Halo! Kalian tahu nggak kalau Indonesia pernah melakukan perundingan dengan Belanda di sebuah kapal? Saat itu, pasca Indonesia merdeka di tahun 1945, Belanda tetap melakukan penyerangan. Tepatnya tanggal 27 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947, Belanda melakukan Agresi Militer pertamanya. Nah, akhirnya dilakukanlah Perjanjian Renville. Apa saja ya yang dibahas di dalamnya? Penasaran? Baca terus!
Kalian tahu kenapa Belanda melakukan Agresi Militer Pertama? Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran yang ada dalam Persetujuan Linggarjati. Karena adanya penolakan Indonesia terhadap Belanda, sehari sebelum Agresi Militer Pertama, Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Maka, jadilah Belanda melakukan Agesi Militer Pertamanya.
Pada akhirnya, Dewan PBB dan KTN [Komisi Tiga Negara] mengusulkan agar Indonesia dan Belanda melakukan perundingan. Usulan itu disepakati dan perundingan pun dilaksanakan di atas kapal pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville, pada 8 Desember 1947. Dalam perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.
1. Hasil Perjanjian Renville
- Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat.
- RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
- Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk.
- Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
- Enam bulan sampai satu tahun, akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan Konstituante RIS.
- Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.
Berdasarkan isi perjanjian Renville, pihak Indonesia mendapat banyak kerugian, lho Squad! Kok bisa ya?
2. Dampak Perjanjian
- Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai pihak Belanda.
- Dengan timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual Negara terhadap Belanda.
- Diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda
- Republik Indonesia harus memakasa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk ke wilayah Republik Indonesia.
- Untuk memecah belah republik Indonesia, Belanda membuat negara Boneka, antara lain negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara jawa Timut.
3. Tokoh
Komisi Tiga Negara:
- Ketua: Frank Graham [Amerika Serikat]
- Anggota: Paul van Zeeland [Belgia], Richard Kirby [Australia]
Indonesia:
- Anggota: Ali Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coa Tik Len, Nasrun
Belanda:
- Ketua: R. Abdulkadir Wijoyoatmojo
- Anggota: Mr. H.A.L van Vredenburgh, Dr. P.J Koets, Mr. Dr. Chr. Soumokil
Berdasarkan Persetujuan Renville, wilayah RI semakin dipersempit dengan adanya garis Demarkasi Van Mook, yang dikenal dengan istilah Kantong. Kesatuan TNI yang berada di dalam wilayah Belanda harus meninggalkan daerah tersebut. Di Jawa Barat, semua pasukan Siliwangi sebanyak 35.000 orang, pada 26 Februari 1948 telah meninggalkan daerah-daerah gerilyanya menuju ke daerah RI di Jawa Tengah. Adapun pasukan TNI di Jawa Timur yang harus hijrah ke daerah RI di Jawa Tengah sebanyak 6.000 pasukan. Peristiwa ini dikenal dengan nama Hijrah.
Jadi begitu! Pihak Indonesia bersedia menandatangai perjanjian ini karena memang kondisi persediaan amunisi perang yang semakin menipis. Jadi, untuk menghindari serangan Belanda yang lebih hebat, Indonesia bersedia menyetujui isi perjanjian tersebut.
Masih mau mengupas tuntans tentang materi sejarah? Kamu bisa melihat video beranimasi lengkap untuk membantu kamu lebih mudah memahami konsep materi di ruangbelajar.
Referensi:
AM, Sardiman. [2017] Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2. Jakarta: Kemendikbud RI.
Sumber foto:
Foto Beberapa tokoh yang menghadiri Perjanjian Renville [daring]. Tautan: //elnuha.net/perjanjian-renville/ [Diakses: 26 Oktober 2020]
Artikel terakhir diperbarui pada 26 Oktober 2020
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta.[1] Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.
Para delegasi dalam rapat pleno pertama di kapal Amerika Serikat USS Renville Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jendral Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak.
Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatra, tetapi Indonesia tidak mendapatwilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia.
Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.
Setelah disepakati pada 17 Januari 1948 perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu:[2]
Pihak
BahasaInggris
Berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujuinya perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948 ditengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik. Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia.[3]
Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang para tentara Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.[4]
- ^ H.Kuswandi [2015]. "Pengaruh Perang Kemerdekaan II Terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949". Jurnal Artefak [2]: 208. ISSN 2355-5726. Parameter |voulme= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]
- ^ Nibras Nada Nailufar [2020]. "Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia". Kompas.com. Diakses tanggal 2 Januari 2021.
- ^ Irvan Tasnur, Muhammad Rijal Fadli [2019]. "Republik Indonesia Serikat:Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS [1945-1949]". Candrasangkala. 5 [2]: 63-64. ISSN 2477-2771. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis [link]
- ^ Akhmad Muawal Hasan [2018]. "Manuver AS Merugikan Indonesia di Perjanjian Renville". Tirto.id. Diakses tanggal 3 Januari 2021.
- Ide Anak Agung Gde Agung [1973] Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945-1965 Mouton & Co ISBN 979-8139-06-2
- Kahin, George McTurnan [1952] Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
- Reid, Anthony [1974]. The Indonesian National Revolution 1945-1950. Melbourne: Longman Pty Ltd. ISBN 0-582-71046-4.
- Mertowijoyo, G, Indra [2015] Letkol Moch Sroedji, Jember Masa Perang Kemerdekaan.ISBN: 978-602-14969-2-3
Artikel bertopik sejarah Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- l
- b
- s
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perjanjian_Renville&oldid=20673657"