16 Dec 2021
Fungsi LKM - Indonesia memiliki banyak lembaga keuangan. Tentu dengan tugas, fungsi, dan peruntukannya masing-masing. Pemerintah mendirikan lembaga keuangan mikro untuk mendukung kebutuhan golongan masyarakat yang memiliki usaha kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas, apa saja fungsi lembaga keuangan mikro tersebut?
Baca terus artikelnya ya buat cari tahu!
Pengertian Lembaga Keuangan Mikro
Lembaga Keuangan Mikro [LKM] adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut diaplikasikan dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, mengelola simpanan, dan memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak berorientasi pada profit.
LKM diperuntukkan untuk kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah [UMKM], masyarakat miskin, serta berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, fasilitas yang disediakan LKM lebih menguntungkan.
Sebagai contoh, dalam hal simpanan, masyarakat dapat menabung atau membuka deposito tanpa harus pergi ke Bank. Sementara untuk pinjaman dan pembiayaan, persyaratan pengajuan lebih mudah dan jangka waktu pembiayaan mulai dari harian hingga tahunan bisa didapatkan jika mengajukan di LKM. Satu fasilitas LKM yang tidak dapat diberikan lembaga keuangan lainnya ialah jasa konsultasi dengan para ahli di bidangnya yang tidak semata mencari untung.
Meski begitu, LKM tidak boleh terkait dengan kegiatan lalu lintas pembayaran.
Fungsi Lembaga Keuangan Mikro
Berdirinya lembaga keuangan mikro tentu bukan tanpa tujuan. Untuk memenuhi tujuan pemerintah, lembaga keuangan mikro memiliki fungsi sebagai berikut:
Sudah menjadi rahasia umum untuk datang kepada rentenir saat membutuhkan permodalan. Meski sangat menyulitkan dalam hal pembayaran, karena bunga yang diberikan sangat tinggi, kemudahan pencairan dana menjadi alasan banyak orang yang masih menggunakan alternatif ini.
Oleh sebab itu, melalui berdirinya lembaga keuangan mikro ini, pemerintah berusaha menyediakan alternatif lain yang juga menawarkan pencairan dana yang mudah akan tetapi tanpa bunga yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, lembaga keuangannya pun resmi dan berbadan hukum, sehingga semakin meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Dengan adanya modal yang cukup dan mudah untuk didapatkan serta dukungan konsultasi bisnis yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro, masyarakat semakin mudah pula untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis mereka.
Semakin meningkat jumlah usaha yang dimiliki oleh masyarakat, tingkat produktivitas tentu ikut naik. Tidak hanya itu, dengan memiliki usaha sendiri, masyarakat dapat mengontrol ekonomi mereka sendiri. Sehingga, kemungkinan diperlakukan tidak adil secara ekonomi dapat diminimalisir.
Pada umumnya, masyarakat yang memiliki pekerjaan di bidang nonformal cukup sering mendapat upah yang tidak sesuai dengan beban kerja yang telah dilakukan. Sehingga, pendapatan yang dihasilkan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Oleh sebab itu, dengan adanya pendampingan dari lembaga keuangan mikro berupa pendanaan dan konsultasi pengembangan usaha, masyarakat miskin ataupun berpenghasilan rendah memiliki alternatif lain yang bisa jadi lebih baik untuk dijadikan sumber pendapatan. Sehingga, kesejahteraan pun dapat membaik.
Bentuk dan Kepemilikan Lembaga Keuangan Mikro
Lembaga keuangan mikro terdiri dari LKM konvensional dan LKM syariah. Meski tidak berorientasi pada profit, lembaga keuangan mikro diperbolehkan menerapkan tarif dalam menyelenggarakan aktivitasnya. Namun, besar tarif yang dikenakan tidak boleh melebihi ketentuan dalam peraturan di atas.
Lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia, beroperasi dalam 2 bentuk. Kedua bentuk LKM tersebut ialah koperasi dan perseroan terbatas [PT]
Tidak berhenti disitu, kepemilikan dari kedua bentuk LKM tersebut juga diatur. Baik koperasi ataupun perseroan terbatas, keduanya hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia [WNI]. Lebih detailnya, badan usaha milik kelurahan, pemerintah daerah kota/kabupaten juga dapat mendirikan LKM.
Baik secara penuh ataupun hanya sebagian, warga negara dan badan usaha milik asing tidak boleh mempunyai kepemilikan atas lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia.
Itu tadi sekilas bahasan tentang pengertian lembaga keuangan mikro, fungsi lembaga keuangan mikro, serta bentuk dan kepemilikannya.
Semoga informasinya bermanfaat. Untuk kemudahan mendapatkan produk proteksi syariah untuk sahabat, Wakalahmu sebagai marketplace asuransi khusus syariah pertama di Indonesia hadir menawarkan beragam pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan sahabat.
Foto: Unsplash
Artikel IPS kelas 8 ini akan membahas tentang pengertian dan contoh dari redistribusi pendapatan yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat.
---
Kamu pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan? Tujuan dari usaha-usaha ekonomi yang dilakukan ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi, kamu pernah lihat nggak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Coba perhatikan foto berikut ini.
Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat lho Squad. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba.
Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha nih yang dilakukan pemerintah. Namanya redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu?
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Redistribusi Pendapatan
Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat lho, Squad. Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal.
Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Pernah mendengar slogan seperti ini tidak?
Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Nah, ini ada hubungannya Squad. Jadi, pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara [wajib pajak] itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya, ketika kamu membeli pulsa atau belanja di minimarket gitu. Barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak nih Squad. Pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri akan menyalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya, bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum seperti TransJakarta atau KRL [Commuter Line] di Jabodetabek. Adanya subsidi dari pemerintah menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi murah Squad.
Selain lewat pemerintah, kamu jika punya kelebihan rezeki bisa juga lho menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, kamu ingin membantu korban gempa bumi di Lombok nih, bisa menyalurkan bantuan kamu lewat lembaga kemanusiaan. Beberapa contoh lembaga kemanusiaan antara lain Palang Merah Indonesia dan Rumah Zakat. Jadi, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung menjadi orang yang bijak. Ini karena orang yang membayar pajak turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama.
Itu tadi contoh redistribusi secara vertikal. Nah kalau redistribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya dan pasti kamu pernah mengalami. Coba, siapa diantara kamu yang pernah menerima uang dari ayah atau ibu kamu? Kalau diantara kamu ada yang pernah, berarti kamu sudah merasakan redistribusi penghasilan secara horizontal. Yap, redistritribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antarkelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan.
Baca Juga: Permintaan, Penawaran, dan Hubungannya dengan Teknologi
Kenapa dinamakan bersifat siklus kehidupan?
Sekarang kan kamu masih duduk di kelas VIII nih, belum ada penghasilan karena belum bekerja. Nah, saat nanti kamu dewasa dan punya penghasilan, kamu bakalan jarang terima uang dari orang tua kamu. Malah, kamu akan memberikan uang kepada keponakan, sepupu, atau tetangga yang masih anak-anak saat ada momen tertentu membagi-bagikan uang. Adil kan? Hohoho….
Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis redistribusi pendapatan, sekarang kita pelajari yuk beberapa program dari redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.
2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Pendapatan di Indonesia
Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kamu nggak perlu ngebayangin jauh-jauh perekonomian di Jakarta dengan di Papua deh. Coba lihat lagi contoh kasus di awal artikel ini deh. Di Jakarta saja masih ada kok kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut?
Pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu.
Apa saja sih kebutuhan primer manusia itu?
Yaa betuull... sandang, pangan, papan. Eitss... tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer lho. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah kok Squad. Adanya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan bentuk jaminan yang diberikan pemerintah.
Nggak cuma kartu saja nih Squad, dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu pemberian jaminan akan akses kebutuhan primer dibidang kesehatan.
Progam kedua yang dilakukan oleh pemerintah ialah program pemberian kredit lunak. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR [Kredit Usaha Rakyat]. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja.
Program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk pemerataan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan [PNPM Mandiri Pedesaan]. Adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kita sama-sama tahu kalau kesempatan kerja di desa itu nggak sebanyak di kota-kota besar. Makanya jangan heran kalau kota-kota besar itu semakin padat, ramai, dan akibatnya macet di mana-mana. So. dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota ya Squad.
Sekarang kamu sudah paham kan tentang redistribusi penghasilan dan program pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia? Supaya pemahaman kamu makin dalam, belajar pakai video animasi di ruangbelajar yuk. Ada banyak soal latihan dan rangkuman juga lho yang tentunya bisa bikin kamu makin paham materinya. Gabung sekarang juga ya!
Referensi:
Kurnia A. [2017] IPS Terpadu SMP Kelas VIII. Edisi ke-2. Jakarta: Yudhistira
Artikel diperbarui pada 15 Desember 2020