Siapakah penguasa Orde Baru?

Masa pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin Soeharto dikenal sebagai Orde Baru. Era Orde Baru berlangsung tahun 1966-1998. Orde Baru mengusung konsep Demokrasi Pancasila. Pelaksanaan Pancasila pada masa ini tercatat pada visi utama pemerintahan Orde Baru.

Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti dikutip dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

Visi pemerintahan ini menjadi visi utama yang sangat populer pada masa Orde Baru. Visi utama Orde Baru tersebut dibuat untuk memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dan ekonomi.

Orde Baru didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Masa ini diposisikan sebagai koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan UUD 1945. Hanya saja di sisi lain, pelaksanaan Orde Baru juga terdapat penyimpangan.

Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia memang berkembang pesat, tetapi terjadi bersamaan dengan praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela.

Di samping itu, peran negara dalam Orde Baru melalui kebijakan politik dan ekonomi semakin menguat. Sementara itu, kekuasaan presiden pada Orde Baru merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

Soeharto sebagai presiden saat itu memiliki legalitas yang tidak dimiliki siapapun. Soeharto masa itu disebut sebagai pengemban Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI.

Soeharto memiliki tafsir sendiri terhadap Pancasila. Tafsir Soeharto bersifat mutlak pada masa Orde Baru. Gagasan Soeharto mengenai Ekaprasetia Pancakarsa diformalkan melalui TAP MPR Nomor IV/1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Indoktrinasi Pancasila melalui penataran P4 dilakukan untuk pegawai negeri sipil dan seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan menggunakan ideologi selain Pancasila.

Pada 1997, terjadi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis Indonesia berujung pada Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pengunduran Soeharto sebagai presiden mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

Nah, itu dia penjelasan visi utama pemerintahan Orde Baru. Semoga mudah dipahami ya, detikers.