pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. hal ini disebabkan karena

KOMPAS.com -Demokrasi Liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Sewaktu Demokrasi Liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945.

Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai.

Sayangnya,partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untukmementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa.

Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan.

Baca juga: Kabinet Sukiman-Suwiryo: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Pergantian Kabinet

Sistem politik Demokrasi Liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia (1949-1959).

Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, yaitu:

Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi

Program Kerja:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan kemerdekaan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil:

Terjadi perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 3 April 1952)

Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo.

Proram Kerja:

1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan dan pemilihan umum
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam RI secepatnya.

Hasil:

Hasil dari program kerja Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti, hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti yang sebelumnya menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan kabinet zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo

Program dan Hasil Kerja:

1. Dalam negeri: menyelenggarakan pemilu (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
2. Luar negeri: penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo.

Program Kerja:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera terselenggara pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif serta ditinjau kembali persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar).
4. Penyelesaian permasalahan politik.

Hasil:

1. Persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
2. Menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 3 Maret 1956)

Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi

Program Kerja:

1. Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril pemerintah, i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru.
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
5. Memberantas korupsi.
6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Hasil:

1. Berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955.
2. Pemberantasan korupsi
3. Pembubaran uni Indonesia-Belanda.
4. Penyelesaian masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staff Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 4 Maret 1957)

Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo, merupakan hasil koalisi dari PNI, Partai Masyumi, dan NU

Program Kerja:

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya DPRD.
3. Pembatalan KMB
4. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.
5. Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil:

Pembatalan seluruh perjanjian KMB

Kabinet Djuanda (9 April 1957 5 Juli 1959)

Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Djuanda.

Program Kerja:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan RI
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan mengembalikan Irian Barat
5. Mempercepat proses pembangunan

Hasil:

1. Mengatur laut pedalaman dan laut territorial melalui Deklarasi Djuanda.
2. Terbentuknya dewan nasional
3. Mengadakan musyawarah nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah.
4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, namun tidak berhasil baik.

Baca juga: Sultan Mahmud Malik Az Zahir, Pembawa Kejayaan Samudera Pasai

Pemilu 1955

Sewaktu Demokrasi Liberal berlangsung, terdapat peristiwa penting yang terjadi di dalamnya, salah satunya yaitu Pemilu 1955.

Dari banyaknya partai yang mencalonkan diri pada pemilihan umum 1955, terdapat empat partai yang menarik perhatian besar masyarakat Indonesia, yaitu:

Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia, didirikan pada 4 Juli 1927.

PNI sendiri menjadi partai paling populer di kalangan masyarakat muslim.

Pada masa pemilu 1955, PNI menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak, yaitu8.434.653 atau sebanyak 22,32% suara.

Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

Partai Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia yang dibentuk pada 7 November 1945.

Pada pemilu 1955, Masyumi menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.903.886 atau sebesar 20,92% dan meraih 57 kursi parlemen di pemerintahan.

Meskipun Masyumi mendapat suara terbanyak kedua, partai ini juga memiliki masalah dalam organisasi internal antara golongan Islam modernis dan tradisionalis.

Masyumi terpecah menjadi 2 kubu pada 1952, kubu yang dipimpin oleh Sukiman dan kubu yang dipimpin oleh Natsir.

Nahdlatul Ulama (NU)

Partai NU ini merupakan pecahan dari Partai Masyumi yang didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi berideologi Islam tradisionalis, seperti

Pada pemilu 1955, Partai NU berhasil menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 6.955.141 atau 18,41% dan meraih 45 kursi parlemen.

Kesuksesan NU pada pemilu 1955 ini cukup mengejutkan bahkan bagi anggota internal NU sendiri.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai Komunis Indonesia berdiri pada 7 November 1945 oleh Henk Sneevliet.

PKI sebenarnya pernah terlibat pada pemberontakan Madiun 1948, namun pada masa Demokrasi Liberal masih diperbolehkan untuk berpolitik.

DN Aidit, salah satu tokoh dari PKI membangun partai ini dengan sangat hati-hati pasca pemberontakan Madiun 1948.

PKI sendiri menduduki peringkat keempat pada masa pemilu 1955 dengan perolehan suara sebanyak 6.179.914 atau 16,36% dengan meraih 39 kursi parlemen.

Referensi:

• Hakiki, P. (2018). Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959.Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
• Sucipto, Sujarwanto. (2018). Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Pontianak: Derwati Press.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.