Sebutkan contoh bersikap demokratis di masa pandemi

keberagaman di Indonesia tidak akan menimbulkan perpecahan jika kita memahami dan melaksanakan semboyan bhinekaa tunggal ika.oleh karna itu,kita hrus … menunjukan komitmen terhadap bhineka tunggal ika.salah satu wujud komitmen kita adalah alasan ny​

tradisi kasada yang di lakukan di gunung bromo merupakan upacara persembhan yang di tujukan kepada sang hyang widhi,dan di lakukan oleh masyarakat? da … n sertkan alasan ny​

berikan contoh perilaku yang merupakan pengamalan nilai persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat??​

sebut kanlah faktor penyebab keberagamaan jelaskanlah masing masin​

membedakan bentuk semangat komitmen kebangsaan pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan dengan masa mengisi kemerdekaan​

Perilaku yang harus dihindari demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat adalah .... a. menghindari kegiatan sosial b. menjaga kea … manan lingkungan c. menyelesaikan masalah sosial bersama- sama d. menjunjung semangat kekeluargaan antarwarga masyarakat​

Jelaskan upaya yg di lakukan untuk merimuatukan kerukunan antara suku pemelu agama ​

alasannya setelah presiden Abdurrahman Wahid terpilih boleh mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 1099 Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1908 Salah … satu dampak dari adanya keputusan tersebut adalah​

Ayah Doni bekerja sebagai pegawai bank. Ayah Mira bekerja sebagai petani. Sikap yang hendaknya ditunjukkan Doni kepada ayah Mira adalah a menertawakan … b. menghargai c. mengejek d. menghindarimau di kumpul kak​

Jelaskan hubungan Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dengan Proklamasi Ke merdekaan Republik Indonesia!​

Ciptakan demokrasi sehat di lingkungan kampus. Sumber foto: serikatnews.com

Di tengah polemik Pemilihan Umum (Pemilu) baik di Indonesia maupun di lingkungan kampus, banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menyebabkan demokrasi tidak terlaksana dengan baik sesuai definisi demokrasi itu sendiri. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang setiap individu memiliki kesetaraan hak dalam mengambil keputusan, dan dapat memengaruhi kehidupan individu tersebut. Demokrasi yang sehat kini mulai luntur di berbagai lingkup sosial, termasuk lingkungan mahasiswa kampus. Lalu bagaimana peran mahasiswa dalam membangun serta mempertahankan demokrasi yang sehat di kampus?

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kesejahteraan Sosial (Kessos), Hasamuddin Fadhil mengatakan, pandemi mengakibatkan demokrasi dalam pemilu saat ini memiliki euforia yang berbeda serta antusiasme dari masyarakat yang berbeda, terkhusus demokrasi yang ada di kampus UIN Jakarta. Dirinya menambahkan, dengan sistem online banyak sekali perbedaan mulai dari teknis pemilihan, euforia, serta kegiatannya menjadi sulit untuk menyeluruh.

“Dalam menciptakan demokrasi yang sehat dilihat dari calon penerus organisasi lingkungan kampus, untuk dapat membawa gagasan dan tujuan yang baik, visi misi yang jelas, mempunyai orientasi yang baik serta visioner,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, mahasiswa harus sadar dan bisa menanamkan bahwa politik tidak selalu buruk. Politik adalah mekanisme dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan begitu, mahasiswa dapat berperan dalam membangun demokrasi yang sehat.

“Urgensi untuk demokrasi sendiri yaitu kebebasan. Antara lain ialah kebebasan masyarakat dalam berpendapat, kebebasan media-media, kebebasan penentuan sikap dari masyarakat dalam menentukan haknya. Kemudian, demokrasi juga bebas dalam berekspresi, namun harus sesuai dengan culture bangsa, dan Pancasila serta UUD 1945,” tambahnya.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), semester tujuh, Nia Rhamadayanti mengatakan, demokrasi di Indonesia termasuk golongan yang menarik untuk ditelisik, karena menurutnya perebutan kekuasaan di Indonesia terpusat pada satu kekuasaan yang punya tujuan dan maksud tersendiri. Sehingga dianggap demokrasi di Indonesia saat ini masih kurang merealisasikan kepentingan rakyat atau belum sesuai dengan definisi demokrasi itu sendiri.

“Demokrasi yang sehat yaitu dapat menampung aspirasi dan kepentingan rakyat, serta dapat bersaing dengan sehat dan bersih. Sehingga bisa menyeimbangkan antara petinggi dengan rakyatnya,” ucapnya.

Mahasiswa yang juga menjabat sebagai Formatur Terpilih Permai Ayu 2020/2021 tersebut menyampaikan, bagi masyarakat sipil diharapkan memiliki prinsip sendiri saat masa sebelum pemilihan. Prinsip ini berfungsi saat waktu kampanye datang, masyarakat tidak mudah tersuap oleh pihak yang bermain kotor. Sehingga, prinsip ini menjadi salah satu pembangun demokrasi yang sehat.

“Indonesia merupakan negara demokrasi, maka yang menjalankan suatu negara itu tidak hanya kepemimpinan pemerintah saja, tetapi rakyat juga ikut andil dalam menggerakkan suatu negara. Sehingga, rakyat juga harus memilik power dalam menggerakkan demokrasi itu sendiri,” tutupnya.

(Sitta Sakinatu Yassaroh)

Yogyakarta (15/4) – Kritik perkembangan demokrasi di Era Pandemi Covid-19, pemerintah tidak dapat memberikan respon yang efektif dalam mengatasi timbulnya tantangan saat ini dikarenakan oleh adanya polarisasi politik pasca pemilu serta kuatnya pro dan kontra setelah itu. Kritik tersebut disampaikan oleh Bambang Eka Cahya Widodo, SIP., M.Si., selaku dosen Ilmu Pemerintahan UMY dalam acara yang bertajuk “Democratization Update of Southeast Asian Countries in the Covid-19 Era” pada (13/4) lalu.

Adapun acara ini juga mengundang beberapa praktisi dari Asia Tenggara yaitu Dr. Non Naprathansuk dari Maejo University, Thailand dan Dr. Pong Heong Hong dari Univeristy Sains Malaysia. Acara yang disambut cukup meriah oleh mahasiswa IP UMY ini, membahas bagaimana krisis demokrasi dalam sebuah negara tengah berlangsung selama pandemic.

Menurut Bambang Eka Cahya bahwa situasi pandemic memberikan pengaruh yang cukup besar pada semua aspek demokrasi dan beberapa persoalan yang harus di respon oleh kebijakan public, itu dipengaruhi oleh berbagai factor “Diantaranya karakter rezim yang berkuasa, partisipasi masyarakat,    perkembangan lembaga – lembaga demokrasi, media massa dan ruang publik  kehadiran civil society yang bermakna,  dan budaya politik” ujarnya.

Menurutnya kapasitas pemerintah dalam mengatasi masalah relative rendah “Efektifitas koordinasi antar level pemerintahan juga sangat lemah akibat keraguan yang terlihat nyata dari pemerintah pusat. Akibatnya daerah pun mengambil tindakan yang tidak terkoordinasi dan tidak efektif” tandasnya secara terang – terangan.

Meski begitu, respon pemerintah sebenarnya tidak berdiri sendiri melainkan disebabkan oleh situasi dan kondisi obyektif termasuk didalamnya persoalan politik yang timbul selama pandemic. Maka dari itu banyak hal yang harus dikerjakan, krisis demokrasi bukan hanya kepentingan pemerintah saja namun juga milik bersama. Baik public, partai politik, parlemen, dan para penegak hukum seperti media massa.

Adapun civitas akademik dan masyarakat umum sebenarnya memiliki peran yang cukup strategis, dimana mereka mampu memperbaiki budaya politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik dalam membuat kebijakan public. Sayangnya, budaya politik yang kurang mendukung demokrasi dan awareness akan krisis demokrasi saat ini belum menjadi perhatian masyarakat.