PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas untuk melanjutkan tugas BPUPKI sebelumnya. Secara khusus tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan melaksanakan sidang setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus dan 22 Agustus 1945.
Dengan demikian, tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan melaksanakan sidang setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan.
Osman Ralliby/Dokumentasi Historica, Penerbit Bulan-Bintang, Djakarta
Rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 yang salah satu hasilnya adalah menetapkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
KOMPAS.com - PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Sebelum PPKI, sudah ada BPUPKI yang dibentuk Jepang, kemudian dibubarkan. Setelah BPUPKI tidak ada lagi, Soekarno membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945.
Dibentuknya PPKI
Dikutip dari buku Konflik di Balik Proklamasi [2010], di awal Agustus 1945 Jepang makin terimpit dalam perang.
Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan.
Baca juga: Janji Koiso, Janji Kemerdekaan Jepang kepada Indonesia
Untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi AD Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi menyetujui pembentukan PPKI.
Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Tokoh PPKI
PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Iinkai berperan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi.
PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya, Mohammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang.
Baca juga: Sejarah BPUPKI dan Perjalanannya
Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, tiga dari Sumatera, dua dari Sulawesi, serta masing-masing satu dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan satu perwakilan etnis Tionghoa. Mereka adalah
- Soepomo
- KRT Radjiman Wedyodiningrat
- RP Soeroso
- Soetardjo Kartohadikoesoemo
- KH Abdul Wahid Hasyim
- Ki Bagus Hadikusumo
- Otto Iskandardinata
- Abdoel Kadir
- Pangeran Soerjohamidjojo
- Pangeran Poerbojo
- Mohammad Amir
- Abdul Abbas
- Mohammad Hasan
- GSSJ Ratulangi
- Andi Pangerang
- AH Hamidan
- I Goesti Ketoet Poedja
- Mr. Johannes Latuharhary
- Yap Tjwan Bing
Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: PPKI Mulai Bekerja Siapkan Kemerdekaan RI
Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah enam yakni:
- Achmad Soebardjo
- Sayuti Melik
- Ki Hadjar Dewantara
- RAA Wiranatakoesoema
- Kasman Singodimedjo
- Iwa Koesoemasoemantri
Seluruh persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia sudah diserahkan kepada PPKI.
Selanjutnya, PPKI berkewajiban untuk meyakinkan masyarakat terkait kemerdekaan Indonesia.
Tugas-tugas ini dilaksanakan lewat beberapa sidang.
Baca juga: Peristiwa Menjelang Proklamasi
Sidang PPKI
Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam perjalanannya, PPKI melakukan tiga kali sidang. Sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan.
Sidang pertama, digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan:
- mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945,
- memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil,
- membentuk komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan:
- pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi,
- membentuk Komite Nasional [daerah],
- menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama.
Baca juga: Pembukaan UUD 1945: Makna dan Pokok Pikiran
Sidang ketiga pada 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan:
- pembentukan Komite Nasional,
- pembentukan Partai Nasional Indonesia,
- pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia [TNI].
Akhirnya, pada 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.
[Sumber: Kompas.com/Serafica Gischa, Aswab Nanda Pratama | Editor: Ervan Hardoko]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Jakarta -
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] merupakan lembaga yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa ketua PPKI?
Sejarah pembentukan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai tak lepas dari peran para tokoh pejuang kemerdekaan yang berhasil memanfaatkan situasi. Pada tanggal 6 Agustus 1946, kota Hiroshima Jepang mendapat serangan bom atom dari Amerika Serikat. Kondisi ini menjadi tanda awal menyerahkan tentara Jepang kepada Sekutu.
Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial oleh Sugiharsono dkk, menghadapi situasi Jepang yang semakin kritis, pemerintah Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada saat itu, 7 Agustus 1945, Panglima Tertinggi Mandala Selatan, Jenderal Terauchi menyetujui dibentuknya PPKI.
PPKI bertugas untuk melanjutkan tugas BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Sukarno dan wakilnya adalah Mohammad Hatta.
Profil Singkat Sukarno dan Tugasnya di PPKI
Sukarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi, seorang guru sekolah rakyat dan Ida Ayu Nyoman Rai, seorang wanita keturunan bangsawan Bali.
Ia menempuh pendidikan dasar di Europeesche Lagere School Mojokerto dan Hogere Burger School Surabaya. Sukarno meraih gelar insinyur teknik dari Sekolah Teknik Tinggi Bandung yang saat ini bernama Institut Teknologi Bandung [ITB].
Dikutip dari buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia oleh Floriberta Aning, sejak muda Sukarno tertarik pada dunia politik. Debut politik pertama Sukarno adalah dengan ikut mendirikan Algemene Studie Club di Bandung pada tahun 1926. Algemene Studie Club merupakan sebuah klub diskusi yang berubah menjadi gerakan politik radikal.
Sukarno menjadi tokoh yang berperan aktif dalam mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk kemerdekaan. Pada tahun 1945, sebelum berperan sebagai ketua PPKI, Sukarno juga berkontribusi dalam pembentukan dasar negara Indonesia melalui sidang yang diadakan oleh BPUPKI. Pada saat itu, tepatnya pada sidang pertama BPUPKI di tanggal 1 Juni 1945. Sukarno mengusulkan gagasan tentang pancasila.
Kelima gagasan tersebut sebagai berikut:
1. Kebangsaan Indonesia2. Internasional atau Perikemanusiaan3. Mufakat atau Demokrasi4. Kesejahteraan Sosial, dan
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Sukarno menjadi ketua PPKI dan dibantu Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Tugas PPKI pada saat itu membahas hal-hal praktis lain yang berhubungan dengan negara Indonesia, seperti penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara.
Sebagai komando PPKI, Soekarno dan kawan-kawan berhasil menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945, memilih Sukarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.
Tak hanya sebagai ketua PPKI, tapi Sukarno pula yang membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 didampingi oleh Hatta.
Simak Video "Momen Muhadjir Kepleset Sebut Soekarno Ingin Dimakamkan di Blitar"
[kri/pal]
Jakarta -
PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk guna meneruskan persiapan kemerdekaan. PPKI memiliki tujuan dan tugas yang penting. Apa saja?
Dilansir dari buku "Pengetahuan Sosial" oleh Drs. Tugiyono Ks., dan kawan-kawan, PPKI atau dalam bahasa Jepang yakni Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada 7 Agustus 1945, tepat setelah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan [BPUPKI] resmi dibubarkan.Lantas apa tujuan dan tugas PPKI? Berikut ulasannya.
Tujuan Dibentuknya PPKI
Tujuan dibentuknya PPKI adalah:
1. Melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya [BPUPKI] yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia
2. Membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia. Mulai dari penetapan dasar negara, hingga pembentukan lembaga negara.
Tugas-Tugas PPKI Setelah Dibentuk
Adapun tugas-tugas PPKI dirumuskan berdasarkan hasil sidang tiga kali yakni pada tanggal 18, 19, dan 20 Agustus 1945. Hasil sidang tersebut antara lain:
- Mengesahkan UUD 1945
- Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
- Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR
- Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur
- Pembentukan Komite Nasional [daerah]
- Menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengepalai departemen dan 4 menteri agama
- Membentuk Partai Nasional Indonesia
- Membentuk Badan Keamanan Rakyat
Susunan Pengurus PPKI
Di balik terbentuknya PPKI, terdapat susunan pengurus yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Berikut susunan pengurus PPKI dikutip dari buku "Konflik di Balik Proklamasi" oleh St Sularto dan Dorothea Rini Yunarti.
Ketua: Ir. Soekarno
Wakil Ketua: Mohammad Hatta
Anggota:
1. Soepomo
2. Radjiman Wediodiningrat
3. RP Suroso
4. Sutardjo
5. Wachid Hasjim.
6. Ki Bagoes Hadikoesoemo
7. Otto Iskandar Dinata
8. Abdul Kadir
9. Soerjohamidjojo
10. Poeroebojo
11. Yap Tjwan Bing
12. J. Latuharhary
13. Amir
14. Abdul Abas
15. Mohamad Hasan
16. Hamidhan
17. GSSJ Ratulangi
18. Andipangeran
19. I Gusti Ktut Pudja
Anggota tambahan:
1. Wiranatakoesoema
2. Ki Hadjar Dewantara
3. Mr. Kasman
4. Sajuti
5. Koesoemo Soemantri
6. Subardjo
Dengan berhasil proklamasi kemerdekaan, maka setelah itu pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah.
Simak Video "Asal Usul Hari Lahir Pancasila yang Diperingati Hari Ini"
[faz/nwy]