya, Komnas Perempuan memulai strategi loby dengan legislatif untuk mendorong penerimaan terhadap RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2002 – 2003
Komnas Perempuan berupaya membangun identitas dan memperkuat konstruksi kelembagaan dengan melakukan evaluasi eksternal/menyaring kritik dan saran, serta mengembangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Salah satu fokus Komnas Perempuan pada masa ini berkaitan dengan pekerja migran. Pada tahun 2002, Komnas Perempuan membentuk Gugus Kerja Migran merespon peningkatan kasus kekerasan terhadap pekerja migran. Pada tahun yang sama, Komnas Perempuan berhasil membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan Malaysia untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran.
Masih di tahun yang sama, Komnas Perempuan memfasilitasi penulisan country report terkait HAM migran, fokus pada Pembantu Rumah Tangga (PRT) migran. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2003.

2003 – 2006
Pada periode ini, gerak Komnas Perempuan meliputi kampanye hingga advokasi. Salah satu kampanye diselenggarakan di tingkat Asia pada tahun 2004, berkolaborasi dengan The Body Shop mengangkat isu domestic violence. Dalam kampanye tersebut, Komnas Perempuan juga menggalang dana untuk kepentingan pendampingan korban. Komnas Perempuan juga mengadakan berbagai kajian untuk meningkatkan pemahaman isu kontemporer berkaitan dengan penegakan HAM perempuan.

Selain itu, Komnas Perempuan membentuk Pelapor Khusus Aceh dan Pelapor Khusus Poso. Tugasnya terkait dengan pendokumentasian kasus kekerasan yang terjadi saat konflik dan pasca konflik, berikut kebutuhan untuk pemulihan korban dan keluarga. Masih di tahun 2004, Komnas Perempuan menggalang dukungan untuk pengesahan RUU PKDRT. Satu tahun setelahnya, Komnas Perempuan mulai menggarap CATAHU dengan mengompilasi data kasus kekerasan seksual dari 179 lembaga negara dan masyarakat. Kompilasi pertama ini mencatat 14.000 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun 2006, Komnas Perempuan terlibat dalam penyusunan kerangka Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Komnas Perempuan juga menginisiasi mandat sebagai pusat pengetahuan/resource center isu HAM (terutama kekerasan terhadap perempuan).