Sebutkan 4 ciri-ciri suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum

Penulis : Frisca

Sebutkan 4 ciri-ciri suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum

Dalam hukum perdata, pengajuan gugatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu gugatan wanprestasi atas dasar perjanjian dan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hukum. Dalam praktiknya, gugatan perbuatan melawan hukum terjadi jika antara para pihak yang berseteru tidak memiliki hubungan perjanjian. Oleh karena itu, hukum menjamin perlindungan kepada pihak yang dirugikan.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam ranah hukum perdata biasanya berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat-alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang berbunyi, pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.[1] Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.[2] Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kekurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.[3] Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.[4]

  • Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.[5] Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dapat disimpulkan, penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak. Akan tetapi, penyelesaian permasalahan secara musyawarah lebih baik daripada pengajuan perkara ke pengadilan. Hal ini dikarenakan pengajuan ke pengadilan akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit serta hal yang diajukan juga belum tentu akan dikabulkan.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Referensi:

[1] Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016, halaman 284.

[2] M.A.Moegni Djojodordjo, Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita,1997), halaman 68.

[3] Leonora Bakarbessy, Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan (Surabaya: Zifatama Jawara, 2018), halaman 248.

[4] Bimo Prasetio, Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/, (diakses pada 7 Januari 2021)

[5] Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Jurnalica, Volume 10-Nomor 2, Agustus 2013, halaman 117.

Kurikulum sebagai domain kebijakan publik seharusnya mampu mewadahi kepentingan publik dalam mengembangkan pendidikan. Selama ini, kurikulum sebagai d … omain kebijakan publik di Indonesia sudah terlaksana dengan melibatkan berbagai instansi antara lain menteri, pejabat lembaga yang ditunjuk pemerintah, dinas pendidikan, dan lainnya. a. Mengapa kurikulum pendidikan dapat disebut sebagai domain kebijakan publik? b. Kurikulum dapat dipandang sebagai ide, dokumen tertulis, proses pembelajaran, dan sebagai hasil belajar. Dengan memperhatikan dimensi kurikulum tersebut, dimensi mana yang digunakan dalam pengertian kurikulum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Jelaskan jawaban Anda! c. Salah satu landasan pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangan adalah landasan teknologis. Analisis kontribusi landasan teknologis dalam pengembangan komponen- komponen kurikulum (tujuan, materi, proses belajar, dan evaluasi)!Percaya kan saja kepada yang berpengalaman dan amanah. No tipu tipu bisa dicek di get Contact. Kami menyediakan jawaban lengkap UAS THE untuk semua matakuliah!!!! Hanya 40k Mari bersama "Master Joki" Tunggu apalagi, Langsung chat aja via wa berikut: 081269990372. Testimoni tersedia via wa. cuman kami yg sediakan SEMUA MATAKULIAH. jadi dah tau ya siapa yg berkelas tapi merakyat. Penjoki tugas UT sejak 2018 sudah kaya dengan pengalaman dan kualitas. ​

Upaya untuk melindungi warga negaranya terhadap bencana, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. … UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana baik ke dalam kurikulum sekolah maupun ke dalam kegiatan ekstrakurikular. Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan dengan menerapkan prinsip- prinsip sekolah aman dalam program pembangunan sekolah baru atau rehabilitasi bangunan sekolah secara berkesinambungan dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi pembangunan gedung yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Karena posisi geografis dan lokasi yang berada di salah satu daerah bencana paling aktif di dunia, maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Setidaknya ada 12 ancaman bencana yang dikelompokkan ke dalam bencana geologi (gempa bumi, tsunami, gunung api, gerakan tanah/tanah longsor), bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan), dan bencana antropogenik (epidemi wabah penyakit dan gagal teknologi-kecelakaan industri). Penjelasan tersebut perlu dijadikan dasar penyusunan naskah akademik, rancangan undang- undang dan rancangan peraturan perundang-undangan pendidikan kekinian. Pertanyaan: a. Jelaskan dasar pengintegrasian Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam kurikulum pendidikan dasar! b. Jelaskan 5 (lima) komponen/aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pendapat anda analisis sektor pendidikan dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikaitkan dengan Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana!Percaya kan saja kepada yang berpengalaman dan amanah. No tipu tipu bisa dicek di get Contact. Kami menyediakan jawaban lengkap UAS THE untuk semua matakuliah!!!! Hanya 40k Mari bersama "Master Joki" Tunggu apalagi, Langsung chat aja via wa berikut: 081269990372. Testimoni tersedia via wa. cuman kami yg sediakan SEMUA MATAKULIAH. jadi dah tau ya siapa yg berkelas tapi merakyat. Penjoki tugas UT sejak 2018 sudah kaya dengan pengalaman dan kualitas.​

Pertanyaan : Setelah membaca kasus tentang PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) yang merupakan perusahaan mebel terbesar di Indonesia justru kebanjiran … order ditengah gempuran perang dagang dan pandemi Covid-19 disaat pasar domestik mengalami keterpurukan. Coba Anda analisis keadaan lingkungan organisasinya dengan menggunakan segmen-segmen lingkungan (minimal 4 segmen lingkungan yang dianalisis). a. Efektivitas organisasi dapat dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pada kasus PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), coba Anda analisis apa yang dilakukan untuk mencapai efektivitas perusahaan? b. Coba Anda analisis pendekatan apa yang cocok untuk mengukur efektivitas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN)! a. Menurut Anda bagan struktur organisasi apa ini? b. Coba anda analisis struktur organisasi menurut gambar ini! c. Cari contoh perusahaan yang menggunakan struktur organisasi ini dan jelaskan!

Soal Skor 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham (perusahaan/emiten) yang … tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Anda diminta untuk menjawab pertanyaan berikut: a. Berilah contoh masing-masing 5 faktor internal dan 5 faktor eksternal yang mempengaruhi fluktuasi IHSG! b. Sebagai pengukuran kinerja pasar modal, kita dapat melihat kondisi IHSG. Bagaimanakah kondisi IHSG selama terjadi pendemi Covid-19 di Indonesia sejak bulan Maret sampai bulan Agustus 2020? 30 2. Dalam analisis investasi saham, dikenal analisis fundamental dan analisis teknikal untuk mengambil keputusan berinvestasi pada saham tertentu agar risiko ketidak pastian berkurang, sehingga terhindar dari kerugian. Anda diminta untuk: a. Menunjukkan perbedaan analisis fundamental dan analisis teknikal b. Mencontohkan penerapan analisis fundamental dan analisis teknikal 30 3. a. Jelaskan konsep portofolio kaitannya dengan resiko investasi dan berikan contoh penerapan portofolio yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan! b. Dalam portofolio investasi, dikenal istilah diversifikasi portofolio. Anda diminta untuk: mencontohkan diversifikasi portofolio investasi bagi investor pemula beserta rasio/proporsi untuk setiap investasinya, dan apakah pertimbangan dalam penenntuan diversifikasi tersebut?​

Omnibus Law alias UU Cipta Kerja disahkan DPR saat konflik lahan antara masyarakat adat melawan pemerintah dan perusahaan masih berlangsung di berbaga … i daerah.Di Papua dan Papua Barat, misalnya, setidaknya dua kelompok adat masih terus menolak ekspansi perusahaan kelapa sawit ke tanah ulayat mereka.#READY FULL JAWABAN HUKUM LINGKUNGAN MINAT HUB :082372709046​

pembelajaran yang sesuai di sekolah dasar mengenai keberagaman sosial budaya untuk.menciptakan masyarakat yang sesuai dnegan bhineka tunggal ikka​

Analisalah apakah kehadiran UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin membuktikan bahwa pembangunan yang hanya menitik beratkan pada keuntungan … ekonomi (investasi dll) akan semakin mendegradasi kepentingan lingkungan? Kaitkan berdasarkan analisa mengenai kerusakan lingkungan di negara berkembang!READY READY READY READY READYFULL FULL FULL FULL FULL FULL FULLJAWABAN HUKUM LINGKUNGAN MINATHUB :082372709046.​

pandangan pancasila menurut anda? 1000 kata

gambar skema perumusan Pancasila​

Berikut yang termasuk sikap kewaspadaan terhadap ancaman dalam bidang sosial budaya adalah​