Tunjukkan 3 bukti hasil-hasil pembangunan daerah yang sesuai dengan sila kelima pancasila
|
Kata paradigma berasal dari bahasa inggris “paradigm”yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemamfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya : Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani Ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Pembangunan diperioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga Negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil. Makna Pembangunan Nasional Adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, soaial dan budaya, dan Hankam untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Hakekat Pembangunan Nasional Adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan trampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, desiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan mampu membangun diri dalam rangka membangun bangsanya. Tujuan Pembangunan Nasional Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimnana yang termasuk dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan RI dan lingkup pergaulan internasional yang merdeka dan berdaulat. Catatan : Tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945, adalah : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian Paradigma Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:
 rifkividyanaalmufti @rifkividyanaalmufti March 2021 0 66 Report Tunjukkan 3 bukti hasil hasil pembangunan daerah yang sesuai dengan sila kelima pancasila
More Questions From This User See All
rifkividyanaalmufti March 2021 | 0 Replies Apa perbedaan antara kementerian Negara dan lembaga pemerintah non kementerian? Answer
rifkividyanaalmufti March 2021 | 0 Replies Bagaimana nilai nilai pancasila dilaksanakan dalam sistem pemerintahan negara di indonesia? Answer
PEMERINTAH berkomitmen menuntaskan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.974 kilometer (koridor utama 2.046 km, koridor pendukung 928 km) pada 2024. Komitmen ini ditegaskan Presiden Joko Widodo saat meresmikan JTTS ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 kilometer, Jum'at (15/11). Infrastruktur tetap akan menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun mendatang. Infrastruktur mendorong peningkatan efisiensi bisnis dan konektivitas menghubungkan sentra-sentra produksi atau kawasan industri dengan jalur distribusi sehingga mampu menekan biaya logistik. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir (2014-2019), memperbaiki infrastruktur Indonesia pada peringkat ke-52 atau naik 30 peringkat dari 2010. Namun, peningkatan itu masih belum cukup karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar. Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk memperbaiki indeks logistik, meningkatkan daya saing, dan pemerataan pembangunan. Utilitas infrastruktur harus mampu mendongkrak kegiatan produktif, nilai tambah perekonomian domestik, dan mengakselerasi lapangan kerja baru. Karena itu, mampu meningkatkan peringkat posisi Indonesia dalam indeks daya saing global. Keberadaan infrastruktur tol harus mampu menstimulasi perekonomian, membangkitkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memperbaiki jaringan logistik, memberikan fasilitas untuk berbagai produk, mendorong percepatan sektor unggulan daerah, dan menciptakan lapangan kerja. Kehadiran tol harus mampu mendorong pemerintah daerah (provinsi, kota/kabupaten) untuk lebih giat lagi dalam membangun daerah. Pemerintah daerah harus didorong untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan keberadaan tol agar mendorong perekonomian masyarakat dengan menyambungkan tol ke kawasan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kehadiran infrastruktur tol mengakibatkan perubahan tata guna lahan dan peruntukan ruang di sepanjang tol. Pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, harus segera melakukan restrukturisasi tata ruang wilayah, mengevaluasi, menyelaraskan, dan jika perlu, merevisi rencana tata ruang dan wilayah, juga menyiapkan (jika belum ada) rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta panduan rancang kota/kawasan perkotaan. Memperkuat basis perekonomian lokal Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan pengembangan kawasan industri, pelabuhan, bandar udara, properti hunian komersial, hingga destinasi wisata agar manfaat penyatuan tol maksimal. Semakin baik konektivitas antarwilayah oleh infrastruktur tol, bandar udara, dan pelabuhan, akan memperkuat basis perekonomian lokal. Hal ini mendorong titik-titik ekonomi baru sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah terus bergerak. Pemerintah daerah harus menciptakan pusat-pusat industri baru berdasarkan produk pertanian, perkebunan, atau perikanan yang kompetitif. Pemerintah bersama operator tol harus melibatkan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan usaha mikro kecil menengah, perguruan tinggi lokal, serta komunitas masyarakat daerah. Mereka dapat diikutsertakan dalam pengembangan tempat-tempat istirahat dan pelayanan di sepanjang tol. Kemungkinan atau peluang baru karena terbangunnya jaringan tol harus ditangkap dengan jeli dan cerdas oleh para pelaku usaha lokal. Koridor tol dapat dikembangkan menjadi koridor ekonomi. Pemerintah perlu menyusun aturan yang memungkinkan koridor tol mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Optimalkan kehadiran infrastruktur tol sebagai prasarana angkutan orang, barang, dan logistik ekonomi. Karena itu, pergerakan barang dari sentra produksi ke pasar menjadi lancar. Biaya logistik bisa ditekan, pemasaran produk lokal dapat ditingkatkan, dan investor luar ditarik berinvestasi ke daerah sehingga mendorong perekonomian lokal dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata. Pengembangan ekonomi di koridor tol diharapkan dapat menjaga sekaligus mendorong roda ekonomi dalam negeri agar tetap bergerak melalui investasi di daerah-daerah. Keberadaan Trans-Jawa dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa sebagai pusat perekonomian nasional. Sementara itu, kehadiran Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi, dan Trans-Papua, kelak harus mampu mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Infrastruktur sosial Pembangunan infrastruktur fisik juga harus diiringi pembangunan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur sosial yang tepat akan dengan cepat menurunkan jumlah orang miskin, mengatasi ketimpangan kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur sosial fokus pada pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan akses terhadap pangan. Penyediaan pendidikan yang tepat akan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari kemiskinan. Akses pada layanan kesehatan akan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, seperti menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Akses pangan sejak dini agar anak-anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, memiliki fisik dan kecerdasan tinggi, generasi yang siap bersaing di dunia kerja, serta terhindar dari penyakit degeneratif. Ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial yang berkualitas dapat mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, menumbuhkan ekonomi lokal yang inklusif, menghadirkan keadilan sosial masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo, ialah ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendayung sampan mencapai tujuan, perahu dipacu agar laju. Membangun infrastruktur sektor unggulan, agar tercapai Indonesia Maju. |
