Pembubaran VOC tidak dianggap sebagai akhir masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia karena
Pembubaran VOC Tidak Dianggap sebagai akhir masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia karena .... a. kerajaan Belanda masih menempatkan mantan pejabat VOC di Indonesia b. kedudukan VOC sebagai penguasa Indonesia digantikan oleh bahasa Inggris c. kerajaan Belanda membentuk kongsi dagang baru untuk menggantikan VOC d. sistem perdagangan VOC masih dijalankan oleh sebagian besar pedagang Indonesia e. kerajaan Belanda membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaan 1. Pembubaran VOC tidak dianggap sebagai akhir masa kolonialsme dan imperialisme di Indonesia karena . . . . a. Kerajaan Belanda masih menempatkan mantan pejabat VOC di Indonesia b. kedudukan VOC sebagai penguasa Indonesia digantikan oleh bangsa Inggris c. Kerajaan Belanda membentuk kongsi dagang baru untuk menggantikan VOC d. sistem perdagangan VOC masih dijalankan oleh sebagaian besar pedagang Indonesia e. Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaan Jawaban: e VOC secara resmi dibubarkan oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. Pembubaran VOC tidak mengakhiri praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Kerajaan Belanda kemudian membentuk pemerintahan kolonial Belanda (pemerintahan Hindia Belanda) untuk menjalankan kekuasaan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan kolonial Belanda tetap melanjutkan kolonialisme dan imperialisme yang telah dirintis VOC. 2. Perhatikan keterangan berikut! 1) Diangkat sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808 oleh Louis Napoleon. 2) Merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. 3) Saat menjabat gubernur jenderal, ia menghapuskan praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. Keterangan di atas terkait dengan Gubernur Jenderal . . . . c. Baron van der Capellen d. Herman Willem Daendels e. Johannes van den Bosch Jawaban: d Keterangan pada soal terkait dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Ia merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda setelah VOC dibubarkan. Daendels diangkat langsung oleh Louis Napoleon pada tahun 1808. Herman Willem Daendels merupakan salah satu patriot Belanda yang terpengaruh semangat Revolusi Prancis. Semangat tersebut diaplikasikan Daendels dalam menjalankan kekuasaan di Hindia Belanda dengan menghapus praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. 3. Pengaruh Revolusi Prancis pada abad XVIII di Indonesia ditunjukkan oleh Daendels dengan . . . . a. mengganti seluruh pejabat pribumi Hindia Belanda dengan pejabat Belanda b. membentuk sekretariat negara untuk menyelesaikan seluruh masalah administrasi c. menghapus praktik feodalisme untuk menciptakan masyrakat Hindia Belanda yang dinamis d. membentuk legiun militer yang bertugas mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris e. membagi tiga jenis peradilan yang disesuaikan dengan golongan masyarakat di Hindia Belanda Jawaban: c Pemerintahan Herman Willem Daendels di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1808– 1811 dipengaruhi oleh semangat Revolusi Prancis. Semangat tersebut diaplikasikan Daendels dalam menjalankan kekuasaan di Hindia Belanda dengan cara ingin menghapuskan praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. 4. Saat menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda Daendels menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan . . . . a. Daendels ditarik dari jabatan gubernur jenderal dan dikembalikan ke Belanda b. seluruh kebijakan Daendels di bidang ekonomi dikendalikan oleh pihak swasta c. pemerintah Belanda mampu membangun infrastruktur baru di Hindia Belanda d. pihak swasta memiliki kekuasaan besar dalam aktivitas ekonomi di Hindia Belanda e. perekonomian di Hindia Belanda semakin meningkat akibat campur tangan pihak swasta Jawaban: a Pemerintahan Daendels di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai kekurangan. Kesalahan terbesar Daendels ketika memerintah di Indonesia adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasil penjualannya digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibat tindakannya tersebut, Daendels ditarik dari jabatannya dan dikembalikan ke Belanda. 5. Perhatikan tabel berikut!
Kebijakan Daendels saat menjadi gubernur jenderal di Indonesia ditunjukkan oleh kombinasi . . . .
e. X2), X3), dan Y3) Jawaban: b Jiwa revolusioner Daendels memengaruhi kebijakannya dalam bidang pemerintahan. Kebijakan Daendels di bidang pemerintahan saat menjabat gubernur jenderal di Hindia Belanda sebagai berikut. 1) Membentuk sekretariat negara untuk mem- bereskan masalah administrasi. 2) Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya. 3) Memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden (Menteng). 4) Merombak sistem feodal dan mengganti dengan sistem pemerintahan Barat modern. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi X1), X3), dan Y2).
6. Keterangan yang terkait dengan Kapitulasi Tuntang ditunjukkan oleh pilihan . . . .
a. pelaksanaan Kapitulasi Tuntang diprakarsai oleh Janssens dan Raffles
b. pemerintahan Inggris di Hindia Belanda dibahas dalam Kapitulasi Tuntang
c. Kapitulasi Tuntang menandai akhir pemerintahan Janssens di Hindia Belanda
d. Kapitulasi Tuntang membahas pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris
e. struktur pemerintahan Janssens di Hindia Belanda diatur dalam Kapitulasi Tuntang
Jawaban: c Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Kapitulasi Tuntang berisi penyerahan kekuasaan di Hindia Belanda dari Gubernur Jenderal Janssens kepada pemerintah Inggris. Kapitulasi Tuntang juga mengakhiri berakhirnya kekuasaan Belanda dan digantikan oleh pendudukan Inggris.
7. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman Thomas Stamford Raffles saat menjalankan tugas sebagai letnan gubernur di Hindia Belanda pada tahun 1811-1816 adalah . . . .
a. mengizinkan penanam modal berinvestasi di Hindia Belanda
b. memercayai korupsi mampu merusak mental pejabat pemerintahan
c. menegaskan feodalisme akan menghambat perkembangan masyarakat
d. menghendaki perubahan dalam pemerintahan di wilayah Hindia Belanda
e. menyatakan segala bentuk kerja rodi dan penanam wajib harus dihapuskan Jawaban: e Sir Thomas Stamford Raffles merupakan letnan gubernur jenderal di Hindia Belanda pada periode 1811–1816. Saat menjalankan pemerintahan, Raffles berpedoman pada tiga prinsip berikut. 1) Segala bentuk kerja rodi dan penanaman wajib dihapuskan dan menggantinya dengan penanaman bebas oleh rakyat. 2) Peran bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan menetapkan para bupati sebagai pegawai pemerintah. 3) Tanah merupakan milik negara. Oleh karena itu, rakyat bertindak sebagai penyewa.
8. Saat menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda, Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan cultuurstelsel yang bertujuan . . . .
a. mempertahankan wilayah Hindia Belanda dari serangan Inggris
b. mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia
c. menciptakan kebebasan usaha bagi masyrakat pribumi di bidang perkebunan
d. mendukung kekuataan ekonomi Belanda dalam menghadapi perang melawan Belgia
e. membangun fondasi ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat Jawaban: b Kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah (landrente) di Hindia Belanda yang diterapkan pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal men- dorong van den Bosch menciptakan sistem penanaman wajib. Sistem tersebut bernama cultuurstelsel atau sering disebut tanam paksa. Sistem ini bertujuan untuk mendapatkan komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. 9. Perhatikan tokoh-tokoh berikut! 1) Cornelis Elout 2) Douwes Dekker 3) Ardiaan Buyskes 4) Baron van Hoevel 5) Fransen van der Putte Tokoh-tokoh humanis yang mengkritisi sistem tanam paksa ditunjukkan oleh angka . . . . a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 3), dan 4) d. 2), 4), dan 5) e. 3), 4), dan 5) Jawaban: d Penderitaan akibat pelaksanaan sistem tanam paksa mendapat simpati dari tokoh-tokoh humanis di Belanda. Tokoh-tokoh tersebut mengkritisi pelaksanaan tanam paksa melalui artikel dan buku-buku. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Douwes Dekker, Baron van Hoevel, dan Fransen van der Putte. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 2), 4), dan 5).10. Sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda tidak lebih baik dari sistem tanam paksa. Faktor utama yang melandasi pernyataan tersebut adalah . . . . a. pada masa liberal rakyat ditekan dua pihak, yaitu pemerintah dan swasta b. pemerintah masih mendominasi perekonomian rakyat di Hindia Belanda c. pihak swasta menerapkan tarif cukup tinggi dalam sistem sewa tanah d. perekonomian di Hindia Belanda pada masa liberal didominasi sektor swasta e. pemerintah kolonial Belanda masih menerapkan pajak tinggi pada masa liberal Jawaban: a Sistem ekonomi liberal yang diterapkan di Hindia Belanda pasca-pelaksanaan sistem tanam paksa tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat. Pada masa liberal rakyat ditekan oleh dua pihak, yaitu pemerintah kolonial Belanda dan swasta. Penekanan dari dua pihak ini menyebabkan penderitaan rakyat semakin besar.B. Kerjakan soal-soal berikut! 1. Bagaimana situasi politik di Hindia Belanda setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799? Jawaban: Pembubaran VOC pada tanggal 31 Desember 1799 bukan berarti kolonialisme bangsa Belanda di Hindia Belanda berakhir. Setelah VOC dibubarkan, Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan kolonial Belanda untuk menjalankan kekuasaan di pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda menguasai wilayah bekas kekuasaan VOC. Pemerintah Hindia Belanda mulai memerintah di Indonesia sejak awal abad XIX dan berakhir menjelang pertengahan abad XX.2. Jelaskan kebijakan Daendels di bidang ekonomi saat menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda! Jawaban: Kebijakan Daendels dalam bidang ekonomi ditujukan untuk memperbaiki keuangan pemerintah Belanda akibat kerugian VOC. Kebijakan tersebut sebagai berikut. a. Mengeluarkan uang kertas. b. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK). c. Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir (Tionghoa dan Arab). d. Melakukan pemungutan pajak-pajak swasta dan penyerahan wajib berupa hasil bumi.3. Mengapa pada tahun 1811 Louis Napoleon memberhentikan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda? Jawaban: Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels sering memaksakan kehendak, baik kepada penduduk lokal maupun pejabat-pejabat Belanda. Daendels juga tidak segan-segan memberikan hukuman berat kepada pegawai dan pejabat Belanda yang terlibat kasus korupsi. Kesalahan terbesar Daendels adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasil penjualan tersebut digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, pada tahun 1811 pemerintah Kerajaan Belanda memberhentikan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.4. Saat menjabat letnan gubernur jenderal di Hindia Belanda, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal. Tunjukkan bukti tindakan Raffles tersebut! Jawaban: Beberapa bukti yang menunjukkan keterlibatan Raffles dalam urusan kerajaan-kerajaan lokal sebagai berikut. a. Raffles terlibat dalam konflik di Kesultanan Yogyakarta. Dalam konflik ini Raffles memihak Sultan Hamengku Buwono III, padahal sebelumnya Raffles berpihak pada Sultan Hamengku Buwono I. b. Raffles juga mencampuri konflik yang terjadi di Palembang. Raffles mendukung Raja Najamuddin untuk menggulingkan Raja Baharuddin. Dalam setiap konflik yang dicampuri pihak Inggris, Raffles berusaha mencari posisi aman yang menghasilkan keuntungan bagi Inggris. 5. Jelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Katolik dan Kristen di Indonesia! Jawaban: Perdagangan dan kolonialisme bangsa Eropa memiliki peran penting bagi penyebaran agama Katolik dan Kristen di Indonesia. Agama Katolik disebarkan bangsa Portugis sekira abad XVI. Salah seorang misionaris yang menyebarkan agama Katolik di Indonesia adalah Fransiscus Xaverius. Ia menyebarkan agama Katolik di Ambon, Ternate, dan Halmahera pada tahun 1546– 1547. Penyebaran agama Katolik juga dilakukan di Nusa Tenggara Timur oleh rohaniawan dari Ordo Fransiskan dan Dominikan. Mereka mem- perkenalkan agama Katolik melalui khotbah dan teladan hidup. Adapun penyebaran agama Kristen dilakukan oleh bangsa Belanda. Para misionaris agama Kristen memusatkan aktivitas penyebaran agamanya di daerah-daerah pedalaman yang belum tersentuh Islam. Di Pulau Jawa kegiatan kristenisasi dilakukan dengan cara sinkretisme.Page 2 |