Top 9 apa pendapat dan harapan kalian terhadap pelaksanaan sistem hukum di indonesia 2023

Tóm tắt: Sebelum dibahas, sebenarnya apa sih pengertian sistem hukum? Pengertian Sistem Hukum menurut pendapat Sudikno Mertukusumo adalah Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.Menurut Bellefroid, Pengertian Sistem Hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.Scolten. mengatakan, Pengertian Sistem Hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum tida

Tóm tắt: PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan dan Kenyataan PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan dan Kenyataan DOI: 10.21154/justicia.v12i1.258AbstractAbstrak: Permasalahan penegakan hukum menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan. dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Ironisnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Bisa dikatakan bahwa hukum d

Tóm tắt: Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.Sebelum dibahas, sebenarnya apa sih pengertian sistem hukum? Menurut Sudikno Mertukusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang tediri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau. pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah su

Tóm tắt: Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Cita dan Fakta Desember 26, 2013, oleh: Penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan memunculkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Keprihatinan ini menggugah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). PP Muhammadiyah mengadakan Refleksi Akhir Tahun dengan Tema“Penegakan Hukum: Antara Cita dan Fakta” Kamis (26/12).  DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI mengungkapkan bahwa penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara. Apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka. kewibawaan negara tersebut pun runtuh.    “Pada masa hingga tahun 2013 ini kejahatan Hak Asasi Manusia bermetamorfosis menjadi perampasan hak-hak ekonomi dan sosial milik rakyat melalui gurita korupsi politik yang endemik”. Korupsi sudah merayap ke berbagai sektor dan instansi di Indonesia yang tentu mengahancurkan moral bangsa. Maka seorang penegak hukum dituntut untuk menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum. (knowledge), meningkatkan skill yang berupa legal technical capacity  dan yang paling penting adalah memiliki integritas moral untuk menegakan hukum.Hal senada diungkapkan Prof. Dr. Eddy Hiariej, ada empat faktor yang harus dimiliki untuk menegakan hukum yaitu Undang-Undang, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat. Parahnya,. menurut Guru Besar Hukum Pidana UGM tersebut, keempat hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia. “Bagaimana para penegak hukum bisa profesional jika dalam pola rekruitmen penegak hukumnya saja sudah rusak, praktik sogok menyogok untuk menjadi aparat hukum sudah menjadi rahasia umum,” tanya Prof Eddy kepada peserta diskusi. Prof. Eddy juga menambahkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum. Maka para penegak hukum haruslah menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakan. hukum.    Selain itu menurutnya, carut-marut Undang-Undang juga merupakan hal yang harus diperbaiki di Indonesia. Undang-Undang di Indonesia kebanyakan dibuat dengan bahasa legal speed making. “Bayangkan saja dalam masa pemerintahan BJ. Habibie misalnya, dari Januari – Oktober telah dibuat sebanyak 44 Undang-Undang”, ungkapnya. Jumlah tersebut menurutnya sangat tinggi, mengingat Undang-Undang tidak bisa dibuat. dengan sembarangan karena menyangkut dengan keadilan masyarakat.          Keadilan dan kekuasaan merupakan hal yang seiring sejalan. Orang yang adil harus berkuasa dan orang yang berkuasa harus adil. Bentuk ketidakadilan seperti korupsi menurut Eko Prasetyo, SH dari MPM PP Muhammadiyah harus diberantas bersama-sama oleh bangsa ini. Perguruan Tinggi (PT) dalam hal ini sebagai lembaga pendidikan tertinggi haruslah berperan dalam. memberantas korupsi. PT harus bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswanya untuk jujur dan berani memberantas korupsi. Pendidikan di PT tidak boleh terbatas hanya dengan buku-buku dan teori. Mahasiswa harus didekatkan dengan kasus-kasus ril di lapangan dengan harapan akan menimbulkan keberanian untuk memberantas korupsi. (Asri).

Tóm tắt: 07 Nov 2017 05:42:47 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Ketua Komisi Yudisial RI Sosialisasi | Dibaca: 47554 kaliJakarta (Komisi Yudisial) - Menurut lembaga survei di dunia, penegakan hukum di Indonesia telah berjalan baik. Sebanyak 7 dari 10 org yang disurvei mengatakan percaya pada dunia pengadilan Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat jadi. pemateri pada Seminar Hukum Nasional di Universitas Pancasila, Senin (6/11). Fakta itu merupakan hasil kaji

Tóm tắt: Penyebab Penegakan Hukum di Indonesia Lemah. Contoh Lemahnya Penegakan Hukum dan Akibatnya KOMPAS.com – Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.Leon Duguit, seorang ahli hukum menyebut bahwa hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat yang harus ditaati sebagai jaminan dari kepentingan bersama, yang jika dilanggar akan menimbulkan kecaman sebagai reaksi.Sementara itu, penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat pemerintah atau lembaga negara yang be

Tóm tắt: Menjelang berakhirnya tahun 2018 tentu menjadi sebuah refleksi tersendiri untuk melihat kembali potret penegakan hukum di Indonesia. Banyak peristiwa hukum dan politik pada tahun ini yang dapat menjadi pembelajaran sekaligus pekerjaan rumah dalam menghadapi tahun 2019, mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal tersebut menjadi penting karena pada tahun 2019, Indonesia menghadapi tahun politik. Refleksi penegakan hukum ini menjadi penting guna. merumuskan harapan yang lebih

Tóm tắt: [www.uinsgd.ac.id] Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesi sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum  dan budaya hukum. “Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja,. tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat,” ungkap Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M

Tóm tắt: Oleh AGUS RIYANTO (Desember 2018)Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena. dampaknya. Untuk itulah