Syarat perubahan Undang Undang Dasar 1945

1. Bagaimana posisi rakyat dalam Sishankamrata! 2. Bagaimana konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah?.

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia … sebagai sebuah negara. Usaha pemuda untuk mempertegas jati diri bangsa. A. Menghormati perbedaan dalam masyarakat b. Menghilangkan sikap dan anggapan semua orang akan berbuat jahat c. Memahami simbol-simbol negara d. Belajar lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita.

1. Bagaimana relasi trias politika dengan demokrasi?2. Apakah pemerintah sudah menjalankan fungsinya sbg wakil rakyat?3. Bagaimana pemikiran hukum ter … hadap aspirasi rakyat yg disampaikan melalui media sosial?​.

Buatlah doa yang mengungkapkan kemauan dan tekad yang kuat untuk membangun diri seturut teladan Yesus!.

Deskripsikan proses ancaman di bidang ekonomi bangi negara Indonesia dan apa solusi yang anda tawarkan untuk mengurangi ancaman tersebut. ​.

Julukan yang diberikan Mr. Muhammad Yamin adalah ....Tolong dijawab beserta penjelasannya!​

Bisakah seorang WNI yang telah pindah status kewarganegaraan Lain memperoleh kembali status kewarganegaraannya? Jika boleh, jelaskan!​.

Penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa merupakan ancan dibidang?.

3. a. Nilai-nilai kebangsaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari- hari adalah nilai religius. Berikut per- nyataan yang tidak sesuai dengan n … ilai yang mestinya dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut adalah .... HOTS a berani membela kebenaran dan keadilan b. tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain C. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar ke- manusiaan yang adil dan beradab d. hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup​

Bagaimana cara guru sd menerapkan upaya membangun komunikasi sosialisasi budaya dan masyarakat indonesia yang majemuk?.

Syarat perubahan Undang Undang Dasar 1945

Syarat perubahan Undang Undang Dasar 1945
Lihat Foto

shutterstock.com

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

KOMPAS.com - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 merupakan dasar hukum tertulis, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia sampai saat ini.

Dalam buku UUD 1945 dan Perubahannya (2017) karya Rudi, pada kurun waktu 1999-2002 UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut yaitu:

Perubahan atau Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan tanggal 14-21 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR.

Amandemen tersebut menyempurnakan sembilan pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Terdapat dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu:

  1. Pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR.
  2. Pembatasan masa jabatan presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.

Baca juga: Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya

Perubahan UUD 1945 kedua terjadi pada 7-18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR.

Pada perubahan UUD 1945 tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan, serta tambahan dan perubahan enam bab.

Terdapat delapan perubahan penting, yaitu:

  1. Otonomi daerah atau desentralisasi
  2. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
  3. Penegasan fungsi dan hak DPR
  4. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang.
  5. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia
  6. Sistem pertahanan dan keamanan negara
  7. Pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri
  8. Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
  • Perubahan (Amandemen) III

Perubahan UUD 1945 ketiga berlangsung dari tanggal 1-9 November 2001 dalam Sidang Umum MPR.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang. Selama ratusan tahun negara ini telah dijajah oleh beberapa negara, mulai dari Portugis hingga Jepang. Dari Sejarah kemerdekaan Indonesia kita mengetahui bahwa sehari setelahnya Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan sebagai konstitusi negara ini.

Sebagai konstitusi yang dibuat oleh manusia, atau lebih tepatnya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), tentu UUD 1945 tidak memiliki kesempurnaan. Melalui sejarah UUD, kita dapat memahami bahwa UUD 1945 sempat digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara. Namun, pada akhirnya yang menjadi konstitusi Indonesia adalah UUD 1945.

Ketika memasuki era demokrasi reformasi, UUD 1945 mengalami banyak perubahan, yaitu sebanyak empat kali. Terhitung semenjak tahun 1999 hingga tahun 2002 perubahan dilakukan. Salah satu fungsi MPR ialah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Lantas, seperti apakah perubahan UUD 1945 dilakukan?. berikut ini penjelasan syarat-syarat amandemen UUD 1945 di Indonesia sesuai dengan pasal 37 UUD 1945:

1. Usul Perubahan Diajukan oleh Minimal 1/3 Anggota MPR

Di dalam pasal 37 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa usulan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 harus diajukan oleh minimal satu per tiga dari seluruh anggota MPR. Anggota MPR sendiri terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

2. Alasan Terhadap Perubahan Pasal Tersebut Haruslah Jelas

Selanjutnya, pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap usulan terhadap pasal dalam UUD harus disampaikan dengan jelas mana bagian yang hendak diubah beserta dengan alasannya. Alasannya pun harus valid dan dapat dibuktikan agar MPR dapat menerimanya.

3. Sidang MPR Harus Dihadiri Minimal 2/3 Anggota MPR

Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa sidang untuk memutuskan apakah usulan perubahan pasal UUD 1945 harus dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Apabila anggota yang hadir kurang dari jumlah tersebut, maka sidang tidak dapat diilanjutkan.

4. Keputusan Perubahan Harus Disetujui Minimal 50% + 1 Anggota MPR

Berdasarkan ayat (4) pasal 37, keputusan apakah pasal UUD 1945 dapat diubah harus disetujui oleh minimal 50%+1 atau setengah dari jumlah anggota MPR dan ditambah satu orang dari anggota MPR pula. Apabila kurang dari jumlah ini, maka perubahan terhadap pasal UUD 1945 tidak dapat dilakukan dan harus melalui prosedur kembali dari awal agar dapat mengubah pasal yang dikehendaki.

5. Pasal Mengenai Bentuk Negara Tidak Dapat Diubah

Dalam ayat terakhir mengenai perubahan pasal dalam UUD 1945, terdapat aturan bahwa khusus pasal mengenai bentuk negara kesatuan Indonesia ini tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Hal ini sebagai bentuk trauma psikologis bangsa ini ketika masa penggunaan bentuk negara serikat. saat itu terjadi banyak konflik sosial dan politik, baik yang berupa konflik antara rakyat di daerah atau di tingkat nasional yang menunjukkan bahwa negara ini tidak cocok dengan bentuk negara serikat.

Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara lengkap mengenai materi syarat-syarat amandemen UUD 1945 di Indonesia  yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik apa itu UUD 1945 dan apa saja yang menjadi syarat-syarat amandemen UUD 1945 di Indonesia . Perlu kita pahami bersama bahwa konstitusi UUD 1945 ini merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai rakyat dunia ini  sehingga ia harus kita perhatikan. sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pembaca dalam menjalani hidup.