Secara resmi persiapan kemerdekaan indonesia dilakukan oleh titik-titik dan

Jakarta -

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk setelah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) menyelesaikan tugasnya dan resmi dibubarkan. Lalu tanggal berapa PPKI dibentuk?

PPKI atau dikenal juga dalam bahasa Jepang yakni Dokuritsu Junbi Inkai sendiri dibentuk guna meneruskan tugas BPUPKI dalam menyegerakan persiapan kemerdekaan Indonesia.

Dikutip dari buku "Pengetahuan Sosial" oleh Drs. Tugiyono Ks., dan kawan-kawan, berikut ini penjelasan tentang dibentuknya PPKI.

Setelah menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI resmi dibubarkan. Sebagai gantinya PPKI pun resmi terbentuk pada tanggal yang sama.

Kemudian pada 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat menemui Panglima Tertinggi Mandala Selatan, Jenderal Terauchi di Dalat Saigon (Vietnam Selatan).

Kepada ketiga pemimpin ini, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai.

Jenderal Terauchi juga menyetujui pembentukan PPKI yang anggotanya sesuai dengan anggota BPUPKI serta menunjuk Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua.

Dalam kesempatan itu Jenderal Terauchi juga menegaskan bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

Awalnya keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang, namun oleh pemimpin Indonesia ditambah lagi enam orang dari berbagai daerah tanpa persetujuan Jepang.

Hal itu dikarenakan para pemimpin menganggap PPKI milik bangsa Indonesia dan dengan tambahan anggota tersebut, PPKI pun dapat dianggap sebagai wakil dari seluruh bangsa Indonesia.

Tujuan PPKI

Tujuan PPKI di antaranya adalah:

1. Melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya (BPUPKI) yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia

2. Membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia. Mulai dari penetapan dasar negara, hingga pembentukan lembaga negara.

Hasil Sidang PPKI

Setelah PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945, kemudian mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Sidang menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya:

- Mengesahkan UUD 1945

- Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden

- Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR

Tak berhenti di situ, persiapan untuk membentuk sistem negara pun dilanjutkan dengan sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, dengan hasil:

- Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur

- Pembentukan Komite Nasional (daerah)

- Menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengepalai departemen dan 4 menteri agama

Kemudian dilanjutkan dengan sidang PPKI ketiga atau sidang terakhir pada tanggal 20 Agustus 2021 yang menghasilkan:

- Pembentukan Komite Nasional

- Membentuk Partai Nasional Indonesia

- Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah.

Simak Video "Mahfud Ajak Jaga Masjid Agar Tak Direbut Paham Radikalisme"

Jakarta -

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah lembaga yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bukti atas janji kemerdekaan dari perdana menteri Jepang, Koiso.

BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai bertugas menyusun hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Semasa bertugas, BPUPKI berhasil membuat rancangan dasar negara dan Undang-Undang Dasar dalam dua kali sidang resmi.

Sesuai dengan namanya, tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Termasuk, merencanakan organisasi pemerintah nasional yang akan menerima kemerdekaan dari pihak Jepang, seperti dikutip dari buku 'Super Complete SMP' terbitan Sahabat Pelajar Cerdas.

Pada tanggal 7 September 1944, perdana menteri Jepang Koiso menyampaikan pidato yang berkaitan dengan kemerdekaan. Dikutip dari buku 'Pengetahuan Sosial Sejarah 2' oleh Tugiyono dkk, perdana menteri Jepang mengatakan bahwa daerah-daerah laut selatan, termasuk Indonesia, akan diberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari.

Sejak saat itu, bangsa Indonesia diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Mereka juga diperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selain lagu-lagu Jepang.

Dalam rangka meyakinkan janji kemerdekaan tersebut, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Badan ini beranggotakan 60 tokoh bangsa Indonesia dan beberapa perwakilan Jepang.

Ketua dan Anggota BPUPKI

Ketua BPUPKI adalah K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan ketua muda atau wakilnya adalah Icibangase, perwakilan dari Jepang. Berikut struktur organisasi BPUPKI:

1. Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat 2. Ketua Muda : Icibangase3. Sekretaris : R.P. Surono

4. Anggota : 60 orang Indonesia yang merupakan perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara.

Terdapat beberapa versi mengenai jumlah anggota BPUPKI. Beberapa sumber mengatakan anggota BPUPKI berjumlah 62 orang, ada juga sumber yang menyebut sebanyak 64 orang. Terlepas dari itu, mayoritas sumber sejarah mengatakan bahwa anggota BPUPKI sekitar 60 orang.

Sejarah Pembubaran BPUPKI

Selama berdiri, BPUPKI telah menjalankan dua kali sidang resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni dengan menghasilkan rumusan dasar negara yang berupa pandangan umum saja. Falsafah negara Indonesia merdeka tersebut diusulkan oleh para pendiri negara, seperti Moh Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 1945), dan Soekarno (1 Juni 1945).

Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), termasuk Pembukaan UUD yang memuat dasar negara.

Dikutip dari buku IPS Terpadu Jilid 2B oleh Sri Pujiastuti dkk, dalam membahas rancangan tersebut, BPUPKI membentuk Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno.

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai ganti dan kelanjutannya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai.

Gimana detikers, sudah paham sejarah pembentukan BPUPKI lengkap dengan ketua dan anggotanya? Semoga membantu!

Simak Video "Asal Usul Hari Lahir Pancasila yang Diperingati Hari Ini"

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.Pengibaran bendera pada 17 Agustus 1945.Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, berdasarkan tim PPKI.[1] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang (sic).Dikibarkannya bendera Indonesia pada 17 Agustus 1945.Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta BPUPKI Dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, dr. Radjiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara akif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Boedi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Manuvernya di saat memimpin Budi Utomo yang mengusulkan pembentukan milisi rakyat disetiap daerah di Indonesia (kesadaran memiliki tentara rakyat) dijawab Belanda dengan kompensasi membentuk Volksraad dan dr. Radjiman masuk di dalamnya sebagai wakil dari Boedi Utomo.Pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, ia mengajukan pertanyaan “apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?” Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Radjiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah Bapak Bangsa pencetus Pancasila.Pada tanggal 9 Agustus 1945 ia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Da Lat untuk menemui pimpinan tentara Jepang untuk Asia Timur Raya terkait dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.