JaheTech.com - Postingan pertanyaan "jelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer" beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Jelaskan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Parlementer
Jelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer? Antara lain Gunting Syafruddin, Gerakan Benteng, Nasionalisasi De Javasche Bank, Sistem Ekonomi Ali-Baba, Persaingan finansial ekonomi, Rencana Pembangunan Lima Tahun [RPLT], dan Musyawarah Nasional Pembangunan [Munap].
Gunting Syafruddin
Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya.
Gerakan Benteng
Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto.
Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis.
Sebab sebelumnya, operasional De Javasche Bank masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.
Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, Iskaq Tjokrohadisurjo. Program ini diberi nama Ali Baba karena melibatkan pengusaha pribumi [Ali] dan pengusaha keturunan Tionghoa [Baba]. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi.
Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah.
Persaingan Finansial Ekonomi
Utang kepada Belanda seperti yang disepakati lewat Konferensi Meja Bundar [KMB], memberatkan Indonesia. Untuk itu, pada 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah Finansial Ekonomi [Finek]. Isinya:
Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Di sisi lain, pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan itu.
Rencana Pembangunan Lima Tahun [RPLT]
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas] merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun [RPLT] dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati.
Sebab saat itu, kabinet pemerintahan kerap berganti. Akibatnya, pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan Rp 12,5 miliar rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama lima tahun dari 1956 sampai 1961.
Namun RPLT tak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perekonomian dalam negeri terkena imbasnya. Ekspor lesu dan pendapatan negara merosot.
Selanjutnya, kami sarankan Anda untuk membaca postingan pertanyaan kemukakan usaha usaha yg harus dilakukan agar setiap kegiatan transaksi ekonomi itu bernilai ibadah beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Perlu kamu ketahui bahwa pertanyaan jelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer kami memberikan jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Jawaban dari pertanyaan jelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer yang kami berikan melalui proses moderasi para tim ahli.
Yang dimana pertanyaan jelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer telah melewati proses pengkajian untuk menemukan jawaban paling benar dan akurat.
Jadi anda jangan meragukan lagi jawaban dari pertanyaan jelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer yang kami publikasikan.
Sumber: Google, Bing, Yahoo, Yandex