Sebutkan penemuan-penemuan bersama tokohnya yang mendukung terjadinya revolusi industri

Selama revolusi industri terdapat banyak sekali penemuan-penemuan dari para ilmuwan yang berguna untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, selama masa penemuan teknologi di Revolusi Industri kerap kali menerima penolakan dari kelompok Luddites.

Berdasarkan catatan sejarah pada abad ke-18 dan ke-19 Revolusi Industri digambarkan sebagai peralihan waktu dari bidang pertanian yang telah berjalan selama ribuan tahun ke sebuah industri.

Sampai sejauh ini, sudah banyak penemuan terbaik Revolusi Industri yang dapat mengubah dunia. Kira-kira ada penemuan apa saja, ya?

1. Telegraf

Telegraf. Sumber Foto: voi.id

Mengutip laporan dari Library of Congress pada tahun 1832, seseorang bernama Samuel Morse muncul dengan sebuah ide terbaru. Ia mengatakan bahwa listrik dapat digunakan guna mengirim pesan melalui jarak yang sanagt jauh.

Akhirnya ia merancang dan menguji sistem penemuan telegraf. Akan tetapi tentunya Morse tidak mengerjakan hal tersebut sendirian. Ia juga telah dibantu dengan ahli kimia dan professor Universitas Kota New York bernama Leonard D. Gale.

Selang lima tahun kemudian, yakni pada tahun 1837 telegraf buatannya telah rampung. Dan pada tahun 1853 ia telah menghubungkan sistem telegraf ke seluruh wilayah Amerika, kecuali Florida.

2. Mesin Uap

Mesin Uap. Sumber Foto: biografiku.com

Mungkin saat ini kita sudah jarang mendengar yang namanya mesin uap. Namun tahukah kamu penemuan mesin uap ini termasuk hasil temuan sejarah selama Revolusi Industri.

Sebelumnya mesin uap telah beroperasi di bidang pertambangan selama 70 tahun. Orang yang berperan pada mesin uap ini adalah seorang ahli kimia, insinyur, dan penemu asal Skotlandia bernama James Watt.

3. Korek Api

Foto Ilustrasi Korek Api. Sumber Foto: dailysia.co

Awal mula korek api ditemukan pada tahun 1827. Kala itu korek api dirancang oleh ahli kimia bernama John Walker. Dilansir dari The Washington Post, pada awal percobaan membuat korek api masih belum sempurna. Namun dengan penemuan korek api yang tidak disengaja oleh John Walker dianggap sebagai penemuan korek api pertama sesungguhnya yang dikenal hingga detik ini.

4. Mesin Tik

Mesin Tik. Sumber Foto: wikimedia.org

Apakah di rumahmu masih terdapat mesin tik? Tahukah kamu mesin tik pernah menjadi penemuan terbaik selama era Revolusi Industri. Namun, menurut University of Lowa sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti siapa orang pertama kali menemukan mesin tik tersebut.

Akan tetapi, ada juga di tahun 1802 penemuan mesin tik oleh Agostino Fantoni. Kala itu ia membuat mesin tik untuk memudahkan saudara perempuannya yang buta dalam berkomunikasi. Kemudian pada tahun 1868 mulai ada perkembangan mesin tik yang dibuat di pabrikan E. Remington and Sons.

5. Fotografi

Foto Ilustrasi Penemuan Fotografi. Sumber Foto: superprof.co.id

Dahulu, pada tahun 1826-1827, Perpustakaan Linda Hall mengatakan bahwa seseorang bernama Nicephore Niepce menggunakan lembaran timah berlapus aspal untuk menangkap pemandangan dari jendela rumahnya. Dari peristiwa tersebut terbentulah jadilah sebuah foto.

Dalam hal ini, Niepce mempersembahkan hasil pemenuannya di Royal Society of London. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama. Sampai akhirnya ia kembali ke Prancis dan bermitra dengan Louis Jacques Mande Daguerre untuk menciptakan dunia fotografi.

Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara ikut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia.[1]

Revolusi Industri merupakan periode selang tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di anggota pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan adat di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan yang belakang sekali menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan belakangnya ke seluruh dunia.

Revolusi Industri menandai terjadinya titik belakang luhur dalam sejarah dunia, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua zaman setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat bertambah dari enam kali lipat.[2] Seperti yang disebutkan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa: "Bagi pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya".[3]

Inggris memberikan dasar hukum dan adat yang memungkinkan para pengusaha bagi merintis terjadinya Revolusi Industri.[4] Faktor kunci yang ikut mendukung terjadinya Revolusi Industri selang lain: (1) Masa perdamaian dan stabilitas yang didampingi dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia, (2) tidak berada hambatan dalam perdagangan selang Inggris dan Skotlandia, (3) aturan hukum (menghormati kesucian kontrak), (4) sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan (korporasi), dan (4) beradanya pasar bebas sama sekali (kapitalisme).[5]

Revolusi Industri dimulai pada kesudahan zaman ke-18, dimana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis menufaktur. Periode awal dimulai dengan dimainkannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara.[6] Ekspansi perdagangan ikut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api.[7] Beradanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada belakangnya menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota luhur di Inggris.[8]

Awal mula Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya bertambah kurang 1760-1830. Tidak berada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada lebih kurang tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan yang belakang sekali di kesudahan zaman tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri merupakan terjadinya revolusi ilmu ilmu pada zaman ke 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Decartes, Galileo Galilei serta beradanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan cara wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya dunia.

Istilah "Revolusi Industri" sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan zaman ke-19. Beberapa sejarawan zaman ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crafts berpendapat bahwa bagian perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang merupakan sebuah ironi.[9][10] Pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah Revolusi Industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern.[11] Revolusi Industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis.[12] Revolusi Industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum.[13]

Etimologi

Awal mula penggunaan istilah "Revolusi Industri" ditemukan dalam surat oleh seorang utusan Perancis bernama Louis-Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799, dimana ia menuliskan bahwa Perancis sudah memasuki era industrialise..[14] Dalam buku terbitan tahun 1976 yang berjudul : Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Raymond Williams menyatakan bahwa kata itu sebagai sebutan bagi istilah "industri".

Revolusi Industri merupakan perubahan luhur, secara cepat, dan radikal yang mempengaruhi kehidupan corak manusia sering dikata revolusi. Istilah revolusi pada umumnya dipergunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Namun, Revolusi Industri di Inggris pada hakikatnya merupakan perubahan dalam metode pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan (tenaga manusia) yang belakang sekali digantikan dengan tenaga mesin. Dengan demikian, barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah jumlah dengan waktu yang relatif singkat.

Sebab-sebab timbulnya Revolusi Industri

Revolusi Industri bagi kali pertamanya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktornya yang menyebabkannya merupakan sebagai berikut:

• Situasi politik yang stabil. Beradanya Revolusi Luhur tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Right sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persejutuan parlemen.
• Inggris kaya bahan tambang, seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wol juga yang sangat menunjang industri tekstil.
• Beradanya penemuan baru di anggota teknologi yang dapat mempermudah metode kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dsb-nya.
• Kemakmuran Inggris dampak majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang luhur bagi anggota usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai jumlah daerah jajahan yang memproduksi bahan mentah tersebut.
• Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru (hak paten) sehingga mendorong cara penelitian ilmiah. Lagi pula setelah dibuatnya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju.
• Arus urbanisasi yang luhur dampak Revolusi Agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris bagi membuka industri yang banyakan supaya dapat menampung mereka.

Tahap Perkembangan Industri

Pada kesudahan zaman Pertengahan kota-kota di Eropa mengembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Penduduk kota (kaum Borjuis) yang merupakan penduduk berjiwa bebas sama sekali dijadikan tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaingan secara bebas sama sekali bagi kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan kerajinan dijadikan industri melintasi beberapa tahapan, seperti berikut.

Tahap ini dapat dikata sebagai tahap kerajinan rumah (home industri). Para pekerja memainkan pekerjaan di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan, kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah habis dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan metode kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji.

Setelah kerajinan industri makin mengembang diperlukan tempat khusus bagi memainkan pekerjaan supaya majikan dapat mengawasi dengan adun metode mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur (pabrik) dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan pada umumnya berada di anggota belakang rumah majikan. Rumah anggota tengah bagi tempat tinggal dan anggota depan sebagai toko bagi menjual produknya. Hubungan majikan dengan pekerja (buruh) bertambah dekat karena tempat kerjanya aci satu dan jumlah buruhnya sedang sedikit. Barang-barang yang dibuat kadang-kadang juga sedang berdasarkan pesanan.

Tahap sistem pabrik sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang sudah dipastikan, mampu di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut bagi untuk tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri diadakah di tempat lain. Jumlah tenaganya kerjanya (buruhnya) sudah puluhan, bahkan ratusan. Barang-barang produksinya dibuat bagi dipromosikan.

Berbagai jenis penemuan

Beradanya penemuan teknologi baru, luhur peranannya dalam bagian industrialisasi sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja industri, melipatgandakan hasil, dan menghemat biaya. Penemuan-penemuan yang penting, selang lain sebagai berikut.

• Kumparan terbang (flying shuttle) ciptaan John Kay (1733). Dengan alat ini bagian pemintalan dapat berlangsung secara cepat.
• Mesin pemintal benang (spinning jenny) ciptaan James Hargreves (1767) dan Richard Arkwright (1769). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
• Mesin tenun (merupakan penyempurnaan dari kumparan terbang) ciptaan Edmund Cartwight (1785). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
• Cottongin, alat pemisah biji kapas dari serabutnya ciptaan Whitney (1794). Dengan alat ini maka kepentingan kapas bersih dalam jumlah yang luhur dapat tercukupi.
• Cap selinder ciptaan Thomas Bell (1785). Dengan alat ini kain putih dapat dilukisi pola kembang 200 kali bertambah cepat jika dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia.
• Mesin uap, ciptaan James Watt (1769). Dari mesin uap ini dapat diciptakan berbagai peralatan luhur yang menakjubkan, seperti lokomotif ciptaan Richard Trevethiek (1804) yang yang belakang sekali disempurnakan oleh George Stepenson dijadikan kereta api penumpang. Kapal perang yang digerakkan dengan mesin uap diciptakan olehRobert Fulton (1814). Mesin uap merupakan isi dari Revolusi Industri sehingga James Watt sering dianggap sebagai Bapak Revolusi Industri I'. Penemuan-penemuan baru selanjutnya, semakin lengkap dan menyempurnakan. Hal ini merupakan hasil Revolusi Industri II dan III, seperti mobil, pesawat terbang, industri kimia dsb-nya.

Selain itu, Revolusi Industri merupakan masa perkembangan ilmu ilmu dan teknologi yang menimbulkan penemuan-penemuan baru, seperti berikut :

• Tahun 1750 : Abraham Darby menggunakan batu bara (cokes) bagi melelehkan besi bagi mendapatkan nilai besi yang bertambah sempurna.
• Tahun 1802 : Symington menemukan kapal kincir.
• Tahun 1807 : Robert Fulton menciptakan kapal api yang sudah menggunakan baling-baling yang dapat menggerakkan kapal. Kapal itu diberi nama Clermont yang mengarungi Lautan Atlantik pertama kali. Kapal ini beranjak dari Paris dan berlabuh di New York. Selanjutnya, Robert Fulton berhasil menciptakan kapal perang pertama (1814) yang sudah digerakkan oleh mesin uap.
• Tahun 1804 : Richard Trevethick menciptakan kapal uap.
• Tahun 1832 : Samuel Morse menciptakan telegraf.
• Tahun 1872 : Alexander Graham Bell menciptakan pesawat telepon.
• Tahun 1887 : Daimler menciptakan mobil.
• Tahun 1903 : Wilbur Wright dan Orville Wright menciptakan pesawat terbang

Dampak Revolusi Industri

Revolusi Industri mengubah Inggris dijadikan negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri, seperti Lancashire, Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Seperti halnya revolusi yang lain, Revolusi Industri juga membawa dampak yang bertambah luas dalam anggota ekonomi, sosial dan politik, adun di negeri Inggris sendiri maupun di negara-negara lain.

Dampak di anggota ekonomi

• Barang melimpah dan harga murah

Revolusi Industri sudah menimbulkan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran dengan bagian mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat memproduksi barang-barang yang melimpah. Produk barang dijadikan berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kepentingan penduduk yang bertambah luas. Dampak pembuatan barang dijadikan cepat, gampang, serta dalam jumlah yang jumlah sehingga harga dijadikan bertambah murah.

• Perusahaan Kecil Gulung Tikar

Dengan penggunaan mesin-mesin maka biaya produksi dijadikan relatif kecil sehingga harga barang-barang pun relatif bertambah murah. Hal ini membawa dampak perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaingan.

• Perdagangan makin Mengembang

Berkat peralatan perhubungan yang modern, cepat dan murah, produksi lokal berubah dijadikan produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional makin mengembang pesat.

• Transportasi makin Lancar

Beradanya penemuan di berbagai sarana dan prasarana transportasi makin sempurna dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan penduduk makin meningkat.

Dampak di anggota sosial

Mengembangnya industrialisasi sudah menimbulkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Oleh karena kota dengan cara industrinya tampaknya menjanjikan kehidupan yang bertambah layak maka jumlah petani desa pergi ke kota bagi mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya usaha cara pertanian.

Dampak makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri maka jumlah tenaga makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik jumlah yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja dijadikan murah. Selain itu, jaminan sosial pun kurang sehingga kehidupan mereka dijadikan susah. Bahkan, para pengusaha jumlah memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya bertambah murah.

• Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh

Di dalam cara industrialisasi dikenal beradanya golongan pekerja (buruh) dan golongan pengusaha (majikan) yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam penduduk timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha (kaum kapitalis) yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan.

• Beradanya kesenjangan selang majikan dan buruh

Dengan munculnya golongan pengusaha yang hidup mewah dan satu pihak, sedangkan di pihak lain beradanya golongan buruh yang hidup menderita, menimbulkan kesenjangan selang majikan dan buruh. Keadaan seperti ini, sering menimbulkan ketegangan-ketegangan yang didampingi dengan pemogokan kerja bagi menuntut perbaikan nasib. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomi kapitalis, sehingga kaum buruh condong kepada segala sesuatu yang diajarkan sosialis.

• Munculnya revolusi sosial

Pada tahun 1820-an terjadi huru hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut beradanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut, selang lain sebagai berikut:

• • Tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan dalam parlemen.
  • Tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga mempunyai pokoknya larangan pengunaan tenaga kerja kanak-kanak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah.
  • Tahun 1834 dikeluarkan Poor Law Act atau Undang-Undang Fakir Miskin. Oleh karena itu, didirikan pusat-pusat penampungan dan perawatan para fakir miskin sehingga tidak berkeliaran.
  • Makin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Dengan beradanya Revolusi Industri sifat individualitas makin kuat karena terpengaruh oleh sistem ekonomi industri yang serba uang. Sebaliknya, makin menipisnya rasa solidaritas dan kekeluargaan.

Dampak di anggota politik

• Munculnya gerakan sosialis

Kaum buruh yang diperlakukan tidak tidak sewenang-wenang oleh kaum pengusaha mulai memainkan usaha menyusun daya bagi memperbaiki nasib mereka. Mereka yang belakang sekali membentuk organisasi yang lazim dikata gerakan sosialis. Gerakan sosialis dimotivasi oleh pemikiran Thomas Marus yang menulis buku Otopia. Tokoh yang paling populer di dalam pemikiran dan penggerak segala sesuatu yang diajarkan sosialis merupakan Karl Marx dengan bukunya Das Kapital.

Dalam upaya memperjuangkan nasibnya maka kaum buruh terus menggalang persatuan. Apalagi dengan makin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong dibuatnya suatu wadah perjuangan politik, yakni Labour Party (Partai Buruh). Partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha mengabungkan diri ke dalam Partai Liberal.

• Munculnya imperialisme modern

Kaum pengusaha/kapitalis umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan bagi memainkan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian, lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini Inggris-lah yang dijadikan pelopornya.

Pengaruh Revolusi Industri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan di Inggris khususnya membawa dampak di anggota sosial, ekonomi, dan politik. Di anggota sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang bagi memperbaiki nasib. Gerakan kaum buruh inilah yang yang belakang sekali melahirkan gerakan sosialis yang dijadikan lawan dari Kapitalis. Bahkan, kaum buruh belakangnya bersatu dalam suatu wadah organisasi, yakni Partai Buruh. Di anggota ekonomi, perdagangan makin mengembang. Perdagangan lokal berubah dijadikan perdagangan regional dan internasional. Sebaliknya, di anggota politik, Revolusi Industri melahirkan imperialisme modern.

Perubahan di anggota politik

Sejak VOC ditiadakan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintah Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa dan penderitaan penduduk jajahan tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat dilaksanakan karena Negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara luhur tetangganya. Hal ini terjadi karena Negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari Kemaharajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dalam situasi yang demikian, Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan merebut jajahan Belanda, yaitu Indonesia.

1. Hindia Belanda di bawah Daendels (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda berada dua golongan yang mengusulkannya.

• Golongan Konservatif dengan tokohnya Nenenberg yang menginginkan bagi mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dimainkan oleh VOC.
• Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp yang menghendaki supaya pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dimainkan oleh VOC supaya digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum Konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan gampang dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga bersedia menjalankan pembaharuan yang diketengahkan oleh kaum Liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels. Sebagai gubernur jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels jumlah memainkan langkah-langkah baru dalam pemerintahan. Daendels mengadakan perombakan pemerintahan secara radikal, yakni meletak dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Langkah- langkah tersebut, selang lain:

• Pemerintahan kolonial di pusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal.
• Pulau Jawa dibagi dijadikan sembilan prefectur. Hal ini bagi mempermudah administrasi pemerintahan.
• Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintahan prefect.
• Mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pungutan (contingenten) dan kerja paksa.
• Kasultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda yang dikata pemerintah gubernemen.
• Berbagai upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan.

Pada awal pemerintahannya, Daendels menentang sistem kerja paksa dan merombak sistem feodal. Akan tetapi, tugas bagi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris menyebabkan Daendels terpaksa wajib mengadakan penyerahan kerja paksa secara besarbesaran (dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi) bagi membangun jalanjalan dan benteng-benteng pertahanan. Demikian juga karena kas negara kosong menyebabkan juga ditempuh cara-cara lama bagi mengisi kas negara. Dengan demikian, kehidupan rakyat pribumi tetap menderita. Ketika belakangnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris dan terpaksa menyerah. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris.

1. Masa pemerintahan Raffles (1811–1816) ==

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan anggota dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang mempunyai kedudukan di Calcuta (India) yang belakang sekali mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur (wakil gubernur) bagi Indonesia (Jawa). Raffles ditemani oleh suatu badan panasihat yang dikata Advisory Council. Tugas yang utama merupakan mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan, serta keuangan. Sebagai seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan beradanya perubahanperubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa). Selain anggota pemerintahan, ia juga dimainkan perubahan di anggota ekonomi. Ia berhasrat melaksanakan kebijaksaaan ekonomi yang didasarkan kepada dasardasar kebebasan sesuai dengan nasihat liberal. Langkah-langkah yang diambil oleh Raffles dalam anggota pemerintahan dan ekonomi merupakan sebagai berikut.

• Mengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula dimainkan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala Barat. Bagi memudahkan sistem administrasi pemerintahan, Pulau Jawa dibagi dijadikan delapan belas karesidenan.
• Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi sebagai penguasa daerah, melainkan sebagai pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya.
• Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan bagi menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
• Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial merupakan pemilik seluruh tanah yang berada di daerah tanah jajahan. Oleh karena itu, Raffles menganggap para penggarap sawah merupakan penyewa tanah pemerintah.

Oleh karena itu, para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah atau landrente ini wajib diserahkan sebagai suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk. Sistem sewa tanah smacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan pegangan dalam menjalankan kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem ini yang belakang sekali juga diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda.

Perubahan di Anggota Sosial Ekonomi

Sejak awal zaman ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat luhur bagi membiayai peperangan adun di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan rakyat Belgia), maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda wajib menanggung hutang yang sangat luhur. Bagi menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkatkan sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin bagi mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Bagi melaksanakan tugas berat itu, van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Untuka itu, yang perlu dimainkan ialah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan bagi memainkan penanaman tanaman yang hasilhasilnya. dapat laku di pasaran dunia dan dimainkan dengan sistem paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) van den Bosch menyusun program kerja sebagai berikut.

• Sistem sewa tanah dengan uang wajib dihapus karena pemasukannya tidak jumlah dan pelaksanaannya sulit.
• Sistem tanam bebas sama sekali wajib ditukar dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah dipastikan oleh pemerintah.
• Pajak atas tanah wajib dibayar dengan penyerahan beberapa dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

Apa yang dimainkan oleh van den Bosch itulah yang yang belakang sekali dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau cultuur stelsel. Sistem tanam paksa yang diajukan oleh van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib ( VOC ) dan sistem pajak tanah (Raffles ). Pelaksanaan sistem tanam paksa jumlah menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung bagi mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan dampak sebagai berikut.

a. Dampak Tanam Paksa Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

• 1) Sawah ladang dijadikan terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
• 2) Beban rakyat semakin berat karena wajib menyerahkan beberapa tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
• 3) Dampak berbagai jenis beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
• 4) Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.
• 5) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849) dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Penyakit abuhan lapar (hongorudim) juga mengembang di mana-mana.

b. Dampak Tanam Paksa Bagi Belanda

Apabila sistem tanam paksa sudah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda berakibat sebagai berikut.

• 1) Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
• 2) Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.
• 3) Penerimaan pendapatan menjadi bertambah aturan belanja.
• 4) Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.
• 5) Berhasil membangun Amsterdam dijadikan kota pusat perdagangandunia.
• 6) Perdagangan mengembang pesat.

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khusunya Jawa, menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti golongan pengusaha, Baron Van Hoevel, dan Edward Douwes Dekker. Dampak beradanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Sesudah tahun 1850, kaum Liberal memperoleh kemenangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga bersedia menerapkan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum Liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta, dan supaya kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka wajib diberi kebebasan berusaha. Sesuai dengan tuntutan kaum Liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta bagi menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-pekebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia membuka bagi modal swasta Barat. Oleh karena itu masa ini sering dikata zaman Liberal. Selama masa ini kaum swasta Barat membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula dan kina yang cukup luhur di Jawa dan Sumatera Timur. Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang luhur bagi pengusaha. Kekayaan dunia Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa sudah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berikut.

• 1) Beradanya pertumbuhan penduduk yang meningkat pada bad ke-19, sementara itu jumlah produksi pertanian menurun.
• 2) Beradanya sistem tanam paksa dan kerja rodi yang jumlah menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak pengusaha sehingga membawa korban bagi penduduk.
• 3) Dalam mengurusi pemerintahan di daerah luar Jawa, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangan dari daerah Jawa sehingga secara tidak langsung Jawa wajib menanggung beban keuangan.
• 4) Beradanya sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk.

Beradanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengadakan penghematan, seperti menekan uang sewa tanah dan upah kerja adun di pabrik maupun perkebunan. Pada kesudahan zaman ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan bagi memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. van Deventer yang menuliskan buah cara melakukan sesuatunya dalam majalah De Gids (Perinstis/Pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan van Deventer terkenal dengan nama Trilogi van Deventer.

Referensi

1. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama industrial
2. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama development
3. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama Lectures_on_Economic_Growth
4. ^ Julian Hoppit, "The Nation, the State, and the First Industrial Revolution," Journal of British Studies (April 2011) 50#2 pp p307-331
5. ^ "Industrial Revolution," New World Encyclopedia, (http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Industrial_Revolution)
6. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama World_History:_Patterns_of_Interaction
7. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama Read_it
8. ^ Redford, Arthur (1976), "Labour migration in England, 1800-1850", p. 6. Manchester University Press, Manchester.
9. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama Rehabilitating_the_Industrial_Revolution
10. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama lorenzen
11. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama The_Industrial_Revolution
12. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama The_Industrial_Revolution_.27.27Past_and_Future.27.27
13. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama ReviewOfCambridge
14. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks bagi ref bernama The_industrial_revolution_in_national_context:_Europe_and_the_USA

Lihat pula

Pranala luar

• Internet Modern History Sourcebook: Industrial Revolution
• BBC History Home Page: Industrial Revolution
• National Museum of Science and Industry website: machines and personalities
• [1]

edunitas.com

---

Page 2

Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara ikut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia.[1]

Revolusi Industri merupakan periode selang tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di anggota pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap situasi sosial, ekonomi, dan adat di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan yang belakang sekali menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan habis ke seluruh dunia.

Revolusi Industri menandai terjadinya titik belakang luhur dalam sejarah dunia, hampir setiap bidang kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua zaman setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat bertambah dari enam kali lipat.[2] Seperti yang disebutkan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa: "Kepada pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya".[3]

Inggris memberikan dasar hukum dan adat yang memungkinkan para pengusaha kepada merintis terjadinya Revolusi Industri.[4] Faktor kunci yang ikut mendukung terjadinya Revolusi Industri selang lain: (1) Masa perdamaian dan stabilitas yang didampingi dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia, (2) tidak berada hambatan dalam perdagangan selang Inggris dan Skotlandia, (3) aturan hukum (menghormati kesucian kontrak), (4) sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan (korporasi), dan (4) beradanya pasar bebas sama sekali (kapitalisme).[5]

Revolusi Industri dimulai pada kesudahan zaman ke-18, dimana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis menufaktur. Periode permulaan dimulai dengan diterapkannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara.[6] Ekspansi perdagangan ikut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api.[7] Beradanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada habis menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota luhur di Inggris.[8]

Permulaan mula Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya bertambah kurang 1760-1830. Tidak berada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada semakin kurang tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan yang belakang sekali di kesudahan zaman tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri merupakan terjadinya revolusi ilmu ilmu pada zaman ke 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Decartes, Galileo Galilei serta beradanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan cara wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya dunia.

Istilah "Revolusi Industri" sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan zaman ke-19. Beberapa sejarawan zaman ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crafts berpendapat bahwa bagian perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang merupakan sebuah ironi.[9][10] Pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah Revolusi Industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern.[11] Revolusi Industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis.[12] Revolusi Industri dianggap kepada kejadian sangat penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan semenjak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum.[13]

Etimologi

Permulaan mula penggunaan istilah "Revolusi Industri" ditemukan dalam surat oleh seorang utusan Perancis bernama Louis-Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799, dimana ia menuliskan bahwa Perancis sudah memasuki era industrialise..[14] Dalam buku terbitan tahun 1976 yang berjudul : Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Raymond Williams mencetuskan bahwa kata itu kepada sebutan kepada istilah "industri".

Revolusi Industri merupakan perubahan luhur, secara cepat, dan radikal yang mempengaruhi kehidupan corak manusia sering dikata revolusi. Istilah revolusi pada umumnya dipergunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Namun, Revolusi Industri di Inggris pada hakikatnya merupakan perubahan dalam prosedur pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan (tenaga manusia) yang belakang sekali digantikan dengan tenaga mesin. Dengan demikian, barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah jumlah dengan waktu yang relatif singkat.

Sebab-sebab timbulnya Revolusi Industri

Revolusi Industri kepada kali pertamanya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktornya yang menyebabkannya merupakan kepada berikut:

• Situasi politik yang stabil. Beradanya Revolusi Luhur tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Right sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persejutuan parlemen.
• Inggris kaya bahan tambang, seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wol juga yang sangat menunjang industri tekstil.
• Beradanya penemuan baru di anggota teknologi yang dapat mempermudah prosedur kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan kepadanya.
• Kemakmuran Inggris dampak majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang luhur kepada anggota usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris memiliki jumlah daerah jajahan yang memproduksi bahan mentah tersebut.
• Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru (hak paten) sehingga mendorong cara penelitian ilmiah. Lagi pula setelah dibuatnya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju.
• Arus urbanisasi yang luhur dampak Revolusi Agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris kepada membuka industri yang kebanyakan supaya dapat menampung mereka.

Tahap Perkembangan Industri

Pada kesudahan zaman Pertengahan kota-kota di Eropa mengembang kepada pusat kerajinan dan perdagangan. Penduduk kota (kaum Borjuis) yang merupakan penduduk berjiwa bebas sama sekali dijadikan tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaingan secara bebas sama sekali kepada kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan kerajinan dijadikan industri melintasi beberapa tahapan, seperti berikut.

Tahap ini dapat dikata kepada tahap kerajinan rumah (home industri). Para pekerja memainkan pekerjaan di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan, kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah habis dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan prosedur kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji.

Setelah kerajinan industri semakin mengembang diperlukan tempat khusus kepada memainkan pekerjaan supaya majikan dapat mengawasi dengan adun prosedur mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur (pabrik) dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan pada umumnya berada di anggota belakang rumah majikan. Rumah anggota tengah kepada tempat tinggal dan anggota depan kepada toko kepada menjual produknya. Hubungan majikan dengan pekerja (buruh) bertambah dekat karena tempat kerjanya aci satu dan jumlah buruhnya sedang sedikit. Barang-barang yang dibuat kadang-kadang juga sedang berdasarkan pesanan.

Tahap sistem pabrik sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang sudah dipastikan, mampu di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut kepada bagi tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri diadakah di tempat lain. Jumlah tenaganya kerjanya (buruhnya) sudah puluhan, bahkan ratusan. Barang-barang produksinya dibuat kepada dipromosikan.

Beragam macam penemuan

Beradanya penemuan teknologi baru, luhur peranannya dalam bagian industrialisasi sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja industri, melipatgandakan hasil, dan menghemat biaya. Penemuan-penemuan yang penting, diantaranya kepada berikut.

• Kumparan terbang (flying shuttle) ciptaan John Kay (1733). Dengan alat ini bagian pemintalan dapat berlangsung secara cepat.
• Mesin pemintal benang (spinning jenny) ciptaan James Hargreves (1767) dan Richard Arkwright (1769). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
• Mesin tenun (merupakan penyempurnaan dari kumparan terbang) ciptaan Edmund Cartwight (1785). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
• Cottongin, alat pemisah biji kapas dari serabutnya ciptaan Whitney (1794). Dengan alat ini maka kepentingan kapas bersih dalam jumlah yang luhur dapat tercukupi.
• Cap selinder ciptaan Thomas Bell (1785). Dengan alat ini kain putih dapat dilukisi pola kembang 200 kali bertambah cepat bila dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia.
• Mesin uap, ciptaan James Watt (1769). Dari mesin uap ini dapat diciptakan beragam peralatan luhur yang menakjubkan, seperti lokomotif ciptaan Richard Trevethiek (1804) yang yang belakang sekali disempurnakan oleh George Stepenson dijadikan kereta api penumpang. Kapal perang yang digerakkan dengan mesin uap diciptakan olehRobert Fulton (1814). Mesin uap merupakan isi dari Revolusi Industri sehingga James Watt sering dianggap kepada Bapak Revolusi Industri I'. Penemuan-penemuan baru yang belakang sekali, semakin komplit dan menyempurnakan. Hal ini merupakan hasil Revolusi Industri II dan III, seperti mobil, pesawat terbang, industri kimia dan kepadanya.

Selain itu, Revolusi Industri merupakan masa perkembangan ilmu ilmu dan teknologi yang menimbulkan penemuan-penemuan baru, seperti berikut :

• Tahun 1750 : Abraham Darby menggunakan batu bara (cokes) kepada melelehkan besi kepada mendapatkan nilai besi yang bertambah sempurna.
• Tahun 1802 : Symington menemukan kapal kincir.
• Tahun 1807 : Robert Fulton menciptakan kapal api yang sudah menggunakan baling-baling yang dapat menggerakkan kapal. Kapal itu diberi nama Clermont yang mengarungi Lautan Atlantik pertama kali. Kapal ini beranjak dari Paris dan berlabuh di New York. Selanjutnya, Robert Fulton berhasil menciptakan kapal perang pertama (1814) yang sudah digerakkan oleh mesin uap.
• Tahun 1804 : Richard Trevethick menciptakan kapal uap.
• Tahun 1832 : Samuel Morse menciptakan telegraf.
• Tahun 1872 : Alexander Graham Bell menciptakan pesawat telepon.
• Tahun 1887 : Daimler menciptakan mobil.
• Tahun 1903 : Wilbur Wright dan Orville Wright menciptakan pesawat terbang

Dampak Revolusi Industri

Revolusi Industri mengubah Inggris dijadikan negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri, seperti Lancashire, Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Seperti halnya revolusi yang lain, Revolusi Industri juga membawa dampak yang bertambah luas dalam anggota ekonomi, sosial dan politik, adun di negeri Inggris sendiri maupun di negara-negara lain.

Dampak di anggota ekonomi

• Barang melimpah dan harga murah

Revolusi Industri sudah menimbulkan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran dengan bagian mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat memproduksi barang-barang yang melimpah. Produk barang dijadikan berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kepentingan penduduk yang bertambah luas. Dampak pembuatan barang dijadikan cepat, gampang, serta dalam jumlah yang jumlah sehingga harga dijadikan bertambah murah.

• Perusahaan Kecil Gulung Tikar

Dengan penggunaan mesin-mesin maka biaya produksi dijadikan relatif kecil sehingga harga barang-barang pun relatif bertambah murah. Hal ini membawa dampak perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaingan.

• Perdagangan semakin Mengembang

Berkat peralatan perhubungan yang modern, cepat dan murah, produksi lokal berubah dijadikan produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional semakin mengembang pesat.

• Transportasi semakin Lancar

Beradanya penemuan di beragam sarana dan prasarana transportasi semakin sempurna dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan penduduk semakin meningkat.

Dampak di anggota sosial

Mengembangnya industrialisasi sudah menimbulkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Oleh karena kota dengan cara industrinya tampaknya menjanjikan kehidupan yang bertambah layak maka jumlah petani desa pergi ke kota kepada mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya usaha cara pertanian.

Dampak semakin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri maka jumlah tenaga semakin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik jumlah yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja dijadikan murah. Selain itu, jaminan sosial pun kurang sehingga kehidupan mereka dijadikan susah. Bahkan, para pengusaha jumlah memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya bertambah murah.

• Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh

Di dalam cara industrialisasi dikenal beradanya golongan pekerja (buruh) dan golongan pengusaha (majikan) yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam penduduk timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha (kaum kapitalis) yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan.

• Beradanya kesenjangan selang majikan dan buruh

Dengan munculnya golongan pengusaha yang hidup mewah dan satu pihak, sedangkan di pihak lain beradanya golongan buruh yang hidup menderita, menimbulkan kesenjangan selang majikan dan buruh. Situasi seperti ini, sering menimbulkan ketegangan-ketegangan yang didampingi dengan pemogokan kerja kepada menuntut perbaikan nasib. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomi kapitalis, sehingga kaum buruh condong kepada segala sesuatu yang diajarkan sosialis.

• Munculnya revolusi sosial

Pada tahun 1820-an terjadi huru hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut beradanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut, diantaranya kepada berikut:

• • Tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan dalam parlemen.
  • Tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga mempunyai pokoknya larangan pengunaan tenaga kerja kanak-kanak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah.
  • Tahun 1834 dikeluarkan Poor Law Act atau Undang-Undang Fakir Miskin. Oleh karena itu, didirikan pusat-pusat penampungan dan perawatan para fakir miskin sehingga tidak berkeliaran.
  • Semakin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Dengan beradanya Revolusi Industri sifat individualitas semakin kuat karena terpengaruh oleh sistem ekonomi industri yang serba uang. Sebaliknya, semakin menipisnya rasa solidaritas dan kekeluargaan.

Dampak di anggota politik

• Munculnya gerakan sosialis

Kaum buruh yang diperlakukan tidak tidak sewenang-wenang oleh kaum pengusaha mulai memainkan usaha menyusun daya kepada memperbaiki nasib mereka. Mereka yang belakang sekali membentuk organisasi yang lazim dikata gerakan sosialis. Gerakan sosialis dimotivasi oleh pemikiran Thomas Marus yang menulis buku Otopia. Tokoh yang sangat populer di dalam pemikiran dan penggerak segala sesuatu yang diajarkan sosialis merupakan Karl Marx dengan bukunya Das Kapital.

Dalam upaya memperjuangkan nasibnya maka kaum buruh terus menggalang persatuan. Apalagi dengan semakin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong dibuatnya suatu wadah perjuangan politik, yakni Labour Party (Partai Buruh). Partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha mengabungkan diri ke dalam Partai Liberal.

• Munculnya imperialisme modern

Kaum pengusaha/kapitalis umumnya memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan kepada melaksanakan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian, lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah kepada tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini Inggris-lah yang dijadikan pelopornya.

Pengaruh Revolusi Industri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan di Inggris khususnya membawa dampak di anggota sosial, ekonomi, dan politik. Di anggota sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang kepada memperbaiki nasib. Gerakan kaum buruh inilah yang yang belakang sekali melahirkan gerakan sosialis yang dijadikan lawan dari Kapitalis. Bahkan, kaum buruh habis bersatu dalam suatu wadah organisasi, yakni Partai Buruh. Di anggota ekonomi, perdagangan semakin mengembang. Perdagangan lokal berubah dijadikan perdagangan regional dan internasional. Sebaliknya, di anggota politik, Revolusi Industri melahirkan imperialisme modern.

Perubahan di anggota politik

Semenjak VOC ditiadakan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintah Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa dan penderitaan penduduk jajahan tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat diterapkan karena Negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara luhur tetangganya. Hal ini terjadi karena Negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari Kemaharajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dalam situasi yang demikian, Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan merebut jajahan Belanda, yaitu Indonesia.

1. Hindia Belanda di bawah Daendels (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda berada dua golongan yang mengusulkannya.

• Golongan Konservatif dengan tokohnya Nenenberg yang menginginkan kepada mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang diterapkan oleh VOC.
• Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp yang menghendaki supaya pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang diterapkan oleh VOC supaya digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum Konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan gampang diterapkan. Di pihak lain, pemerintah juga bersedia menjalankan pembaharuan yang diketengahkan oleh kaum Liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels. Kepada gubernur jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels jumlah melaksanakan langkah-langkah baru dalam pemerintahan. Daendels mengadakan perombakan pemerintahan secara radikal, yakni meletak dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Langkah- langkah tersebut, selang lain:

• Pemerintahan kolonial di pusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal.
• Pulau Jawa dibagi dijadikan sembilan prefectur. Hal ini kepada mempermudah administrasi pemerintahan.
• Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintahan prefect.
• Mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pungutan (contingenten) dan kerja paksa.
• Kasultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda yang dikata pemerintah gubernemen.
• Beragam upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan.

Pada permulaan pemerintahannya, Daendels menentang sistem kerja paksa dan merombak sistem feodal. Akan tetapi, tugas kepada mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris menyebabkan Daendels terpaksa wajib mengadakan penyerahan kerja paksa secara besarbesaran (dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi) kepada membangun jalanjalan dan benteng-benteng pertahanan. Demikian juga karena kas negara kosong menyebabkan juga ditempuh cara-cara lama kepada mengisi kas negara. Dengan demikian, kehidupan rakyat pribumi tetap menderita. Ketika habis Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris dan terpaksa menyerah. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris.

1. Masa pemerintahan Raffles (1811–1816) ==

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan anggota dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang mempunyai kedudukan di Calcuta (India) yang belakang sekali mengangkat Thomas Stamford Raffles kepada letnan gubernur (wakil gubernur) kepada Indonesia (Jawa). Raffles ditemani oleh suatu badan panasihat yang dikata Advisory Council. Tugas yang utama merupakan mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan, serta keuangan. Kepada seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan beradanya perubahanperubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa). Selain anggota pemerintahan, ia juga diterapkan perubahan di anggota ekonomi. Ia berhasrat melaksanakan kebijaksaaan ekonomi yang didasarkan kepada dasardasar kebebasan sesuai dengan nasihat liberal. Langkah-langkah yang diambil oleh Raffles dalam anggota pemerintahan dan ekonomi merupakan kepada berikut.

• Mengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula diterapkan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala Barat. Kepada memudahkan sistem administrasi pemerintahan, Pulau Jawa dibagi dijadikan delapan belas karesidenan.
• Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi kepada penguasa daerah, melainkan kepada pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya.
• Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan kepada menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
• Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial merupakan pemilik seluruh tanah yang berada di daerah tanah jajahan. Oleh karena itu, Raffles menganggap para penggarap sawah merupakan penyewa tanah pemerintah.

Oleh karena itu, para petani memiliki kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah atau landrente ini wajib diserahkan kepada suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk. Sistem sewa tanah smacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan pegangan dalam menjalankan kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem ini yang belakang sekali juga diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda.

Perubahan di Anggota Sosial Ekonomi

Semenjak permulaan zaman ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat luhur kepada membiayai peperangan adun di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan rakyat Belgia), maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda wajib menanggung hutang yang sangat luhur. Kepada menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkatkan kepada gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin kepada mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Kepada melaksanakan tugas berat itu, van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Untuka itu, yang perlu diterapkan ialah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan kepada melaksanakan penanaman tanaman yang hasilhasilnya. dapat laku di pasaran dunia dan diterapkan dengan sistem paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) van den Bosch menyusun program kerja kepada berikut.

• Sistem sewa tanah dengan uang wajib dihapus karena pemasukannya tidak jumlah dan pelaksanaannya sulit.
• Sistem tanam bebas sama sekali wajib ditukar dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah dipastikan oleh pemerintah.
• Pajak atas tanah wajib dibayar dengan penyerahan beberapa dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

Apa yang diterapkan oleh van den Bosch itulah yang yang belakang sekali dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau cultuur stelsel. Sistem tanam paksa yang diajukan oleh van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib ( VOC ) dan sistem pajak tanah (Raffles ). Pelaksanaan sistem tanam paksa jumlah menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung kepada mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan dampak kepada berikut.

a. Dampak Tanam Paksa Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

• 1) Sawah ladang dijadikan terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
• 2) Beban rakyat semakin berat karena wajib menyerahkan beberapa tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
• 3) Dampak berbagai macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
• 4) Timbulnya bahaya kemiskinan yang semakin berat.
• 5) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849) dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Penyakit abuhan lapar (hongorudim) juga mengembang di mana-mana.

b. Dampak Tanam Paksa Bagi Belanda

Apabila sistem tanam paksa sudah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda berakibat kepada berikut.

• 1) Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
• 2) Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.
• 3) Penerimaan pendapatan menjadi bertambah aturan belanja.
• 4) Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.
• 5) Berhasil membangun Amsterdam dijadikan kota pusat perdagangandunia.
• 6) Perdagangan mengembang pesat.

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khusunya Jawa, menimbulkan reaksi dari beragam pihak, seperti golongan pengusaha, Baron Van Hoevel, dan Edward Douwes Dekker. Dampak beradanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur membubarkan sistem tanam paksa. Setelah tahun 1850, kaum Liberal memperoleh kemenangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga bersedia melaksanakan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum Liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta, dan supaya kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka wajib diberi kebebasan berusaha. Sesuai dengan tuntutan kaum Liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta kepada menanamkan modal mereka dalam beragam usaha di Indonesia, terutama perkebunan-pekebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia membuka bagi modal swasta Barat. Oleh karena itu masa ini sering dikata zaman Liberal. Selama masa ini kaum swasta Barat membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula dan kina yang cukup luhur di Jawa dan Sumatera Timur. Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang luhur bagi pengusaha. Kekayaan dunia Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa sudah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berikut.

• 1) Beradanya pertumbuhan penduduk yang meningkat pada bad ke-19, sementara itu jumlah produksi pertanian menurun.
• 2) Beradanya sistem tanam paksa dan kerja rodi yang jumlah menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak pengusaha sehingga membawa korban bagi penduduk.
• 3) Dalam mengurusi pemerintahan di daerah luar Jawa, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangan dari daerah Jawa sehingga secara tidak langsung Jawa wajib menanggung beban keuangan.
• 4) Beradanya sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk.

Beradanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengadakan penghematan, seperti menekan uang sewa tanah dan upah kerja adun di pabrik maupun perkebunan. Pada kesudahan zaman ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan kepada memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. van Deventer yang menuliskan buah cara melakukan sesuatunya dalam majalah De Gids (Perinstis/Pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan van Deventer terkenal dengan nama Trilogi van Deventer.

Referensi

1. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama industrial
2. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama development
3. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Lectures_on_Economic_Growth
4. ^ Julian Hoppit, "The Nation, the State, and the First Industrial Revolution," Journal of British Studies (April 2011) 50#2 pp p307-331
5. ^ "Industrial Revolution," New World Encyclopedia, (http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Industrial_Revolution)
6. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama World_History:_Patterns_of_Interaction
7. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Read_it
8. ^ Redford, Arthur (1976), "Labour migration in England, 1800-1850", p. 6. Manchester University Press, Manchester.
9. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Rehabilitating_the_Industrial_Revolution
10. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama lorenzen
11. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_Industrial_Revolution
12. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_Industrial_Revolution_.27.27Past_and_Future.27.27
13. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama ReviewOfCambridge
14. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_industrial_revolution_in_national_context:_Europe_and_the_USA

Lihat pula

Pranala luar

• Internet Modern History Sourcebook: Industrial Revolution
• BBC History Home Page: Industrial Revolution
• National Museum of Science and Industry website: machines and personalities
• [1]

edunitas.com

---

Page 3

Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara ikut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia.[1]

Revolusi Industri merupakan periode selang tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di anggota pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap situasi sosial, ekonomi, dan adat di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan yang belakang sekali menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan habis ke seluruh dunia.

Revolusi Industri menandai terjadinya titik belakang luhur dalam sejarah dunia, hampir setiap bidang kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua zaman setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat bertambah dari enam kali lipat.[2] Seperti yang disebutkan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa: "Kepada pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya".[3]

Inggris memberikan dasar hukum dan adat yang memungkinkan para pengusaha kepada merintis terjadinya Revolusi Industri.[4] Faktor kunci yang ikut mendukung terjadinya Revolusi Industri selang lain: (1) Masa perdamaian dan stabilitas yang didampingi dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia, (2) tidak berada hambatan dalam perdagangan selang Inggris dan Skotlandia, (3) aturan hukum (menghormati kesucian kontrak), (4) sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan (korporasi), dan (4) beradanya pasar bebas sama sekali (kapitalisme).[5]

Revolusi Industri dimulai pada kesudahan zaman ke-18, dimana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis menufaktur. Periode permulaan dimulai dengan diterapkannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara.[6] Ekspansi perdagangan ikut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api.[7] Beradanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada habis menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota luhur di Inggris.[8]

Permulaan mula Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya bertambah kurang 1760-1830. Tidak berada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada semakin kurang tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan yang belakang sekali di kesudahan zaman tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri merupakan terjadinya revolusi ilmu ilmu pada zaman ke 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Decartes, Galileo Galilei serta beradanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan cara wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya dunia.

Istilah "Revolusi Industri" sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan zaman ke-19. Beberapa sejarawan zaman ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crafts berpendapat bahwa bagian perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang merupakan sebuah ironi.[9][10] Pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah Revolusi Industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern.[11] Revolusi Industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis.[12] Revolusi Industri dianggap kepada kejadian sangat penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan semenjak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum.[13]

Etimologi

Permulaan mula penggunaan istilah "Revolusi Industri" ditemukan dalam surat oleh seorang utusan Perancis bernama Louis-Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799, dimana ia menuliskan bahwa Perancis sudah memasuki era industrialise..[14] Dalam buku terbitan tahun 1976 yang berjudul : Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Raymond Williams mencetuskan bahwa kata itu kepada sebutan kepada istilah "industri".

Revolusi Industri merupakan perubahan luhur, secara cepat, dan radikal yang mempengaruhi kehidupan corak manusia sering dikata revolusi. Istilah revolusi pada umumnya dipergunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Namun, Revolusi Industri di Inggris pada hakikatnya merupakan perubahan dalam prosedur pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan (tenaga manusia) yang belakang sekali digantikan dengan tenaga mesin. Dengan demikian, barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah jumlah dengan waktu yang relatif singkat.

Sebab-sebab timbulnya Revolusi Industri

Revolusi Industri kepada kali pertamanya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktornya yang menyebabkannya merupakan kepada berikut:

• Situasi politik yang stabil. Beradanya Revolusi Luhur tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Right sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persejutuan parlemen.
• Inggris kaya bahan tambang, seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wol juga yang sangat menunjang industri tekstil.
• Beradanya penemuan baru di anggota teknologi yang dapat mempermudah prosedur kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan kepadanya.
• Kemakmuran Inggris dampak majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang luhur kepada anggota usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris memiliki jumlah daerah jajahan yang memproduksi bahan mentah tersebut.
• Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru (hak paten) sehingga mendorong cara penelitian ilmiah. Lagi pula setelah dibuatnya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju.
• Arus urbanisasi yang luhur dampak Revolusi Agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris kepada membuka industri yang kebanyakan supaya dapat menampung mereka.

Tahap Perkembangan Industri

Pada kesudahan zaman Pertengahan kota-kota di Eropa mengembang kepada pusat kerajinan dan perdagangan. Penduduk kota (kaum Borjuis) yang merupakan penduduk berjiwa bebas sama sekali dijadikan tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaingan secara bebas sama sekali kepada kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan kerajinan dijadikan industri melintasi beberapa tahapan, seperti berikut.

Tahap ini dapat dikata kepada tahap kerajinan rumah (home industri). Para pekerja memainkan pekerjaan di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan, kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah habis dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan prosedur kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji.

Setelah kerajinan industri semakin mengembang diperlukan tempat khusus kepada memainkan pekerjaan supaya majikan dapat mengawasi dengan adun prosedur mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur (pabrik) dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan pada umumnya berada di anggota belakang rumah majikan. Rumah anggota tengah kepada tempat tinggal dan anggota depan kepada toko kepada menjual produknya. Hubungan majikan dengan pekerja (buruh) bertambah dekat karena tempat kerjanya aci satu dan jumlah buruhnya sedang sedikit. Barang-barang yang dibuat kadang-kadang juga sedang berdasarkan pesanan.

Tahap sistem pabrik sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang sudah dipastikan, mampu di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut kepada bagi tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri diadakah di tempat lain. Jumlah tenaganya kerjanya (buruhnya) sudah puluhan, bahkan ratusan. Barang-barang produksinya dibuat kepada dipromosikan.

Beragam macam penemuan

Beradanya penemuan teknologi baru, luhur peranannya dalam bagian industrialisasi sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja industri, melipatgandakan hasil, dan menghemat biaya. Penemuan-penemuan yang penting, diantaranya kepada berikut.

• Kumparan terbang (flying shuttle) ciptaan John Kay (1733). Dengan alat ini bagian pemintalan dapat berlangsung secara cepat.
• Mesin pemintal benang (spinning jenny) ciptaan James Hargreves (1767) dan Richard Arkwright (1769). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
• Mesin tenun (merupakan penyempurnaan dari kumparan terbang) ciptaan Edmund Cartwight (1785). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
• Cottongin, alat pemisah biji kapas dari serabutnya ciptaan Whitney (1794). Dengan alat ini maka kepentingan kapas bersih dalam jumlah yang luhur dapat tercukupi.
• Cap selinder ciptaan Thomas Bell (1785). Dengan alat ini kain putih dapat dilukisi pola kembang 200 kali bertambah cepat bila dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia.
• Mesin uap, ciptaan James Watt (1769). Dari mesin uap ini dapat diciptakan beragam peralatan luhur yang menakjubkan, seperti lokomotif ciptaan Richard Trevethiek (1804) yang yang belakang sekali disempurnakan oleh George Stepenson dijadikan kereta api penumpang. Kapal perang yang digerakkan dengan mesin uap diciptakan olehRobert Fulton (1814). Mesin uap merupakan isi dari Revolusi Industri sehingga James Watt sering dianggap kepada Bapak Revolusi Industri I'. Penemuan-penemuan baru yang belakang sekali, semakin komplit dan menyempurnakan. Hal ini merupakan hasil Revolusi Industri II dan III, seperti mobil, pesawat terbang, industri kimia dan kepadanya.

Selain itu, Revolusi Industri merupakan masa perkembangan ilmu ilmu dan teknologi yang menimbulkan penemuan-penemuan baru, seperti berikut :

• Tahun 1750 : Abraham Darby menggunakan batu bara (cokes) kepada melelehkan besi kepada mendapatkan nilai besi yang bertambah sempurna.
• Tahun 1802 : Symington menemukan kapal kincir.
• Tahun 1807 : Robert Fulton menciptakan kapal api yang sudah menggunakan baling-baling yang dapat menggerakkan kapal. Kapal itu diberi nama Clermont yang mengarungi Lautan Atlantik pertama kali. Kapal ini beranjak dari Paris dan berlabuh di New York. Selanjutnya, Robert Fulton berhasil menciptakan kapal perang pertama (1814) yang sudah digerakkan oleh mesin uap.
• Tahun 1804 : Richard Trevethick menciptakan kapal uap.
• Tahun 1832 : Samuel Morse menciptakan telegraf.
• Tahun 1872 : Alexander Graham Bell menciptakan pesawat telepon.
• Tahun 1887 : Daimler menciptakan mobil.
• Tahun 1903 : Wilbur Wright dan Orville Wright menciptakan pesawat terbang

Dampak Revolusi Industri

Revolusi Industri mengubah Inggris dijadikan negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri, seperti Lancashire, Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Seperti halnya revolusi yang lain, Revolusi Industri juga membawa dampak yang bertambah luas dalam anggota ekonomi, sosial dan politik, adun di negeri Inggris sendiri maupun di negara-negara lain.

Dampak di anggota ekonomi

• Barang melimpah dan harga murah

Revolusi Industri sudah menimbulkan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran dengan bagian mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat memproduksi barang-barang yang melimpah. Produk barang dijadikan berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kepentingan penduduk yang bertambah luas. Dampak pembuatan barang dijadikan cepat, gampang, serta dalam jumlah yang jumlah sehingga harga dijadikan bertambah murah.

• Perusahaan Kecil Gulung Tikar

Dengan penggunaan mesin-mesin maka biaya produksi dijadikan relatif kecil sehingga harga barang-barang pun relatif bertambah murah. Hal ini membawa dampak perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaingan.

• Perdagangan semakin Mengembang

Berkat peralatan perhubungan yang modern, cepat dan murah, produksi lokal berubah dijadikan produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional semakin mengembang pesat.

• Transportasi semakin Lancar

Beradanya penemuan di beragam sarana dan prasarana transportasi semakin sempurna dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan penduduk semakin meningkat.

Dampak di anggota sosial

Mengembangnya industrialisasi sudah menimbulkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Oleh karena kota dengan cara industrinya tampaknya menjanjikan kehidupan yang bertambah layak maka jumlah petani desa pergi ke kota kepada mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya usaha cara pertanian.

Dampak semakin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri maka jumlah tenaga semakin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik jumlah yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja dijadikan murah. Selain itu, jaminan sosial pun kurang sehingga kehidupan mereka dijadikan susah. Bahkan, para pengusaha jumlah memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya bertambah murah.

• Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh

Di dalam cara industrialisasi dikenal beradanya golongan pekerja (buruh) dan golongan pengusaha (majikan) yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam penduduk timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha (kaum kapitalis) yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan.

• Beradanya kesenjangan selang majikan dan buruh

Dengan munculnya golongan pengusaha yang hidup mewah dan satu pihak, sedangkan di pihak lain beradanya golongan buruh yang hidup menderita, menimbulkan kesenjangan selang majikan dan buruh. Situasi seperti ini, sering menimbulkan ketegangan-ketegangan yang didampingi dengan pemogokan kerja kepada menuntut perbaikan nasib. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomi kapitalis, sehingga kaum buruh condong kepada segala sesuatu yang diajarkan sosialis.

• Munculnya revolusi sosial

Pada tahun 1820-an terjadi huru hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut beradanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut, diantaranya kepada berikut:

• • Tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan dalam parlemen.
  • Tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga mempunyai pokoknya larangan pengunaan tenaga kerja kanak-kanak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah.
  • Tahun 1834 dikeluarkan Poor Law Act atau Undang-Undang Fakir Miskin. Oleh karena itu, didirikan pusat-pusat penampungan dan perawatan para fakir miskin sehingga tidak berkeliaran.
  • Semakin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Dengan beradanya Revolusi Industri sifat individualitas semakin kuat karena terpengaruh oleh sistem ekonomi industri yang serba uang. Sebaliknya, semakin menipisnya rasa solidaritas dan kekeluargaan.

Dampak di anggota politik

• Munculnya gerakan sosialis

Kaum buruh yang diperlakukan tidak tidak sewenang-wenang oleh kaum pengusaha mulai memainkan usaha menyusun daya kepada memperbaiki nasib mereka. Mereka yang belakang sekali membentuk organisasi yang lazim dikata gerakan sosialis. Gerakan sosialis dimotivasi oleh pemikiran Thomas Marus yang menulis buku Otopia. Tokoh yang sangat populer di dalam pemikiran dan penggerak segala sesuatu yang diajarkan sosialis merupakan Karl Marx dengan bukunya Das Kapital.

Dalam upaya memperjuangkan nasibnya maka kaum buruh terus menggalang persatuan. Apalagi dengan semakin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong dibuatnya suatu wadah perjuangan politik, yakni Labour Party (Partai Buruh). Partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha mengabungkan diri ke dalam Partai Liberal.

• Munculnya imperialisme modern

Kaum pengusaha/kapitalis umumnya memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan kepada melaksanakan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian, lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah kepada tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini Inggris-lah yang dijadikan pelopornya.

Pengaruh Revolusi Industri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan di Inggris khususnya membawa dampak di anggota sosial, ekonomi, dan politik. Di anggota sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang kepada memperbaiki nasib. Gerakan kaum buruh inilah yang yang belakang sekali melahirkan gerakan sosialis yang dijadikan lawan dari Kapitalis. Bahkan, kaum buruh habis bersatu dalam suatu wadah organisasi, yakni Partai Buruh. Di anggota ekonomi, perdagangan semakin mengembang. Perdagangan lokal berubah dijadikan perdagangan regional dan internasional. Sebaliknya, di anggota politik, Revolusi Industri melahirkan imperialisme modern.

Perubahan di anggota politik

Semenjak VOC ditiadakan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintah Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa dan penderitaan penduduk jajahan tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat diterapkan karena Negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara luhur tetangganya. Hal ini terjadi karena Negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari Kemaharajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dalam situasi yang demikian, Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan merebut jajahan Belanda, yaitu Indonesia.

1. Hindia Belanda di bawah Daendels (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda berada dua golongan yang mengusulkannya.

• Golongan Konservatif dengan tokohnya Nenenberg yang menginginkan kepada mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang diterapkan oleh VOC.
• Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp yang menghendaki supaya pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang diterapkan oleh VOC supaya digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum Konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan gampang diterapkan. Di pihak lain, pemerintah juga bersedia menjalankan pembaharuan yang diketengahkan oleh kaum Liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels. Kepada gubernur jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels jumlah melaksanakan langkah-langkah baru dalam pemerintahan. Daendels mengadakan perombakan pemerintahan secara radikal, yakni meletak dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Langkah- langkah tersebut, selang lain:

• Pemerintahan kolonial di pusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal.
• Pulau Jawa dibagi dijadikan sembilan prefectur. Hal ini kepada mempermudah administrasi pemerintahan.
• Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintahan prefect.
• Mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pungutan (contingenten) dan kerja paksa.
• Kasultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda yang dikata pemerintah gubernemen.
• Beragam upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan.

Pada permulaan pemerintahannya, Daendels menentang sistem kerja paksa dan merombak sistem feodal. Akan tetapi, tugas kepada mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris menyebabkan Daendels terpaksa wajib mengadakan penyerahan kerja paksa secara besarbesaran (dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi) kepada membangun jalanjalan dan benteng-benteng pertahanan. Demikian juga karena kas negara kosong menyebabkan juga ditempuh cara-cara lama kepada mengisi kas negara. Dengan demikian, kehidupan rakyat pribumi tetap menderita. Ketika habis Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris dan terpaksa menyerah. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris.

1. Masa pemerintahan Raffles (1811–1816) ==

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan anggota dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang mempunyai kedudukan di Calcuta (India) yang belakang sekali mengangkat Thomas Stamford Raffles kepada letnan gubernur (wakil gubernur) kepada Indonesia (Jawa). Raffles ditemani oleh suatu badan panasihat yang dikata Advisory Council. Tugas yang utama merupakan mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan, serta keuangan. Kepada seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan beradanya perubahanperubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa). Selain anggota pemerintahan, ia juga diterapkan perubahan di anggota ekonomi. Ia berhasrat melaksanakan kebijaksaaan ekonomi yang didasarkan kepada dasardasar kebebasan sesuai dengan nasihat liberal. Langkah-langkah yang diambil oleh Raffles dalam anggota pemerintahan dan ekonomi merupakan kepada berikut.

• Mengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula diterapkan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala Barat. Kepada memudahkan sistem administrasi pemerintahan, Pulau Jawa dibagi dijadikan delapan belas karesidenan.
• Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi kepada penguasa daerah, melainkan kepada pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya.
• Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan kepada menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
• Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial merupakan pemilik seluruh tanah yang berada di daerah tanah jajahan. Oleh karena itu, Raffles menganggap para penggarap sawah merupakan penyewa tanah pemerintah.

Oleh karena itu, para petani memiliki kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah atau landrente ini wajib diserahkan kepada suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk. Sistem sewa tanah smacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan pegangan dalam menjalankan kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem ini yang belakang sekali juga diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda.

Perubahan di Anggota Sosial Ekonomi

Semenjak permulaan zaman ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat luhur kepada membiayai peperangan adun di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan rakyat Belgia), maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda wajib menanggung hutang yang sangat luhur. Kepada menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkatkan kepada gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin kepada mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Kepada melaksanakan tugas berat itu, van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Untuka itu, yang perlu diterapkan ialah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan kepada melaksanakan penanaman tanaman yang hasilhasilnya. dapat laku di pasaran dunia dan diterapkan dengan sistem paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) van den Bosch menyusun program kerja kepada berikut.

• Sistem sewa tanah dengan uang wajib dihapus karena pemasukannya tidak jumlah dan pelaksanaannya sulit.
• Sistem tanam bebas sama sekali wajib ditukar dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah dipastikan oleh pemerintah.
• Pajak atas tanah wajib dibayar dengan penyerahan beberapa dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

Apa yang diterapkan oleh van den Bosch itulah yang yang belakang sekali dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau cultuur stelsel. Sistem tanam paksa yang diajukan oleh van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib ( VOC ) dan sistem pajak tanah (Raffles ). Pelaksanaan sistem tanam paksa jumlah menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung kepada mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan dampak kepada berikut.

a. Dampak Tanam Paksa Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

• 1) Sawah ladang dijadikan terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
• 2) Beban rakyat semakin berat karena wajib menyerahkan beberapa tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
• 3) Dampak berbagai macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
• 4) Timbulnya bahaya kemiskinan yang semakin berat.
• 5) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849) dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Penyakit abuhan lapar (hongorudim) juga mengembang di mana-mana.

b. Dampak Tanam Paksa Bagi Belanda

Apabila sistem tanam paksa sudah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda berakibat kepada berikut.

• 1) Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
• 2) Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.
• 3) Penerimaan pendapatan menjadi bertambah aturan belanja.
• 4) Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.
• 5) Berhasil membangun Amsterdam dijadikan kota pusat perdagangandunia.
• 6) Perdagangan mengembang pesat.

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khusunya Jawa, menimbulkan reaksi dari beragam pihak, seperti golongan pengusaha, Baron Van Hoevel, dan Edward Douwes Dekker. Dampak beradanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur membubarkan sistem tanam paksa. Setelah tahun 1850, kaum Liberal memperoleh kemenangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga bersedia melaksanakan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum Liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta, dan supaya kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka wajib diberi kebebasan berusaha. Sesuai dengan tuntutan kaum Liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta kepada menanamkan modal mereka dalam beragam usaha di Indonesia, terutama perkebunan-pekebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia membuka bagi modal swasta Barat. Oleh karena itu masa ini sering dikata zaman Liberal. Selama masa ini kaum swasta Barat membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula dan kina yang cukup luhur di Jawa dan Sumatera Timur. Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang luhur bagi pengusaha. Kekayaan dunia Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa sudah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berikut.

• 1) Beradanya pertumbuhan penduduk yang meningkat pada bad ke-19, sementara itu jumlah produksi pertanian menurun.
• 2) Beradanya sistem tanam paksa dan kerja rodi yang jumlah menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak pengusaha sehingga membawa korban bagi penduduk.
• 3) Dalam mengurusi pemerintahan di daerah luar Jawa, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangan dari daerah Jawa sehingga secara tidak langsung Jawa wajib menanggung beban keuangan.
• 4) Beradanya sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk.

Beradanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengadakan penghematan, seperti menekan uang sewa tanah dan upah kerja adun di pabrik maupun perkebunan. Pada kesudahan zaman ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan kepada memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. van Deventer yang menuliskan buah cara melakukan sesuatunya dalam majalah De Gids (Perinstis/Pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan van Deventer terkenal dengan nama Trilogi van Deventer.

Referensi

1. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama industrial
2. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama development
3. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Lectures_on_Economic_Growth
4. ^ Julian Hoppit, "The Nation, the State, and the First Industrial Revolution," Journal of British Studies (April 2011) 50#2 pp p307-331
5. ^ "Industrial Revolution," New World Encyclopedia, (http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Industrial_Revolution)
6. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama World_History:_Patterns_of_Interaction
7. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Read_it
8. ^ Redford, Arthur (1976), "Labour migration in England, 1800-1850", p. 6. Manchester University Press, Manchester.
9. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Rehabilitating_the_Industrial_Revolution
10. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama lorenzen
11. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_Industrial_Revolution
12. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_Industrial_Revolution_.27.27Past_and_Future.27.27
13. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama ReviewOfCambridge
14. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_industrial_revolution_in_national_context:_Europe_and_the_USA

Lihat pula

Pranala luar

• Internet Modern History Sourcebook: Industrial Revolution
• BBC History Home Page: Industrial Revolution
• National Museum of Science and Industry website: machines and personalities
• [1]

edunitas.com

---

Page 4

Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara ikut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia.[1]

Revolusi Industri merupakan periode selang tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di anggota pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap situasi sosial, ekonomi, dan adat di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan yang belakang sekali menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan habis ke seluruh dunia.

Revolusi Industri menandai terjadinya titik belakang luhur dalam sejarah dunia, hampir setiap bidang kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua zaman setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat bertambah dari enam kali lipat.[2] Seperti yang disebutkan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa: "Kepada pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya".[3]

Inggris memberikan dasar hukum dan adat yang memungkinkan para pengusaha kepada merintis terjadinya Revolusi Industri.[4] Faktor kunci yang ikut mendukung terjadinya Revolusi Industri selang lain: (1) Masa perdamaian dan stabilitas yang didampingi dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia, (2) tidak berada hambatan dalam perdagangan selang Inggris dan Skotlandia, (3) aturan hukum (menghormati kesucian kontrak), (4) sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan (korporasi), dan (4) beradanya pasar bebas sama sekali (kapitalisme).[5]

Revolusi Industri dimulai pada kesudahan zaman ke-18, dimana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis menufaktur. Periode permulaan dimulai dengan diterapkannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara.[6] Ekspansi perdagangan ikut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api.[7] Beradanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada habis menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota luhur di Inggris.[8]

Permulaan mula Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya bertambah kurang 1760-1830. Tidak berada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada semakin kurang tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan yang belakang sekali di kesudahan zaman tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri merupakan terjadinya revolusi ilmu ilmu pada zaman ke 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Decartes, Galileo Galilei serta beradanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan cara wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya dunia.

Istilah "Revolusi Industri" sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan zaman ke-19. Beberapa sejarawan zaman ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crafts berpendapat bahwa bagian perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang merupakan sebuah ironi.[9][10] Pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah Revolusi Industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern.[11] Revolusi Industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis.[12] Revolusi Industri dianggap kepada kejadian sangat penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan semenjak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum.[13]

Etimologi

Permulaan mula penggunaan istilah "Revolusi Industri" ditemukan dalam surat oleh seorang utusan Perancis bernama Louis-Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799, dimana ia menuliskan bahwa Perancis sudah memasuki era industrialise..[14] Dalam buku terbitan tahun 1976 yang berjudul : Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Raymond Williams mencetuskan bahwa kata itu kepada sebutan kepada istilah "industri".

Revolusi Industri merupakan perubahan luhur, secara cepat, dan radikal yang mempengaruhi kehidupan corak manusia sering dikata revolusi. Istilah revolusi pada umumnya dipergunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Namun, Revolusi Industri di Inggris pada hakikatnya merupakan perubahan dalam prosedur pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan (tenaga manusia) yang belakang sekali digantikan dengan tenaga mesin. Dengan demikian, barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah jumlah dengan waktu yang relatif singkat.

Sebab-sebab timbulnya Revolusi Industri

Revolusi Industri kepada kali pertamanya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktornya yang menyebabkannya merupakan kepada berikut:

• Situasi politik yang stabil. Beradanya Revolusi Luhur tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Right sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persejutuan parlemen.
• Inggris kaya bahan tambang, seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wol juga yang sangat menunjang industri tekstil.
• Beradanya penemuan baru di anggota teknologi yang dapat mempermudah prosedur kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan kepadanya.
• Kemakmuran Inggris dampak majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang luhur kepada anggota usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris memiliki jumlah daerah jajahan yang memproduksi bahan mentah tersebut.
• Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru (hak paten) sehingga mendorong cara penelitian ilmiah. Lagi pula setelah dibuatnya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju.
• Arus urbanisasi yang luhur dampak Revolusi Agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris kepada membuka industri yang kebanyakan supaya dapat menampung mereka.

Tahap Perkembangan Industri

Pada kesudahan zaman Pertengahan kota-kota di Eropa mengembang kepada pusat kerajinan dan perdagangan. Penduduk kota (kaum Borjuis) yang merupakan penduduk berjiwa bebas sama sekali dijadikan tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaingan secara bebas sama sekali kepada kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan kerajinan dijadikan industri melintasi beberapa tahapan, seperti berikut.

Tahap ini dapat dikata kepada tahap kerajinan rumah (home industri). Para pekerja memainkan pekerjaan di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan, kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah habis dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan prosedur kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji.

Setelah kerajinan industri semakin mengembang diperlukan tempat khusus kepada memainkan pekerjaan supaya majikan dapat mengawasi dengan adun prosedur mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur (pabrik) dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan pada umumnya berada di anggota belakang rumah majikan. Rumah anggota tengah kepada tempat tinggal dan anggota depan kepada toko kepada menjual produknya. Hubungan majikan dengan pekerja (buruh) bertambah dekat karena tempat kerjanya aci satu dan jumlah buruhnya sedang sedikit. Barang-barang yang dibuat kadang-kadang juga sedang berdasarkan pesanan.

Tahap sistem pabrik sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang sudah dipastikan, mampu di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut kepada bagi tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri diadakah di tempat lain. Jumlah tenaganya kerjanya (buruhnya) sudah puluhan, bahkan ratusan. Barang-barang produksinya dibuat kepada dipromosikan.

Beragam macam penemuan

Beradanya penemuan teknologi baru, luhur peranannya dalam bagian industrialisasi sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja industri, melipatgandakan hasil, dan menghemat biaya. Penemuan-penemuan yang penting, diantaranya kepada berikut.

• Kumparan terbang (flying shuttle) ciptaan John Kay (1733). Dengan alat ini bagian pemintalan dapat berlangsung secara cepat.
• Mesin pemintal benang (spinning jenny) ciptaan James Hargreves (1767) dan Richard Arkwright (1769). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
• Mesin tenun (merupakan penyempurnaan dari kumparan terbang) ciptaan Edmund Cartwight (1785). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
• Cottongin, alat pemisah biji kapas dari serabutnya ciptaan Whitney (1794). Dengan alat ini maka kepentingan kapas bersih dalam jumlah yang luhur dapat tercukupi.
• Cap selinder ciptaan Thomas Bell (1785). Dengan alat ini kain putih dapat dilukisi pola kembang 200 kali bertambah cepat bila dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia.
• Mesin uap, ciptaan James Watt (1769). Dari mesin uap ini dapat diciptakan beragam peralatan luhur yang menakjubkan, seperti lokomotif ciptaan Richard Trevethiek (1804) yang yang belakang sekali disempurnakan oleh George Stepenson dijadikan kereta api penumpang. Kapal perang yang digerakkan dengan mesin uap diciptakan olehRobert Fulton (1814). Mesin uap merupakan isi dari Revolusi Industri sehingga James Watt sering dianggap kepada Bapak Revolusi Industri I'. Penemuan-penemuan baru yang belakang sekali, semakin komplit dan menyempurnakan. Hal ini merupakan hasil Revolusi Industri II dan III, seperti mobil, pesawat terbang, industri kimia dan kepadanya.

Selain itu, Revolusi Industri merupakan masa perkembangan ilmu ilmu dan teknologi yang menimbulkan penemuan-penemuan baru, seperti berikut :

• Tahun 1750 : Abraham Darby menggunakan batu bara (cokes) kepada melelehkan besi kepada mendapatkan nilai besi yang bertambah sempurna.
• Tahun 1802 : Symington menemukan kapal kincir.
• Tahun 1807 : Robert Fulton menciptakan kapal api yang sudah menggunakan baling-baling yang dapat menggerakkan kapal. Kapal itu diberi nama Clermont yang mengarungi Lautan Atlantik pertama kali. Kapal ini beranjak dari Paris dan berlabuh di New York. Selanjutnya, Robert Fulton berhasil menciptakan kapal perang pertama (1814) yang sudah digerakkan oleh mesin uap.
• Tahun 1804 : Richard Trevethick menciptakan kapal uap.
• Tahun 1832 : Samuel Morse menciptakan telegraf.
• Tahun 1872 : Alexander Graham Bell menciptakan pesawat telepon.
• Tahun 1887 : Daimler menciptakan mobil.
• Tahun 1903 : Wilbur Wright dan Orville Wright menciptakan pesawat terbang

Dampak Revolusi Industri

Revolusi Industri mengubah Inggris dijadikan negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri, seperti Lancashire, Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Seperti halnya revolusi yang lain, Revolusi Industri juga membawa dampak yang bertambah luas dalam anggota ekonomi, sosial dan politik, adun di negeri Inggris sendiri maupun di negara-negara lain.

Dampak di anggota ekonomi

• Barang melimpah dan harga murah

Revolusi Industri sudah menimbulkan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran dengan bagian mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat memproduksi barang-barang yang melimpah. Produk barang dijadikan berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kepentingan penduduk yang bertambah luas. Dampak pembuatan barang dijadikan cepat, gampang, serta dalam jumlah yang jumlah sehingga harga dijadikan bertambah murah.

• Perusahaan Kecil Gulung Tikar

Dengan penggunaan mesin-mesin maka biaya produksi dijadikan relatif kecil sehingga harga barang-barang pun relatif bertambah murah. Hal ini membawa dampak perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaingan.

• Perdagangan semakin Mengembang

Berkat peralatan perhubungan yang modern, cepat dan murah, produksi lokal berubah dijadikan produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional semakin mengembang pesat.

• Transportasi semakin Lancar

Beradanya penemuan di beragam sarana dan prasarana transportasi semakin sempurna dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan penduduk semakin meningkat.

Dampak di anggota sosial

Mengembangnya industrialisasi sudah menimbulkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Oleh karena kota dengan cara industrinya tampaknya menjanjikan kehidupan yang bertambah layak maka jumlah petani desa pergi ke kota kepada mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya usaha cara pertanian.

Dampak semakin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri maka jumlah tenaga semakin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik jumlah yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja dijadikan murah. Selain itu, jaminan sosial pun kurang sehingga kehidupan mereka dijadikan susah. Bahkan, para pengusaha jumlah memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya bertambah murah.

• Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh

Di dalam cara industrialisasi dikenal beradanya golongan pekerja (buruh) dan golongan pengusaha (majikan) yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam penduduk timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha (kaum kapitalis) yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan.

• Beradanya kesenjangan selang majikan dan buruh

Dengan munculnya golongan pengusaha yang hidup mewah dan satu pihak, sedangkan di pihak lain beradanya golongan buruh yang hidup menderita, menimbulkan kesenjangan selang majikan dan buruh. Situasi seperti ini, sering menimbulkan ketegangan-ketegangan yang didampingi dengan pemogokan kerja kepada menuntut perbaikan nasib. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomi kapitalis, sehingga kaum buruh condong kepada segala sesuatu yang diajarkan sosialis.

• Munculnya revolusi sosial

Pada tahun 1820-an terjadi huru hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut beradanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut, diantaranya kepada berikut:

• • Tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan dalam parlemen.
  • Tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga mempunyai pokoknya larangan pengunaan tenaga kerja kanak-kanak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah.
  • Tahun 1834 dikeluarkan Poor Law Act atau Undang-Undang Fakir Miskin. Oleh karena itu, didirikan pusat-pusat penampungan dan perawatan para fakir miskin sehingga tidak berkeliaran.
  • Semakin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Dengan beradanya Revolusi Industri sifat individualitas semakin kuat karena terpengaruh oleh sistem ekonomi industri yang serba uang. Sebaliknya, semakin menipisnya rasa solidaritas dan kekeluargaan.

Dampak di anggota politik

• Munculnya gerakan sosialis

Kaum buruh yang diperlakukan tidak tidak sewenang-wenang oleh kaum pengusaha mulai memainkan usaha menyusun daya kepada memperbaiki nasib mereka. Mereka yang belakang sekali membentuk organisasi yang lazim dikata gerakan sosialis. Gerakan sosialis dimotivasi oleh pemikiran Thomas Marus yang menulis buku Otopia. Tokoh yang sangat populer di dalam pemikiran dan penggerak segala sesuatu yang diajarkan sosialis merupakan Karl Marx dengan bukunya Das Kapital.

Dalam upaya memperjuangkan nasibnya maka kaum buruh terus menggalang persatuan. Apalagi dengan semakin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong dibuatnya suatu wadah perjuangan politik, yakni Labour Party (Partai Buruh). Partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha mengabungkan diri ke dalam Partai Liberal.

• Munculnya imperialisme modern

Kaum pengusaha/kapitalis umumnya memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan kepada melaksanakan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian, lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah kepada tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini Inggris-lah yang dijadikan pelopornya.

Pengaruh Revolusi Industri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan di Inggris khususnya membawa dampak di anggota sosial, ekonomi, dan politik. Di anggota sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang kepada memperbaiki nasib. Gerakan kaum buruh inilah yang yang belakang sekali melahirkan gerakan sosialis yang dijadikan lawan dari Kapitalis. Bahkan, kaum buruh habis bersatu dalam suatu wadah organisasi, yakni Partai Buruh. Di anggota ekonomi, perdagangan semakin mengembang. Perdagangan lokal berubah dijadikan perdagangan regional dan internasional. Sebaliknya, di anggota politik, Revolusi Industri melahirkan imperialisme modern.

Perubahan di anggota politik

Semenjak VOC ditiadakan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintah Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa dan penderitaan penduduk jajahan tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat diterapkan karena Negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara luhur tetangganya. Hal ini terjadi karena Negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari Kemaharajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dalam situasi yang demikian, Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan merebut jajahan Belanda, yaitu Indonesia.

1. Hindia Belanda di bawah Daendels (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda berada dua golongan yang mengusulkannya.

• Golongan Konservatif dengan tokohnya Nenenberg yang menginginkan kepada mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang diterapkan oleh VOC.
• Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp yang menghendaki supaya pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang diterapkan oleh VOC supaya digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum Konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan gampang diterapkan. Di pihak lain, pemerintah juga bersedia menjalankan pembaharuan yang diketengahkan oleh kaum Liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels. Kepada gubernur jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels jumlah melaksanakan langkah-langkah baru dalam pemerintahan. Daendels mengadakan perombakan pemerintahan secara radikal, yakni meletak dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Langkah- langkah tersebut, selang lain:

• Pemerintahan kolonial di pusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal.
• Pulau Jawa dibagi dijadikan sembilan prefectur. Hal ini kepada mempermudah administrasi pemerintahan.
• Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintahan prefect.
• Mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pungutan (contingenten) dan kerja paksa.
• Kasultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda yang dikata pemerintah gubernemen.
• Beragam upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan.

Pada permulaan pemerintahannya, Daendels menentang sistem kerja paksa dan merombak sistem feodal. Akan tetapi, tugas kepada mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris menyebabkan Daendels terpaksa wajib mengadakan penyerahan kerja paksa secara besarbesaran (dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi) kepada membangun jalanjalan dan benteng-benteng pertahanan. Demikian juga karena kas negara kosong menyebabkan juga ditempuh cara-cara lama kepada mengisi kas negara. Dengan demikian, kehidupan rakyat pribumi tetap menderita. Ketika habis Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris dan terpaksa menyerah. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris.

1. Masa pemerintahan Raffles (1811–1816) ==

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan anggota dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang mempunyai kedudukan di Calcuta (India) yang belakang sekali mengangkat Thomas Stamford Raffles kepada letnan gubernur (wakil gubernur) kepada Indonesia (Jawa). Raffles ditemani oleh suatu badan panasihat yang dikata Advisory Council. Tugas yang utama merupakan mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan, serta keuangan. Kepada seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan beradanya perubahanperubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa). Selain anggota pemerintahan, ia juga diterapkan perubahan di anggota ekonomi. Ia berhasrat melaksanakan kebijaksaaan ekonomi yang didasarkan kepada dasardasar kebebasan sesuai dengan nasihat liberal. Langkah-langkah yang diambil oleh Raffles dalam anggota pemerintahan dan ekonomi merupakan kepada berikut.

• Mengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula diterapkan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala Barat. Kepada memudahkan sistem administrasi pemerintahan, Pulau Jawa dibagi dijadikan delapan belas karesidenan.
• Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi kepada penguasa daerah, melainkan kepada pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya.
• Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan kepada menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
• Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial merupakan pemilik seluruh tanah yang berada di daerah tanah jajahan. Oleh karena itu, Raffles menganggap para penggarap sawah merupakan penyewa tanah pemerintah.

Oleh karena itu, para petani memiliki kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah atau landrente ini wajib diserahkan kepada suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk. Sistem sewa tanah smacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan pegangan dalam menjalankan kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem ini yang belakang sekali juga diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda.

Perubahan di Anggota Sosial Ekonomi

Semenjak permulaan zaman ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat luhur kepada membiayai peperangan adun di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan rakyat Belgia), maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda wajib menanggung hutang yang sangat luhur. Kepada menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkatkan kepada gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin kepada mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Kepada melaksanakan tugas berat itu, van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Untuka itu, yang perlu diterapkan ialah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan kepada melaksanakan penanaman tanaman yang hasilhasilnya. dapat laku di pasaran dunia dan diterapkan dengan sistem paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) van den Bosch menyusun program kerja kepada berikut.

• Sistem sewa tanah dengan uang wajib dihapus karena pemasukannya tidak jumlah dan pelaksanaannya sulit.
• Sistem tanam bebas sama sekali wajib ditukar dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah dipastikan oleh pemerintah.
• Pajak atas tanah wajib dibayar dengan penyerahan beberapa dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

Apa yang diterapkan oleh van den Bosch itulah yang yang belakang sekali dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau cultuur stelsel. Sistem tanam paksa yang diajukan oleh van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib ( VOC ) dan sistem pajak tanah (Raffles ). Pelaksanaan sistem tanam paksa jumlah menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung kepada mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan dampak kepada berikut.

a. Dampak Tanam Paksa Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

• 1) Sawah ladang dijadikan terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
• 2) Beban rakyat semakin berat karena wajib menyerahkan beberapa tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
• 3) Dampak berbagai macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
• 4) Timbulnya bahaya kemiskinan yang semakin berat.
• 5) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849) dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Penyakit abuhan lapar (hongorudim) juga mengembang di mana-mana.

b. Dampak Tanam Paksa Bagi Belanda

Apabila sistem tanam paksa sudah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda berakibat kepada berikut.

• 1) Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
• 2) Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.
• 3) Penerimaan pendapatan menjadi bertambah aturan belanja.
• 4) Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.
• 5) Berhasil membangun Amsterdam dijadikan kota pusat perdagangandunia.
• 6) Perdagangan mengembang pesat.

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khusunya Jawa, menimbulkan reaksi dari beragam pihak, seperti golongan pengusaha, Baron Van Hoevel, dan Edward Douwes Dekker. Dampak beradanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur membubarkan sistem tanam paksa. Setelah tahun 1850, kaum Liberal memperoleh kemenangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga bersedia melaksanakan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum Liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta, dan supaya kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka wajib diberi kebebasan berusaha. Sesuai dengan tuntutan kaum Liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta kepada menanamkan modal mereka dalam beragam usaha di Indonesia, terutama perkebunan-pekebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia membuka bagi modal swasta Barat. Oleh karena itu masa ini sering dikata zaman Liberal. Selama masa ini kaum swasta Barat membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula dan kina yang cukup luhur di Jawa dan Sumatera Timur. Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang luhur bagi pengusaha. Kekayaan dunia Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa sudah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berikut.

• 1) Beradanya pertumbuhan penduduk yang meningkat pada bad ke-19, sementara itu jumlah produksi pertanian menurun.
• 2) Beradanya sistem tanam paksa dan kerja rodi yang jumlah menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak pengusaha sehingga membawa korban bagi penduduk.
• 3) Dalam mengurusi pemerintahan di daerah luar Jawa, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangan dari daerah Jawa sehingga secara tidak langsung Jawa wajib menanggung beban keuangan.
• 4) Beradanya sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk.

Beradanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengadakan penghematan, seperti menekan uang sewa tanah dan upah kerja adun di pabrik maupun perkebunan. Pada kesudahan zaman ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan kepada memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. van Deventer yang menuliskan buah cara melakukan sesuatunya dalam majalah De Gids (Perinstis/Pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan van Deventer terkenal dengan nama Trilogi van Deventer.

Referensi

1. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama industrial
2. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama development
3. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Lectures_on_Economic_Growth
4. ^ Julian Hoppit, "The Nation, the State, and the First Industrial Revolution," Journal of British Studies (April 2011) 50#2 pp p307-331
5. ^ "Industrial Revolution," New World Encyclopedia, (http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Industrial_Revolution)
6. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama World_History:_Patterns_of_Interaction
7. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Read_it
8. ^ Redford, Arthur (1976), "Labour migration in England, 1800-1850", p. 6. Manchester University Press, Manchester.
9. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama Rehabilitating_the_Industrial_Revolution
10. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama lorenzen
11. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_Industrial_Revolution
12. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_Industrial_Revolution_.27.27Past_and_Future.27.27
13. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama ReviewOfCambridge
14. ^ Kealpaan pengutipan: Tag tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama The_industrial_revolution_in_national_context:_Europe_and_the_USA

Lihat pula

Pranala luar

• Internet Modern History Sourcebook: Industrial Revolution
• BBC History Home Page: Industrial Revolution
• National Museum of Science and Industry website: machines and personalities
• [1]

edunitas.com

---

Page 5

Revolusi Oranye (bahasa Ukraina: Помаранчева революція, Pomarancheva revolyutsiya) merupakan rangkaian protes dan even politik yang terjadi di Ukraina mulai kesudahan November 2004 hingga Januari 2005, tepat setelah habisnya pemilu Ukraina tahun 2004 yang dituding sudah dicemari oleh korupsi besar-besaran, intimidasi terhadap para pemberi suara, dan penipuan hasil pemilu. Kiev, ibukota Ukraina, dijadikan pusat gerakan revolusi ini dengan ribuat pemrotes berdemonstrasi setiap hari.

Protes yang menjalar ke seluruh negeri tersebut berhasil dan hasil pemilu dibatalkan serta pemilu ulang diselenggarakan oleh pemerintah pada tanggal 26 Desember, 2004. Di bawah tekanan pengamat internasional dan lokal, pemilu ulang ini dikata sebagai "bersih dan bebas". Hasil kesudahan menunjukkan kemenangan bagi Victor Yushchenko yang pada pemilu pertama dikalahkan oleh pesaingnya, Victor Yanukovych. Yushchenko disebutkan pemenang pemilu dan diangkatkan dijadikan presiden pada tanggal 23 Januari 2005 di Kiev.

Daftar pokok 1 Lihat pula 2 Referensi 3 Pranala luar 4 Further reading

Lihat pula

Referensi

• Andrew Wilson (March 2006). Ukraine's Orange Revolution. Yale University Press. ISBN 0-300-11290-4.
• Anders Åslund and Michael McFaul (January 2006). Revolution in Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough. Carnegie Endowment for International Peace. ISBN 0-87003-221-6.
• Askold Krushelnycky (2006). An Orange Revolution: A Personal Journey Through Ukrainian History. ISBN 0-436-20623-4.
• Pavol Demes and Joerg Forbrig (eds.). Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe. German Marshall Fund, 2007.
• Andrey Kolesnikov (2005). Первый Украинский: записки с передовой (First Ukrainian [Front]: Notes from the Front Line). Moscow: Vagrius. ISBN 5-9697-0062-2. (Rusia)
• Giuseppe D'Amato, EuroSogno e i nuovi Muri ad Est (The Euro-Dream and the new Walls to the East). L'Unione europea e la dimensione orientale. Greco-Greco editore, Milano, 2008. PP.133–151. (Italian).
• The orange ribbon by the Centre for Eastern Studies (OSW), Warsaw, 2005.
• US campaign behind the turmoil in Kiev, The Guardian, November 2 6, 2004.
• Six questions to the critics of Ukraine's orange revolution, The Guardian, December 2, 2004.
• The Orange Revolution, TIME.com, Monday, December 6, 2004 (excerpt, requires subscription)
• The price of People Power, The Guardian, December 7, 2004.
• U.S. Money has Helped Opposition in Ukraine, Associated Press, December 11, 2004.

Pranala luar

• Lysenko, V.V., and Desouza, K.C. "Role of Internet-based Information Flows and Technologies in Electoral Revolutions: The Case of Ukraine’s Orange Revolution,” First Monday, 15 (9), 2010, Available Online at: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2992/2599
• Orange Chronicles - A feature-length documentary focusing on personal journey through Orange Revolution. (Damian Kolodiy)

• “Maidan” – An Internet Hub for Citizens Action Network in Ukraine
• Orange Revolution, a feature-length documentary film by Steve York
• "Nothing and Never" - Documentary film about the Orange Revolution (Ukraine 2006, 16 mm ,45min)
• Images at theorangerevolution.com
• Short film: AEGEE's Election Observation Mission
• Orange Winter, a feature documentary about the Orange revolution by Andrei Zagdansky
• Photos from the Orange revolution by Bohdan Warchomij

Further reading

• Paul D'Anieri, ed. Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine (Johns Hopkins University Press; 2011) 328 pages
• Tetyana Tiryshkina. The Orange Revolution in Ukraine - a Step to Freedom (2nd ed. 2007)

edunitas.com

---

Page 6

Revolusi Perancis merupakan masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis yang belakang sekali akan bertukar sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi yang belakang sekali yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya merupakan karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab yang lain merupakan karena ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari seluruh kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini yang belakang sekali menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Melakukan usahanya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan konsumsi di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI bagi menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Cara proto-revolusioner berasal ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang luhur. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan sambung-menyambung dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka bagi pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu habis diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang membuka bagi prosedur bagi meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone melaksanakan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam bagi prosedur bagi memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, ia menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak bagi mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan melakukan usahanya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka bagi mempertahankan caranya sehari-hari bagi menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne bagi menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 bagi mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 bagi pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Ia menggunakan posisinya bukan bagi mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan bagi menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah Dewan sesuai hasratnya. Bagi menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux wajib dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap golongan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Golongan Pertama (para rohaniwan), Golongan Kedua (para bangsawan), dan Golongan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai melaksanakan agitasi melawannya, menuntut supaya Golongan Ketiga diperbanyak dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang sudah dilakukan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang bercakap bagi pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Golongan Ketiga wajib diperbanyak, tetapi masalah pemungutan suara per kepala wajib diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Golongan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa merupakan parasit, dan Golongan Ketiga merupakan bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux bersua di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak menolong bagi memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah bagi membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara habis akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan bagi sementara waktu, namun Golongan Ketiga kini menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri wajib dilakukan bagi golongan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain bagi mencapai hal ini tidak berhasil, karena biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bersua bagi Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate yang lain bagi ambil anggota, namun bukan bagi menunggu mereka. Mereka memulai bagi berbuat demikian, menyelesaikan bagian itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri bagi Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain bagi bergabung dengan mereka, namun yang belakang sekali nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bersua. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju bagi tidak berpisah hingga mampu memberikan sebuah konstitusi bagi Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni golongan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah luhur di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan bagi majelis itu mengalir dari Paris dan kota yang lain di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali bagi Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara membuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; yang lain tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah susunan baru pemerintahan yang dikenal bagi commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu bagi émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Bagi seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, ia terlalu banyak berkeinginan dan memproduksi amnesti umum, kehilangan beberapa luhur dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang kesudahan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini berada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, bagi anggota pemberontakan petani umum yang dikenal bagi "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Bagi diskusi lebih rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan berada tanda mundur, penyesalan, dan banyak gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah sedang mandek, meski bagian penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlangsung pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja bagi menarik pajak hasil bumi yang dikenal bagi dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus bagi pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi yang belakang sekali mencoba mendudukkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun yang belakang sekali menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan membangun aturan bagi hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bersamaan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal bagi sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri merupakan pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas sama sekali dari yang. Kelas pertengahan Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul bagi daya dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri yang lain.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis membangun Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Bagi diskusi lebih lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi bagi legislatur, namun juga bagi badan bagi mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak berhasil mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkatkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa luhur bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Golongan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak mampu mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha golongan Royalis bagi mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.

Awalnya dipanggil bagi mengurusi krisis keuangan, hingga ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu bagi memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak lebih ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berkeinginan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melintasi hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sejumlah luhur harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan kontrak biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa bagi pegawai negeri dan berkeinginan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik bagi tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Bagi diskusi lebih detail tentang kejadian selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari yang belakang sekali, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melaksanakan sumpah massal bagi "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal bagi bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat bersua terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada kesudahan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi bagi mengembalikan seluruh atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang seluruhnya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap cara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) bagi simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang berada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang sangat menonjol di selangnya merupakan Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya bagi membentuk Klub '89. Para royalis awalnya membangun Club des Impartiaux yang berumur pendek dan yang belakang sekali Club Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat bagi mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi tujuan protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris habis menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha bagi mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan seluruh hakim sementara dan bebas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali bagi monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai bagi kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus bagi mengusulkan perang, yang belakang sekali legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan seluruh penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melintasi pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, bagi pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan bagi pergi. Mirabeau menang atas tingkah laku yang dibuat itu, yang dikatanya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet bercakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal daya dan popularitas," dan sebelum kesudahan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa yang lain, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Diketahui dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di kesudahan 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bersua anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu bagi sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Bagi diskusi lebih jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa luhur anggota majelis yang sedang menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah golongan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah bagi konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer bagi mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang bagi berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Sebuah kerumunan luhur bersama-sama menjadi satu golongan di Champ-de-Mars bagi menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya bagi "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya bagi menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berkeinginan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan bagi menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih bagi tidak menggunakan hal ini bagi kesempatan bagi revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari seluruh serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791..... merupakan karya kelas pertengahan, yang belakang sekali yang terkuat; seperti yang diketahui aci, karena daya yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu..... Dalam konstitusi ini rakyat merupakan sumber seluruh, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi bagi monarki konstitusional. Raja wajib berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia sedang mampu mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali bersua pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan tidak teratur hingga kurang dari setahun yang belakang sekali. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang bebas sama sekali dari bahaya dan berhasil."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri wajib menghabiskan 8 hari bagi mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, golongan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan bagi memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya lebih kuat. Golongan Girondin bersedia menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa ahad yang belakang sekali. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit bagi Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh golongan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu habis menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir seluruhnya Jacobin.

Habis pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sejumlah golongan pembunuh ke penjara bagi menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis bagi mengikuti conth mereka, majelis itu hanya mampu melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, bersua pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari yang belakang sekali konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini yang belakang sekali diadopsi bagi awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai sangat berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Bagi dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis bagi "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa yang lain. Permaisuri Louis yang kelahiran Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; cara kontrarevolusi mulai muncul bersamaan di beberapa daerah. Hal ini mendorong golongan Jacobin merebut kekuasaan melintasi kup parlemen, yang ditunggangi oleh daya yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan daya khayalak sans-culottes Paris. Yang belakang sekali persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi lebih kurang lebih radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau cara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) mampu menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlangsung dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, bagi dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka yang lain di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa luhur tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang sudah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah luhur kesan anggotanya pada apa yang dikata bagi Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru bersua dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan cara kontrarevolusi. Dengan prosedur ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan habis (1804) pernyataannya bagi kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup bagi disebutkan bagi revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 7

Revolusi yaitu perubahan sosial dan hukum budaya istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan masa lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan masa puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena bisa mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan selang buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya sebagai merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi menyebut bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pimpinan, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarana prasarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi dapat dilakukan berlandaskan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak dapat dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada masanya. Kader-kader revolusi mesti didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan membangun adalah bagian integral yang menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah menjadi tatanan yang mulia peranannya sebagai rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah sebagai rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak daerah di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia menjadi modern. Dalam ciri utama yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sbg perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil referensi revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, akhir Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan sebagai mendapat kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka pemikiran revolusi akhir sering dipilah menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang akhir dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sbg revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik akhir ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sbg sebagai akhir suatu peristiwa dari situasi ketika perubahan kelola nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pimpinan

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pimpinan kharismatik, berperannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis bisa menjadi pimpinan yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Tautan luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Bagian sejarah, hadir isinya sikap yang dibuat sejarah sikap yang dibuat revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

edunitas.com

---

Page 8

Revolusi yaitu perubahan sosial dan hukum budaya istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan masa lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan masa puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena bisa mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan selang buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya sebagai merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi menyebut bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pimpinan, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarana prasarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi dapat dilakukan berlandaskan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak dapat dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada masanya. Kader-kader revolusi mesti didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan membangun adalah bagian integral yang menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah menjadi tatanan yang mulia peranannya sebagai rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah sebagai rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak daerah di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia menjadi modern. Dalam ciri utama yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sbg perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil referensi revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, akhir Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan sebagai mendapat kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka pemikiran revolusi akhir sering dipilah menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang akhir dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sbg revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik akhir ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sbg sebagai akhir suatu peristiwa dari situasi ketika perubahan kelola nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pimpinan

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pimpinan kharismatik, berperannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis bisa menjadi pimpinan yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Tautan luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Bagian sejarah, hadir isinya sikap yang dibuat sejarah sikap yang dibuat revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

edunitas.com

---

Page 9

Revolusi yaitu perubahan sosial dan hukum budaya istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan masa lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan masa puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena bisa mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan selang buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya sebagai merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi menyebut bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pimpinan, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarana prasarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi dapat dilakukan berlandaskan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak dapat dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada masanya. Kader-kader revolusi mesti didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan membangun adalah bagian integral yang menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah menjadi tatanan yang mulia peranannya sebagai rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah sebagai rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak daerah di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia menjadi modern. Dalam ciri utama yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sbg perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil referensi revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, akhir Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan sebagai mendapat kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka pemikiran revolusi akhir sering dipilah menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang akhir dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sbg revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik akhir ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sbg sebagai akhir suatu peristiwa dari situasi ketika perubahan kelola nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pimpinan

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pimpinan kharismatik, berperannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis bisa menjadi pimpinan yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Tautan luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Bagian sejarah, hadir isinya sikap yang dibuat sejarah sikap yang dibuat revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

edunitas.com

---

Page 10

Revolusi yaitu perubahan sosial dan hukum budaya istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan masa lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan masa puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena bisa mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan selang buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya sebagai merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi menyebut bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pimpinan, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarana prasarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi dapat dilakukan berlandaskan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak dapat dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada masanya. Kader-kader revolusi mesti didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan membangun adalah bagian integral yang menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah menjadi tatanan yang mulia peranannya sebagai rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah sebagai rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak daerah di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia menjadi modern. Dalam ciri utama yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sbg perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil referensi revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, akhir Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan sebagai mendapat kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka pemikiran revolusi akhir sering dipilah menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang akhir dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sbg revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik akhir ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sbg sebagai akhir suatu peristiwa dari situasi ketika perubahan kelola nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pimpinan

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pimpinan kharismatik, berperannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis bisa menjadi pimpinan yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Tautan luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Bagian sejarah, hadir isinya sikap yang dibuat sejarah sikap yang dibuat revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

edunitas.com

---

Page 11

Revolusi Perancis merupakan masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis yang belakang sekali akan bertukar sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi yang belakang sekali yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya merupakan karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab yang lain merupakan karena ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari seluruh kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini yang belakang sekali menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Melakukan usahanya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan konsumsi di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI bagi menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Cara proto-revolusioner berasal ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang luhur. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan sambung-menyambung dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka bagi pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu habis diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang membuka bagi prosedur bagi meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone melaksanakan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam bagi prosedur bagi memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, ia menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak bagi mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan melakukan usahanya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka bagi mempertahankan caranya sehari-hari bagi menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne bagi menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 bagi mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 bagi pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Ia menggunakan posisinya bukan bagi mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan bagi menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah Dewan sesuai hasratnya. Bagi menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux wajib dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap golongan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Golongan Pertama (para rohaniwan), Golongan Kedua (para bangsawan), dan Golongan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai melaksanakan agitasi melawannya, menuntut supaya Golongan Ketiga diperbanyak dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang sudah dilakukan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang bercakap bagi pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Golongan Ketiga wajib diperbanyak, tetapi masalah pemungutan suara per kepala wajib diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Golongan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa merupakan parasit, dan Golongan Ketiga merupakan bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux bersua di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak menolong bagi memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah bagi membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara habis akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan bagi sementara waktu, namun Golongan Ketiga kini menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri wajib dilakukan bagi golongan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain bagi mencapai hal ini tidak berhasil, karena biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bersua bagi Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate yang lain bagi ambil anggota, namun bukan bagi menunggu mereka. Mereka memulai bagi berbuat demikian, menyelesaikan bagian itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri bagi Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain bagi bergabung dengan mereka, namun yang belakang sekali nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bersua. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju bagi tidak berpisah hingga mampu memberikan sebuah konstitusi bagi Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni golongan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah luhur di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan bagi majelis itu mengalir dari Paris dan kota yang lain di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali bagi Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara membuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; yang lain tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah susunan baru pemerintahan yang dikenal bagi commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu bagi émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Bagi seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, ia terlalu banyak berkeinginan dan memproduksi amnesti umum, kehilangan beberapa luhur dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang kesudahan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini berada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, bagi anggota pemberontakan petani umum yang dikenal bagi "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Bagi diskusi lebih rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan berada tanda mundur, penyesalan, dan banyak gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah sedang mandek, meski bagian penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlangsung pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja bagi menarik pajak hasil bumi yang dikenal bagi dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus bagi pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi yang belakang sekali mencoba mendudukkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun yang belakang sekali menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan membangun aturan bagi hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bersamaan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal bagi sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri merupakan pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas sama sekali dari yang. Kelas pertengahan Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul bagi daya dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri yang lain.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis membangun Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Bagi diskusi lebih lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi bagi legislatur, namun juga bagi badan bagi mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak berhasil mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkatkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa luhur bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Golongan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak mampu mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha golongan Royalis bagi mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.

Awalnya dipanggil bagi mengurusi krisis keuangan, hingga ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu bagi memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak lebih ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berkeinginan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melintasi hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sejumlah luhur harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan kontrak biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa bagi pegawai negeri dan berkeinginan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik bagi tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Bagi diskusi lebih detail tentang kejadian selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari yang belakang sekali, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melaksanakan sumpah massal bagi "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal bagi bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat bersua terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada kesudahan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi bagi mengembalikan seluruh atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang seluruhnya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap cara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) bagi simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang berada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang sangat menonjol di selangnya merupakan Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya bagi membentuk Klub '89. Para royalis awalnya membangun Club des Impartiaux yang berumur pendek dan yang belakang sekali Club Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat bagi mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi tujuan protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris habis menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha bagi mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan seluruh hakim sementara dan bebas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali bagi monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai bagi kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus bagi mengusulkan perang, yang belakang sekali legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan seluruh penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melintasi pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, bagi pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan bagi pergi. Mirabeau menang atas tingkah laku yang dibuat itu, yang dikatanya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet bercakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal daya dan popularitas," dan sebelum kesudahan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa yang lain, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Diketahui dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di kesudahan 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bersua anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu bagi sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Bagi diskusi lebih jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa luhur anggota majelis yang sedang menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah golongan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah bagi konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer bagi mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang bagi berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Sebuah kerumunan luhur bersama-sama menjadi satu golongan di Champ-de-Mars bagi menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya bagi "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya bagi menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berkeinginan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan bagi menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih bagi tidak menggunakan hal ini bagi kesempatan bagi revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari seluruh serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791..... merupakan karya kelas pertengahan, yang belakang sekali yang terkuat; seperti yang diketahui aci, karena daya yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu..... Dalam konstitusi ini rakyat merupakan sumber seluruh, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi bagi monarki konstitusional. Raja wajib berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia sedang mampu mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali bersua pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan tidak teratur hingga kurang dari setahun yang belakang sekali. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang bebas sama sekali dari bahaya dan berhasil."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri wajib menghabiskan 8 hari bagi mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, golongan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan bagi memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya lebih kuat. Golongan Girondin bersedia menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa ahad yang belakang sekali. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit bagi Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh golongan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu habis menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir seluruhnya Jacobin.

Habis pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sejumlah golongan pembunuh ke penjara bagi menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis bagi mengikuti conth mereka, majelis itu hanya mampu melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, bersua pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari yang belakang sekali konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini yang belakang sekali diadopsi bagi awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai sangat berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Bagi dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis bagi "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa yang lain. Permaisuri Louis yang kelahiran Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; cara kontrarevolusi mulai muncul bersamaan di beberapa daerah. Hal ini mendorong golongan Jacobin merebut kekuasaan melintasi kup parlemen, yang ditunggangi oleh daya yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan daya khayalak sans-culottes Paris. Yang belakang sekali persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi lebih kurang lebih radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau cara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) mampu menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlangsung dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, bagi dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka yang lain di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa luhur tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang sudah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah luhur kesan anggotanya pada apa yang dikata bagi Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru bersua dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan cara kontrarevolusi. Dengan prosedur ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan habis (1804) pernyataannya bagi kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup bagi disebutkan bagi revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 12

Revolusi Perancis merupakan masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis yang belakang sekali akan bertukar sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi yang belakang sekali yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya merupakan karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab yang lain merupakan karena ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari seluruh kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini yang belakang sekali menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Melakukan usahanya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan konsumsi di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI bagi menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Cara proto-revolusioner berasal ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang luhur. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan sambung-menyambung dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka bagi pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu habis diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang membuka bagi prosedur bagi meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone melaksanakan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam bagi prosedur bagi memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, ia menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak bagi mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan melakukan usahanya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka bagi mempertahankan caranya sehari-hari bagi menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne bagi menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 bagi mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 bagi pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Ia menggunakan posisinya bukan bagi mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan bagi menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah Dewan sesuai hasratnya. Bagi menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux wajib dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap golongan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Golongan Pertama (para rohaniwan), Golongan Kedua (para bangsawan), dan Golongan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai melaksanakan agitasi melawannya, menuntut supaya Golongan Ketiga diperbanyak dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang sudah dilakukan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang bercakap bagi pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Golongan Ketiga wajib diperbanyak, tetapi masalah pemungutan suara per kepala wajib diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Golongan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa merupakan parasit, dan Golongan Ketiga merupakan bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux bersua di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak menolong bagi memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah bagi membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara habis akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan bagi sementara waktu, namun Golongan Ketiga kini menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri wajib dilakukan bagi golongan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain bagi mencapai hal ini tidak berhasil, karena biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bersua bagi Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate yang lain bagi ambil anggota, namun bukan bagi menunggu mereka. Mereka memulai bagi berbuat demikian, menyelesaikan bagian itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri bagi Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain bagi bergabung dengan mereka, namun yang belakang sekali nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bersua. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju bagi tidak berpisah hingga mampu memberikan sebuah konstitusi bagi Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni golongan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah luhur di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan bagi majelis itu mengalir dari Paris dan kota yang lain di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali bagi Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara membuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; yang lain tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah susunan baru pemerintahan yang dikenal bagi commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu bagi émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Bagi seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, ia terlalu banyak berkeinginan dan memproduksi amnesti umum, kehilangan beberapa luhur dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang kesudahan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini berada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, bagi anggota pemberontakan petani umum yang dikenal bagi "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Bagi diskusi lebih rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan berada tanda mundur, penyesalan, dan banyak gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah sedang mandek, meski bagian penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlangsung pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja bagi menarik pajak hasil bumi yang dikenal bagi dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus bagi pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi yang belakang sekali mencoba mendudukkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun yang belakang sekali menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan membangun aturan bagi hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bersamaan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal bagi sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri merupakan pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas sama sekali dari yang. Kelas pertengahan Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul bagi daya dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri yang lain.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis membangun Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Bagi diskusi lebih lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi bagi legislatur, namun juga bagi badan bagi mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak berhasil mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkatkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa luhur bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Golongan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak mampu mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha golongan Royalis bagi mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.

Awalnya dipanggil bagi mengurusi krisis keuangan, hingga ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu bagi memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak lebih ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berkeinginan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melintasi hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sejumlah luhur harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan kontrak biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa bagi pegawai negeri dan berkeinginan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik bagi tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Bagi diskusi lebih detail tentang kejadian selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari yang belakang sekali, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melaksanakan sumpah massal bagi "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal bagi bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat bersua terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada kesudahan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi bagi mengembalikan seluruh atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang seluruhnya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap cara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) bagi simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang berada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang sangat menonjol di selangnya merupakan Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya bagi membentuk Klub '89. Para royalis awalnya membangun Club des Impartiaux yang berumur pendek dan yang belakang sekali Club Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat bagi mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi tujuan protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris habis menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha bagi mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan seluruh hakim sementara dan bebas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali bagi monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai bagi kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus bagi mengusulkan perang, yang belakang sekali legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan seluruh penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melintasi pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, bagi pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan bagi pergi. Mirabeau menang atas tingkah laku yang dibuat itu, yang dikatanya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet bercakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal daya dan popularitas," dan sebelum kesudahan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa yang lain, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Diketahui dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di kesudahan 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bersua anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu bagi sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Bagi diskusi lebih jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa luhur anggota majelis yang sedang menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah golongan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah bagi konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer bagi mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang bagi berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Sebuah kerumunan luhur bersama-sama menjadi satu golongan di Champ-de-Mars bagi menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya bagi "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya bagi menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berkeinginan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan bagi menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih bagi tidak menggunakan hal ini bagi kesempatan bagi revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari seluruh serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791..... merupakan karya kelas pertengahan, yang belakang sekali yang terkuat; seperti yang diketahui aci, karena daya yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu..... Dalam konstitusi ini rakyat merupakan sumber seluruh, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi bagi monarki konstitusional. Raja wajib berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia sedang mampu mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali bersua pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan tidak teratur hingga kurang dari setahun yang belakang sekali. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang bebas sama sekali dari bahaya dan berhasil."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri wajib menghabiskan 8 hari bagi mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, golongan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan bagi memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya lebih kuat. Golongan Girondin bersedia menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa ahad yang belakang sekali. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit bagi Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh golongan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu habis menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir seluruhnya Jacobin.

Habis pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sejumlah golongan pembunuh ke penjara bagi menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis bagi mengikuti conth mereka, majelis itu hanya mampu melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, bersua pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari yang belakang sekali konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini yang belakang sekali diadopsi bagi awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai sangat berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Bagi dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis bagi "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa yang lain. Permaisuri Louis yang kelahiran Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; cara kontrarevolusi mulai muncul bersamaan di beberapa daerah. Hal ini mendorong golongan Jacobin merebut kekuasaan melintasi kup parlemen, yang ditunggangi oleh daya yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan daya khayalak sans-culottes Paris. Yang belakang sekali persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi lebih kurang lebih radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau cara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) mampu menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlangsung dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, bagi dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka yang lain di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa luhur tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang sudah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah luhur kesan anggotanya pada apa yang dikata bagi Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru bersua dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan cara kontrarevolusi. Dengan prosedur ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan habis (1804) pernyataannya bagi kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup bagi disebutkan bagi revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 13

Revolusi Perancis merupakan masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis yang belakang sekali akan bertukar sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi yang belakang sekali yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya merupakan karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab yang lain merupakan karena ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari seluruh kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini yang belakang sekali menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Melakukan usahanya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan konsumsi di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI bagi menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Cara proto-revolusioner berasal ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang luhur. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan sambung-menyambung dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka bagi pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu habis diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang membuka bagi prosedur bagi meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone melaksanakan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam bagi prosedur bagi memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, ia menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak bagi mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan melakukan usahanya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka bagi mempertahankan caranya sehari-hari bagi menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne bagi menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 bagi mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 bagi pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Ia menggunakan posisinya bukan bagi mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan bagi menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah Dewan sesuai hasratnya. Bagi menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux wajib dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap golongan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Golongan Pertama (para rohaniwan), Golongan Kedua (para bangsawan), dan Golongan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai melaksanakan agitasi melawannya, menuntut supaya Golongan Ketiga diperbanyak dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang sudah dilakukan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang bercakap bagi pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Golongan Ketiga wajib diperbanyak, tetapi masalah pemungutan suara per kepala wajib diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Golongan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa merupakan parasit, dan Golongan Ketiga merupakan bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux bersua di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak menolong bagi memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah bagi membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara habis akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan bagi sementara waktu, namun Golongan Ketiga kini menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri wajib dilakukan bagi golongan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain bagi mencapai hal ini tidak berhasil, karena biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bersua bagi Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate yang lain bagi ambil anggota, namun bukan bagi menunggu mereka. Mereka memulai bagi berbuat demikian, menyelesaikan bagian itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri bagi Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain bagi bergabung dengan mereka, namun yang belakang sekali nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bersua. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju bagi tidak berpisah hingga mampu memberikan sebuah konstitusi bagi Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni golongan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah luhur di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan bagi majelis itu mengalir dari Paris dan kota yang lain di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali bagi Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara membuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; yang lain tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah susunan baru pemerintahan yang dikenal bagi commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu bagi émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Bagi seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, ia terlalu banyak berkeinginan dan memproduksi amnesti umum, kehilangan beberapa luhur dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang kesudahan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini berada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, bagi anggota pemberontakan petani umum yang dikenal bagi "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Bagi diskusi lebih rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan berada tanda mundur, penyesalan, dan banyak gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah sedang mandek, meski bagian penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlangsung pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja bagi menarik pajak hasil bumi yang dikenal bagi dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus bagi pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi yang belakang sekali mencoba mendudukkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun yang belakang sekali menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan membangun aturan bagi hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bersamaan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal bagi sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri merupakan pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas sama sekali dari yang. Kelas pertengahan Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul bagi daya dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri yang lain.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis membangun Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Bagi diskusi lebih lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi bagi legislatur, namun juga bagi badan bagi mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak berhasil mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkatkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa luhur bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Golongan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak mampu mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha golongan Royalis bagi mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.

Awalnya dipanggil bagi mengurusi krisis keuangan, hingga ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu bagi memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak lebih ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berkeinginan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melintasi hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sejumlah luhur harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan kontrak biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa bagi pegawai negeri dan berkeinginan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik bagi tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Bagi diskusi lebih detail tentang kejadian selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari yang belakang sekali, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melaksanakan sumpah massal bagi "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal bagi bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat bersua terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada kesudahan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi bagi mengembalikan seluruh atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang seluruhnya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap cara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) bagi simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang berada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang sangat menonjol di selangnya merupakan Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya bagi membentuk Klub '89. Para royalis awalnya membangun Club des Impartiaux yang berumur pendek dan yang belakang sekali Club Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat bagi mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi tujuan protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris habis menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha bagi mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan seluruh hakim sementara dan bebas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali bagi monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai bagi kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus bagi mengusulkan perang, yang belakang sekali legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan seluruh penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melintasi pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, bagi pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan bagi pergi. Mirabeau menang atas tingkah laku yang dibuat itu, yang dikatanya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet bercakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal daya dan popularitas," dan sebelum kesudahan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa yang lain, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Diketahui dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di kesudahan 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bersua anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu bagi sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Bagi diskusi lebih jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa luhur anggota majelis yang sedang menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah golongan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah bagi konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer bagi mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang bagi berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Sebuah kerumunan luhur bersama-sama menjadi satu golongan di Champ-de-Mars bagi menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya bagi "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya bagi menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berkeinginan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan bagi menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih bagi tidak menggunakan hal ini bagi kesempatan bagi revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari seluruh serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791..... merupakan karya kelas pertengahan, yang belakang sekali yang terkuat; seperti yang diketahui aci, karena daya yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu..... Dalam konstitusi ini rakyat merupakan sumber seluruh, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi bagi monarki konstitusional. Raja wajib berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia sedang mampu mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali bersua pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan tidak teratur hingga kurang dari setahun yang belakang sekali. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang bebas sama sekali dari bahaya dan berhasil."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri wajib menghabiskan 8 hari bagi mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, golongan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan bagi memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya lebih kuat. Golongan Girondin bersedia menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa ahad yang belakang sekali. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit bagi Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh golongan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu habis menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir seluruhnya Jacobin.

Habis pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sejumlah golongan pembunuh ke penjara bagi menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis bagi mengikuti conth mereka, majelis itu hanya mampu melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, bersua pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari yang belakang sekali konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini yang belakang sekali diadopsi bagi awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai sangat berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Bagi dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis bagi "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa yang lain. Permaisuri Louis yang kelahiran Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; cara kontrarevolusi mulai muncul bersamaan di beberapa daerah. Hal ini mendorong golongan Jacobin merebut kekuasaan melintasi kup parlemen, yang ditunggangi oleh daya yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan daya khayalak sans-culottes Paris. Yang belakang sekali persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi lebih kurang lebih radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau cara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) mampu menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlangsung dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, bagi dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka yang lain di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa luhur tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang sudah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah luhur kesan anggotanya pada apa yang dikata bagi Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru bersua dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan cara kontrarevolusi. Dengan prosedur ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan habis (1804) pernyataannya bagi kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup bagi disebutkan bagi revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 14

Revolusi Perancis merupakan masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis yang belakang sekali akan bertukar sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi yang belakang sekali yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya merupakan karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab yang lain merupakan karena ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari seluruh kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini yang belakang sekali menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Melakukan usahanya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan konsumsi di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI bagi menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Cara proto-revolusioner berasal ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang luhur. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan sambung-menyambung dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka bagi pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu habis diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang membuka bagi prosedur bagi meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone melaksanakan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam bagi prosedur bagi memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, ia menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak bagi mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan melakukan usahanya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka bagi mempertahankan caranya sehari-hari bagi menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne bagi menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 bagi mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 bagi pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Ia menggunakan posisinya bukan bagi mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan bagi menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah Dewan sesuai hasratnya. Bagi menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux wajib dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap golongan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Golongan Pertama (para rohaniwan), Golongan Kedua (para bangsawan), dan Golongan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai melaksanakan agitasi melawannya, menuntut supaya Golongan Ketiga diperbanyak dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang sudah dilakukan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang bercakap bagi pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Golongan Ketiga wajib diperbanyak, tetapi masalah pemungutan suara per kepala wajib diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Golongan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa merupakan parasit, dan Golongan Ketiga merupakan bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux bersua di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak menolong bagi memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah bagi membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara habis akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan bagi sementara waktu, namun Golongan Ketiga kini menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri wajib dilakukan bagi golongan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain bagi mencapai hal ini tidak berhasil, karena biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bersua bagi Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate yang lain bagi ambil anggota, namun bukan bagi menunggu mereka. Mereka memulai bagi berbuat demikian, menyelesaikan bagian itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri bagi Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain bagi bergabung dengan mereka, namun yang belakang sekali nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bersua. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju bagi tidak berpisah hingga mampu memberikan sebuah konstitusi bagi Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni golongan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah luhur di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan bagi majelis itu mengalir dari Paris dan kota yang lain di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali bagi Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara membuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; yang lain tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah susunan baru pemerintahan yang dikenal bagi commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu bagi émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Bagi seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, ia terlalu banyak berkeinginan dan memproduksi amnesti umum, kehilangan beberapa luhur dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang kesudahan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini berada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, bagi anggota pemberontakan petani umum yang dikenal bagi "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Bagi diskusi lebih rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan berada tanda mundur, penyesalan, dan banyak gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah sedang mandek, meski bagian penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlangsung pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja bagi menarik pajak hasil bumi yang dikenal bagi dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus bagi pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi yang belakang sekali mencoba mendudukkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun yang belakang sekali menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan membangun aturan bagi hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bersamaan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal bagi sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri merupakan pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas sama sekali dari yang. Kelas pertengahan Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul bagi daya dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri yang lain.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis membangun Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Bagi diskusi lebih lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi bagi legislatur, namun juga bagi badan bagi mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak berhasil mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkatkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa luhur bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Golongan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak mampu mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha golongan Royalis bagi mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.

Awalnya dipanggil bagi mengurusi krisis keuangan, hingga ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu bagi memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak lebih ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berkeinginan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melintasi hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sejumlah luhur harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan kontrak biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa bagi pegawai negeri dan berkeinginan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik bagi tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Bagi diskusi lebih detail tentang kejadian selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari yang belakang sekali, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melaksanakan sumpah massal bagi "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal bagi bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat bersua terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada kesudahan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi bagi mengembalikan seluruh atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang seluruhnya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap cara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) bagi simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang berada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang sangat menonjol di selangnya merupakan Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya bagi membentuk Klub '89. Para royalis awalnya membangun Club des Impartiaux yang berumur pendek dan yang belakang sekali Club Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat bagi mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi tujuan protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris habis menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha bagi mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan seluruh hakim sementara dan bebas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali bagi monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai bagi kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus bagi mengusulkan perang, yang belakang sekali legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan seluruh penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melintasi pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, bagi pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan bagi pergi. Mirabeau menang atas tingkah laku yang dibuat itu, yang dikatanya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet bercakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal daya dan popularitas," dan sebelum kesudahan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa yang lain, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Diketahui dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di kesudahan 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bersua anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu bagi sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Bagi diskusi lebih jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa luhur anggota majelis yang sedang menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah golongan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah bagi konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer bagi mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang bagi berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Sebuah kerumunan luhur bersama-sama menjadi satu golongan di Champ-de-Mars bagi menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya bagi "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya bagi menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berkeinginan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan bagi menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih bagi tidak menggunakan hal ini bagi kesempatan bagi revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari seluruh serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791..... merupakan karya kelas pertengahan, yang belakang sekali yang terkuat; seperti yang diketahui aci, karena daya yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu..... Dalam konstitusi ini rakyat merupakan sumber seluruh, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi bagi monarki konstitusional. Raja wajib berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia sedang mampu mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali bersua pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan tidak teratur hingga kurang dari setahun yang belakang sekali. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang bebas sama sekali dari bahaya dan berhasil."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri wajib menghabiskan 8 hari bagi mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, golongan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan bagi memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya lebih kuat. Golongan Girondin bersedia menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa ahad yang belakang sekali. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit bagi Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh golongan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu habis menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir seluruhnya Jacobin.

Habis pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sejumlah golongan pembunuh ke penjara bagi menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis bagi mengikuti conth mereka, majelis itu hanya mampu melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, bersua pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari yang belakang sekali konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini yang belakang sekali diadopsi bagi awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai sangat berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Bagi dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis bagi "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa yang lain. Permaisuri Louis yang kelahiran Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; cara kontrarevolusi mulai muncul bersamaan di beberapa daerah. Hal ini mendorong golongan Jacobin merebut kekuasaan melintasi kup parlemen, yang ditunggangi oleh daya yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan daya khayalak sans-culottes Paris. Yang belakang sekali persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi lebih kurang lebih radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau cara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) mampu menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlangsung dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, bagi dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka yang lain di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa luhur tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang sudah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah luhur kesan anggotanya pada apa yang dikata bagi Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru bersua dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan cara kontrarevolusi. Dengan prosedur ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan habis (1804) pernyataannya bagi kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup bagi disebutkan bagi revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 15

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berjalan secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan warga. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau menempuh kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun dianggap 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi inti kehidupan warga —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan selang buruh dan majikan— yang telah berjalan selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya kepada merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa selaras dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh berbagai faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta fasilitasnya. Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi mampu dilaksanakan sesuai suatu aturan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus dibangun sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan keadaan nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi merupakan nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau dibangun. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, adalah kemaslahatan rakyat. Telah jumlah tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di jumlah negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang mempunyai di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan jumlah negara lainnya. Menjebol dan membangun merupakan segi integral yang dihasilkan bentuk sebagai bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan bentuk sebagai tatanan yang akbar peranannya kepada rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan bentuk sebagai presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah kepada rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di jumlah kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi meliputi macam perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan bentuk sebagai modern. Dalam rumusan yang bertambah sempit, revolusi umumnya dipahami sbg perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil referensi revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, akhir Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika bertambah merupakan sebuah pemberontakan kepada mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi warga yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka konsep revolusi akhir sering dipilah dihasilkan bentuk sebagai dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada zaman 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang akhir diketahui dengan Revolusi Rusia. Jumlah pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sbg revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik akhir ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sbg sebagai akhir suatu peristiwa dari situasi ketika perubahan kelola nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut warga.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan demikianlah keadaanya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), keadaan sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan bentuk sebagai pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lainnya.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis mengenai Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Segi sejarah, mempunyai intinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

edunitas.com

---

Page 16

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berjalan secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan warga. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau menempuh kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun dianggap 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi inti kehidupan warga —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan selang buruh dan majikan— yang telah berjalan selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya kepada merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa selaras dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh berbagai faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta fasilitasnya. Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi mampu dilaksanakan sesuai suatu aturan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus dibangun sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan keadaan nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi merupakan nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau dibangun. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, adalah kemaslahatan rakyat. Telah jumlah tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di jumlah negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang mempunyai di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan jumlah negara lainnya. Menjebol dan membangun merupakan segi integral yang dihasilkan bentuk sebagai bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan bentuk sebagai tatanan yang akbar peranannya kepada rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan bentuk sebagai presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah kepada rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di jumlah kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi meliputi macam perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan bentuk sebagai modern. Dalam rumusan yang bertambah sempit, revolusi umumnya dipahami sbg perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil referensi revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, akhir Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika bertambah merupakan sebuah pemberontakan kepada mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi warga yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka konsep revolusi akhir sering dipilah dihasilkan bentuk sebagai dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada zaman 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang akhir diketahui dengan Revolusi Rusia. Jumlah pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sbg revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik akhir ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sbg sebagai akhir suatu peristiwa dari situasi ketika perubahan kelola nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut warga.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan demikianlah keadaanya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), keadaan sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan bentuk sebagai pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lainnya.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis mengenai Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Segi sejarah, mempunyai intinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

edunitas.com

---

Page 17

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berjalan secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan warga. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau menempuh kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun dianggap 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi inti kehidupan warga —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan selang buruh dan majikan— yang telah berjalan selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya kepada merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa selaras dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh berbagai faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta fasilitasnya. Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi mampu dilaksanakan sesuai suatu aturan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus dibangun sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan keadaan nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi merupakan nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau dibangun. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, adalah kemaslahatan rakyat. Telah jumlah tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di jumlah negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang mempunyai di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan jumlah negara lainnya. Menjebol dan membangun merupakan segi integral yang dihasilkan bentuk sebagai bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan bentuk sebagai tatanan yang akbar peranannya kepada rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan bentuk sebagai presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah kepada rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di jumlah kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi meliputi macam perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan bentuk sebagai modern. Dalam rumusan yang bertambah sempit, revolusi umumnya dipahami sbg perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil referensi revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, akhir Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika bertambah merupakan sebuah pemberontakan kepada mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi warga yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka konsep revolusi akhir sering dipilah dihasilkan bentuk sebagai dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada zaman 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang akhir diketahui dengan Revolusi Rusia. Jumlah pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sbg revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik akhir ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sbg sebagai akhir suatu peristiwa dari situasi ketika perubahan kelola nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut warga.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan demikianlah keadaanya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), keadaan sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan bentuk sebagai pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lainnya.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis mengenai Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Segi sejarah, mempunyai intinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

edunitas.com

---

Page 18

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berjalan secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan warga. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau menempuh kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun dianggap 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi inti kehidupan warga —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan selang buruh dan majikan— yang telah berjalan selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya kepada merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa selaras dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh berbagai faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta fasilitasnya. Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi mampu dilaksanakan sesuai suatu aturan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus dibangun sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan keadaan nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi merupakan nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau dibangun. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, adalah kemaslahatan rakyat. Telah jumlah tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di jumlah negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang mempunyai di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan jumlah negara lainnya. Menjebol dan membangun merupakan segi integral yang dihasilkan bentuk sebagai bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan bentuk sebagai tatanan yang akbar peranannya kepada rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan bentuk sebagai presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah kepada rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di jumlah kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi meliputi macam perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan bentuk sebagai modern. Dalam rumusan yang bertambah sempit, revolusi umumnya dipahami sbg perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil referensi revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, akhir Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika bertambah merupakan sebuah pemberontakan kepada mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi warga yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka konsep revolusi akhir sering dipilah dihasilkan bentuk sebagai dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada zaman 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang akhir diketahui dengan Revolusi Rusia. Jumlah pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sbg revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik akhir ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sbg sebagai akhir suatu peristiwa dari situasi ketika perubahan kelola nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut warga.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan demikianlah keadaanya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), keadaan sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan bentuk sebagai pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lainnya.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis mengenai Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Segi sejarah, mempunyai intinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

edunitas.com

---

Page 19

Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan berproses dan berganti sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan sesudah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang diterapkan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk untuk kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan diproduksi melebihi penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berganti. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlaku dan kekuasaan berpindah dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian diproduksi menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Bangunnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Acara proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, berutang yang agung. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sebanyak menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu memperoleh tantangan terus-menerus dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu belakangnya diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang diproduksi menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang keyakinan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, sesudah Callone memainkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin diterapkan, dan karenanya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk menjadikan semakin adil keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia meminta bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan keyakinan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan akibatnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, melepasnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah untuk kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangunnya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan acaranya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan berkembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk suatu Dewan berdasarkan hasratnya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, sesudah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus diproduksi berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun rupa-rupanya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka membikin keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari banyak wakil yang sama dari setiap kelompokan dan pemberian suara diterapkan menurut urutan, yaitu Kelompokan Pertama (para rohaniwan), Kelompokan Kedua (para bangsawan), dan Kelompokan Ketiga (lain-lain), masing-masing memperoleh satu suara.

Segera sesudah itu, "Komite Tiga Puluh", suatu badan yang terdiri dari masyarakat Paris yang liberal, mulai memainkan agitasi melawannya, menuntut supaya Kelompokan Ketiga digandakan dan pemungutan suara diterapkan per kepala (seperti yang sudah diterapkan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang berucap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Kelompokan Ketiga harus digandakan, tapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan untuk pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Kelompokan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang ada hak-hak istimewa adalah parasit, dan Kelompokan Ketiga adalah bangsa itu sendiri, membikin kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bekerja menyimpan meterai, tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan untuk para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara belakangnya akan diterapkan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara ketika, namun Kelompokan Ketiga sekarang menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri harus diterapkan sebagai kelompokan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk sampai hal ini tidak sukses, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang ditukar oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, sekarang berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menaruh proses itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyalakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan suatu konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni himpunan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam banyak agung di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, sesudah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya melepaskan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille diproduksi menjadi simbol potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke suatu pengadilan akal-akal di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa ketika yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, diproduksi menjadi wali kota di bawah bangun baru pemerintahan yang dikenal sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah diproduksi menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, sesudah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke letaknya, memperoleh kemenangan yang tak berlaku lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu banyak menginginkan dan menghasilkan amnesti umum, kehilangan beberapa agung dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang belakang Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun ada châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenal sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Untuk diskusi semakin rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional mencerai-beraikan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam ketika beberapa jam, sebanyak bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan banyak pendapat atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih bubar, meski proses penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma untuk negara. Legislasi yang berjalan pada tahun 1790 mencerai-beraikan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenal sebagai dîme (sedekah), mencerai-beraikan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah diproduksi menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba menaruh pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan perkiraan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlaku sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bertubi-tubi. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di anggota kiri adalah pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa ketika selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sebanyak komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri dari pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak sukses mengusulkan suatu senat, yang anggotanya dinaikkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa agung bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompokan rakyat menyalakan di hari itu: Perancis akan ada majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya ada "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha kelompokan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Sesudah sebanyak perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lapang dan populasi.

Awal mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau sekarang memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin sempit, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan menginginkan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sebanyak agung harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 mencerai-beraikan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan menginginkan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membikin gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail tentang peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu mencerai-beraikan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand memainkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara giat.

Para pemilih awal mulanya menentukan anggota Dewan Jenderal untuk bekerja dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis ada konstitusi. Unsur sayap kanan sekarang mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berganti secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada belakang 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap acara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sebanyak kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam suatu pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau diproduksi menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sebanyak "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya adalah Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin diproduksi menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis awal mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; akibatnya, mereka sering diproduksi menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris belakangnya menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan suatu konstitusi. Suatu organisasi yudisial membikin semua hakim sementara dan lepas dari tahta. Legislator mencerai-beraikan letak turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan ada kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu mencerai-beraikan semua penghalang perdagangan dan mencerai-beraikan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak barang-barang yang dijual melewati pembelian surat izin; pemogokan diproduksi menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang dinamakannya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet berucap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum belakang tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membikin kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di belakang 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika sampai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa agung anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sebanyak kelompokan itu sampai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan suatu dekrit menyalakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berfaedah turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan suatu petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Suatu kerumunan agung bersama-sama menjadi satu kelompokan di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas agresi batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak selesai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera sesudah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap acara Louis XVI seperti acara mereka sendiri, menginginkan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan agresi ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Sekarang mereka mengumpulkan sebanyak hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam menentukan untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua agresi luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa letaknya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791....... adalah karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui ada, karena kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu....... Dalam konstitusi ini rakyat adalah sumber semua, namun tak memainkan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan menentukan menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam kondisi acak-acakan sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri dari sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di anggota kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di anggota kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyalakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompokan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang akibatnya akan membikinnya semakin kuat. Kelompokan Girondin berhasrat menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin menentukan konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, meminta menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyalakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Sesudah pertempuran kecil awal berlaku sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berfaedah atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompokan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu belakangnya diproduksi menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Belakangnya pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sebanyak kelompokan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Kondisi ini berlaku terus menerus sampai Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan diproduksi menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu mencerai-beraikan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun diproduksi menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke masyarakat Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati untuk Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang lebih sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; acara kontrarevolusi mulai muncul bertubi-tubi di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompokan Jacobin menguasai kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes diproduksi menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan diproduksi menjadi persangkaan semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik ada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; sesudah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau acara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berjalan dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa agung tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan sesudah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga diterapkan terhadap Jacobin yang sudah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sebanyak agung bekas anggotanya pada apa yang dinamakan sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; suatu plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan membikin legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri dari 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dialihkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan acara kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte mendapat semakin banyak kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan belakangnya (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis ketika Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diceritakan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak diproduksi menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 20

Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan berproses dan berganti sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan sesudah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang diterapkan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk untuk kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan diproduksi melebihi penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berganti. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlaku dan kekuasaan berpindah dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian diproduksi menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Bangunnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Acara proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, berutang yang agung. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sebanyak menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu memperoleh tantangan terus-menerus dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu belakangnya diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang diproduksi menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang keyakinan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, sesudah Callone memainkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin diterapkan, dan karenanya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk menjadikan semakin adil keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia meminta bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan keyakinan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan akibatnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, melepasnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah untuk kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangunnya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan acaranya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan berkembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk suatu Dewan berdasarkan hasratnya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, sesudah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus diproduksi berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun rupa-rupanya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka membikin keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari banyak wakil yang sama dari setiap kelompokan dan pemberian suara diterapkan menurut urutan, yaitu Kelompokan Pertama (para rohaniwan), Kelompokan Kedua (para bangsawan), dan Kelompokan Ketiga (lain-lain), masing-masing memperoleh satu suara.

Segera sesudah itu, "Komite Tiga Puluh", suatu badan yang terdiri dari masyarakat Paris yang liberal, mulai memainkan agitasi melawannya, menuntut supaya Kelompokan Ketiga digandakan dan pemungutan suara diterapkan per kepala (seperti yang sudah diterapkan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang berucap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Kelompokan Ketiga harus digandakan, tapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan untuk pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Kelompokan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang ada hak-hak istimewa adalah parasit, dan Kelompokan Ketiga adalah bangsa itu sendiri, membikin kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bekerja menyimpan meterai, tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan untuk para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara belakangnya akan diterapkan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara ketika, namun Kelompokan Ketiga sekarang menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri harus diterapkan sebagai kelompokan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk sampai hal ini tidak sukses, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang ditukar oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, sekarang berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menaruh proses itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyalakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan suatu konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni himpunan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam banyak agung di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, sesudah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya melepaskan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille diproduksi menjadi simbol potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke suatu pengadilan akal-akal di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa ketika yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, diproduksi menjadi wali kota di bawah bangun baru pemerintahan yang dikenal sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah diproduksi menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, sesudah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke letaknya, memperoleh kemenangan yang tak berlaku lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu banyak menginginkan dan menghasilkan amnesti umum, kehilangan beberapa agung dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang belakang Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun ada châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenal sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Untuk diskusi semakin rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional mencerai-beraikan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam ketika beberapa jam, sebanyak bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan banyak pendapat atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih bubar, meski proses penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma untuk negara. Legislasi yang berjalan pada tahun 1790 mencerai-beraikan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenal sebagai dîme (sedekah), mencerai-beraikan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah diproduksi menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba menaruh pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan perkiraan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlaku sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bertubi-tubi. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di anggota kiri adalah pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa ketika selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sebanyak komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri dari pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak sukses mengusulkan suatu senat, yang anggotanya dinaikkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa agung bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompokan rakyat menyalakan di hari itu: Perancis akan ada majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya ada "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha kelompokan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Sesudah sebanyak perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lapang dan populasi.

Awal mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau sekarang memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin sempit, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan menginginkan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sebanyak agung harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 mencerai-beraikan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan menginginkan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membikin gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail tentang peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu mencerai-beraikan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand memainkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara giat.

Para pemilih awal mulanya menentukan anggota Dewan Jenderal untuk bekerja dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis ada konstitusi. Unsur sayap kanan sekarang mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berganti secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada belakang 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap acara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sebanyak kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam suatu pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau diproduksi menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sebanyak "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya adalah Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin diproduksi menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis awal mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; akibatnya, mereka sering diproduksi menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris belakangnya menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan suatu konstitusi. Suatu organisasi yudisial membikin semua hakim sementara dan lepas dari tahta. Legislator mencerai-beraikan letak turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan ada kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu mencerai-beraikan semua penghalang perdagangan dan mencerai-beraikan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak barang-barang yang dijual melewati pembelian surat izin; pemogokan diproduksi menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang dinamakannya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet berucap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum belakang tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membikin kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di belakang 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika sampai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa agung anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sebanyak kelompokan itu sampai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan suatu dekrit menyalakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berfaedah turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan suatu petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Suatu kerumunan agung bersama-sama menjadi satu kelompokan di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas agresi batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak selesai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera sesudah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap acara Louis XVI seperti acara mereka sendiri, menginginkan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan agresi ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Sekarang mereka mengumpulkan sebanyak hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam menentukan untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua agresi luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa letaknya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791....... adalah karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui ada, karena kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu....... Dalam konstitusi ini rakyat adalah sumber semua, namun tak memainkan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan menentukan menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam kondisi acak-acakan sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri dari sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di anggota kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di anggota kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyalakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompokan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang akibatnya akan membikinnya semakin kuat. Kelompokan Girondin berhasrat menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin menentukan konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, meminta menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyalakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Sesudah pertempuran kecil awal berlaku sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berfaedah atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompokan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu belakangnya diproduksi menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Belakangnya pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sebanyak kelompokan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Kondisi ini berlaku terus menerus sampai Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan diproduksi menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu mencerai-beraikan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun diproduksi menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke masyarakat Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati untuk Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang lebih sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; acara kontrarevolusi mulai muncul bertubi-tubi di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompokan Jacobin menguasai kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes diproduksi menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan diproduksi menjadi persangkaan semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik ada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; sesudah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau acara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berjalan dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa agung tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan sesudah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga diterapkan terhadap Jacobin yang sudah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sebanyak agung bekas anggotanya pada apa yang dinamakan sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; suatu plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan membikin legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri dari 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dialihkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan acara kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte mendapat semakin banyak kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan belakangnya (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis ketika Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diceritakan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak diproduksi menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 21

Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan berproses dan berganti sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan sesudah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang diterapkan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk untuk kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan diproduksi melebihi penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berganti. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlaku dan kekuasaan berpindah dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian diproduksi menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Bangunnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Acara proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, berutang yang agung. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sebanyak menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu memperoleh tantangan terus-menerus dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu belakangnya diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang diproduksi menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang keyakinan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, sesudah Callone memainkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin diterapkan, dan karenanya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk menjadikan semakin adil keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia meminta bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan keyakinan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan akibatnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, melepasnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah untuk kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangunnya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan acaranya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan berkembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk suatu Dewan berdasarkan hasratnya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, sesudah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus diproduksi berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun rupa-rupanya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka membikin keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari banyak wakil yang sama dari setiap kelompokan dan pemberian suara diterapkan menurut urutan, yaitu Kelompokan Pertama (para rohaniwan), Kelompokan Kedua (para bangsawan), dan Kelompokan Ketiga (lain-lain), masing-masing memperoleh satu suara.

Segera sesudah itu, "Komite Tiga Puluh", suatu badan yang terdiri dari masyarakat Paris yang liberal, mulai memainkan agitasi melawannya, menuntut supaya Kelompokan Ketiga digandakan dan pemungutan suara diterapkan per kepala (seperti yang sudah diterapkan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang berucap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Kelompokan Ketiga harus digandakan, tapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan untuk pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Kelompokan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang ada hak-hak istimewa adalah parasit, dan Kelompokan Ketiga adalah bangsa itu sendiri, membikin kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bekerja menyimpan meterai, tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan untuk para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara belakangnya akan diterapkan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara ketika, namun Kelompokan Ketiga sekarang menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri harus diterapkan sebagai kelompokan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk sampai hal ini tidak sukses, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang ditukar oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, sekarang berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menaruh proses itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyalakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan suatu konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni himpunan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam banyak agung di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, sesudah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya melepaskan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille diproduksi menjadi simbol potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke suatu pengadilan akal-akal di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa ketika yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, diproduksi menjadi wali kota di bawah bangun baru pemerintahan yang dikenal sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah diproduksi menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, sesudah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke letaknya, memperoleh kemenangan yang tak berlaku lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu banyak menginginkan dan menghasilkan amnesti umum, kehilangan beberapa agung dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang belakang Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun ada châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenal sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Untuk diskusi semakin rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional mencerai-beraikan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam ketika beberapa jam, sebanyak bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan banyak pendapat atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih bubar, meski proses penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma untuk negara. Legislasi yang berjalan pada tahun 1790 mencerai-beraikan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenal sebagai dîme (sedekah), mencerai-beraikan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah diproduksi menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba menaruh pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan perkiraan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlaku sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bertubi-tubi. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di anggota kiri adalah pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa ketika selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sebanyak komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri dari pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak sukses mengusulkan suatu senat, yang anggotanya dinaikkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa agung bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompokan rakyat menyalakan di hari itu: Perancis akan ada majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya ada "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha kelompokan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Sesudah sebanyak perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lapang dan populasi.

Awal mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau sekarang memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin sempit, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan menginginkan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sebanyak agung harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 mencerai-beraikan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan menginginkan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membikin gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail tentang peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu mencerai-beraikan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand memainkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara giat.

Para pemilih awal mulanya menentukan anggota Dewan Jenderal untuk bekerja dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis ada konstitusi. Unsur sayap kanan sekarang mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berganti secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada belakang 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap acara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sebanyak kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam suatu pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau diproduksi menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sebanyak "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya adalah Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin diproduksi menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis awal mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; akibatnya, mereka sering diproduksi menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris belakangnya menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan suatu konstitusi. Suatu organisasi yudisial membikin semua hakim sementara dan lepas dari tahta. Legislator mencerai-beraikan letak turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan ada kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu mencerai-beraikan semua penghalang perdagangan dan mencerai-beraikan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak barang-barang yang dijual melewati pembelian surat izin; pemogokan diproduksi menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang dinamakannya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet berucap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum belakang tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membikin kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di belakang 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika sampai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa agung anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sebanyak kelompokan itu sampai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan suatu dekrit menyalakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berfaedah turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan suatu petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Suatu kerumunan agung bersama-sama menjadi satu kelompokan di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas agresi batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak selesai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera sesudah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap acara Louis XVI seperti acara mereka sendiri, menginginkan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan agresi ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Sekarang mereka mengumpulkan sebanyak hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam menentukan untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua agresi luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa letaknya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791....... adalah karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui ada, karena kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu....... Dalam konstitusi ini rakyat adalah sumber semua, namun tak memainkan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan menentukan menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam kondisi acak-acakan sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri dari sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di anggota kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di anggota kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyalakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompokan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang akibatnya akan membikinnya semakin kuat. Kelompokan Girondin berhasrat menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin menentukan konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, meminta menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyalakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Sesudah pertempuran kecil awal berlaku sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berfaedah atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompokan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu belakangnya diproduksi menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Belakangnya pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sebanyak kelompokan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Kondisi ini berlaku terus menerus sampai Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan diproduksi menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu mencerai-beraikan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun diproduksi menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke masyarakat Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati untuk Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang lebih sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; acara kontrarevolusi mulai muncul bertubi-tubi di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompokan Jacobin menguasai kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes diproduksi menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan diproduksi menjadi persangkaan semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik ada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; sesudah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau acara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berjalan dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa agung tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan sesudah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga diterapkan terhadap Jacobin yang sudah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sebanyak agung bekas anggotanya pada apa yang dinamakan sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; suatu plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan membikin legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri dari 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dialihkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan acara kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte mendapat semakin banyak kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan belakangnya (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis ketika Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diceritakan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak diproduksi menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 22

Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan berproses dan berganti sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan sesudah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang diterapkan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk untuk kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan diproduksi melebihi penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berganti. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlaku dan kekuasaan berpindah dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian diproduksi menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Bangunnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, beberapa disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Acara proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, berutang yang agung. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sebanyak menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu memperoleh tantangan terus-menerus dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu belakangnya diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang diproduksi menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang keyakinan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, sesudah Callone memainkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin diterapkan, dan karenanya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk menjadikan semakin adil keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia meminta bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan keyakinan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan akibatnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Walaupun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil beragam golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, melepasnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan pimpinan oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan beragam hak sipil (termasuk kebebasan beribadah untuk kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghentikan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangunnya perlawanan massal di banyak anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan acaranya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya semenjak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan berkembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk suatu Dewan berdasarkan hasratnya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, sesudah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus diproduksi berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam pertemuan sebelumnya. Walaupun rupa-rupanya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka membikin keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari banyak wakil yang sama dari setiap kelompokan dan pemberian suara diterapkan menurut urutan, yaitu Kelompokan Pertama (para rohaniwan), Kelompokan Kedua (para bangsawan), dan Kelompokan Ketiga (lain-lain), masing-masing memperoleh satu suara.

Segera sesudah itu, "Komite Tiga Puluh", suatu badan yang terdiri dari masyarakat Paris yang liberal, mulai memainkan agitasi melawannya, menuntut supaya Kelompokan Ketiga digandakan dan pemungutan suara diterapkan per kepala (seperti yang sudah diterapkan dalam beragam dewan perwakilan daerah). Necker, yang berucap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Kelompokan Ketiga harus digandakan, tapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan untuk pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Kelompokan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang ada hak-hak istimewa adalah parasit, dan Kelompokan Ketiga adalah bangsa itu sendiri, membikin kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bekerja menyimpan meterai, tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan untuk para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara belakangnya akan diterapkan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara ketika, namun Kelompokan Ketiga sekarang menuntut supaya pembuktian kredensi itu sendiri harus diterapkan sebagai kelompokan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk sampai hal ini tidak sukses, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang ditukar oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, sekarang berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menaruh proses itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyalakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan suatu konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni himpunan kerajaan sudah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam banyak agung di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang berperan di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, sesudah pertempuran 4 jam, massa menguasai penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya melepaskan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille diproduksi menjadi simbol potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke suatu pengadilan akal-akal di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya semenjak beberapa ketika yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, diproduksi menjadi wali kota di bawah bangun baru pemerintahan yang dikenal sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah diproduksi menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, sesudah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terlindung oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke letaknya, memperoleh kemenangan yang tak berlaku lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu banyak menginginkan dan menghasilkan amnesti umum, kehilangan beberapa agung dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang belakang Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun ada châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenal sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Untuk diskusi semakin rinci, lihat Penghapusan feodalisme.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional mencerai-beraikan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam ketika beberapa jam, sebanyak bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan banyak pendapat atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih bubar, meski proses penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma untuk negara. Legislasi yang berjalan pada tahun 1790 mencerai-beraikan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenal sebagai dîme (sedekah), mencerai-beraikan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja sudah diproduksi menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba menaruh pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan perkiraan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlaku sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan beragam faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai muncul bertubi-tubi. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di anggota kiri adalah pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa ketika selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sebanyak komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri dari pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dan lain-lain tidak sukses mengusulkan suatu senat, yang anggotanya dinaikkan oleh raja pada pencalonan rakyat. Beberapa agung bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompokan rakyat menyalakan di hari itu: Perancis akan ada majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya ada "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha kelompokan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Sesudah sebanyak perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lapang dan populasi.

Awal mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai ketika itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau sekarang memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin sempit, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan menginginkan bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Supaya memonter sebanyak agung harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 mencerai-beraikan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan menginginkan mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membikin gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang dimohon dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail tentang peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu mencerai-beraikan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dan lain-lain., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand memainkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara giat.

Para pemilih awal mulanya menentukan anggota Dewan Jenderal untuk bekerja dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut sudah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis ada konstitusi. Unsur sayap kanan sekarang mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu sudah berganti secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada belakang 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan beragam usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau beberapa pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap acara antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sebanyak kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam suatu pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau diproduksi menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sebanyak "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya adalah Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Ketika Jacobin diproduksi menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis awal mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; akibatnya, mereka sering diproduksi menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris belakangnya menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan suatu konstitusi. Suatu organisasi yudisial membikin semua hakim sementara dan lepas dari tahta. Legislator mencerai-beraikan letak turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan ada kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu mencerai-beraikan semua penghalang perdagangan dan mencerai-beraikan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak barang-barang yang dijual melewati pembelian surat izin; pemogokan diproduksi menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Saling berargumentasi itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang dinamakannya "patutu ditaruh di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet berucap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum belakang tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membikin kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di belakang 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari ketika ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Ketika sampai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap ditaruh di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan beberapa agung anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sebanyak kelompokan itu sampai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan suatu dekrit menyalakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berfaedah turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan suatu petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan semenjak pelariannya. Suatu kerumunan agung bersama-sama menjadi satu kelompokan di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas agresi batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak selesai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera sesudah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap acara Louis XVI seperti acara mereka sendiri, menginginkan pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan agresi ke Perancis atas namanya bila pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Bila tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis sudah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Sekarang mereka mengumpulkan sebanyak hukum konstitusi yang sudah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam menentukan untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan ketika itu, yang menyetujuinya, menulis "Aku mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua agresi luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditaruh di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa letaknya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791....... adalah karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui ada, karena kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu....... Dalam konstitusi ini rakyat adalah sumber semua, namun tak memainkan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan menentukan menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam kondisi acak-acakan sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri dari sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di anggota kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di anggota kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Semenjak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyalakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompokan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang akibatnya akan membikinnya semakin kuat. Kelompokan Girondin berhasrat menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin menentukan konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, meminta menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyalakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis sudah dimulai.

Sesudah pertempuran kecil awal berlaku sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berfaedah atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki sudah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompokan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu belakangnya diproduksi menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Belakangnya pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Ketika commune mengirimkan sebanyak kelompokan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Kondisi ini berlaku terus menerus sampai Konvensi, yang dimohon menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan diproduksi menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu mencerai-beraikan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun diproduksi menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke masyarakat Perancis bila hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai dampaknya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati untuk Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Ketika perang lebih sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; acara kontrarevolusi mulai muncul bertubi-tubi di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompokan Jacobin menguasai kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes diproduksi menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan diproduksi menjadi persangkaan semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik ada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; sesudah tuduhan kontrarevolusi. Cerminan yang sedikit saja atas cara melakukan sesuatu atau acara kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berjalan dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai dampaknya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu beberapa agung tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan sesudah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga diterapkan terhadap Jacobin yang sudah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sebanyak agung bekas anggotanya pada apa yang dinamakan sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; suatu plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan membikin legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri dari 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dialihkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan acara kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte mendapat semakin banyak kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan belakangnya (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis ketika Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diceritakan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak diproduksi menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

edunitas.com

---

Page 23

Revolusi Oranye (bahasa Ukraina: Помаранчева революція, Pomarancheva revolyutsiya) adalah rangkaian protes dan even politik yang terjadi di Ukraina mulai kesudahan November 2004 sampai Januari 2005, tepat setelah berhentinya pemilu Ukraina tahun 2004 yang dituding telah dicemari oleh korupsi besar-besaran, intimidasi terhadap para pemberi suara, dan penipuan hasil pemilu. Kiev, ibukota Ukraina, dibuat menjadi pusat gerakan revolusi ini dengan ribuat pemrotes berdemonstrasi setiap hari.

Protes yang menjalar ke seluruh negeri tersebut sukses dan hasil pemilu dibatalkan serta pemilu ulang diselenggarakan oleh pemerintah pada tanggal 26 Desember, 2004. Di bawah tekanan pengamat internasional dan lokal, pemilu ulang ini disebut sebagai "bersih dan bebas". Hasil kesudahan menunjukkan kemenangan untuk Victor Yushchenko yang pada pemilu pertama dikalahkan oleh pesaingnya, Victor Yanukovych. Yushchenko diketengahkan pemenang pemilu dan dinaikkan dibuat menjadi presiden pada tanggal 23 Januari 2005 di Kiev.

Daftar isi 1 Lihat pula 2 Referensi 3 Tautan luar 4 Further reading

Lihat pula

Referensi

• Andrew Wilson (March 2006). Ukraine's Orange Revolution. Yale University Press. ISBN 0-300-11290-4.
• Anders Åslund and Michael McFaul (January 2006). Revolution in Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough. Carnegie Endowment for International Peace. ISBN 0-87003-221-6.
• Askold Krushelnycky (2006). An Orange Revolution: A Personal Journey Through Ukrainian History. ISBN 0-436-20623-4.
• Pavol Demes and Joerg Forbrig (eds.). Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe. German Marshall Fund, 2007.
• Andrey Kolesnikov (2005). Первый Украинский: записки с передовой (First Ukrainian [Front]: Notes from the Front Line). Moscow: Vagrius. ISBN 5-9697-0062-2. (Rusia)
• Giuseppe D'Amato, EuroSogno e i nuovi Muri ad Est (The Euro-Dream and the new Walls to the East). L'Unione europea e la dimensione orientale. Greco-Greco editore, Milano, 2008. PP.133–151. (Italian).
• The orange ribbon by the Centre for Eastern Studies (OSW), Warsaw, 2005.
• US campaign behind the turmoil in Kiev, The Guardian, November 2 6, 2004.
• Six questions to the critics of Ukraine's orange revolution, The Guardian, December 2, 2004.
• The Orange Revolution, TIME.com, Monday, December 6, 2004 (excerpt, requires subscription)
• The price of People Power, The Guardian, December 7, 2004.
• U.S. Money has Helped Opposition in Ukraine, Associated Press, December 11, 2004.

Tautan luar

• Lysenko, V.V., and Desouza, K.C. "Role of Internet-based Information Flows and Technologies in Electoral Revolutions: The Case of Ukraine’s Orange Revolution,” First Monday, 15 (9), 2010, Available Online at: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2992/2599
• Orange Chronicles - A feature-length documentary focusing on personal journey through Orange Revolution. (Damian Kolodiy)

• “Maidan” – An Internet Hub for Citizens Action Network in Ukraine
• Orange Revolution, a feature-length documentary film by Steve York
• "Nothing and Never" - Documentary film about the Orange Revolution (Ukraine 2006, 16 mm ,45min)
• Images at theorangerevolution.com
• Short film: AEGEE's Election Observation Mission
• Orange Winter, a feature documentary about the Orange revolution by Andrei Zagdansky
• Photos from the Orange revolution by Bohdan Warchomij

Further reading

• Paul D'Anieri, ed. Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine (Johns Hopkins University Press; 2011) 328 pages
• Tetyana Tiryshkina. The Orange Revolution in Ukraine - a Step to Freedom (2nd ed. 2007)

edunitas.com

---

Page 24

Revolusi Oranye (bahasa Ukraina: Помаранчева революція, Pomarancheva revolyutsiya) adalah rangkaian protes dan even politik yang terjadi di Ukraina mulai kesudahan November 2004 sampai Januari 2005, tepat setelah berhentinya pemilu Ukraina tahun 2004 yang dituding telah dicemari oleh korupsi besar-besaran, intimidasi terhadap para pemberi suara, dan penipuan hasil pemilu. Kiev, ibukota Ukraina, dibuat menjadi pusat gerakan revolusi ini dengan ribuat pemrotes berdemonstrasi setiap hari.

Protes yang menjalar ke seluruh negeri tersebut sukses dan hasil pemilu dibatalkan serta pemilu ulang diselenggarakan oleh pemerintah pada tanggal 26 Desember, 2004. Di bawah tekanan pengamat internasional dan lokal, pemilu ulang ini disebut sebagai "bersih dan bebas". Hasil kesudahan menunjukkan kemenangan untuk Victor Yushchenko yang pada pemilu pertama dikalahkan oleh pesaingnya, Victor Yanukovych. Yushchenko diketengahkan pemenang pemilu dan dinaikkan dibuat menjadi presiden pada tanggal 23 Januari 2005 di Kiev.

Daftar isi 1 Lihat pula 2 Referensi 3 Tautan luar 4 Further reading

Lihat pula

Referensi

• Andrew Wilson (March 2006). Ukraine's Orange Revolution. Yale University Press. ISBN 0-300-11290-4.
• Anders Åslund and Michael McFaul (January 2006). Revolution in Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough. Carnegie Endowment for International Peace. ISBN 0-87003-221-6.
• Askold Krushelnycky (2006). An Orange Revolution: A Personal Journey Through Ukrainian History. ISBN 0-436-20623-4.
• Pavol Demes and Joerg Forbrig (eds.). Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe. German Marshall Fund, 2007.
• Andrey Kolesnikov (2005). Первый Украинский: записки с передовой (First Ukrainian [Front]: Notes from the Front Line). Moscow: Vagrius. ISBN 5-9697-0062-2. (Rusia)
• Giuseppe D'Amato, EuroSogno e i nuovi Muri ad Est (The Euro-Dream and the new Walls to the East). L'Unione europea e la dimensione orientale. Greco-Greco editore, Milano, 2008. PP.133–151. (Italian).
• The orange ribbon by the Centre for Eastern Studies (OSW), Warsaw, 2005.
• US campaign behind the turmoil in Kiev, The Guardian, November 2 6, 2004.
• Six questions to the critics of Ukraine's orange revolution, The Guardian, December 2, 2004.
• The Orange Revolution, TIME.com, Monday, December 6, 2004 (excerpt, requires subscription)
• The price of People Power, The Guardian, December 7, 2004.
• U.S. Money has Helped Opposition in Ukraine, Associated Press, December 11, 2004.

Tautan luar

• Lysenko, V.V., and Desouza, K.C. "Role of Internet-based Information Flows and Technologies in Electoral Revolutions: The Case of Ukraine’s Orange Revolution,” First Monday, 15 (9), 2010, Available Online at: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2992/2599
• Orange Chronicles - A feature-length documentary focusing on personal journey through Orange Revolution. (Damian Kolodiy)

• “Maidan” – An Internet Hub for Citizens Action Network in Ukraine
• Orange Revolution, a feature-length documentary film by Steve York
• "Nothing and Never" - Documentary film about the Orange Revolution (Ukraine 2006, 16 mm ,45min)
• Images at theorangerevolution.com
• Short film: AEGEE's Election Observation Mission
• Orange Winter, a feature documentary about the Orange revolution by Andrei Zagdansky
• Photos from the Orange revolution by Bohdan Warchomij

Further reading

• Paul D'Anieri, ed. Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine (Johns Hopkins University Press; 2011) 328 pages
• Tetyana Tiryshkina. The Orange Revolution in Ukraine - a Step to Freedom (2nd ed. 2007)

edunitas.com

---

Page 25

Revolusi Oranye (bahasa Ukraina: Помаранчева революція, Pomarancheva revolyutsiya) adalah rangkaian protes dan even politik yang terjadi di Ukraina mulai kesudahan November 2004 sampai Januari 2005, tepat setelah berhentinya pemilu Ukraina tahun 2004 yang dituding telah dicemari oleh korupsi besar-besaran, intimidasi terhadap para pemberi suara, dan penipuan hasil pemilu. Kiev, ibukota Ukraina, dibuat menjadi pusat gerakan revolusi ini dengan ribuat pemrotes berdemonstrasi setiap hari.

Protes yang menjalar ke seluruh negeri tersebut sukses dan hasil pemilu dibatalkan serta pemilu ulang diselenggarakan oleh pemerintah pada tanggal 26 Desember, 2004. Di bawah tekanan pengamat internasional dan lokal, pemilu ulang ini disebut sebagai "bersih dan bebas". Hasil kesudahan menunjukkan kemenangan untuk Victor Yushchenko yang pada pemilu pertama dikalahkan oleh pesaingnya, Victor Yanukovych. Yushchenko diketengahkan pemenang pemilu dan dinaikkan dibuat menjadi presiden pada tanggal 23 Januari 2005 di Kiev.

Daftar isi 1 Lihat pula 2 Referensi 3 Tautan luar 4 Further reading

Lihat pula

Referensi

• Andrew Wilson (March 2006). Ukraine's Orange Revolution. Yale University Press. ISBN 0-300-11290-4.
• Anders Åslund and Michael McFaul (January 2006). Revolution in Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough. Carnegie Endowment for International Peace. ISBN 0-87003-221-6.
• Askold Krushelnycky (2006). An Orange Revolution: A Personal Journey Through Ukrainian History. ISBN 0-436-20623-4.
• Pavol Demes and Joerg Forbrig (eds.). Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe. German Marshall Fund, 2007.
• Andrey Kolesnikov (2005). Первый Украинский: записки с передовой (First Ukrainian [Front]: Notes from the Front Line). Moscow: Vagrius. ISBN 5-9697-0062-2. (Rusia)
• Giuseppe D'Amato, EuroSogno e i nuovi Muri ad Est (The Euro-Dream and the new Walls to the East). L'Unione europea e la dimensione orientale. Greco-Greco editore, Milano, 2008. PP.133–151. (Italian).
• The orange ribbon by the Centre for Eastern Studies (OSW), Warsaw, 2005.
• US campaign behind the turmoil in Kiev, The Guardian, November 2 6, 2004.
• Six questions to the critics of Ukraine's orange revolution, The Guardian, December 2, 2004.
• The Orange Revolution, TIME.com, Monday, December 6, 2004 (excerpt, requires subscription)
• The price of People Power, The Guardian, December 7, 2004.
• U.S. Money has Helped Opposition in Ukraine, Associated Press, December 11, 2004.

Tautan luar

• Lysenko, V.V., and Desouza, K.C. "Role of Internet-based Information Flows and Technologies in Electoral Revolutions: The Case of Ukraine’s Orange Revolution,” First Monday, 15 (9), 2010, Available Online at: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2992/2599
• Orange Chronicles - A feature-length documentary focusing on personal journey through Orange Revolution. (Damian Kolodiy)

• “Maidan” – An Internet Hub for Citizens Action Network in Ukraine
• Orange Revolution, a feature-length documentary film by Steve York
• "Nothing and Never" - Documentary film about the Orange Revolution (Ukraine 2006, 16 mm ,45min)
• Images at theorangerevolution.com
• Short film: AEGEE's Election Observation Mission
• Orange Winter, a feature documentary about the Orange revolution by Andrei Zagdansky
• Photos from the Orange revolution by Bohdan Warchomij

Further reading

• Paul D'Anieri, ed. Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine (Johns Hopkins University Press; 2011) 328 pages
• Tetyana Tiryshkina. The Orange Revolution in Ukraine - a Step to Freedom (2nd ed. 2007)

edunitas.com

---

Page 26

Revolusi Oranye (bahasa Ukraina: Помаранчева революція, Pomarancheva revolyutsiya) adalah rangkaian protes dan even politik yang terjadi di Ukraina mulai kesudahan November 2004 sampai Januari 2005, tepat setelah berhentinya pemilu Ukraina tahun 2004 yang dituding telah dicemari oleh korupsi besar-besaran, intimidasi terhadap para pemberi suara, dan penipuan hasil pemilu. Kiev, ibukota Ukraina, dibuat menjadi pusat gerakan revolusi ini dengan ribuat pemrotes berdemonstrasi setiap hari.

Protes yang menjalar ke seluruh negeri tersebut sukses dan hasil pemilu dibatalkan serta pemilu ulang diselenggarakan oleh pemerintah pada tanggal 26 Desember, 2004. Di bawah tekanan pengamat internasional dan lokal, pemilu ulang ini disebut sebagai "bersih dan bebas". Hasil kesudahan menunjukkan kemenangan untuk Victor Yushchenko yang pada pemilu pertama dikalahkan oleh pesaingnya, Victor Yanukovych. Yushchenko diketengahkan pemenang pemilu dan dinaikkan dibuat menjadi presiden pada tanggal 23 Januari 2005 di Kiev.

Daftar isi 1 Lihat pula 2 Referensi 3 Tautan luar 4 Further reading

Lihat pula

Referensi

• Andrew Wilson (March 2006). Ukraine's Orange Revolution. Yale University Press. ISBN 0-300-11290-4.
• Anders Åslund and Michael McFaul (January 2006). Revolution in Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough. Carnegie Endowment for International Peace. ISBN 0-87003-221-6.
• Askold Krushelnycky (2006). An Orange Revolution: A Personal Journey Through Ukrainian History. ISBN 0-436-20623-4.
• Pavol Demes and Joerg Forbrig (eds.). Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe. German Marshall Fund, 2007.
• Andrey Kolesnikov (2005). Первый Украинский: записки с передовой (First Ukrainian [Front]: Notes from the Front Line). Moscow: Vagrius. ISBN 5-9697-0062-2. (Rusia)
• Giuseppe D'Amato, EuroSogno e i nuovi Muri ad Est (The Euro-Dream and the new Walls to the East). L'Unione europea e la dimensione orientale. Greco-Greco editore, Milano, 2008. PP.133–151. (Italian).
• The orange ribbon by the Centre for Eastern Studies (OSW), Warsaw, 2005.
• US campaign behind the turmoil in Kiev, The Guardian, November 2 6, 2004.
• Six questions to the critics of Ukraine's orange revolution, The Guardian, December 2, 2004.
• The Orange Revolution, TIME.com, Monday, December 6, 2004 (excerpt, requires subscription)
• The price of People Power, The Guardian, December 7, 2004.
• U.S. Money has Helped Opposition in Ukraine, Associated Press, December 11, 2004.

Tautan luar

• Lysenko, V.V., and Desouza, K.C. "Role of Internet-based Information Flows and Technologies in Electoral Revolutions: The Case of Ukraine’s Orange Revolution,” First Monday, 15 (9), 2010, Available Online at: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2992/2599
• Orange Chronicles - A feature-length documentary focusing on personal journey through Orange Revolution. (Damian Kolodiy)

• “Maidan” – An Internet Hub for Citizens Action Network in Ukraine
• Orange Revolution, a feature-length documentary film by Steve York
• "Nothing and Never" - Documentary film about the Orange Revolution (Ukraine 2006, 16 mm ,45min)
• Images at theorangerevolution.com
• Short film: AEGEE's Election Observation Mission
• Orange Winter, a feature documentary about the Orange revolution by Andrei Zagdansky
• Photos from the Orange revolution by Bohdan Warchomij

Further reading

• Paul D'Anieri, ed. Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine (Johns Hopkins University Press; 2011) 328 pages
• Tetyana Tiryshkina. The Orange Revolution in Ukraine - a Step to Freedom (2nd ed. 2007)

edunitas.com