Sebutkan 2 upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah gender
Show
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan peran perempuan di dalam negara tidak bisa dianggap kecil. Perempuan adalah wakil negara yang sama kedudukan dan haknya dengan wakil negara lainnya. “Perempuan punya sumbangsih besar kepada negara,” kata Dian saat ditemui Tempo di Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Oktober 2015. Dian menyebut rencana pembangunan jangka menengah nasional sudah memberikan ruang kepada perempuan. Perempuan mesti bersinergi dengan pelaku pembangunan. Menyukseskan pembangunan berkelanjutan mengadopsi agenda 2030 yang salah satu tujuannya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sylvana Apituley juga menyampaikan keseriusan pemerintah meningkatkan kapasitas perempuan Indonesia. Menurut dia, pemerintah menyiapkan enam isu pokok yang akan diwujudkan pemerintah ke depan. Pertama, dia meneruskan, mengupayakan wajib belajar 12 tahun kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta perlindungan terhadap hak-hak reproduksi bagi perempuan. Selain itu perlindungan kehidupan ekonomi perempuan terutama buruh migran dan perempuan di daerah terpencil, peningkatan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di Indonesia, dan peningkatan kualitas hidup perempuan lanjut usia. Guna mewujudkan program itu, Sylvana mengungkapkan, pemerintah telah membangun kerja sama dengan berbagai kementerian terkait. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan bantuan dana usaha. “Juga berkomunikasi kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar mengalokasikan sumber daya bagi perempuan yang tinggal di daerah terabaikan untuk melakukan berbagai pelatihan,” ujarnya. Kementerian Perempuan juga mendorong Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar menyokong sumber daya manusianya untuk merevitalisasi pusat studi wanita di perguruan tinggi untuk melakukan riset membangun daerahnya. Kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan.DANANG FIRMANTO 25 Tahun Malala Yousafzai: Hak Perempuan, Taliban dan Nobel Perdamaian25 Tahun Malala Yousafzai: Hak Perempuan, Taliban dan Nobel Perdamaian
Malala Yousafzai aktivis bidang kesejahteraan dan hak-hak perempuan. Wanita muda asal Pakistan ini pernah ditembak pasukan Taliban dan koma 10 hari. Baca SelengkapnyaRamai Kekerasan Seksual, Perlindungan Perempuan di Pesantren Belum MaksimalRamai Kekerasan Seksual, Perlindungan Perempuan di Pesantren Belum Maksimal
Kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan berbasis agama kerap mengkriminalisasi korban karena anggapan tempat itu suci. Baca SelengkapnyaMenlu Retno Suarakan Pentingnya Hak Perempuan AfghanistanMenlu Retno Suarakan Pentingnya Hak Perempuan Afghanistan
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia berupaya untuk selalu konsisten menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan. Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Amerika Serikat Dilaporkan Pertimbangkan Cabut Hak AborsiMahkamah Agung Amerika Serikat Dilaporkan Pertimbangkan Cabut Hak Aborsi
Mahkamah Agung dilaporkan mempertimbangkan untuk mencabut hak aborsi di Amerika Serikat, pukulan mengejutkan terhadap hak-hak perempuan Baca SelengkapnyaKisah Najmatul Millah, Pendiri Pesantren Peduli Hak Perempuan di JemberKisah Najmatul Millah, Pendiri Pesantren Peduli Hak Perempuan di Jember
Najmatul Millah adalah seorang pemilik pesantren di Jember, Jawa Timur, yang peduli terhadap hak perempuan. Baca SelengkapnyaTaliban Buka Kembali Sekolah Menengah untuk Murid PerempuanTaliban Buka Kembali Sekolah Menengah untuk Murid Perempuan
Taliban akan mengizinkan remaja perempuan Afghanistan kembali ke kelas ketika sekolah menengah dibuka minggu depan. Baca SelengkapnyaMegawati Bicara Peran Perempuan yang Sering DilupakanMegawati Bicara Peran Perempuan yang Sering Dilupakan
Megawati mengingatkan agar negara lebih memerhatikan peran kaum perempuan. Baca SelengkapnyaAktivis Perempuan Saudi Loujain al-Hathloul Tuding Kontraktor AS Sadap iPhonenyaAktivis Perempuan Saudi Loujain al-Hathloul Tuding Kontraktor AS Sadap iPhonenya
Aktivis perempuan Saudi Loujain al-Hathloul menuduh kontraktor intelijen AS menyadap iPhonenya, sehingga ia ditangkap di UEA dan dipenjara di Saudi Baca SelengkapnyaTaliban Terbitkan Dekrit Larangan Nikah Paksa, Apa Kata Perempuan Afghanistan?Taliban Terbitkan Dekrit Larangan Nikah Paksa, Apa Kata Perempuan Afghanistan?
Taliban mengeluarkan dekrit tentang hak-hak perempuan yang melarang pernikahan paksa, tetapi ini dianggap belum cukup bagi perempuan Afghanistan. Baca SelengkapnyaPerjalanan Benazir Bhutto, Perdana Menteri Wanita Pertama di Negara IslamPerjalanan Benazir Bhutto, Perdana Menteri Wanita Pertama di Negara Islam
Benazir Bhutto, perdana menteri Pakistan yang dilantik pada 2 Desember 1988, ia perdana menteri pertama di sebuah negara Islam. Baca Selengkapnya
Foto bersama Mgr. Nicolaus Adi Saputra, MSC (Moderator SGPP KWI) dengan peserta dari Regio Papua. (M. Bramantyo/Dokpen KWI) Jakarta, dokpenkwi.org – Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dalam kesejajaran dan martabat yang sama sebagai citra-Nya sendiri. Gereja mengakui hal ini dengan menunjukkan sikapnya yang jelas dan tegas, yakni menolak segala bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender yang pada akhirnya akan menciptakan diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan baik di dalam keluarga maupun komunitas. Meskipun demikian,isu ketidakadilan gender, human trafficking dan eksploitasi anak masih merebak di berbagai wilayah di Indonesia, dan tentu saja di setiap keuskupan. Hal ini tampak dari sharing regio yang disampaikan oleh para peserta Pernas SGPP KWI yang datang dari 36 keuskupan di Indonesia. Sharing setiap Regio tentang persoalan yang menonjol terkait dengan ketidakadilan gender maupun eksploitasi anak. (M. Bramantyo/Dopken KWI)Dari hasil sharing regio tersebut, ada beberapa persoalan yang menonjol terkait dengan ketidakadilan gender maupun eksploitasi anak yang hampir muncul di setiap regio, yakni:
Terkait hal ini Papua memiliki permasalahannya sendiri yang sangat kompleks dan rumit karena menyangkut berbagai faktor yang berkelindan satu sama lain. Permasalahan yang ada di sana menyangkut sektor ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup yang berakar dari faktor adat dan budaya. Untuk menangani masalah tersebut dibutuhkan usaha dan tenaga ekstra keras dari berbagai pihak, terutama kesadaran dari masyarakat Papua sendiri untuk mengikis budaya yang tidak sehat. Sharing setiap Regio tentang persoalan yang menonjol terkait dengan ketidakadilan gender maupun eksploitasi anak. (M. Bramantyo/Dopken KWI) Meskipun demikian, ada secercah harapan yang muncul karena di berbagai tempat sudah terdapat berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ketidakadilan gender dan perlindungan anak. Beberapa upaya yang sudah berhasil dibuat misalnya:
Segala permasalahan dan solusi yang sudah diungkap oleh setiap regio tersebut akan didalami lebih lanjut pada sesi-sesi berikutnya. |