Monitoring dan evaluasi diperlukan dalam rangkaian pelaksanaan tata ruang

Monitoring dan evaluasi (Monev) Implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk mengawal implementasi program yang ada di dalam RTR. Sesuai dengan Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan ruang dan Peraturan Pemerintah No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa peninjauan kembali terhadap RTR dilakukan secara rutin lima tahun sekali dan dilakukan di luar dari waktu rutin apabila dalam kondisi lingkungan strategis tertentu. Proses pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan melalui kegiatan pengkajian, evaluasi, dan penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya. Demikian diungkapkan oleh Direktur Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dwi Hariyawan dalam Focus Group Discussion “Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Mebidangro” di Hotel Le Polonia Medan, pekan lalu.

Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) ditetapkan sebagai salah satu KSN sehingga perlu diprioritaskan penataan ruangnya. Studi kasus yang dilakukan dalam kegiatan monev implementasi tahun ini dilakukan terhadap RTR KSN Mebidangro yang telah ditetapkan dengan peraturan presiden No. 62/2011. “Monev dilakukan untuk melihat seberapa jauh kesesuaian implementasi program dilapangan dengan program di dalam RTR KSN Mebidangro, “ ujar Dwi Hariyawan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi RTR KSN ini dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) RTR yang dilakukan lima tahun sekali.

Di kesempatan yang sama kepala Seksi Pemanfaatan KSN Wilayah 1A Fransisca Weni Tyas dalam paparannya menjelaskan mengenai contoh hasil perhitungan monitoring implementasi RTR KSN terkait Program Sektor Perhubungan. Menurut Tyas, sebagian besar program sektor belum sinkron dengan program di dalam RTR KSN. Hasil analisis monitoring struktur ruang terkait Program Kementerian Perhubungan menunjukan bahwa sebagian besar program di dalam RTR KSN belum sinkron dengan program sektor. Hal tersebut akan menjadi input proses evalausi terkait faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian program sektor dengan program di dalam RTR KSN Mebidangro.

Pada Kesempatan yang sama, Kepala UPTD Aplikasi, Informasi, dan Geospasial Poppy M. Hutahalung mengungkapkan beberapa isu strategis di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Salah satu isu strategis yang menghambat implementasi program adalah pemasalahan kepemilikan lahan. “Dari beberapa isu-isu strategis di kawasan perkotaan Mebidangro, permasalahan kepemilikan lahan menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dalam upaya implementasi program di Kawasan Perkotaan Mebidangro,” Ungkap Ibu Poppy.

Dalam acara ini, juga dijabarkan program-program yang sudah maupun sedang dilakukan oleh beberapa instansi yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan FGD ini. Narasumber yang turut hadir dalam acara ini meliputi beberapa instansi yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, serta akademisi UGM Bapak Retno Widodo Dwi Pramono yang turut memberikan masukan terkait metode monitoring dan evaluasi implementasi program RTR yang telah dibangun. Selain itu, peserta yang hadir dalam acara ini yaitu perwakilan dari beberapa instansi kota/kabupaten yang masuk dalam wilayah delineasi Kawasan Perkotaan Mebidangro dan turut berpartisipasi dalam memberikan masukan maupun informasi terkait program atau isu strategis dari masing-masing kota/kabupaten terkait. (ksn1/nik)

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaran penataan ruang bertujuan untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ruang untuk dapat mewujudkan rencana tata ruang dilakukan melalui penyusunan program beserta pembiayaannya, sedangkan untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah. Pemerintah dalam suatu daerah mempunyai kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, namun perlu meningkatkan kemampuan memonitoring dan mengevaluasi pemanfaatan ruang. Hal ini dilakukan untuk menilai kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang suatu daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam suatu daerah memerlukan upaya pembinaan dan upaya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya suatu kajian instrumen pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang yang berupa monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Monitoring penataan ruang dilakukan terhadap perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan dengan tujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan perubahan suatu kegiatan pemanfaatan ruang suatu kawasan tertentu dalam periode tertentu. Monitoring dalam penataan ruang merupakan usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Monitoring ini menjadi kewajiban perangkat Pemerintah pada suatu daerah sebagai kelanjutan dari temuan pada proses pelaporan yang kemudian ditindak lanjuti bersama-sama berdasarkan proses dan prosedur yang berlaku. Monitoring ini memiliki tujuan untuk menilai apakah pemanfaatan ruang yang telah ada sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Evaluasi merupakan suatu tindakan, proses maupun kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dan menentukan nilai dari sesuatu aspek dengan menggunakan instrument dengan membandingkan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi dalam penataan ruang merupakan upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi adalah usaha atau kegiatan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Fungsi utama evaluasi adalah menilai kemajuan seluruh kegiatan pemanfaatan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang suatu daerah.

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang berfungsi untuk memonitor pemanfaatan ruang yang ada di suatu daerah dan untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan ruang dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Monitoring dan evaluasi ini harus dilaksanakan secara rutin agar dapat diperoleh data kesesuaian pemanfaatan ruang secara time series di setiap tahunnya sehingga tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dapat diketahui, baik perubahan dan kecenderungannya, selain itu juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses peninjauan kembali rencana tata ruang suatu daerah. Hasil kajian monitoring dan evaluasi ini menghasilkan suatu ulasan mengenai rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga dapat dirumuskan suatu kebijakan berstruktur dalam rangka menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Peran pembinaan Pemerintah pada suatu daerah diperlukan dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait, sehingga dapat terwujud suatu kegiatan monitoring dan evaluasi yang terpadu dan sinkron. Pemerintah pada suatu daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi sebagai instrumen pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang maupun pengawasan pemanfaatan ruang. Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dilakukan terhadap instrumen pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Sedangkan pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan dengan membandingkan antara kondisi eksisting pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Monitoring dan evaluasi diperlukan dalam rangkaian pelaksanaan tata ruang

Ayu01028 @Ayu01028

October 2019 1 160 Report

Monitoring dan evaluasi diperlukan dalam rangkaian pelaksanaan tata ruang. Akibat yang muncul jika kedua aspek tersebut tidak dilaksanakan dengan benar yaitu ....
a. daya dukung lingkungan membaik
b. perpindahan penduduk meningkat
c. pengukuran pencapaian program terhambat
d. perpindahan penduduk menurun
e. harga tanah makin tinggi

ajis5573

Jawaban:

c pengukuran pencapaian program terhambat

3 votes Thanks 3