Tujuan pemberontakan upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi lain yang dipimpin oleh dna id

Satu waktu di masa lalu pernah ada strategi disusun golongan kiri untuk mengantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Strategi tersebut didahului dengan berbagai aksi baik di desa maupun di kota. Malah diiringi dengan teror pembunuhan di beberapa daerah, juga dialami oleh daerah Sumatera. Usaha untuk mengantikan Pancasila dengan ideologi lain dilakukan dengan pemberontakan. Seperti PKI-Muso di Madiun tahun 1948 yang memproklamirkan "Negeri Sovyet Republik Indonesia" dan PKI Muso menaikkan bendera merah.

Pemberontakan G30SPKI yang dilakukan Letkol Untung tahun 1965 merupakan kup berdarah, pengambil alihan kekuasaan yang sah yang bertujuan mengantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Fakta sejarah menyatakan PKI hendak mengantikan Pancasila dengan ideologi komunis dapat dibaca dalam buku yang ditulis oleh Tribuana Said/DS Muljanto (1983) menyatakan bahwa tanggal 18 Oktober 1964 di depan Kursus Kader Revolusi DN Aidit mengatakan: "Kalau kita telah bersatu Pancasila tidak diperlukan lagi, sebab Pancasila adalah alat pemersatu."

Dengan berhasilnya digagalkan pemberontakan G30S/PKI, maka tanggal 1 Oktober dianjurkan agar seluruh rakyat Indonesia menaikkan sang saka merah putih satu tiang penuh. Tanggal 1 Oktober dimulai penumpasan terhadap gerakan 30 September

yang dalam proses selanjutnya PKI dan antek-anteknya dilarang di bumi Indonesia. Terhadap peristiwa sejarah inilah 1 Oktober disebut  "Hari Kesaktian "Kesaktian" adalah kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam sila pertama Pancasila. Tuhan Maha Sakti, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang melindungi bangsa Indonesia dari maksud jahat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang hendak menggantikan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang memperoleh kemerdekaan berkat rahmatNya.

Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara yang digali dari bumi Indonesia. Tidak ada jalan bagi golongan kiri itu untuk mengantikan Pancasila selain melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para Jenderal yang selama ini menantang mereka.

Gus Kandar

Jl. Sholeh Iskandar, Bogor

(mbs)

Kompas.com

Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan

Intisari-Online.com - Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar.

Oleh karena itu, Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun.

Makna Pancasila sebagai dasar negara antara lain:

Baca Juga: Memahami Pancasila Sebagai Keppribadian Bangsa, Apa Fungsinya?

1. Pancasila sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat.

2. Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan perangkat negara dan mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 alinea empat.

3. Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak serta berjalan mulus.

Baca Juga: Kronologi dan Sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, Yuk Simak

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain pada masa awal kemerdekaan:

1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun, yang merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.

Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis.

Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno dan pimpinan PKI Muso tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya.

2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan DI/TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Baca Juga: Arti Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan dan Bentuk Aktualisasinya

Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengam syari'at Islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII).

Upaya bangsa Indonesia menumpas pemberontakan tersebut memakan waktu cukup lama.

Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962.

3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.

Tujuan pemberontakan RMS adalah untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950, yang meliputi pulau-pulau seperti Seram, Ambon, dan Buru.

Pada November 1950, RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia, pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963.

Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

Baca Juga: Pancasila Sebagai Pembina Persatuan dan Kesatuan, Untuk Menghindari Disintergrasi Bangsa

4. Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada 1957-1958.

Pemberontakan tersebut terjadi di Sumatera dan Sulawesi ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Sukarno karena Sukarno tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial.

Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.

5. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949.

Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan menyerang dan menduduki Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwingi, bahkan berencana akan menyerang Jakarta.

Namun usahanya mampu digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan peristiwa ini semakin mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950.

tirto.id - Pancasila merupakan dasar negara serta pandangan hidup bangsa yang telah disepakati sebagai ideologi. Namun dalam penerapannya, terdapat banyak hambatan yang harus dihadapi. Beberapa kali upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan meskipun pada akhirnya gagal.Pada awal kemerdekaan Indonesia, upaya untuk penerapan Pancasila senagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa mengalami berbagai permasalahan.

Beberapa kali upaya dilakukan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Berikut adalah upaya tersebut yang dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas IX.

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)
Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Muso dan Amir Sjarifuddin ini memiliki tujuan utama yaitu mendirikan Negara Soviet Indonesia yang memiliki ideologi komunis. Terdapat faktor lain yang melatar belakangi peristiwa ini, antara lain:

1. Jatuhnya Kabinet Amir Sjaridufin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang merugikan Indonesia
2. Amir Sjarifuddin dan Muso yang memiliki cita-cita untuk menyebarkan komunisme di Indonesia
3. Propaganda kekecewaan terhadap perdana menteri yaitu Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100 ribu tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan untuk menghemat biaya.

Menyadari bahwa PKI berbahaya bagi negara, akhirnya pemerintah melakukan beberapa upaya untuk membubarkan PKI, seperti dengan meminta rakyat Indonesia untuk memilih Soekarno-Hatta atau Muso-Amir.
Sudirman memerintahkan Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santri. PKI akhirnya dapat dibubarkan setelah dua pemimpinnya akhirnya gugur. Selain itu, beberapa petinggi PKI seperti D.N. Aidit dan Lukman melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam.

Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia

Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia diawali dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII). Tujaun dari pemberontakan ini adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun gerakannya ternyata bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Saat terjadi pemberontakan ini, banyak terjadi perusakan dan pembakaran rumah warga hingga penganiayaan terhadap penduduk. Hingga akkhirnya Kartosuwiryo dan para pengikutnya ditangkap pada 4 Juni 1962.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil yang memiliki tujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Pada November 1950, RMS dapat dikalahkan oleh militer Indonesia, namun konflik di Seram tetap berlanjut hingga Desember 1963.

Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, lalu mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada 1966. RMS akhirnya berhasil dihentikan setelah Suomokil dijatuhi hukuman mati dan pemberontakan ini dihentikan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Terjadi pada tahun 1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi, pemberontakan ini dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh presiden Soekarno. Terjadi ketidakadilan dalam pembangunan di Indonesia yang disebabkan oleh ketimpangan sosial. Hal ini karena presiden Soekarno yang tidak dapat lagi diberikan nasihat dalam menjalanan pemerintahan. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan juga bersifat sentrali, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan, dan menimbulkan ketidakadilan pembangunan. Hingga timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia.

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Merupakan milisi yang didirikan oleh Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Westerling menganggap ia merupakan sang “Ratu Adil” yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri untuk negara-negara RIS. APRA mulai melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Penyerangan juga direncanakan oleh Westerling di Jakarta, namun usahanya dapat digagalkan karena APRIS yang mengirimkan pasukannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mohamad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri RIS juga berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Peristiwa ini akhirnya mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.

Perubahan Bentuk Negara dari Republik Indonesia Serikat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia pertama kali melakukan pemilu pada 1955. Namun saat itu Undang-Undang Dasar yang diharapkan tidak dapat disusun. Hal ini menyebabkan krisis dalam beberapa bidang seperti politik, ekonomi, dan keamanan yang akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang juga dikenal dengan nama Dekrit 5 Juli 1959. Berikut adalah isi dari Dekrit Presiden 1959:

• Membubarkan Badan Konstituente
• Undang-Undang Dasar Tahun 1959 berlaku kembali
• Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku
• Segera akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, namun dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.