Perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin dalam bidang sosial

Negara kesatuan Indonesia telah banyak sekali mengalami sistem pemerintahan dari zaman kemerdekaan atau ciri-ciri demokrasi orde lama yang telah dipimpin oleh Ir. Soekarno hingga sekarang. Bahkan tidak jarang banyak perubahan drastis yang terjadi di berbagai sektor negara terutama di bidang paham demokrasi, politik dan ideologi.

Maka berikut kita akan membahas tentang perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yang akan dibahas di dalam artikel kali ini. Dimana ini merupakan implementasi dari beberapa contoh sistem demokrasi yang pernah berlaku di indonesia. Ini merupakan sejarah panjang sebelum kita memehami perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dimana sebelumnya kita harus mengetahui sistem demokrasi yang berjalan di kedua sistem pemerintahan tersebut.

Pemerintahan Demokrasi Liberal

Melalui perjuangan diplomasi yang panjang sejak kemerdekaan dengan perundingan-perundingan akhirnya status Indonesia sebagai negara berdaulat diperoleh dengan ditandatanganinya KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Terbentuknya Indonesia sebagai negara serikat (RIS) akibat KMB di luar kehendak cita-cita perjuangan 17 Agustus 1945. Termasuk Negara Indonesia Serikat adalah:

• Negara Republik Indonesia ( ibu kotanya di Yogyakarta)
• Negara Indonesia Timur
• Negara Pasundan, termasuk Jakarta
• Negara Jawa-Timur
• Negara Madura
• Negara Sumatra Timur
• Negara Sumatra Selatan.
• Demonstrasi anti NIT sebagai negara boneka buatan Belanda

Umur Negara Serikat tidaklah lama lebih kurang 8,5 bulan, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia sudah menjadi negara kesatuan. Satu demi satu negara-negara bagian (negara boneka) buatan Belanda menggabungkan diri. Dimulai dari Negara Jawa-Timur kemudian diikuti oleh negara-negara bagaian lainnya. Sampai dengan tanggal 19 Mei 1950, masih terdapat dua negara bagian buatan Belanda yaitu Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Dalam rangka terbentuknya negara kesatuan maka pada waktu itu juga ditandatangani Piagam Persetujuan antara Pemerintahan RIS, Negara Sumatra Timur, dan NIT untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Berlakunya UUDS tahun 1950 menggantikan Konstitusi RIS tahun 1949 memberikan peluang untuk dilaksanakannya demokrasi liberal yang berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Pergantian kabinet dalam waktu singkat akibat mosi tidak percaya adalah bukti labilnya kondisi politik di tanah air yang merupakan ciri-ciri ideologi demokrasi. Kepentingan setiap golongan sangat nampak sehingga perkembangan politik diwarnai dengan “Politik Dagang Sapi” ( koe handel politiek) atau tawar menawar kursi dalam kabinet.

Persaingan ideologi partai ikut menentukan kondisi politik pada saat itu, yaitu ideologi agama (Masyumi dan Nahdatul Ulama), ideologi nasionalis (Partai Nasional Indonesia) dan ideologi komunis (Partai Komunis Indonesia). Namun demikian secara umum semua kabinet menginginkan perbaikan di segala lini kehidupan, hal ini dapat dilihat dari program setiap kabinet yang pada umumnya mencantumkan:

• Perbaikan masalah keamanan dan ketentraman
• Penyempurnaan organisasi pemerintahan
• Penyempurnaan angkatan bersenjata
• Melaksanakan ekonomi nasional
• Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif
• Melaksanakan pemilu
• Pengembalian Irian Barat.

Kabinet yang dimaksudkan dan beberapa hal penting yang harus diketahui adalah:

1. Kabinet Natsir ( 7 September 1950-21 Maret 1951)

• Natsir dari Masyumi.
• Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950
• Pencabutan PP No.39 tahun 1950 mengenai pembekuan dan pembubaran Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara. Peristiwa ini yang menyebabkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Natsir runtuh.

2. Kabinet Soekiman (27 April 1951- 23 Februari 1952)

• Dikenal juga dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo. Soekiman wakil Masyumi dan Soewirjo wakil dari PNI.
• Terjadi PON (Pekan Nasional Indonesia II) di Jakarta yang berlangsung tanggal 21-28 Oktober 1951.
• Operasi Agustus, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1951 terjadi penangkapan besar-besaran terhadap pimpinan PKI di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, dsb.
• MSA (Mutual Security Act (1951), merupakan persetujuan bantuan ekonomi, teknik dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan ini menyebabkan mosi tidak percaya, sehingga Kabinet Sukiman runtuh.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952- 3 Juni 1953)

• Wilopo adalah orang PNI.
• Terbentuknya UU Pemilu No.7 tahun 1953.
• NU ke luar dari Masyumi, akhir tahun 1952.
• Peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan konflik antara militer dengan sipil, atau antara militer dengan militer.
• Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) tahun 1953, berkaitan dengan penggunaan tanah pemerintah oleh rakyat setempat yang menyebabkan bentrok sehingga memakan korban di pihak rakyat. Hal ini menyebabkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Wilopo runtuh.

4. Kabinet Ali I atau Kabinet Ali-Wongso (1 Agustus 1953- 24 Juli 1955)

• Ali Sastoamidjojo wakil PNI dan Wongsonegoro wakil PIR (Partai Indonesia Raya).
• Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika (18-24 April 1955 di Bandung).
• Adanya Indonesianisasi terhadap perekonomian Indonesia dengan memberikan dorongan kepada para pengusaha pribumi. Namun demikian pada saat itu juga muncul istilah perusahan “Ali-Baba”. Sebutan “Ali” untuk orang Indonesia yang mewakili pengusaha-pengusaha orang Cina “Baba.”
• Masalah kewarganegaraan orang Cina, supaya memilih menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Cina.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-8 Maret 1956)

• Burhanuddin Harahap wakil dari Masyumi.
• Berhasil membuat kabinet koalisi antara Masumi, NU, dan PSI.
• Dilaksanakannya Pemilu I tahun 1955.
• Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada pemerintah karena DPR hasil pemilu sudah terbentuk. Jadi akhir kabinet ini bukan karena dimosi tidak percaya.

6. Kabinet Ali II atau Kabinet Ali-Roem-Idham (24 Maret 1956-14 Maret 1957)

• Kabinet koalisi yaitu Ali (PNI), Mohammad Roem (Masyumi) dan Idham Chalid (NU).
• Pembatalan terhadap perjanjian KMB tahun 1949.
• Pengunduran diri Moh. Hatta dari wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.
• Munculnya Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari tahun 1957, tentang pembentukan Kabinet Kaki Empat, di dalamnya terdapat PNI, Masyumi, NU dan PKI. Pada saat itu sudah terjadi penggantian dari Kabinet Demokrasi Parlementer ke Kabinet Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin

Sedangkan demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan demokrasi masa orde lama. Dimana pemimpin negaralah yang menjadi pusat dari pemilihan kebijakan dan keputusan yang akan berlaku dan menyangkut kepentingan negara. Adanya peningkatan dari otokrasi merupakan salah satu ciri-ciri dari demokrasi terpimpin kala itu. Otokkrasi ini sendiri adalah pemerintahan yang berupa kekuasaan politik yang di kendalikan oleh satu orang saja. Dimana peranan rakyat tidak bisa mengambil bagian dalam perjalanan dari sistem demokrasi terpimpin tersebut.

Sejarah dan latar belakang dari lahirnya sistem demokrasi terpimpin yang di perintah oleh presiden Soekarno adalah sebagai berikut :

• Banyaknya gerakan yang dipimpin oleh golongan maupun perorangan yang mengkehendaki pemisahan dari sebuah kesatuan atau gerakan separatis yang akan menyebabkan kegoncangan dan ketidak stabilan negara dan ini adalah latar dari tinjauan keamanan nasional.
• Adanya pergantian dari kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal yang memicu ketidak stabilan program yang telah dirancang oleh sistem kabinet tidak mengalami keutuhan dari jalannya program tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi kala itu mengalami penundaan.

Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang pertama kali dikenalkan oleh presiden kala itu yaitu Ir. Soekarno ketika berlangsungnya upacara untuk memperingati hari proklamasi pada tahun 1959. Dimana kala itu Ir. Soekarno memberikan dan membacakan sebuah pidato bersejarah yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang mana isi dari pidato tersebut adalah berupa tanggung jawab persiden terhadap di keluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959 yang mengenalkan sistem dari demokrasi terpimpin berupa sebuah garis kebijakan.

Dimana Dewan Pertimbangan Agung atau DPA kala itu telah mengusulkan kepada pemerintah agar isi dari pidato presiden Ir. Soekarno tersebut dijadikan GBHN yang merupakan Garis Garis Besar Haluan Negara. Dimana Ir. Soekarno menerima dengan baik usulan dari DPA tersebut. Dimana DPA memberikan rumusan pidato presiden dengan judul Manipol. MPRS juga telah di bentuk atau Majelis Permusyawaratan Sementara pada tanggal 31 Desember 1959 yang terbentuk berdasarkan Penpres tahun 1959 nomor 2. Anggota naggota dari MPRS yang diangkat oleh Presiden memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

• Kembali untuk ikut setuju pada UUD 1945
• Menyatakan dan setia kepada sejarah perjuangan RI
• Setuju juga dengan Manifesto Politik di Indonesia

Keanggotaan MPR yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan juga ditambah dnegan beberapa utusan dari wakil golongan dan wakil daerah yang di angkat berdasarkan UUD 1945. Dimana keanggotaan MPRS yang telah di cantumkan di Penpres 1959 nomor 2 yaitu terdiri dari 261 anggota dari DPR dan juga 94 anggota yang berupa utusan dari daerah dan juga terdapat 200 anggota dari wakil golongan karya. Diaman tugas utama dari MPRS adalah untuk menentukan dan menetapkan GBHN.

Perbedaan Umum Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Perbedaan yang mencolok antara ke dua sistem demokrasi yang pernah di laksanakan di NKRI adalah :

• Demokrasi Terpimpin : Demokrasi yang di lakukan oleh pemimpin negara dan segala keputusan dan juga pengambilan suara dilakukan dan berpusat pada pemimpin negara kala itu yaitu sang presiden.
• Demokrasi Liberal : Merupakan demokrasi yang segala jenis pemikiran serta keputusan yang diambil berdasarkan kepada hak dari setiap individu dan kemudian ditetapkan oleh pemimpin negara (presiden) yang merupakan seorang penentu dari keputisan tersebut.

Adanya ke dua jenis sistem pemerintahan demokrasi Indonesia ini jelas terlihat sangat berbeda seprti halnya perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Berikut beberapa perbedaan lain yang dimiliki oleh kedua sistem demokrasi tersebut, yaitu :

1. Segala keputusan jelas di lakukan oleh presiden sebagai pemimpin negara kala pemerintahan demokrasi liberal sedangkan keputusan dan hak memilih dimiliki oleh para individu dan baru keputusan akhir ditentukan oleh presiden di kala pemerintahan demokrasi liberal.
2. Demokrasi terpimpin menybabkan terbatasnya ruang gerak dari partai politik sedangkan partai politik banyak memegang peranan di pemerintahan pada masa demokrasi liberal.
3. Pengambilan suara terbanyak berlaku pada demokrasi liberal sedangkan musyawarah pada demokrasi terpimpin
4. paham sosialis dianut kala demokrasi terpimin berbeda dengan paham liberalis yang dianut demokrasi liberal.

Demikianlah beberapa perbedaan yang bisa anda temukan ketika mempelajari dan mendalami pemerintahan Indonesia tersebut.