Wujud sikap dan perilaku dalam menangkal ancaman di lingkungan sekolah

Jakarta -

Persatuan bangsa Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Apa saja contoh peran siswa untuk ikut memperkuat persatuan bangsa Indonesia?

Siswa juga dapat berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan tengah masyarakat. Dengan menerapkan nilai Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, siswa bisa mendukung persatuan NKRI, seperti dikutip dari buku BPSC Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI oleh Sukamti.

Contoh peran siswa untuk ikut memperkuat persatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah dan keluarga

2. Menyayangi dan saling menghormati antarteman, guru, dan semua karyawan sekolah

3. Bergaul dengan sesama teman tanpa saling mengejek suku, agama, ras, dan golongan

4. Tidak membeda-bedakan perlakukan pada teman karena suku, agama, ras, dan golongan

5. Mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib

6. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, termasuk tidak mencorat-coret dinding dan sarana-prasana sekolah

7. Menggunakan bahasa daerah dan bahasa nasional secara baik dan benar di sekolah, rumah, dan di lingkungan masyarakat

8. Giat belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan gemar membaca

9. Mengapresiasi dan menggunakan produk dalam negeri agar perekonomian dalam negeri dapat maju

10. Menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan

11. Berusaha menghasilkan prestasi yang membanggakan diri sendiri, keluarga, dan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional

12. Meningkatkan kreativitas dan berlatih menciptakan inovasi untuk memajukan bangsa Indonesia

13. Memperluas pergaulan dengan teman-teman baru dari berbagai daerah

14. Menumbuhkan sikap cinta tanah air di tengah masyarakat dengan belajar mengetahui dan memelihara kekayaan alam dan budayanya

Jadi, contoh peran siswa untuk ikut memperkuat persatuan bangsa Indonesia adalah menghormati dan menjaga pertemanan di sekolah hingga mengapresiasi dan menggunakan produk dalam negeri. Yuk praktikkan, detikers!

Simak Video "Menperin Luncurkan Chromebook Produksi TSM Karya Anak Bangsa"


[Gambas:Video 20detik]
(twu/pal)

KOMPAS.com – Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan, dan persatuan bangsa.

Menciptakan integrasi nasional memang tidak mudah. Ada berbagai ancaman di berbagai bidang yang siap menghampiri.

Namun, ancaman tersebut masih bisa diatasi, sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut penjelasan upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang:

Bidang ideologi dan politik

Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan.

Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Baca juga: Berbagai Bentuk Ancaman terhadap Integrasi Nasional

Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan. Agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga.

Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu:

  1. Mengembangkan demokrasi politik.
  2. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara mengegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
  3. Menegakkan supremasi hukum.
  4. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar.
  5. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional.

Bidang ekonomi

Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian.

Baca juga: Integrasi Timor Timur ke Indonesia masa Orde Baru

Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain:

  1. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor.
  2. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama. Sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.
  3. Perkonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
  4. Tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral, seperti IMF dan bank dunia.
  5. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat.

Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara:

  1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa.
  2. Penguatan tentang budaya dan wawasan nusantara melalui pendidikan formal.
  3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika.
  4. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Baca juga: Faktor Integrasi Nusantara

Bidang pertahanan dan keamanan

Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.

Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Baca juga: Integrasi Nasional: Pengertian, Faktor Pembentuk dan Penghambat

Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri:

  1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
  2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan.
  3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

sikap yang bertolak belakang dari nasionalisme karena menganggap sukunya lebih baik dari suku lainnya adalah​

Sebutkan prinsip prinsip dalam pembinaan persatuan dan kesatuan​

tokoh ini memiliki keberanian karena mengusulkan kalimat pertama proklamasi yang menyatakan kami rakyat dengan ini menyatakan kemerdekaan bernama​

urusan pemerintah daerah​

salah satu contoh kerja sama di kelas dilakukan dalam kegiatan......A.rondaB.piket kelasC.pemilihan ketua RTD.kerja bakti membangun jembatanTolong di … jawab dengan baik ya :)​

Keberagaman menjadi kekuatan untuk bisa mewujudkan?​

kewajiban anak di lingkungan tempat tinggalnya adalah....A.memanfaatkan lingkungan sesuka hatiB.mengambil seluruh kekayaan alamC.menjaga lingkungan ag … ar tetap lestariD.membiarkan lingkungan apa adanyaTolong di bantu ya​

yang ini bantuu bngtt sihh tolong bngt bantuu di urutkan dri yg terkecil 1 2 4 5 itu ajaa​

berikut ini yg BUKAN merupakan manfaat dari gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumah adalah.....a.pekerjaan menjadi cepatb.pekerjaan ter … asa lebih ringanc.lingkungan menjadi bersih dan terawatd.keributan antar warga​

Desa Sukamaju mendapat bantuan dari Pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala Desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang ak … an diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.Menurutmu, apakah sikap Kepala Desa sesuai dengan sila keempat pancasila?jelaskan?​