1
PERBANDINGAN CIVICS [CITIZENSHIP
EDUCATION]
MALAKAH/LEMBAR REPORT
Kajian Profil Civic and Citizenship Education di Australia
Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. Udin S. Winataputa, M.A.
Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M. Si.
Oleh :
Fazli Rachman
NIM: 1602672
Budi Putra
NIM: 1605702
Kelas : A, Angkatan 2016
Program Magister
Semester Genap 2016/2017
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah Pascasarjana
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2017
i
KATA PENGANTAR
Teriring salam dan do’a penulis sampaikan semoga kiranya para pembaca
senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahuwata’ala serta sukses dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah
Subhanahuwata’ala berkat rahman dan rahim-Nya yang tak terhingga, sehingga
penulis dapat menyelesaikan makalah/lembaran report ini untuk disampaikan sebagai
Ujian Tengah Semester Dua di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan untuk
mata kuliah Perbandingan Civics [Citizenship Education].
Adapun makalah/lembaran report adalah sebuah hasil kajian tentang profil
pendidikan kewarganegaraam di Australia. Walau bersumber dari berbagai literalur
yang begitu komplek dan komplit. Tentunya banyak kekuranggan akibat kesulitan dan
hambatan dalam penyelesaian makalah/lembaran report
Terselesaikannya makalah/lembaran report ini tidak lepas dari dukungan dari
berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis baik dengan ide-ide
pemikirannya serta motivasi untuk tetap semangat dari dosen pengampu mata kuliah
ini Prof. Dr. H. Udin S. Winataputa, M.A. dan Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.
Si. Tanpa ada dukungan tersebut kemungkinan besar penulis tidak akan berhasil
sedemikian seperti sekarang.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah/lembar report ini,
untuk itu penulis mengharapkan banyak masukkan yang membangun bagi para
pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga
makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca.
Bandung, 1 Maret 2017
Hormat
Penulis
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Tujuan ................................................................................................................ 2
C. Batasan ............................................................................................................... 2
BAB II PROFIL AUSTRALIA .................................................................................... 3
BAB III PROFIL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN AUSTRALIA ........... 13
A. Gambaran Umum Pendidikan di Australia ...................................................... 13
B. Pendidikan Kewarganegaraan Australia .......................................................... 18
BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 37
A. Kesimpulan ...................................................................................................... 37
B. Rekomendasi .................................................................................................... 37
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 39
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak munculnya Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika tahun 1790an,
Kajian pendidikan kewarganegaraan baik secara teoritis atau praktis semakin
berkembang. Bersamaan dengan globalisasi yang menjadi lahan potensial bagi
perkembangan demokrasi, perkembangan pendidikan kewarganegaraan lebih dari
sekedar wacana akademik. Sebagaimana yang dikatakan Sabatin, Bavis dan Finkel
“the impact of civic education programs on political partisipation and demokratc
ettitudes” [Winatraputra, 2012, h. 1]. Oleh karena itu, civic education hingga
keberbagai negara.
Dalam dokumen Shape of the Australian; Curriculum Civics and Citizenship
Education
, Australia mendefenisikan, Civics is defined broadly as an identifiable
body of knowledge, skills, and understandings relating to the organisation and
working of society, including Australia’s federal system of government, political and
social heritage, democratic processes, public administration and judicial system; that
includes local, state, national, regional and global perspectives. Sedangkan
Citizenship can be formally defined as the legal relationship between an individual
and a state. More broadly, citizenship is the condition of belonging to social, religious,
political or community groups, locally, nationally and globally. Being part of a group
carries with it a sense of belonging or identity which includes rights and
atau Bentuk Kurikulum Australia: PKn dan Kewarganegaraan, dokumen ini merupakan analisis umpan
balik konsultasi tentang PKn dan Kewarganegaraan Kurikulum dari saran pada oleh Dewan ACARA.
Dokumen ini arahan luas untuk tujuan, struktur dan organisasi dari kurikulum Australia Ilmu
Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan. Hal ini dimaksudkan sebagai panduan penulisan menemukan
kurikulum Australia PKn dan Kewarganegaraan. Australian Curriculum, Assessment and Reporting
Authority [ACARA]. [2012]. Shape of the Australian; Curriculum Civics and Citizenship Education.
Sydney: ACARA, h. 1;
2
responsibilities, duties and privileges. These are guided by the agreed values and
mutual obligations required for active participation in the group. In the Australian
Curriculum, citizenship incorporates three components–civil [rights and
responsibilities], political [participation and representation] and social [social values,
identity, and community involvement].
Dari defenisi resmi diatas maka, Civics and Citizenship Education [CCE]
[Departemen of Education, 2010, h. 3] mempromosikan pengetahuan tentang warisan
Australia demokratis, lembaga-lembaga politik dan hukum, dan masyarakat sehingga
bahwa orang muda dapat berpartisipasi sebagai warga negara informasi. Hal ini juga
mendorong keterampilan, nilai-nilai dan disposisi kewarganegaraan aktif yang akan
membantu mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka dan dalam kehidupan
demokrasi Australia. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas tersebutlah yang
menarik untuk mengkaji bagaimana profil Pendidikan Kewarganegaraan di Australia.
B. Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini, adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Pendidikan Kewarganegaraan
di Australia.
2. Untuk mengetahui profil Pendidikan Kewarganegaraan di Australia.
C. Batasan
Batasan dalam dalam makalah ini adalah, makalah ini mengkaji pendidikan
kewarganegaraan di Australia dengan pisau analisis yang kemukakan oleh Bahmueller
dan Petrick 4 dimensi penting yang membangunnya, pendidikan kewarganegaraan
yaitu [1] historical expreience, [2] civic culture, [3] national identity, dan economic
development. Makalah ini juga mengkaji pada skup atau pada ruang lingkup
pendidikan kewarganagaraan di Australia.
3
BAB II
PROFIL AUSTRALIA
Dalam kajian Pendidikan kewarganegaraan di suatu negara Bahmueller dan
Petrick tidak terlepas dari 4 dimensi penting yang membangunnya, yaitu [1] historical
expreience, [2] civic culture, [3] national identity, dan economic development. Maka,
untuk memulai membedah bagaimana sebenarnya profil pendidikan kewarganegaraan
maka, terlebih dahulu kita akan mengkaji beberapa hal tersebut [Bahmueller & Patrick,
1999]. Maka profil negara yang kita kaji adalah dalam kajian 4 dimensi menurut
Bahmueller dan Petrick dalam satu kajian utuh, sehingga tali-temali yang terintegrasi
antara ke-empat dimensi tersebut dapat dengan tuntut dipahami.
Australia, resminya Persemakmuran Australia [Commonwealth of Australia],
satu negara yang terdiri dari dataran benua Australia, Pulau Tasmania dan beberapa
pulau kecil di Samudra Hindia dan Pasifik. Australia adalah negara terbesar keenam di
dunia berdasarkan wilayah
dibagi menjadi enam negara bagian dan 2
teritorial di daratan utama yaitu New South Wales, Queensland, Australia Selatan,
Tasmania, Victoria, dan Australia Barat, dan dua wilayah yang sama dengan
Washington, DC, di Amerika Serikat yaitu Australian Capital Territory [ACT] dan
Northern Territory [NT][West & Murphy, 2010, h. 1–7].
Luas wilayah Australia lebih dari 2,9 juta mil persegi [7,6 juta km persegi]. Selain daratan dan negara
pulau Tasmania, sekitar 155 mil [250 km] terpisah pada titik-titik terdekat mereka, Australia mengontrol
8.222 pulau-pulau lain, untuk tujuan wisata terkenal Kangaroo Island, Fraser Island hingga Pulau
Nepean, pulau tak berpenghuni, Pulau Norfolk yang lebih terkenal sebagai salah satu lokasi koloni
pidana paling brutal Australia. Australia terdiri dari sekitar 60 persen dari yang daratan dan 40 persen
pulau dalam West, Barbara A. & Frances T. Murphy.[2010]. A Brief History of Australia. New York:
Facts On File, h. 1-7;
Memiliki jumlah penduduk sampai 22 Januari 2010 diperkirakan oleh Biro Statistik Australia
berjumlah 22.124.694. Jumlah ini adalah berdasarkan formula dari satu kelahiran setiap satu menit dan
kematian setiap 3 menit, dan penambahan satu orang migrasi setiap 2 menit. Peningkatan populasi
Australia adalah satu orang dalam dua menit. Imigrasi merupakan faktor penting dalam penambahan
jumlah penduduk di Australia. Walau pada Perang Dunia I, Perang Dunia II dan depresi ini pada
tahun1930-an imigrasi yang masuk ke Australia hampir berhenti; West, Barbara A. & Frances T.
Murphy.[2010]. A Brief History………….. Op., cit., h. 8-12;
4
Australia sedikitnya 200 bahasa dan dialek yang diucapkan di 8,1 juta rumah
tangga di Australia. Bahasa Negara Autralia adalah Bahasa Inggris, selain itu 16 persen
dari populasi berbicara bahasa lain di rumah, dengan Italia, Yunani, Arab, Kanton,
Mandarin, dan Vietnam yang paling umum. Australia tidak memiliki agama resmi,
Australia juga memiliki keanekaragaman agama, yaitu Kristen, Islam, Budha dan
Hindu sedangkan 31% ateis [West & Murphy, 2010, h. 8–10].
Pada mulanya, Australia dihuni oleh suku Aborigin, terdapat 300 klan dan lebih
dari 250 bahasa dan 700 dialek [Australia, tt.], dan masih bertahan sebelum
pendudukan Eropa akhir abad ke-18, kemudian menyebabkan perubahan drastis dalam
berbagai aspek suku Aborigin. Pada saat itu, Kaum Aborigin di Australia diperkirakan
tiba 60.000 [dalam Blainey, 1994, h. 3; West & Murphy, 2010, h. 6] atau/sampai 4000
[dalam Macintyre, 2009, h. 13] tahun lalu, melalui Asia Tenggara. Dimasa penjanjahan
dan bermukimnya bangsa eropa, sekitar satu juta orang Aborigin telah tinggal di benua
ini sebagai pemburu dan pengumpul makanan [Macintyre, 2009, h. 13; West &
Murphy, 2010, h. 13–30].
Penemuan Australia oleh bangsa Eropa dimulai dari ekspedisi Bartolomeu Dias
seorang Portugis pada 1480-an, dan Era Eskplorasi oleh spanyol dan portugis yang
didorong oleh motivasi kembar “God and Gold” [West & Murphy, 2010]. Kemudian
bangsa Belanda datang ke Benua Australia pada 1606, namun sekitar abad ke-18
Inggris menduduki Benua Australia, Tepatnya pada 1770 Kapten James Cook
menyatakannya sebagai milik inggris. Wilayah ini difungsikan sebagai tempat
pembuangan pelaku kriminal dan menjadi koloni terhukum. 26 Januari 1788 melalui
pelabuhan Sydney, Inggris membawa 1500 orang, setengahnya adalah narapidana dan
berakhir 1868, dengan sekitar 160.000 yang terdiri dari laki laki dan perempuan telah
datang ke Australia sebagai narapidana.
Kehidupan para tahanan sangatlah berat, jumlah tahanan laki laki lebih kurang lima kali dari jumlah
tahanan selalu hidup dalam keadaan terancam eksploitasi seksual. Para laki-laki yang kembali melanggar
hukum dicambuk dengan brutal, dan kejahatan kecil seperti mencuri dapat terkena hukuman gantung.
Kaum Aborigin yang tergusur oleh pemukiman baru ini lebih menderita lagi. Kehilangan tanah serta
sakit dan kematian akibat penyakit yang dibawa orang asing ini mengganggu praktik dan gaya hidup
5
Pertengahan abad ke-19 ditemukan emas di Australia, tepatnya di New South
Weles pada 1840 dan Victoria pada 1851 dan sejak itu Australia banyak dikunjungi
imigran [West & Murphy, 2010, h. 58–86]. Bersamaan dengan tumbunya bar-bar,
penjual alkohol gelap, wanita penghibur, artis dan penipu datang dari segala penjuru
dunia. Pada saat itu Gubernur Inggris di Victoria memberlakukan peraturan untuk
tujuan penertiban berupa perizinan bulanan dan aksi pasukan yang keras, dan
menyebabkan pemberontakan berdarah anti-otoriter [baca: Eureka Stockade] pada
1854. Kekayaan emas dan wol membawa investasi besar ke Melbourne dan Sydney,
meski banyak terjadi kekerasan dan pada 1880-an kedua kota menjadi kota modern.
Meskipun sentralitas masalah pertanian dan tanah di paruh kedua abad ke-19,
kebanyakan orang Australia pada periode ini benar-benar menjadi penduduk kota.
Prioritas penting bagi penduduk adalah pengembangan dari sistem pendidikan untuk
meningkatkan status anak kolonial mereka dan anak-anak perempuan.
Setelah
kedatangan Gubernur Macquarie tahun 1810 sistem pendidikan Protestan tumbuh baik
di Sydney dan di lingkungan sekitarnya.
Di tahun 1840-an gubernur liberal Bourke
dan Gipps berdua mencoba untuk memecahkan cengkeraman lembaga keagamaan di
sekolah-sekolah di New South Wales, tapi di koloni itu, serta di Van Diemen, kaum
liberal gagal dan pendidikan bagi banyak tetap menjadi lingkup lembaga keagamaan.
Pada paruh pertama abad ke-19 hanya Australia Selatan, Katolik Roma dan Anglikan,
berhasil menciptakan dan memelihara sistem pendidikan sepenuhnya sekuler. Pada
tahun 1872 Victoria memperkenalkan Undang-Undang Pendidikan pertama di koloni,
yang menyediakan pendidikan secara gratis, sekuler, wajib belajar bagi semua anak
dan pendanaan negara, sekolah agama berakhir.
tradisional mereka. Dikutip dalam ibid, h. 31-38; lebih lanjut baca juga Macintyre, S. [2009]. A Concise
History of Australia. Australian Historical Studies [Third Edition]. Melbourne: Cambridge University
Press, h. 16-21;
Pendidikan selalu memiliki peran dalam koloni Australia, bahkan jika terutama sebagai bentuk kontrol
sosial berbasis kelas. Ibid, h. 72;
Sepanjang periode ini awalnya dalam pendidikan agama Australia digurui oleh imam dan menteri,
biarawati dan saudara. Ibid, h. 73;
Perubahan politik dan ekonomi yang diproduksi di Australia dengan demam emas berubah pengaturan
pendidikan ini. Pada pertengahan 1850-an kedua New South Wales dan Victoria telah mengambil
6
Abad ke-19, penduduk non-Aborigin dalam masa pertumbuhan dan optimisme
yang luar biasa [West & Murphy, 2010, h. 87]. Pada saat itu
, emas di berbagai negara
bagian Australia mendorong memperjuangkan kemerdekaan.
Hingga Australia
tergabung dalam Persemakmuran Inggris. Australia menjadi satu negara di bawah
konstitusi pada 1 januari 1901. Dengan pembentukan pemerintah Australia federal
dibarengi dengan pembentukan seperangkat karakteristik nasional. Penciptaan
gambaran komunitas nasional Australia yang menekankan pada patriotisme dan
loyalitas kepada negara baru, maka kebijakan hukum dan bentuk-bentuk budaya harus
diidentifikasi sebagai keunikan Australia
, dan bahasa Inggris resmi menjadi bahasa
pengantar disemua kegiatan Australia [Nur, 2001, h. 58]
Penyusunan konstitusi Australia selama 1897 dan 1898 disebut Nasional
Australasian Convention.
Konstitusi Australia memuat empat "karakteristik
penting": [1] federasi di bawah British, [2] sistem legislatif bikameral yang demokratis,
[3] pengadilan yang independen, dan [4] kesulitan dalam mengubah atau
langkah untuk menciptakan sekuler, universitas liberal, Sydney pada tahun 1850 dan Melbourne pada
tahun 1853. telah mengakibatkan pembangunan 600 sekolah baru pada 1875. Satu kelompok yang tidak
menyetujui kebijakan ini adalah Katolik Irlandia, banyak dari mereka berpikir bahwa pajak mereka
sedang terbuang pada sekolah-sekolah yang tidak pantas untuk anak-anak mereka. Ibid;
Efek jangka panjang lain dari depresi dan serangan dari tahun 1890-an adalah dorongan untuk federasi,
baik dari serikat pekerja, yang takut efek depresi lain, dan pengusaha, yang takut aksi mogok lebih lanjut.
Di kedua sisi, sentralisasi kekuasaan melalui penciptaan sebuah persemakmuran Australia itu merasa
menjadi lebih baik untuk pemisahan lanjutan dari enam koloni Australia. Ibid, h. 90;
Tahap berikutnya dalam proses yang diperlukan bahwa setiap koloni menggelar referendum untuk
memberikan persemakmuran baru dengan legitimasi opini publik. Referendum pertama diadakan pada
tahun 1898 dan gagal menarik bahkan 50 persen pemilih yang memenuhi syarat. Ini berarti bahwa di
New South Wales ambang yang diperlukan dari 80.000 orang yang mendukung usulan itu tidak tercapai..
Oleh karena itu, seluruh referendum turun dan harus diulang tahun berikutnya. Pada tahun 1899
referendum kedua berlalu di Victoria, New South Wales, Australia Selatan, Tasmania, dan Queensland.
Di Victoria suara 93 persen dari 163.783 suara, atau 152.653 mendukung, dan koloni lain memiliki
tingkat yang sama. Ibid, 91-92;
Ini adalah, dan dalam beberapa hal tetap, proyek yang sulit di Australia, untuk negara baru yang tidak
memiliki beberapa fitur penting seperti nasionalis di negara-negara lain secara tradisional digunakan
untuk membangun sentimen nasional. Negara-negara Eropa, di mana nasionalisme modern lahir,
memiliki sejarah kuno, bahasa yang unik, dan lama lampiran untuk wilayah tertentu untuk
menghubungkan populasi massa mereka dengan ide identitas nasional umum., dalam Ibdi, h. 94;
Pertemuan pertama terjadi di Adelaide, Australia Selatan, pada Mei 1897 dan termasuk 50 delegasi,
tapi Queensland tidak mengirim delegasi. Pertemuan sesi kedua Federation Convention, yang diadakan
di Sydney pada bulan September 1897 dan Melbourne pada tahun 1898.
7
melarutkannya. Untuk inspirasi dan model Konstitusi Australia adalah utamanya,
Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Australia menyatakan bahwa setiap daerah
memiliki hak dan tanggung jawab tidak secara khusus diberikan Commonwealth.
Konstitusi menyebutkan bahwa kerajaan Inggris tetap kepala negara di Australia,
dengan porsi Gubernur Jenderal sebagai wakilnya [lebih lanjut dalam West & Murphy,
2010, h. 92–93].
Nasionalis di Amerika Serikat menjadi menggambar para pencari kebebasan
beragama dan revolusi berdarah melawan Inggris dalam penciptaan mereka dari
identitas nasional. Model Amerika bagi para elit Australia lebih tepat untuk konstitusi,
namun model nasionalis amerika dinilai kurang tepat khususnya dari inspirasi di
bawah. Nasionalis Australia tidak untuk menarik pada gagasan bangsa yang didirikan
oleh kaum revolusioner, namun tetap terhubung ke Inggris melalui kepala negara
mereka. Akibatnya, untuk sebagian besar proyek nasionalis di Australia terlibat
menciptakan simbol-simbol lokal yang penduduk bisa melampirkan loyalitas dan
kebangkitan setidaknya secara simbolik memisahkan mereka, artinya orang Australia
dan apa artinya menjadi orang Inggris [West & Murphy, 2010, h. 94–95].
Dalam desakan mereka pada identitas nasional multikultural begitu
mendapatkan perhatian, mengambil keragaman sebagai ciri khas [Macintyre, 2009, h.
238 & 286]. Kesatuan Australia adalah bukan apa-apa, jika tidak ada kesatuan ras.
Sebuah kesatuan ras berarti tidak hanya anggota yang dapat mencampurkan, kawin dan
asosiasi tanpa degradasi di kedua sisi, tapi menyiratkan satu inspirasi oleh ide-ide yang
sama, sebuah aspirasi menuju cita-cita yang sama [Macintyre, 2009, h. 143].
Pembangunan identitas nasional mengalami pasang surut dalam proses legislasi
nasional. Ide terpenting adalah menghubungkan hampir semua bentuk budaya dan
politik yang berkontribusi terhadap pembangunan Australia dan identitas nasional
Australia, dua dekade pertama abad ke-20 adalah gagasan tentang kesetaraan. Salah
satu tindakan pertama parlemen nasional mengeluarkan peraturan disebut Kebijakan
Australia Putih [Whaite Australia Policy]. Politik gagasan kesetaraan dapat dilihat
dalam pemerintahan bahwa negara Australia mengadopsi demokrasi parlementer, serta
8
substansi dari banyak undang-undang, khususnya undang-undang "tenaga kerja".
Australia terpengaruh budaya Amerika, dengan penekanan pada prestasi individu
[West & Murphy, 2010, h. 94–110].
Gagasan mutikultural Australia, tidak hanya pada ras dan etnis yang beragam,
tetapi juga sampai pada sudut pandang yang berbeda dan beragam. Hal tersebut
berdampak pada pembentukan budaya kewaganagaraan [civic culture], dimana mereka
dibatasi dengan hak orang lain didalam batas-batas kebebasannya, yang membentuk
standar nilai-nilai dan kemanusiaan Australia. Kebijakan multikultural mempengaruhi
harnomisasi identitas nasional Australia. Keberagaman dianggap menjadi kekuatan
positif, membangun Australia menjadi masyarakat yang bebas dan demokrasi yang
menghargai keberagaman [Healey, 2000, h. 22].
Australia merangkul identitas kewarganegaraan sekuler. Dalam pengantar
'Identitas', mencatat Heidegger budaya kewarganegegaraan Australia adalah
kebersamaan. Identitas Australia bersifat sosial, mereka mencerminkan pada pola
ikatan sosial dan kolektif. Orang Autralia didefenisikan sebagai objek sosial dalam hal
keanggotaan dan pola hubungan sosial di berbagai kolektivitas mereka. Namun,
mereka juga memiliki kecenderungan kehidupan mereka sendiri, dalam arti
membentuk pola budaya sosial dalam gambaran budayanya [identitas individu] yang
disertai dengan rasa subjektif dari keterikatan sosial, obligasi, solidaritas, rasa memiliki
etnisitas kolektif yang lebih luas, seperti bangsa [Pakulski & Tranter, 2000, hlm. 205-
206].
Kembali lagi. Pasca merdeka, Australia ikut perang dunia pertama [West &
Murphy, 2010, h. 97–115], 60.000 sukarelawan gugur dan puluhan ribu luka luka.
Sebagai reaksi duka pada 1920, berkobarlah semangat “hedonisme” ala Amerika dan
antusiasme terhadap Kemaharajaan Inggris. Depresi Besar menghantam pada 1929,
menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi semakin meluas dan lembaga keuangan
Australia yang berjatuhan. Pada Perang Dunia Kedua [West & Murphy, 2010, h. 133–
141], Australia memberi kontribusi besar untuk kemenangan Sekutu. Generasi yang
9
ikut pada perang membawa kebanggaan kepada Australia dan membuat banyak orang
Australia merefleksikan posisi global mereka.
Pasca perang, membawa kemajuan pesat bagi Australia di berbagai bidang
[West & Murphy, 2010, h. 142], dan menyebabkan ribuan imigran ke Australia [Nur,
2001, h, 50] dari Eropa dan Timur Tengah. Pada 1950-an. Ekonomi Australia semakin
tumbuh, dari berbagai proyek besar dengan sekema Pembangkit Listrik Tenaga Air dan
Permintaan ekspor utama Australia seperti logam, wol, daging dan terigu. Kepemilikan
rumah bertumbuh, dari 40 persen pada 1947 menjadi lebih dari 70 persen pada 1960an
[Australia, tt]. Namun, budaya imigran Australia tidak berubah cukup cepat, bahkan
mengunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka dan kemudian beberapa
mengalamai asimilasi [West & Murphy, 2010, h. 150].
Australia tersapu gelombang suasana revolusi pada 1960-an, ditandain dengan
penghapusan Australia Putih. Namun justru keragaman etnik di Australia,
meningkatnya kemandirian dari Inggris. Pada 1967, sebagian besar rakyat Australia
memberi mandat bagi Pemerintah Federal untuk membuat undang-undang atas nama
warga Aborigin Australia dan mengikutsertakan mereka dalam sensus mendatang
dalam Reverendum Nasional.
Hasilnya adalah titik puncak kampanye reformasi yang
Menarik untuk didalami, dinamika Australia pada saat itu, dimana terjadi dorongan hak Aborigin
Australia. Pada dekade kedua menjadi terlihat pada tahun 1928 ketika anggotanya mendorong untuk
“sebuah Royal Commission untuk melihat ke dalam Commonwealth mengambil kendali transaksi
Aborigin. Beberapa organisasi serupa didirikan di tahun-tahun antar, yang semuanya menganjurkan
pemeriksaan masalah kewarganegaraan oleh pemerintah Persemakmuran. Dua bagian dari Konstitusi
Australia harus diubah untuk memberikan hak yang sama kepada orang-orang Aborigin. Yang pertama
adalah Bagian 127, yang menyatakan, “Dalam memperhitungkan jumlah orang-orang dari
Commonwealth, atau suatu Negara atau bagian lain dari Persemakmuran, penduduk asli Aborigin tidak
akan dihitung.” Yang kedua adalah Pasal 51 [xxvi], yang menyatakan, “Parlemen harus, tunduk pada
Konstitusi ini, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk perdamaian, ketertiban, dan
pemerintahan yang baik dari Persemakmuran sehubungan dengan: orang-orang dari ras apapun, selain
ras aborigin dalam Negara, untuk siapa itu dipandang perlu untuk membuat undang-undang khusus.”
Penyebutan publik pertama dari referendum untuk mengubah bagian ini dari Konstitusi itu pada tahun
1957, ketika Jessie Mary Gray Street menganjurkan tindakan ini selama pekerjaannya dengan baik
Inggris Anti-Perbudakan Masyarakat dan Australian Federation of Women Voters [AFWV] dan telah
permohonannya disajikan di Parlemen. Setahun kemudian pemerintah Persemakmuran di bawah
Menzies mendirikan Dewan Federal untuk Kemajuan Aborigin dan Selat Torres, yang juga
menghabiskan sebagian besar modal politik pada mendorong referendum untuk mengubah konstitusi,
10
kuat, baik dari kaum Aborigin maupun kaum kulit putih Australia [Australia, tt.; West
& Murphy, 2010, h. 161–168].
Tahun 1972-an, Partai Buruh Australia di bawah kepemimpinan idealis Gough
Whitlam berhasil memegang tampuk kekuasaan, sekaligus mengakhiri dominasi pasca
perang koalisi Partai Liberal dan Partai Negeri. Selama tiga tahun berikutnya,
pemerintah baru ini mengakhiri wajib militer, menghapus biaya universitas dan
meluncurkan perawatan kesehatan yang gratis secara universal. Pemerintah juga
menghapus kebijakan Australia Putih, melaksanakan kebijakan multibudaya, dan gaji
yang setara bagi wanita. Namun di tahun 1975, inflasi dan skandal menyebabkan
Gubernur Jenderal membubarkan pemerintah. Dalam pemilu berikutnya, Partai Buruh
menderita kekalahan besar dan Koalisi Liberal-Nasional berhasil memerintah sampai
tahun 1983 [Australia, tt.; West & Murphy, 2010, h. 161–168].
Antara 1983 sampai 1996, pemerintah Partai Buruh dibawah Hawke-Keating
memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi, seperti deregulasi sistem perbankan
dan membuat sistem mengambang untuk dolar Australia. Di tahun 1996, Pemerintahan
Koalisi di bawah pimpinan John Howard memenangkan pemilu, dan kembali terpilih
di tahun 1998, 2001 dan 2004. Pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional menetapkan
beberapa reformasi, termasuk perubahan dalam sistem perpajakan dan hubungan
industrial. Di tahun 2007, Partai Buruh pimpinan Kevin Rudd terpilih dengan agenda
untuk mereformasi sistem hubungan industrial, kebijakan perubahan iklim serta sektor
kesehatan dan pendidikan Australia [Australia, tt].
Sekarang Australia negara industri yang menganut sistem ekonomi pasar,
dengan PDB perkapita yang tinggi dan angka kemiskinan yang rendah. Setelah
penggabungan Australian Stock Exchange, dan Sydney Futures Exchange pada tahun
2006, kini Bursa Efek Australia Menjadi bursa saham terbesar ke-9 di dunia dan
ekonomi terbesar ke 13 di dunia, PDB per kapita terbesar ke-9 di dunia. Australia salah
dan sejumlah orang Aborigin penting kontribusi terhadap proses referendum, lebih lanjut baca. West,
Barbara A. & Frances T. Murphy.[2010]. A Brief History………….. Op., cit. h. 161-162
11
satu kualitas tertinggi kehidupan di Bumi; Australia menempati urutan hanya 22 di
dunia pada pengukuran pendapatan, di AS $ 34.923 per orang, tapi pertama dalam
pencapaian pendidikan dan kelima harapan hidup, di 81,4 tahun [Australia, tt].
Australia, pada index of freedom economic dari banyak negara di dunia tahun 2014
peringkat ke-3, tahun 2015 peringkat ke-4 dan tahun 2016 peringkat ke-5 [The Heritage
Foundation, 2014, h. 4, 2015, h. 4, 2016, h. 4].
Dalam human development report
, Australia tiga tahun terahir pada 2014,
2015 dan 2016 berada diperingkat ke-2 dunia [United Nations Development
Programme [UNDP], 2014, 2015, 2016]. Ausrtalia memiliki budaya anti korupsi yang
baik, hal ini tampak pada Corruption Perceptions Index yang diterbitkan oleh
Transparecy International menunjukan bahwa Australia berada pada peringkat ke-11
pada 2014, peringkat ke-13 pada 2015 dan peringkat ke-13 pada 2016 [Transparency
International, 2014, 2015, 2016].
Kebijakan multikultural yang dikeluarka pada 1972, dan pada 1980an
dikembangkan sebagai Agenda Nasional untuk Multikultural Australia yang memiliki
tiga dimensi multikultural yang membangun budaya kewarganegaraan yaitu [1]
Identtiyas budaya, setiap warga negara Australia berhak untuk mengekspresikan nilai-
nilai dan mewarisi budaya masing-masing termasuk didalamnya bahasa dan agama; [2]
kebijakan sosial, dimana warga negara berhak untuk mendapatkan kesetaraan dan
kesempatan pengobatan dan penghapusan ras, etnis, budaya, agama, budaya, gender
dan lainya, dan; [3] efisiensi ekonomi, kesempatan untuk mempertahankan,
mengembangkan dan memanfaatkan keterampilan dan bakat warga negara terlepas dari
latar belakangnya [Nur, tt]
Indeks ini memiliki beberapa indikator yang diperingkatkan yaitu Tren Indeks Pembangunan
Manusia, 1990-2015; Ketimpangan-disesuaikan Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Pembangunan
Gender; Jenis kelamin Ketimpangan Indeks; Multidimensi Indeks Kemiskinan: negara-negara
berkembang; tren populasi; Hasil kesehatan; prestasi pendidikan; pendapatan nasional dan komposisi
sumber daya; Kerja dan pekerjaan; keamanan manusia; integrasi internasional; Indikator Tambahan:
persepsi kesejahteraan; Status perjanjian hak asasi manusia, dan; Pengembangan berkelanjutan...
12
Dalam Survey yang dilakukan tahun 2015, untuk mengetahui sikap masyarakat
terhadap pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan. Dalam survey tersebut
hanya 18% masyarakat Australia berpendapat bahwa agama sangat penting dalam
kehidupan [McCarthy, Niall., 2016].
13
BAB III
PROFIL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN AUSTRALIA
A. Gambaran Umum Pendidikan di Australia
Australia adalah negara industri yang demikratis, sistem pendidikannya banyak
memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan di negara-negara lain, khususnya
persmakmuran. Namun faktor sejarah, geografis dan sosial-politik membentuk struktur
dan masalah yang unik dalam pendidikan Australia [Nur, 2001, h. 57].
Deklarasi Melbourne Tentang Tujuan Pendidikan Generasi Muda Austalia
[Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians]
mengartikulasikan arah masa depan yang konsisten secara nasional dan aspirasi untuk
sekolah Australia yang disepakati oleh Menteri Pendidikan Australia. Deklarasi
Melbourne mengamanatkan dua tujuan penyeluruh untuk sekolah di Australia yaitu
tujuan pertama ialah “Australian schooling promotes equity and excellence” dan
kedua, “All young Australians become successful learners, confident and creative
individuals, and active and informed citizens”. Pada dua tujuan tersebut tampak bahwa
Australia memfokuskan pada mempromosikan kesetaraan dan keunggulan dan
pembangunan pemuda Australia untuk menjadi pembelajar yang sukses, individu yang
percaya diri dan kreatif, dan warga negara yang aktif dan warga negara yang memiliki
atau menampilkan pengetahuan tentang sebuah subjek atau situasi tertentu [warga
negara yang cerdas informasi] [Ministerial Counscil on Education, Employment, 2008,
h. 6–9].
Mencapai tujuan-tujuan pendidikan adalah tanggung jawab bersama dari
pemerintah, sektor sekolah, dan sekolah-sekolah serta orang tua dan pengasuh, pemuda
Australia, keluarga, pendidikan dan pelatihan lainnya penyedia, bisnis, dan masyarakat
luas [Ministerial Counscil on Education, Employment, 2008, h. 7]. Sistem pendidikan
di Australia terbuka untuk semua orang. Australia menawarkan kesempatan bagi semua
kelompok usia dan tingkat kemampuan. Sistem pendidikan yang luas dan beragam
14
memberikan pendidikan formal dan kualifikasi, pelatihan dan sertifikasi. Sebuah
sistem pendidikan yang kuat akan meningkatkan hasil kerja bagi siswa, industri dan
Australia secara keseluruhan.
Atas dasar itu, pemerintah Australia [Australian Curriculum and Reporting
Authority [ACARA], 2010, h. 4–5] mengartikulasikan dengan memastikan semua
siswa Australia memperoleh pengetahuan dan keterampilan berpartisipasi secara
efektif dalam masyarakat dan lapangan kerja dalam ekonomi global. Maka, kebijakan
dan reformasi dirancang untuk membantu dalam mencapai hasil dengan [1] semua anak
terlibat dalam dan manfaat sekolah; [2] orang-orang muda bertemu membaca dan
menghitung standar dasar, dan tingkat melek serta prestasi berhitung membaik; [3]
siswa Australia unggul dengan standar internasional; [4] sekolah mempromosikan
inklusi sosial dan mengurangi kelemahan pendidikan anak-anak, terutama anak
Adat;dan [4] orang-orang muda membuat transisi yang sukses dari sekolah untuk
bekerja dan studi lebih lanjut.
1. Jenjang Pendidikan dan Lamanya Waktu yang Dibutuhkan
a. Pre-school [Pra sekolah]
Pra sekolah [kindergarten] untuk anak-anak berusia antara tiga dan lima tahun.
Pra-sekolah biasanya paruh waktu dan tidak wajib. Pra-sekolah memungkinkan
anak-anak yang sangat muda untuk bergaul dengan rekan-rekan mereka dan
menjadi terpisah dari keluarga untuk beberapa waktu [Australia Gaverment,
Departemen of Social Services, 2006].
b. Primary School [Sekolah Dasar]
Primary School [Sekolah Dasar] dimulai dari usia anak sekitar lima tahun
[Breen, 2002, h. 3] dengan studi selama enam sampai tujuh tahun [dalam
Australia Government. Australia Education System, tt.]. SD dimulai untuk
sebagian besar anak-anak pada usia lima dan wajib bagi anak-anak dari warga
negara dan penduduk tetap. Delapan tema membentuk dasar dari belajar di
sekolah dasar, yaitu: bahasa Inggris, Kesehatan dan Pendidikan Jasmani,
Bahasa selain bahasa Inggris, Matematika, Ilmu, Masyarakat dan Lingkungan,
15
Teknologi, dan Seni. Di sekolah dasar, anak-anak mulai bercampuran dalam
kelompok yang lebih besar dari rekan-rekan mereka yang membantu mengajar
mereka menghormati, toleransi dan kerja sama tim. Sebagian besar dari
pembelajaran sekolah dasar adalah keterampilan untuk hidup dalam harmoni
dengan satu sama lain. Sebagian besar anak-anak menghadiri sekolah dasar
dekat dengan tempat tinggal mereka. Secara umum, siswa bersekolah 09:00-
15:00 selama 40 minggu setahun. Siswa harus mengenakan seragam di
sebagian besar sekolah. Anak-anak mengambil makan siang dan makanan
ringan mereka ke sekolah atau membeli makanan di kantin [Australia
Gaverment, Departemen of Social Services, 2006].
c. Secondary School [Sekolah Menengah]
Secondary School [Sekolah Menengah] adalah untuk anak-anak berusia 7
[tujuh] atau 8 [delapan] sampai usia 10 [sepuluh] tahun dengan lama studi 3
[tiga] hingga 4 [empat] tahun [Breen, 2002, h. 3; Australia Government.
Australia Education System, tt.]. Kebanyakan anak mulai sekolah menengah
segera setelah mereka mencapai usia remaja. Di sekolah menengah awal, siswa
melakukan pelajaran inti seperti bahasa Inggris, Matematika dan Sains. Mereka
mempelajari lebih banyak mata pelajaran yang disebut pilihan. Siswa
melakukan pilihan yang untuk mempersiapkan studi nanti atau karena subjek
yang menarik bagi mereka. Di sekolah menengah kemudian, mereka memilih
mata pelajaran yang akan membantu mereka dalam karir masa depan mereka.
Siswa belajar tentang gaya hidup sehat dan tentang menjadi dewasa muda
dalam masyarakat yang beragam. pemerintah membangun sekolah menengah
di tempat-tempat pelayanan sejumlah pinggiran kota. Siswa mungkin perlu
untuk bepergian dengan transportasi umum atau pribadi untuk sampai ke
sekolah menengah. Secara umum, siswa bersekolah 09:00-15:00 selama 40
minggu setahun. Siswa mengenakan seragam di sebagian besar sekolah dan
memberikan makanan mereka sendiri [Australia Gaverment, Departemen of
Social Services, 2006].
16
d. Senior Secondary School [Sekolah Menengah Atas]
Senior Secondary School [Sekolah Menengah Atas], Berjalan selama dua
tahun, pada umur anak 15 dan 17 [Breen, 2003, h. 3; Australia Government.
Australia Education System, tt.].
e. Further Education and Training [Pendidikan Lanjutan dan Pelatihan]
Australia menyediakan berbagai peluang belajar yang berbeda bagi mereka
meninggalkan sekolah dan untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan
keterampilan mereka. Dari praktis, keterampilan berbasis bekerja untuk
penelitian tingkat tinggi dan berpikir, ada banyak pilihan untuk belajar dan
pengembangan. pendidikan tinggi di Australia merupakan aset berharga bagi
pasar tenaga kerja dan mempromosikan inovasi dalam bidang intelektual,
ekonomi, budaya dan sosial. Serta mengakses layanan pendidikan di Australia,
orang-orang yang berpendidikan luar negeri dapat memperoleh pengakuan dari
pelatihan mereka. Ini akan membantu dengan prospek kerja dan memfasilitasi
hubungan budaya dengan negara lain melalui pendidikan [dalam Australia
Government. Australia Education System, tt.].
f. Technical and Vocational Training [Pelatihan Teknis dan Kejuruan]
Setiap negara memiliki Technical and Vocational Training. Technical and
Vocational Training mempersiapkan orang untuk bekerja dalam karir yang
tidak membutuhkan gelar sarjana. Setiap negara mengelola sistem mereka dan
memenuhi di tingkat nasional untuk mengkoordinasikan upaya mereka. Studi
dilakukan dalam satu negara atau wilayah ditransfer melintasi batas-batas
negara. Biasanya, kursus Technical and Vocational Training membutuhkan dua
tahun studi. Pendidikan yang diberikan oleh Technical and Vocational Training
mempersiapkan orang untuk bekerja di banyak pekerjaan. Anda dapat
menemukan perguruan tinggi pendidikan kejuruan yang tersebar di banyak
bagian kota-kota besar. Setiap perguruan tinggi memberikan pilihan kursus.
Siswa membayar biaya untuk melakukan Technical and Vocational Training
17
saja. Orang dewasa yang ingin melakukan studi sekolah dapat melakukannya
di sebuah perguruan tinggi pendidikan kejuruan. Dengan cara ini mereka dapat
belajar di waktu dan lokasi yang lebih baik sesuai dengan mereka [dalam
Australia Government. Australia Education System, tt.].
g. Workplace Training [Pelatihan Kerja]
Banyak majikan memberikan pelatihan keterampilan kerja di tempat kerja.
Beberapa memberikan pelatihan ini dalam kemitraan dengan perguruan tinggi.
Pelatihan ini membuat para peserta lebih baik dalam melakukan pekerjaan
mereka dan mempersiapkan mereka untuk bekerja lebih lanjut. Pengusaha
biasanya membayar untuk pelatihan tersebut. Di tempat kerja, pengusaha
menggunakan setuju program dan hasil untuk menetapkan standar pelatihan
untuk pekerjaan. Banyak bagian dari industri dan bisnis memberikan pelatihan
kerja yang berkelanjutan bagi karyawan mereka. Beberapa pelatihan ini dapat
dihitung terhadap kualifikasi. Masyarakat yang tinggal di Australia didorong
untuk bergabung dan mendapatkan pendidikan yang lebih sepanjang hidup
mereka [Australia Gaverment, Departemen of Social Services, 2006].
h. University [Universitas]
Pemerintah federal menyediakan dana untuk universitas di semua negara.
Masing-masing adalah independen dalam pemerintahannya. Mereka mengatur
program mereka dan isi kursus. Sebuah badan profesional harus mendukung
kursus untuk menjalankannya. Biasanya, sebuah universitas memakan waktu
tiga atau empat tahun studi. siswa dalam negeri dapat mengakses pinjaman
bantuan dari Kantor Pajak Australia untuk membayar pendidikan tinggi
mereka. Universitas mengajar dan lembaga penelitian. Mereka ada di kota-kota
besar dan di daerah daerah di semua negara. siswa sekolah menengah dapat
mendapatkan masuk berdasarkan pada akhir mereka dari tahun 12 hasil. siswa
usia dewasa mendapatkan masuk berdasarkan tingkat keberhasilan mereka
dalam kursus yang mereka pilih. Universitas-universitas Australia juga
memiliki asupan siswa internasional termasuk siswa biaya penuh dan orang-
18
orang di beasiswa. Berbagai penuh program akademik dan profesional yang
tersedia. Beberapa pekerjaan di Australia seperti dokter hewan, insinyur dan
arsitek mengharuskan Anda untuk mencapai tingkat tertentu pendidikan dari
universitas. Mereka yang tertarik pada informasi lebih lanjut tentang
universitas-universitas Australia dapat mengakses situs studyinaustralia.gov.au
untuk informasi lebih lanjut tentang apa program yang tersedia, lokasi
universitas kami dan mengakses program penelitian pascasarjana [dalam
Australia Government. Australia Education System, tt.].
B. Pendidikan Kewarganegaraan Australia
Lima dekade pertama setelah kemerdekaan Australia pada 1901-an, Pendidikan
Kewarganegaraan [disingkat PKn] menjadi bagian integral dari pendidikan Australia
[Print, Kennedy, & Hunges, 1997, h. 38]. PKn dianggap mengajar kebajikan sipil dan
membentuk warga muda Australia, serta peran Australia di Kerajaan Inggris dan
penggantinya, Persemakmuran Inggris; sistem pemerintahan dan demokrasi; dan
mempelajari hal-hal yang lebih praktis seperti tugas pekerjaan dan rumah. Sejak
muculnya kepentingan nasional di kewarganegaraan dan PKn di akhir 1980-an
[Tudball, 2011, h. 269], banyak perdebatan panjang tentang ruang lingkup, tujuan dan
praktek pedagogis di sekolah guna membangun anak muda untuk terlibat aktif dan
diberdayaan sebagai warga negara. Pada saat itu, PKn menjadi sorotan utama didalam
kurikulum [Print et al., 1997, h. 39].
Munculnya gagasan kewarganegaraan [civics] dan pendidikan kewarganegaraan
[citizenship education], disingkat CCE, ditandai dengan “civics renaissance” atau
kebangkitan kewarganegaraan beberapa dekade sebelumnya. Civics renaissance
mengacu pada bangkitnya pembelajaran dan budaya yang didukung pada pemerintahan
di beberapa tinggkatan dan partai politik mayoritas pada setiap tingkatan pemerintahan.
PKn di Australia dapat dikategorikan “prematur” dibandingkan Indonesia. Menurut
Kennedy [2008, h. 181] CCE di Australia dimulai pada 1997-an.
19
Program pengembangan CCE disebut Discovering Democracy
dibawah
Perdana Mentri Paul Keating
. Tujuannya adalah refocus its efforts on ensuring that
young people were aware of and appreciative of the institutions of the past that have
shaped present-day Australia, dan knowledge of the growth of democracy in Great
Britain and Europe was seen as a fundamental prerequisite for young Australians
entering the 21st century.
Namun, Kemp [Kennedy, 2008, h. 183], yang memiliki
latar belakang akademis sebagai Guru Besar Politik di Monash University berfikir lebih
mendalam mengenai isu-isu identitas nasional [sejalan dengan Kennedy, 2004, h.
10]Australia dan wawasan kebangsaan. Menurut Kemp baik mengkaji isu-isu seperi
bendera Australia, Konstitusi dan sejarah Negara.
Lebih lanjut, Kemp berpendapat [Kennedy, 2008, h. 183] bahwa mantan Perdana
Menteri mempromosikan perpecahan dengan mengorbankan kohesi nasional. Pada
akhirnya, Kemp percaya bahwa ada unsur budaya yang kuat untuk Liberalisme melalui
Partai Libral, bertujuan untuk mengembangkan budaya kewarganegaraan yang
menyokong masyarakat yang demokratis dan mendorong sikap kepercayaan,
toleransi, timbal balik, keadilan dan pembatasan, demokrasi politik dan
ketergantungan institusi pasar. Menurutnya penting untuk menyusun kembali
kerangka konsep pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan Australia. Kemp
berpendapat bahwa demokrasi Australia berpijak kepada tradisi Inggris Raya dan
Eropa serta beragam nilai nilai kewarganegaraan mereka.
[1997-2004], berikutnya program Civics and Citizenship Education [sejak 2004] dan progtam
Parliament and Civics Education Rebate [sejak 2006]. Departemen of Education, E. and W. R. [2010].
Civics & Citizenship Education: Professional Learning Package. [K. Sturak, Ed.], Education Services
Australia. Australia: Education Services Australia, h. 4;
pada awal tahun 1990-an dibawah pengaruh buruh. Politik Australia dibawah siap untuk membuka
diri dan memulai mempersiapkan diri untuk menjadi negara republik merdeka, mencari keterlibatan
dengan Asia, mengakui kebutuhan untuk rekonsiliasi dengan masyarakat adat dan secara umum dicari
baru peran untuk dirinya sendiri dalam komunitas global. Namun kegembiraan itu tidak berumur
panjang, Pada 1996, Poul Kearing diganti oleh kualisi konservatif dibawah John Howard. Pemerintahan
John Howard, menempatkan kembali ketergantungan kepada warisan Inggris dan Eropa. Ibid;
Atau memfokuskan kembali upaya untuk memastikan bahwa generasi muda untuk menyadari dan
menghargai lembaga masa lalu yang telah membentuk masa kini Australia, dan pengetahuan tentang
pertumbuhan demokrasi di Britania Raya dan Eropa dipandang sebagai prasyarat mendasar untuk
pemuda Australia memasuki abad ke-21. Ibid, h. 182-183;
20
Pemerintahan John Howard yang konsevatif, menempatkan kembali
ketergantungan kepada warisan Inggris dan Eropa tampak lebih “jinak” dan dapat
diterima serta mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk program CCE.
Peristiwa 11 September 2001, di New Yoark dan 12 Oktober 2002, di Bali,
mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan konservatif yang telah
berupaya secara sistematis untuk melemahkan lembaga yang sangat demokrasi
[Kennedy, 2008, h. 181] . Wacana sipil pasca 2001 dan 2002, berdampak pada
ketakutan terhadap Islam [islamopobia]
dan neo-konservatisme. Kejadian tersebut
bukan hanya kerinduan untuk kembali pada masa lalu dan keamananya, tapi juga
membangun wacana perlunya penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan yang
[hasil dialektika dan wacana] diusung demokrasi liberal.
Neo-Konservatif ditandai dengan tidak ada kesetaraan terhadap perempuan,
diskriminasi terhadap kulit hitam, banyak doa di sekolah-sekolah, komitmen yang kuat
terhadap hukuman mati dan re-kriminalisasi aborsi [Kennedy, 2008, h. 185]. Yang
paling jelas Pemerintah Australia memiliki kecenderungan anti Libralisme adalah
respon pemerintah Australia terhadap pengungsi dan kebijakan penahanan wajib,
ketidakmampuan untuk meminta maaf kepada penduduk asli Australia dan proposal
reformasi konstitusi untu mencegah pernikahan gay. Pada pemilu tahun 2007,
Selain itu, Tiga set temuan menunjukkan bagaimana konstruksi Islam adalah sarana penting yang
melaluinya rasisme direproduksi. Pertama, survei opini publik mengungkapkan tingkat Islamafobia di
Australia dan hubungan antara persepsi ancaman dan konstruksi keanehan dan keaslian lainnya.
Kumpulan data kedua adalah dari analisis isi patologi rasis terhadap umat Islam dan ruang mereka.
Yang ketiga adalah dari pemeriksaan arus masuk Islamafobia dan selektivitas budaya nasional dalam
politik menanggapi pencari suaka. Perlakuan media negatif sangat terkait dengan disposisi pemerintah
yang antipatis. Negatif ini berdampak material terhadap Muslim Australia. Ini mensponsori sebuah
Islamafobia yang lebih luas, [salah] menginformasikan oposisi terhadap perkembangan masjid dan
kebijakan pencari suaka yang lebih ketat, dan berada di balik serangan pembakaran dan kekerasan rasis.
Pada akhirnya, rasialisasi Islam merusak milik dan kewarganegaraan bagi warga Muslim Australia.
Lebih lanjut baca. Dunn, K. M., N. Klocker, T.Salabay., [2007]. Contemporary racism and
Islamaphobia in Australia. Ethnicities. 7 [4], 564-589;
Pasca 11 September 2001, Pemerintah Howard menerbitkan 24 [Dua Puluh Empat] buah undang-
undang sebuah era baru “perang melawan terorisme”. Walau pada saat itu wacana penerbitan sejumlah
undang-undang tersebut membatasai kebebasan sipil yang merupakan penyimpangan pada libralisasi
sipil. Dalam mengajarkan tujuan ini, pemerintah Australia bersedia mengorbankan kebebasan sipil
warga negara untuk perang melawan terorisme dan hampir saja menghancurkan demokrasi Australia,
Ibid, h. 184
21
kampanye Pauline Hanson terus menerus anti-imigrasi. Namun setelah kebijakan luar
negeri yang agresif dan patuh kepada triumfalisme [sorak kemenangan] AS. Ini lah
pengaruh signifikan terhadap politik Australia pada dekade pertama abad baru, dan
bagaimanapun bahwa CCE masuk kedalam kurikulum sekolah di Australia.
PKn di Australia dikonseptualisasikan sebagai seperangkat pengalaman belajar
berbasis sekolah yang membantu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga
negara efektif. PKn bukanlah subjek independen dalam kurikulum sekolah tetapi
tertanam dalam wilayah mata pelajaran lain, seperti dalam sejarah, geografi, ilmu
sosial, perdagangan dan studi hukum. Hal ini juga terletak di dalam wilayah
pembelajaran disebut Studies of Society and Environment [SOSE] atau Human Society
and Its Environment [HSIE] [Print et al., 1997, h. 41; Winataputra, 2015, h. 63].
Namun dalam Deklarasi Melbourne, Desember 2008, Civics and Citizenship
Education [CCE] termasuk didalam wilayah mata pelajaran Humanities and Social
Scainces yang didalamnya terdapat mata pelajaran, sejarah, geograpi, ekonomi, bisnis,
dan CCE [Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012a, h. 14,
2012b, h. 21; Ministerial Counscil on Education, Employment, 2008, h. 14].
1. PKn dalam Kurikulum Formal
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan pendidikan Australia tertuang
dalam Deklarasi Melbourne, deklarasi tersebut mengamanatkan dua tujuan
penyeluruh untuk sekolah di Australia yaitu tujuan pertama ialah “Australian
schooling promotes equity and excellence” atau Australia memfokuskan pada
mempromosikan kesetaraan dan keunggulan. Sedangkan tujuan kedua, “All young
Australians become successful learners, confident and creative individuals, and
active and informed citizens” atau semua pemuda Australia untuk menjadi
pembelajar yang sukses, individu yang percaya diri dan kreatif, dan warga negara
yang aktif dan warga negara yang memiliki atau menampilkan pengetahuan tentang
sebuah subjek atau situasi tertentu [warga negara yang cerdas informasi].
CCE yang didasarkan pada pertimbangan [proposisi] sangat penting bahwa
setiap siswa bisa mempelajari dan yang dibutuhan setiap siswa [Australian
22
Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 3]. CCE diposisikan
secara unik untuk memberikan kesempatan bagi pemuda Australia untuk menjadi
aktif dan warga negara dalam konteks global. Praktek mengajar inklusif dalam
kurikulum CCE memungkinan memperhitungkan kemampuan semua siswa dan
penghormatan atas keberagaman siswa di sekolah-sekolah Australia. Oleh
karenanya tersedia peluang dan menantang otoritas sekolah, sekolah dan guru untuk
mempersiapkan siswa sebagai warga sekolah melalui program sekolah secara
keseluruhan baik internal maupun eksternal misalnya, kegiatan masyarakat,
program pendidikan parlemen, lembaga kunjungan sipil dan program komisi
pemilu. Selama dua dekade terakhir di Australia dan internasional, telah terjadi
perluasan konsep, proses, dan praktik di CCE, khususnya penekanan pada peran
siswa untuk menjadi warga negara aktif, baik dalam konten maupun outcame.
Hal tersebut didasarkan pada tujuan kedua dari pendidikan generasi muda
Australia pada Deklarasi Melbourne [Ministerial Counscil on Education,
Employment, 2008, h. 9], yang menyatakan bahwa generasi muda Australia harus
menjadi aktif dan warga informasi yang:
a. tindakan dengan integritas moral dan etika;
b. menghargai, keragaman budaya, bahasa dan agama sosial Australia, dan
memiliki pemahaman tentang sistem pemerintahan Australia, sejarah, dan
budaya;
c. mengerti dan mengakui nilai budaya adat dan memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan pemahaman untuk berkontribusi, dan manfaat dari,
rekonsiliasi antara Adat dan non-Penduduk Asli Australia;
d. berkomitmen untuk nilai-nilai nasional demokrasi, kesetaraan, dan keadilan,
dan berpartisipasi dalam kehidupan sipil Australia;
e. mampu berhubungan dan berkomunikasi lintas budaya, terutama budaya dan
negara-negara Asia;
f. bekerja untuk kebaikan bersama, dalam mempertahankan tertentu dan
meningkatkan lingkungan alam dan sosial;
23
g. bertanggung jawab warga global dan lokal.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kurikulum CCE Australia
[Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 10] memuat
prinsip-prinsip tentang demokrasi Australia bersamaan dengan nilai-nilai
demokrasinya; Multikultural; Kontribusi kewarganegaraan terhadap konsep
identitas individu dan rasa memiliki; Pengalaman siswa CCE harus didasarkan
pada kurikulum formal dalam PKn dan Kewarganegaraan dan kombinasi kegiatan
berbasis kelas, kegiatan seluruh sekolah, dan kegiatan masyarakat; Siswa di
sekolah adalah warga negara tetapi mereka membutuhkan kesempatan untuk
membangun pengetahuan dan pemahaman dan pengalaman untuk menjadi warga
negara dewasa aktif; dan, Partisipasi warga berlangsung di berbagai tingkatan.
Kurikulum CCE Australia akan mengembangkan 3 [tiga] dimensi yaitu;
dimensi kognitif [mengetahui, memahami dan penalaran] dan perilaku
[keterlibatan, keterampilan dan perilaku], baik dipengaruhi oleh dimensi afektif
[nilai-nilai, sikap dan disposisi]. Oleh karenanya dalam Kurikulum CCE Australia,
ada dua point penting yaitu pengetahuan dan pemahaman Kewarganegaraan dan
keterampilan Kewarganegaraan, sebagaimana berikut [Australian Curriculum and
Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 8–9]:
a. Civics and Citizenship Knowledge and Understanding
Dikembangkan pengetahuan dan pemahaman CCE yang berkaitan dengan [1]
Kelembagaan dan sistem politik Australia di negara bagian, nasional dan
tingkat internasional; [2] Prinsip, konsep dan nilai-nilai yang mendasari,
demokrasi perwakilan liberal Australia, termasuk sistem Westminister dan
Konstitusi Australia; [3] Bagian penting dari sistem hukum Australia dan
proses hukum;[4] Hak dan kewajiban warga negara; [5] Pengetahuan tentang
budaya, proses sosial dan politik dan hukum Aborigin dan Masyarakat Selat
Kepulauan Torres;
Juga berkaitan dengan [6] Australia sebagai negara sekuler, pluralis,
masyarakat yang multikultural dan kontribusi dari agama-agama besar dan
24
keyakinan dan sukarela, komunitas, minat dan kelompok agama, asosiasi dan
komunitas untuk kehidupan sipil dan untuk pengembangan kebudayaan dan
identitas [Kennedy, 2008, p. 187] kewarganegaraan Australia yang bersifat
dinamis dan kontemporer; dan terakhir [7] Kewarganegaraan
multidimensional dan pengaruh lokal, negara bagian, acara nasional, regional
dan global, perspektif dan keragaman budaya pada kebijakan pemerintah dan
identitas kewarganegaraan.
b. Civics and Citizenship Skills
Kurikulum CCE akan memberikan satu set keterampilan untuk siswa untuk
aktif dan terlibat serta informatif dan menjadi warga yang kritis dalam
beberapa komunitas mereka [Tudball, 2011, h. 271]seperti [1] Bertanya dan
Penelitian; [2] Analisis dan Sintesis; [3] Kolaborasi Pemecahan Masalah dan
Pengambilan Keputusan; [4] Komunikasi, dan; [5] Interpretasi. Ditambah
dengan proses penyelidikan sosial yang lebih luas, rute penyelarasan keahlian
humaniora pelajaran lainnya di Kurikulum di Australia.
Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan CCE yang didukung oleh nilai-
nilai, sikap dan disposisi [values, attitudes and dispositions] yang merupakan dasar
dari demokrasi liberal parlemen Australia [Australian Curriculum and Reporting
Authority [ACARA], 2012, h. 10], meliputi [1] nilai-nilai seperti kebebasan
berekspresi, pemerintahan oleh rakyat, kesetaraan, supremasi hukum, persamaan di
depan hukum, adil dan perwakilan yang efektif, tanggung jawab, akuntabilitas dan
umum baik; dan [2] komitmen untuk perilaku sipil, tugas sipil dan hak asasi manusia
dalam demokrasi modern, termasuk perawatan dan kasih sayang, rasa hormat untuk
semua orang, keadilan, keadilan sosial, kebebasan berbicara, kejujuran,
menghormati hak-hak orang lain dan pandangan, tanggung jawab, inklusif,
kesetaraan, keberlanjutan, perdamaian, memberi dan berkontribusi terhadap
kebaikan bersama, dan;
25
Selain itu juga [3] disposisi, yaitu kecenderungan untuk berperilaku dengan
cara yang diinformasikan oleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang
diperoleh sebagai warga negara yang aktif, demokratis, seperti kecenderungan
untuk berpartisipasi dalam komunitas politik; relawan untuk aktif di masyarakat;
berpartisipasi dalam masyarakat sipil, dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada
isu-isu sosial dan global; terlibat dalam kegiatan untuk memperbaiki masyarakat,
dipandu oleh nilai-nilai dan sikap masyarakat.
Gambaran Umum dari Kurikulum CCE di Autralia [Australian Curriculum
and Reporting Authority [ACARA], 2012b, p. 11], Kurikulum Australia telah
dikembangkan sehingga dapat diajarkan dalam 80 persen dari waktu mengajar yang
tersedia. CCE dirancang untuk agar generasi muda Australia memiliki keyakinan,
pengetahuan, pemahaman dan keterampilan untuk mengembangkan identitas
kewarganegaraan mereka, hidup sebagai warga negara dalam masyarakat lokal dan
global dan menciptakan masa depan masyarakat yang lebih berkualitas. Kurikulum
CCE memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi isu-isu lokal,
nasional, regional dan global yang relevan [Tudball, 2011, h. 272] dan
memperioritaskan hubungan kepada komunitas masyarakat yang lebih luas.
Kurikulum diajarkan melalui seluruh kegiatan sekolah berbasis kelas dan kegiatan
masyarakat melalui kurikulum informal. CCE ditandai dengan siswa terlibat
dengan dan menciptakan solusi untuk situasi sulit dan isu-isu kontemporer,
menghasilkan dan mengembangkan ide-ide, penelitian dan eksperimen, dan
memecahkan masalah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman
nilai-nilai yang dimiliki dari CCE [Australian Curriculum and Reporting Authority
[ACARA], 2012, h. 22].
2. Fase Usia Pembelajar dan Pembelajaran
Profil CCE dalam kurikulum pendidikan Australia sangat detail sekali,
temasuk juga kurikulum untuk siswa dan pembelajaran pada tingkatan usia tertentu.
Untuk menjelaskan profil ini disadur dari dokumen resmi pemerintah Australia
26
dalam Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority [ACARA].
[2012]. Shape of the Australian; Curriculum Civics and Citizenship Education.
Sydney: ACARA, penjelasan tersebut sebagai berikut:
a. Primary School [Sekolah Dasar],
Dalam kurikulum Australia, Tidak akan ada kurikulum CCE yang
dikembangkan untuk tahun ke 1 sampai 2. Kurikulum Australia memfokuskan
pada pengembangan berhitung dan bahasa Inggris yang dinggap dasar belajar
lebih lanjut.
Pada Melalui belajar dan mata pelajaran, serta kemampuan
umum, siswa akan memiliki kesempatan untuk belajar tentang “aturan” sebagai
bagian dari pengaturan etos sekolah, “hubungan”, “tanggung jawab”, dan
keterampilan interpersonal dan komunikasi. Untuk itu penjelasakan ini
memfokuskan pada kurikulum CCE untuk Tahun Ke 3 sampai 6 Sekolah.
1] Tahun 3 sampai 4 [biasanya anak usia 8-10 tahun]
Pada usia ini, siswa dikembangkan keterampilan dan nilai nilai. Siswa untuk
mengembangkan keterampilannya, siswa dilibatkan secara luas sejalan dengan
ide ide mereka, Siswa diberikan pemahaman dan mengenali sudut pandang
yang berbeda, keterlibatan dalam tanggung jawab untuk waktu yang cukup
lama. Tujuannya agar siswa menjadi lebih sadar perbedaan dan
memanfaatkannya dalam menginformasikan pemikiran mereka dalam
pengambilan keputusan.
2] Tahun 5 sampai 6 [biasanya usia anak 10-12 tahun]
Selama usia ini, siswa terus dikembangkan kesadarannya, mengapresiasi
perbedaan sudut pandang, keadilan dan persahabatan. Siswa semakin terlibat
dalam diskusi tentang konsep kewarganegaraan dan isu-isu kotemporer tingkat
lokal, nasional, regional, dan global, tujuannya untuk mempertimbangkan
Lebih lanjut baca Australian Curriculum, Learning F-2 dalam
//www.australiancurriculum.edu.au/overview/f-2 [Online] diakses 24 Marat 2017, Pukul 2017;
27
mengapa dan untuk siapa keputusan dibuat. Semuanya bermuara untuk
membangun keterampilan sebagai kewarganegaraan aktif dalam konteks
tersebut.
b. Secondary School [Sekolah Menengah Pertama]
Transisi dari primary ke secondary school [Sekolah Menengah pertama],
penjelasan ini berkaitan dengan kurikulum CCE untuk Tahun ke 7 Sampai 10
Sekolah, dimana bertepatan dengan berbagai perubahan pribadi, biologi dan
sosial yang signifikan. Siswa mengembangkan kecenderungan untuk
mempertanyakan konvensi, praktik dan nilai-nilai. kepentingan mereka
melampaui komunitas mereka sendiri dan mereka mengembangkan
kekhawatiran tentang isu-isu yang lebih luas.
1] Tahun ke 7 sampai 8 sekolah [biasanya anak berumur 12 sampai 14 tahun]
Pada usia ini, siswa dikembangkan kesadaran yang lebih luas, dan perhatian
dengan isu-isu kewarganegaraan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.
Siswa dikembangkan kapasitas mereka untuk kemandirian berpikir, aplikasi
keterampian [bertindak] dan memecahkan masalah serta pemahaman tentang
sistem politik dan demokrasi. Siswa diharapkan memiliki kesadaran lebih dari
masalah etika, dan hubungan antara politik, budaya, lingkungan dan
pembangunan.
2] Tahun 9 sampai 10 Sekolah [biasanya usia anak 14 sampai 16 tahun]
Selama usia ini, siswa dikembangkan kesadaran mereka tentang isu-isu
kontemporer dan kompek pada tingkat global, nasional dan masyarakat agar
mengetahui mengapa dan untuk siapa keputusan itu dibuat; kesadaran yang
lebih luas dari identitas individu dan kelompok sipil, hak-hak dan tanggung
jawab menjadi warga negara, dan bagaimana warga dapat mempengaruhi
pemerintah. Pada kognitifnya, siswa dikembangkan pemahaman mereka
tentang lembaga negara dan proses pengambilan keputusan. Siswa dilibatkan
untuk mengkritik masalah, mengumpulkan dan menganalisis data yang
28
relevan, menghasilkan dan mengkomunikasikan ide-ide, dan menciptakan dan
membangun solusi yang mungkin untuk masalah sipil dan politik.
c. Senior Secondary School [biasanya usia anak 16 sampai 18 tahun]
Pada usia menengah and senior secondary [Sekolah Menengah Atas] adalah
usia transisi kewarganegaraan dewasa. Siswa memiliki rasa yang lebih jelas
dari kekuatan mereka, kepentingan dan tujuan. Mereka mulai melihat diri
mereka sebagai pemain aktif dalam kehidupan masyarakat dan sering khawatir
tentang isu-isu sosial dan lingkungan nasional dan internasional dan implikasi
etis dari aktivitas manusia dan pengetahuan.
Desain Kurikulum CCE Australia untuk Tahun 9 dan 10 sekolah
dirancang untuk memberikan kesempatan peningkatan bagi siswa untuk
membuat pilihan tentang jalur belajar dan memperdalam pemahaman mereka
dalam setiap mata pelajaran. Fleksibilitas bagi siswa untuk melakukan jalur
pembelajaran yang lebih khusus yang memastikan semua siswa sepenuhnya
terlibat dan siap untuk terus belajar ke tahun menengah atas.
Selama Senior Secondary [Sekolah Menengah Atas], siswa
dikembangkan kesadaran yang lebih luas dari topik yang lebih maju terkait
dengan politik dan hukum, menyelidiki masalah-masalah internasional dan
memahami kompleksitas masalah ini, termasuk isu-isu etis yang terkait.
Kegiatan Mengatasi masalah yang canggih, mengakui kompleksitas kehidupan
kontemporer dan membuat koneksi dengan mata pelajaran terkait seperti
Sejarah dan Geografi. Siswa diharapkan memiliki perspektif yang lebih global,
dengan pemahaman yang lebih canggih dari saling ketergantungan yang
kompleks yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal,
nasional dan internasional. Pada saat ini siswa akan mengembangkan
keterampilan dan pemahaman yang dicapai pada 10 tahun. Mereka akan
memiliki kesempatan untuk: mengembangkan pengetahuan dan pemahaman
tentang sistem hukum dan dasar demokrasi konstitusional; politik global untuk
29
kontekstualisasi demokrasi Australia; dan keterampilan untuk secara kritis
mengevaluasi isu-isu kewarganegaraan.
3. Civics and Citizenship and The Cross-curriculum Priorities
Kurikulum Australia didisain sangat relevan dengan kehidupan siswa dan
mengatasi isu-isu kontemporer yang mereka hadapi. CCE di Australia diajarkan
dengan pendekatan cross-curricullum, maksudnya CCE [PKn] tidak diajarkan
secara khurus sebagai satu topik mata pelajaran, melainkan masuk dimasukan
kedalam keseluruhan mata pelajaran keseluruhan atau kelompok mata pelajaran
secara sistematik [Winataputra, 2012, h. 29; 2015, h. 66-67]. Dengan
pertimbangan ini, Kurikulum Australia memberikan perhatian khusus kepada tiga
prioritas lintas kurikulum [cross-curricullum][Australian Curriculum and
Reporting Authority [ACARA], 2012b, h. 15–16], yaitu
a. Aborigin and Torres Strait Islander Histories dan Cultures
Australia memandang penting sejarah dan budaya prioritas Aborigin dan
Torres Strait Islander untuk dibelajaran guna meningkatkan kapasitas warga
negara yang lebih dan berkontribusi untuk kohesi sosial dan inklusi. Sehingga
siswa akan mengakui kontribusi kepada masyarakat Australia dan kehidupan
sipil Aborigin dan Torres Strait Islander Masyarakat, dan mengenali mereka
sebagai memiliki sejarah terus menerus terpanjang dan budaya di dunia.
Kurikulum CCE akan mendorong siswa untuk belajar tentang cara
hukum dan tata kelola Aborigin dan Torres Strait Islander Masyarakat, dan
keanekaragaman budaya dan bagaimana yang membentuk identitas dan
kewarganegaraan. Oleh karenanya akan dibangun pada kurikulum
sejarah yang mencakup pengalaman sejarah demokrasi dan
kewarganegaraan Australia, dengan memberikan kesempatan bagi siswa
untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengalaman Aborigin dan
Torres Strait Islander kontemporer sistem politik dan hukum Australia, dan
kewarganegaraan.
30
b. Sustainability [Keberlanjutan]
Australia mengakui peran aktivitas sipil dan politik dalam menghasilkan pola
yang lebih berkelanjutan hidup. Tindakan untuk meningkatkan keberlanjutan
keduanya upaya individu dan kolektif bersama di masyarakat lokal dan
global. Tindakan yang mendukung pola yang lebih berkelanjutan hidup
memerlukan pertimbangan dari sistem politik, lingkungan, sosial, budaya dan
ekonomi, dan saling ketergantungan mereka.
Kurikulum CCE akan memberikan para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses demokrasi
untuk meningkatkan keberlanjutan, di, negara, tingkat lokal, nasional,
regional dan global, untuk kesejahteraan semua kehidupan di masa depan.
c. Asia and Australia’s engagement with Asia
Kurikulum CCE Australia mengakui pentingnya kawasan Asia di dunia saat
ini, serta bahwa keterlibatan Australia dengan Asia memiliki kapasitas untuk
membangun pemahaman dan apresiasi keanekaragaman dalam masyarakat kita
dan berkontribusi CCE dan prioritas lintas kurikulum untuk masyarakat lokal,
regional dan global yang harmonis. subjek akan memungkinkan siswa untuk
mengeksplorasi kontribusi yang signifikan bahwa bangsa dan budaya dari
kawasan Asia membuat dunia kita politik, sosial dan ekonomi dan dampak
bahwa keterlibatan Australia di kawasan ini memiliki pada masyarakat Asia.
Kurikulum CCE di Australia memiliki sinergi yang kuat dengan humaniora
tertentu dan mata pelajaran ilmu sosial [humanities and social sceinces] serta
bidang pelajaran lain dan mata pelajaran [Australian Curriculum and Reporting
Authority [ACARA], 2012a, h. 14, 2012b, h. 21; Ministerial Counscil on
Education, Employment, 2008, h. 14]. Konten CCE dalam kurikulum akan
disesuaikan dengan mata pelajaran lainya untuk menghindari pengulangan yang
tidak diperlukan dan integrasi yang maksimal. Terumata pada Tahun ke 5 sampai
6, dan Tahun ke 9 sampai 10, terintegrasi dengan Sejarah, Geografi [Kennedy,
2008, h. 186], Bisnis dan Ekonomi, dan Inggris karena ada beberapa peluang
31
khususnya sejarah untuk dihubungkan untuk dihubungkan dengan CCE termasuk
perkembangan demokrasi Australia dan pertumbuhan identitas modern Australia
[Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 21].
4. Kemampuan Umum
CCE mengembangkan pengetahuan, keterampilan, perilaku dan disposisi
yang dibutukan siswa untuk hidup dan bekerja pada abad 21. Maka, dalam
kurikulum CCE Australia masing-masing tujuh kemampuan yang dibutuhkan
siswa pada abad 21, kemampuan untuk itu adalah bagian integral menjadi warga
negara aktif dan memiliki kecerdasan informasi yaitu [dalam Australian
Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012b, h. 17–20]:
a. Berfikir Kritis dan Kreatif
Siswa mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis [Tudball,
2011, h. 271] dan kreatif agar menghasilkan dan mengevaluasi pengetahuan,
menjelaskan konsep dan ide-ide, mencari kemungkinan, mempertimbangkan
alternatif dan memecahkan masalah. berpikir kritis dan kreatif merupakan
bagian integral kegiatan yang memerlukan siswa untuk berpikir luas dan
mendalam dengan menggunakan keterampilan, perilaku dan disposisi seperti
alasan, logika, akal, imajinasi dan inovasi dalam semua bidang pelajaran dan
mata pelajaran.
b. Kemampuan Pribadi dan Sosial
Siswa dikembangkan kemampuan pribadi dan sosial agar memahami
diri sendiri dan orang lain, dan mengelola hubungan mereka, kehidupan,
pekerjaan dan belajar lebih efektif. kemampuan pribadi dan sosial melibatkan
siswa dalam berbagai praktek termasuk mengenali dan mengatur emosi,
optimisme, harga diri yang tinggi [Tudball, 2011, h. 273], mengembangkan
empati untuk dan pemahaman orang lain, membangun hubungan hormat,
membuat keputusan yang bertanggung jawab, bekerja secara efektif dalam
tim dan menangani situasi yang menantang konstruktif.
c. Etika Perilaku
32
Siswa dikembangkan kemampuan untuk berperilaku etis agar mereka
dapat mengidentifikasi dan menyelidiki sifat konsep etika, nilai-nilai,
karakter dan prinsip-prinsip, dan memahami bagaimana penalaran dapat
membantu penilaian etika [Tudball, 2011, h. 269]. perilaku etis melibatkan
siswa dalam membangun pandangan etika yang kuat pribadi dan berorientasi
sosial yang membantu mereka untuk mengelola konteks, konflik dan
ketidakpastian, dan untuk mengembangkan kesadaran tentang pengaruh
bahwa nilai-nilai dan perilaku mereka terhadap orang lain.
d. Pemahaman Antarbudaya
Siswa dikembangkan pemahaman antar budaya, agar dapat menghargai
budaya, bahasa, agama, kepercayaan, tradisi, adat istiadat mereka sendiri dan
orang lain. Sehingga siswa memahami bagaimana pribadi, kelompok dan
berbentuk identitas nasional [Kennedy, 2008, p. 187], dan variabel dan msifat
budaya. Kemampuan melibatkan siswa dalam belajar tentang dan terlibat
dengan beragam budaya dengan cara yang mengenali persamaan dan
perbedaan, membuat koneksi dengan orang lain dan menumbuhkan saling
menghormati.
e. Literasi
Siswa dikembangkan literasinya guna memahami dan menggunakan
bahasa untuk mengeksplorasi, menganalisis, mendiskusikan dan
mengkomunikasikan informasi, konsep dan ide yang berhubungan dengan
subjek. Ini melibatkan belajar untuk mengenali bagaimana bahasa dapat
digunakan untuk memanipulasi makna, membedakan antara fakta dan fiksi
tentang isu-isu politik dan sosial, dan mengkomunikasikan ide-ide, konsep
dan proposal rinci untuk berbagai khalayak, hingga menyusun dan memahami
bahasa lisan, cetak, teks visual dan digital, dan menggunakan dan
memodifikasi bahasa untuk berbagai tujuan dan khalayak dalam berbagai
konteks sehingga mereka bisa membaca secara kritis.
f. Berhitung
33
Siswa dikembangkan kemampuan berhitung agar mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan matematika percaya diri,
melibatkan siswa dalam mengenali dan memahami peran matematika di
dunia dan memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan
matematika dan keterampilan sengaja. Kemampuan berhitung termasuk
menghitung, dan memperkirakan denganstatistik [misalnya dalam kaitannya
dengan polling, voting dan jajak pandapat], mengukur dan merekam seluruh
proses generasi ide, mengembangkan, penyulingan, dan pengujian konsep
dalam konteks politik dan sosial.
g. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Siswa dikembangkan kemampuan ICT agar mereka secara efektif dan
tepat untuk mengakses, membuat dan mengkomunikasikan informasi dan ide-
ide, memecahkan masalah dan bekerja sama di semua tempat belajar dan mata
pelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan mereka di luar sekolah. Tujuannya
agar siswa menggunakan teknologi digital untuk menemukan, mengelola,
mengatur, menganalisis, mewakili dan menyajikan informasi, dan untuk
berkolaborasi, berbagi dan bertukar informasi dan dukungan pemikiran dan
keterlibatan.
5. Pembelajaran
CCE di Australia diajarkan dengan pendekatan partisipasi
kewarganegaraan [approach to citizenship participation][Departemen of
Education, 2010, h. 4]. Kesatuan pembelajaran disebut “Paket Belajar
Profesional” yang berfokus pada dimensi CCE, dan mendorong dan memandu
siswa untuk membangun kesempatan di kelas, sekolah dan masyarakat yang akan
mendorong siswa disposisi untuk berpartisipasi dalam lingkungan tersebut.
Menciptakan kesempatan bagi siswa partisipasi di lingkungan sekolah dan
masyarakat. Tujuannya untuk membantu siswa mempraktekkan pengetahuan dan
nilai-nilai dari kurikulum formal, dan membantu membangun ruang sosio-
34
pedagogis dan membangun pengalaman dalam membentuk nilai nilai dan
mengasah disposisi dalam interaksi yang bermakna dengan orang lain.
Disain pembelajaran dibagi menjadi tiga modul belajar mandiri yang
berdiri sendiri [Departemen of Education, 2010], dengan fokus pastisipasi
kewarganegaraan siswa di kelas, sekolah dan masyarakat. masing masing modul
berisi [1] Praktek di Kelas [Classroom Practice]; [2] Di luar Kelas/di sekolah
[Beyond the Classroom], dan [3] Partisipasi dalam Komunitas [Participation in
the Community]
. Tiap tiap modul memiliki outcame, purpose, aims, structure
and content, focus, reflect, values, scenarios for implementation, monitoring
progress/ meansuring succes, auditing, practice and program, dan resourse.
Model pembelajaran paket belajar profesional ini memiliki lima aspek kunci yang
Anda akan terlibat, [1] Construct; [2] Connect; [3] Collaboratet; [4] Reflect, dan;
Implement.
Selain kegiatan disekolah, Australia memiliki perbedaan di mana kegiatan
kurikulum yang paling informal. Pembelajaran CCE dilaksanakan dengan
melakukan proyek KKN, berpartisipasi dalam pemerintahan siswa, mengikuti
kejadian terkini, membahas masalah di masyarakat dan cara-cara untuk merespon,
dan sejenisnya lebih wajib di alam daripada sukarela [Print, 2012, h. 120].
Dari kecenderungan yang didapat, CCE di Australia dapat diidentifikasikan
bersifat Maksimal, karena ditandai oleh “think, inclusif, activist, citizenship
education, partisipative, process-led, value-based, interactive interprestasion,
more difficult to achieve and mansure in practice. Kecenderungan ini dapat
diindentifikasikan karena memiliki cakupan yang terbuka, mewadahi berbagai
aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal
Untuk menambah informasi tentang praktik pembelajaran di kelas, sekolah dan masyarakat, khusunya
persentase besaran kontribusi bagi siswa baca Kennedy, K. J [2008]. More Civics, Less Democracy:
Competing Discourses for Citizenship Education in Australia. David L. G., Wing O. L., & Kerry J. K
[Eds], Citizenship Curriculum in Asia and Pasific [pp. 184-195]. Hong Kong: Comparative Education
Research Centre;
Baiknya, untuk mengetahui bagaimana pembelajaran tersebut dilaksanakan, silahkan baca Departemen
of Education, E. and W. R. [2010]. Civics & Citizenship Education:.......... Loc., cit.,;
35
dan informal dengan label “citizenship education”, menitik beratkan pada
partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di
luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleknya hasil
belajar [Winataputra, 2012, h. 30].
6. Evaluasi
Evaluasi pertama CEE
setelah periode awal 2 tahun, yaitu pada
September sampai Desember 1999. Para evaluator tetap menyimpulkan bahwa
usaha pribadi para guru yang berdedikasi telah berkontribusi terhadap
keberhasilan program dan bahwa beberapa sekolah telah menyediakan berbagai
kegiatan di luar Kurikulum formal. Evaluasi akhir dari Menemukan Demokrasi
tahun 2013 menyimpulkan bahwa inisiatif tersebut berdampak pada pengajaran
kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Termasuk keyakinan bahwa siswa harus
menjadi warga negara yang aktif dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai sipil
yang demokratis. Hasilnya menghasilkan pengetahuan siswa tentang
kewarganegaraan Australia dan kepercayaan mereka tentang keefektifan
partisipasi di sekolah berada di tengah rata-rata internasional, namun pandangan
siswa tentang partisipasi kewarganegaraan dan kemauan mereka untuk
berpartisipasi dalam politik dalam kehidupan orang dewasa kurang.
konsekuensinya, para ilmuwan memperdebatkan pendekatan yang lebih
partisipatif dan lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan berbasis
sekolah untuk meningkatkan keterlibatan pemuda Australia. [Frank, 2016, hlm. 6-
7].
Perkembangan selanjutnya dan hasil dari penelitian tentang pendidikan
kewarganegaraan dan partisipasi di kalangan pemuda mendukung argumen untuk
membangun RAN-RAP. The National Assessment Program for Civics and
saat nomenklatur Civic and Citisenship Education masih Discovering Democracy yang laksanakan
oleh Erebus Consulting Group.
36
Citizenship [NAP-CC] adalah penilaian tiga tahunan terhadap kewarganegaraan
dan kinerja kewarganegaraan di ranah pengetahuan kewarganegaraan,
pemahaman tentang kewarganegaraan dan kewarganegaraan, sikap
kewarganegaraan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, ini memberi
kesempatan untuk memeriksa apakah demokrasi telah membuat perbedaan dalam
jangka panjang sehubungan dengan hasil belajar yang terkait dengan
kewarganegaraan aktif, terutama di sekolah; Dan lebih umum lagi untuk
memeriksa apakah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan sedang
mempersiapkan kaum muda untuk kewarganegaraan aktif dan demokratis. [Frank,
2016, hlm. 7-8].
Untuk mengetahui lebih detail mengenai evaluasi Civic and Citizenship Education di Australia dapat
dibaca dalam Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. [2014]. National Assessment
Program; Civics and Citizenship Years 6 and 10 Report 2013. Sydney: ACARA;
37
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Deklarasi Melbourne, Desember 2008, Civics and Citizenship Education [CCE]
termasuk didalam wilayah mata pelajaran Humanities and Social Scainces yang
didalamnya terdapat mata pelajaran, sejarah, geograpi, ekonomi, bisnis, dan Civics and
Citizenship. Secara khusus CCE di Australia bertujuan untuk All young Australians
become………. active and informed citizens, dengan 7 [tujuh] “kompetensi dasar yang
harus dikembangkan. CCE dilaksanakan secara cross-currikulum dimana CCE
diajarkan secara terintegrasi kedalam seluruh mata pelajaran namun memiliki
kurikulum prioritas yaitu [1] Aborigin and Torres Strait Islander Histories dan
Cultures, [2] Sustainability, dan [3] Asia and Australia’s engagement with Asia.
Cakupan CCE terbuka, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai
unsur masyarakat lokal, nasional hingga global, kombinasi pendekatan formal dan
informal dengan label “citizenship education”, menitik beratkan pada partisipasi
siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam kelas, disekolah dan
dimasyarakat, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleknya hasil belajar
dan kompetensi yang harus dicapai dan karena bersifat cross-curriculum. Berdasarkan
telusuran yang kami lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kecendurungan CCE di
Australia adalah Education for Citizenship. CCE di Australia dapat diidentifikasikan
bersifat Maksimal.
B. Rekomendasi
Menarik untuk dikaji, dalam sejarah Australia ada satu saat proses pencarian
identitas melalui dasar dasar nasionalis. Namun, selama kajian penulis didalam
kurikulum pendidikan kewarganegaraan Australia tidak ada satupun kata-kata
nasionalis. Bagaimana bisa?, kajian tersebut sangat mendasar sekali. Selajutnya model
38
cross-curriculum sangat baik untuk diterapkan. Selain adanya satu studi pendidikan
kewarganegaraan [separate], tetapi pendidikan kewarganegaraan dapat dibelajarkan di
berbagai bidang studi. Maksudnya, setiap mata pelajaran, memiliki kompetensi dasar
kewarganegaraanya. Kemudian, bagaimana kajian Pendidikan kewarganegaraan
diterapkan di kelas, sekolah dan masyarakat.
39
DAFTAR PUSTAKA
Buku, Jurnal, Report dan Sejenisnya.
Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. [2010]. National Report
on Schooling in National Report on Schooling in Australia 2009. Sydney:
ACARA;
Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. [2012a]. The Shape of the
Australian Curriculum, version 4.0. Sydney: ACARA;
Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. [2012b]. The Shape of the
Australian Curriculum: Civics and Citizenship. Sydney: ACARA;
Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. [2014]. National
Assessment Program; Civics and Citizenship Years 6 and 10 Report 2013.
Sydney: ACARA;
Bahmueller, C. F., & Patrick, J. J. [1999]. Principles and Practices of Education for
Democratic Citizenship; International Perspectives and Projects. Bloomington:
ERIC Clearinghouse for International Civic Education;
Blainey, Goeffrey. [1994]. A Shorter History of Australia. North Sydney: Rendom
House;
Departemen of Education, E. and W. R. [2010]. Civics & Citizenship Education:
Professional Learning Package. [K. Sturak, Ed.], Education Services Australia.
Australia: Education Services Australia;
Dunn, K. M., N. Klocker, T.Salabay., [2007]. Contemporary racism and Islamaphobia
in Australia. Ethnicities. 7 [4], 564-589;
Healey, Justin. [2000] Australian National Identity. Australia: The Spinney Press
Australia;
Kennedy, K. J. [2004]. Searching For Citizenship Values in an Ucertain Global
Invironment. In W. O. Lee, D. L. Grossman, K. J. Kennedy, & G. P. Fairbrother
[Eds.], Citizenship Pedagogies in Asia and the Pacific; Consepts and Issues [pp.
9–24]. Hong Kong: Comparative Education Research Center, The University of
40
Hong Kong;
Kennedy, K. J. [2008]. More Civics, Less Democracy: Competing Discourses for
Citizenship Education in Australia. In D. L. Grossman, W. O. Lee, & K. J.
Kennedy [Eds.], Citizenship Pedagogies in Asia and The Pacific [pp. 181–195].
Hong Kong: Comparative Education Research Center, The University of Hong
Kong;
Macintyre, S. [2009]. A Concise History of Australia. Australian Historical Studies
[Third Edit]. Melbourne: Cambridge University Press;
Ministerial Counscil on Education, Employment, T. and Y. A. [2008]. Melbourne
Declaration on Educational Goals for Young Australians. Australia: Ministerial
Counscil on Education, Employment, Training and Youth Affairs;
Nur, Agustiah Syah. [2001]. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung:
Lubuk Agung;
Pakulski , J. & B. Tranter, [2000], Civic, National and Denizen Identity in Australia.
Jurnal of Sociologi, 36 [2]. 205-222;
Print, M. [2012]. Teacher Pedagogy and Achieving Citizenship Competences In
School. In M. Print & D. Langre [Eds.], Schools, Curriculum and Civic Education
for Building Democratic Citizens [pp. 113–128]. Rotterdam: Sense Publisher;
Print, M., Kennedy, K., & Hunges, J. [1997]. Recrontructing Civic and Education in
Australia. In J. Torney-Putra, J. Schwille, & J.-A. Amadeo [Eds.], Civic Ecudation
Across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic
Education Project. Amsterdam: International Association for the Evaluation of
Educational Achievement;
Reichert, F. [2016]. Learning for Active Citizenship: Are Australian Youths
Discavering Democracy at School?. Education, Citizenship, and Social Justice.
1-15;
The Heritage Foundation. [2014]. 2014 Index of Economic Freedom: Promoting
Economic Opportunity and Prosperity. Washington, DC: The Wall Street Jounal;
The Heritage Foundation. [2015]. 2015 Index of Economic Freedom: Promoting
41
Economic Opportunity and Prosperity. Washington, DC: The Wall Street Jounal;
The Heritage Foundation. [2016]. 2016 Index of Economic Freedom: Promoting
Economic Opportunity and Prosperity. Washington, DC: The Wall Street Jounal;
Transparency International. [2014]. Corruption Perceptions Index 2014. Berlin;
Transparency International. [2015]. Corruption Perceptions Index 2015. Berlin;
Transparency International. [2016]. Corruption Perceptions Index 2016. Berlin;
Tudball, L. [2011]. Civics and Citicenship Education in Australia: Developing
Authentic and Engaing Pedagogies to Empower Young Citizens. In K. J.
Kennedy, W. O. Lee, & D. L. Grossman [Eds.], Citizenship Pedagogies in Asia
and the Pacific [pp. 269–314]. Hong Kong: Comparative Education Research
Center, The University of Hong Kong;
United Nations Development Programme [UNDP]. [2014]. Human Development
Report 2014. New York: United Nations Development Programme [UNDP];
United Nations Development Programme [UNDP]. [2015]. Human Development
Report 2015. New York: United Nations Development Programme [UNDP];
United Nations Development Programme [UNDP]. [2016]. Human Development
Report 2016. New York: United Nations Development Programme [UNDP];
West, B. A., & Murphy, F. T. [2010]. A Brief History of Australia. New York: Facts
On File;
Winataputra, Udin S. [2012]. Profil Civic Education di Negara-negara Kawasan Eropa,
Amerika dan Australia. Udin S. W. Dasim B [Eds.]. Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional [Konteks, Teori, dan Profil
Pembelajaran. Bandung: Widya Aksara Press;
Winataputra, Udin S. [2015]. Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-
Epistimologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan. Tangerang Selatan:
Universitas Terbuka.
Website:
Australia. [tt.]. Sejarah Australia. Dalam //www.australia.com/id-
42
id/facts/history.html [Online], diakses 20. Maret 2017, pukul 06.58 WIB.
Australia Gaverment, Departemen of Social Services. [2006]. Education and Training
dalam //www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-
services/education#8 [online]. Diakses Pada 20 Maret 2017, Pukul 19:45 WIB.
Australia Government. Australia Education System [tt.]. Dalam
//www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-
system [Online]. Diakses pada 20 Maret, Pukul 19.50 WIB.
Breen, Jim. [2002]. Higher Education in Australia: Structure, Policy & Dabate.
Australia: Monash University. Dalam
//users.monash.edu/~jwb/aused/aused.html [Online]. Diakses pada 20 Maret
2017, Pukul: 20:25 WIB.
McCarthy, Niall., [2016]. Which Nationalities Consider Religion Mosty Important?.
Dalam //www.statista.com/chart/4189/which-nationalities-consider-
religion-most-important/ [Online], diakses 27 Maret 2017, Pukul 23:10 WIB.
Nur. [tt]. How Do Australian Heroes Influence Australian Identity ?. Dalam
//users.tpg.com.au/adslsrxj/federation/National_Identity_by_Nur.htm
[Online], diakses 02 April 2016, Pukul 14. 52;