"Sesuai rencana, 12 pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik hingga 234 Megawatt [MW] dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama [KLIK] Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dalam keterangan resminya, Jumat [19/7/2019].
Merinci lebih jauh, Surabaya [10 MW] akan menjadi kota pertama yang mengoperasikan pembangkit listik berbasis biomassa tersebut dari volume sampah sebesar 1.500 ton/hari dengan nilai investasi sekitar US$ 49,86 juta.
Lokasi PLTSa kedua berada di Bekasi. PLTSa tersebut memiliki nilai investasi sebesar US$ 120 juta dengan daya 9 MW.
Baca:Jokowi Ngotot Bangun PLTSa, RI Darurat Sampah?
Selanjutnya, ada tiga pembangkit sampah yang berlokasi di Surakarta [10 MW], Palembang [20 MW], dan Denpasar [20 MW]. Total investasi untuk menghasilkan setrum dari tiga lokasi yang mengelola sampah sebanyak 2.800 ton/hari sebesar US$ 297,82 juta.
Sisanya, Jakarta sebesar 38 MW dengan investasi US$ 345,8 juta, Bandung dengan kapasitas 29 MW dan investasi sebesar US$ 245 juta, Makassar, Manado, dan Tangerang Selatan dengan masing-masing kapasitas 20 MW dan investasi yang sama, yaitu US$ 120 juta.
Dari 12 usulan pembangunan PLTSa yang ada, 4 di antaranya memiliki perkembangan yang cukup baik dan menunggu penyelesaian pada tahun ini, yang di antaranya berlokasi di Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan Solo. Bahkan, pembangunan PLTSa di kota-kota tersebut dimonitor langsung oleh Presiden Joko Widodo [Jokowi].
"Kota-kota tadi termasuk di Bali menjadi prioritas utama penanganan sampah di bawah pengawasan Presiden Joko Widodo," pungkas Agung.
Baca:Jokowi Marah di Depan Menteri & Gubernur, Jengkel Soal Sampah
Sebelumnya, pembangunan PLTSa sempat disinggung oleh pemerintah karena dinilai lambat. PT PLN [Persero] pun disebut-sebut menjadi salah satu penyebab.
Menanggapi hal ini, Plt Direktur Utama PLN Djoko Abumanan menjelaskan, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah [PLTSa] bukan menjadi tanggungjawab PLN, tetapi dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing.
Saat ini, lanjut Djoko, PLN membeli listrik PLTSa dengan harga US$ 13,3 per kWh. Ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
PLN, kata dia akan memanfaatkan sampah sebagai energi listrik pada opsi terakhir bila sampah tidak dapat memenuhi kriteria reduce, reused,dan recycle 3R. "Kalau sudah gak bisa diapa-apakan, dijadikan listrik. Sampah kan urusan hulu ke hilir," ucapnya.
Adapun, Kementerian ESDM pernah merilis data perkembangan pengoptimalan pembangkit listrik dari sampah. Dari paparan tersebut diketahui, tantangan salah satu pembangkit listrik energi baru ini kerap hadir dari pemerintah daerah.
"Adanya persepsi yang kurang tepat dari Pemda bahwa penjualan listrik menggantikan kewajiban Pemda untuk mengelola sampah melalui pembayaran Biaya Layanan Pengelolaan Sampah [BPLS]," tulis di paparan ESDM tersebut.
Simak video saat Jokowi marah soal sampah yang menumpuk:
[Gambas:Video CNBC]
[wed/wed]