Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Ditampilkan 1 - 20 dari 182 Data Peraturan
| 1 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 | KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 [COVID-19] DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN | |
| 2 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2020 | PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG | |
| 3 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2017 | AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN | |
| 4 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2017 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |
| 5 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK | |
| 6 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2015 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| 7 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2014 | PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA | |
| 8 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2014 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH | |
| 9 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2013 | PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI | |
| 10 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| 11 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI | |
| 12 | PERPPU NO. 3 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN | |
| 13 | PERPPU NO. 4 TAHUN 2009 | PERUBAHAN UU 30-2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| 14 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2008 | PERUBAHAN UU 21-2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA | |
| 15 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2008 | PERUBAHAN KEDUA UU 23-1999 TENTANG BANK INDONESIA | |
| 16 | PERPPU NO. 3 TAHUN 2008 | PERUBAHAN UU 24-2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | |
| 17 | PERPPU NO. 4 TAHUN 2008 | JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN | |
| 18 | PERPPU NO. 5 TAHUN 2008 | PERUBAHAN KEEMPAT UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN | |
| 19 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2007 | PERUBAHAN UU 36-2000 TENTANG PENETAPAN PERPU 1-2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UU | |
| 20 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2007 | PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NAGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA |
Dalam tatanan dan struktur perundang-undangan, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang [Perpu] telah diatur dan diakui dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945.
Perpu sendiri merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Dilansir dari Wikipedia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sampai dengan tahun 2017, sudah terdapat 214 Perppu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden. Pada dasarnya, Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Keduanya memiliki kedudukan yang sederajat. Namun, perlu dipahami lebih lanjut baik Undang-undang dengan Perpu memiliki perbedaan dalam tata cara dimana hadirnya Undang-undang menggunakan tata cara yang biasa [keadaan normal] sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, sedangkan Perpu karena adanya situasi yang memaksa.
DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk Undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 1945, namun kekuasaan ini harus persetujuan Presiden.
Baca juga: Apa Saja Asas Peraturan Perundang-Undangan
Adapun proses pembuatan Undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR, sebagai berikut:
- DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.
- Presiden memberikan tugas kepada menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
- Apabila disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi Undang-undang.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang [perpu] diterbitkan jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah.
Perpu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1,2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut:
- Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya.
- Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut.
- Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi Undang-undang.