|
4 |
Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. |
|
4.1 |
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
|
4.1.1 |
Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. |
|
4.1.2 |
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. |
|
4.1.3 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah [BUMD] dan perusahaan milik pemerintah [BUMN] serta perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. |
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak derah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. |
|
4.2 |
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. |
|
4.2.1 |
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. |
|
4.2.2 |
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. |
|
4.2.3 |
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. |
|
4.3 |
Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah lain meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. |
|
4.3.1 |
Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. |
|
4.3.2 |
Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. |
|
4.3.3 |
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya adalah transfer dana bagi hasil pajak dari provinsi ataupun pemerintah daerah lainnya. |
|
4.3.4 |
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah dan membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. |
|
4.3.5 |
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya adalah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. |
|
5 |
Belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. |
|
5.1 |
Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. |
|
5.1.1 |
Belanja Pegawai merupakan belanja kompennsasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |
|
5.1.2 |
Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah maupun panjang. |
|
5.1.3 |
Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. |
|
5.1.4 |
Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. |
|
5.1.5 |
Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. |
|
5.1.6 |
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |
|
5.1.7 |
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. |
|
5.1.8 |
Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup. |
|
5.2 |
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. |
|
5.2.1 |
Belanja Pegawai merupakan belanja kompennsasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |
|
5.2.2 |
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 [duabelas] bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. |
|
5.2.3 |
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 [duabelas] bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. |
|
6 |
Pembiayaan derah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. |
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya [SiLPA], pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah |
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal [investasi] pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. |
PENJELASAN
ATAS
UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2003
I. UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] Tahun Anggaran 2003 disusun sebagai pelaksanaan Pasal 23 Undang‑Undang Dasar 1945. Sesuai yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis‑Garis Besar Haluan Negara [GBHN] 1999‑2004, APBN Tahun Anggaran 2003 berfungsi pula sebagai implementasi Rencana Pembangunan Tahunan [Repeta] Tahun 2003 sektor pemerintah, yang merupakan penjabaran Undang‑undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional [Propenas]. Selain itu, sebagai kelanjutan dari kebijakan fiskal tahun anggaran sebelumnya, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2003 juga mempertimbangkan kinerja perekonomian tahun‑tahun sebelumnya, dan prospek ekonomi Indonesia Tahun 2003.
Pelaksanaan APBN, di samping berkaitan erat dengan kinerja ekonomi nasional dan kondisi sosial politik dalam negeri, juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia. Setelah mengalami perbaikan yang cukup berarti dalam Tahun 2000, kinerja ekonomi Indonesia dalam Tahun 2001 menunjukkan penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi, dan meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia [SBI] 3 [tiga] bulan. Laju pertumbuhan ekonomi yang dalam Tahun 2000 mencapai 4,9% [empat koma sembilan persen] melambat menjadi 3,3% [tiga koma tiga persen] dalam Tahun 2001. Inflasi meningkat dari 9,4% [sembilan koma empat persen] dalam Tahun 2000, menjadi 12,6% [dua belas koma enam persen] dalam Tahun 2001. Tingkat suku bunga SBI 3 [tiga] bulan dalam Tahun 2001 mencapai rata‑rata 16,4% [enam belas koma empat persen], lebih tinggi dari yang dicapai dalam Tahun 2000 yang mencapai rata‑rata 12,3% [dua belas koma tiga persen].
Memburuknya faktor eksternal yang ditandai oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia secara signifikan, juga telah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor dan impor. Ekspor bukan minyak dan gas alam [nonmigas] yang tumbuh sebesar 22,9% [dua puluh dua koma sembilan persen] dalam Tahun 2000 yaitu mencapai US$47,8 miliar, turun 8,6% [delapan koma enam persen] dalam Tahun 2001 menjadi US$43,7 miliar. Impor nonmigas yang tumbuh 35,5% [tiga puluh lima koma lima persen] dalam Tahun 2000 yaitu mencapai US$27,5 miliar, turun 7,3% [tujuh koma tiga persen] dalam Tahun 2001 menjadi US$25,5 miliar.
Relatif…
Relatif stabilnya nilai tukar rupiah, cukup terkendalinya tingkat inflasi, serta semakin menurunnya suku bunga SBI 3 [tiga] bulan dalam paruh pertama Tahun 2002, memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan berbagai besaran APBN 2002. Sementara itu, nilai ekspor yang cenderung menunjukkan penurunan sejak semester II Tahun 2000, sejak Januari 2002 cenderung menunjukkan peningkatan. Selain itu, langkah‑langkah strategis yang ditempuh demi terjaganya ketahanan fiskal, seperti pelaksanaan kebijakan pengurangan subsidi dan penerapan disiplin dalam alokasi belanja negara, memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman.
Membaiknya kondisi politik dan keamanan sejak pertengahan Tahun 2001 dan membaiknya berbagai indikator ekonomi makro sejak akhir Tahun 2001, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional dalam Tahun 2002, sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2002 sebesar 4% [empat persen] diharapkan dapat tercapai.
Membaiknya beberapa indikator ekonomi, dan semakin kondusifnya situasi politik, sosial dan keamanan di dalam negeri dalam Tahun 2002, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dalam Tahun 2003. Sementara itu di sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia dalam Tahun 2003 diperkirakan akan lebih kuat dibandingkan dengan Tahun 2002. Perekonomian tiga negara tujuan ekspor utama Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dalam Tahun 2003, sehingga diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia Tahun 2003.
Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999‑2004, kebijakan fiskal dalam Tahun 2003 diarahkan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran; pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap; peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur; serta penghematan anggaran belanja negara. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, kebijakan keuangan negara dalam Tahun 2003 dititik beratkan pada :
a. Melanjutkan upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;
b. Mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan [fiscal sustainability];
c. Mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas‑batas kemampuan keuangan negara, guna mendukung proses pemulihan ekonomi;
d. Memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI].
e. Dalam…
e. Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, di bidang perpajakan antara lain ditempuh kebijakan pemantapan dan perbaikan administrasi perpajakan, intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi perpajakan serta penyempurnaan kebijakan perpajakan [tax policy reform]; penyiapan data base dan pengembangan jaringan data secara on‑line dengan instansi lain; serta kenaikan tarif pajak penghasilan [PPh] atas keuntungan dari revaluasi aset dari 10% [sepuluh persen] menjadi 20% [dua puluh persen]. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan peraturan untuk mencegah penghindaran pajak, akibat adanya perbedaan perlakuan PPh atas pendapatan dari modal [round tripping]; pengenaan PPh atas capital gain dari pengalihan hak pertambangan minyak oleh perusahaan minyak [farm in/farm out]; pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa [PPN] atas jalan tol; pencabutan pembebasan PPN atas beberapa jenis barang strategis; peningkatan persentase nilai jual kena pajak [NJKP] pajak bumi dan bangunan [PBB]; perubahan strata industri rokok yang semula tiga strata menjadi dua strata, yaitu industri kecil dan nonkecil, serta perubahan pengenaan tarif cukai dari ad valorem menjadi semi spesifik.
f. Di bidang kepabeanan, akan ditempuh kebijakan reformasi di berbagai bidang yang meliputi fasilitasi perdagangan; pemberantasan penyelundupan dan underinvoicing; peningkatan integritas pegawai dan koordinasi antar pihak‑pihak terkait; pengkajian terhadap kemungkinan diberlakukannya sistem pemeriksaan pra pengapalan atas barang impor [preshipment inspection] secara selektif; serta penerapan manajemen resiko transaksi impor [MRTI] dengan menggunakan surveyor independen.
g. Di bidang penerimaan negara bukan pajak [PNBP], akan ditempuh kebijakan yang meliputi peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP; evaluasi jenis dan tarif PNBP yang berlaku; peningkatan pengawasan pemungutan, penyetoran, dan penggunaan PNBP; serta penanggulangan penambangan tanpa ijin, penebangan hutan secara liar [illegal logging] dan pencurian ikan [illegal fishing]. Selain itu, untuk mendukung pemulihan kembali [recovery] hutan yang rusak serta untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari, akan ditempuh kebijakan soft landing, yaitu pengurangan kegiatan eksploitasi hutan [annual allowable cut] secara bertahap.
h. Di bidang hibah akan diambil langkah‑langkah agar hibah yang diterima oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen [LPND] dapat dilaporkan, sehingga akan memudahkan pengawasan penggunaannya.
Untuk mendukung penerapan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, kebijakan belanja negara dalam Tahun 2003 diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi pengeluaran rutin, penajaman prioritas pengeluaran pembangunan guna mendukung stimulus fiskal, serta penyempurnaan alokasi dana perimbangan dalam rangka pemantapan proses desentralisasi.
Dibidang…
Di bidang pengeluaran rutin, kebijakan belanja negara dalam Tahun 2003 diarahkan pada upaya memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah dan anggota TNI/Polri dalam batas‑batas kemampuan keuangan negara; mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri melalui upaya mengurangi jumlah pokok utang dalam negeri; menurunkan beban subsidi melalui langkah‑langkah penyempurnaan sistem dan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar minyak [BBM] dalam negeri dan tarif dasar listrik [TDL] secara bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat; mengarahkan pemberian subsidi secara sangat selektif dan tepat sasaran; serta mengalihkan alokasi anggaran subsidi ke berbagai program‑program sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mengacu kepada amanat GBHN 1999‑2004 yang dijabarkan dalam Propenas dan Repeta Tahun 2003, serta memperhatikan kondisi objektif, prioritas anggaran belanja pembangunan dalam Tahun Anggaran 2003 akan dititikberatkan pada upaya meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; memantapkan stabilitas ekonomi dan keuangan; mempercepat restrukturisasi utang perusahaan dan privatisasi perusahaan negara; memperluas kesempatan kerja; serta meningkatkan penegakan hukum dan sistem peradilan yang transparan, adil dan konsisten. Selain itu, anggaran belanja pembangunan juga diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat; mempersiapkan Pemilu yang demokratis; memantapkan persatuan, kesatuan dan ketertiban umum; membangun dan memelihara sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi; serta meningkatkan penerapan prinsip‑prinsip pembangunan berkelanjutan.
Di bidang dana perimbangan, kebijakan alokasi anggaran belanja tersebut diarahkan pada upaya penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil, terutama yang berasal dari sumber daya alam [SDA]; penyempurnaan formula dana alokasi umum [DAU] dengan tetap mengacu pada konsep kesenjangan fiskal, di mana penentuan alokasi DAU suatu daerah didasarkan atas kebutuhan fiskal daerah [fiscal need] dan potensi fiskal daerah [fiscal capacity]; penetapan alokasi dana alokasi khusus [DAK] secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; serta penyempurnaan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal [fiscal sustainability].
Di samping dialokasikan melalui dana perimbangan, anggaran belanja untuk daerah juga dialokasikan untuk menampung dana otonomi khusus dan penyeimbang. Alokasi dana otonomi khusus dan penyeimbang dalam Tahun Anggaran 2003, selain diarahkan untuk menampung kebutuhan daerah sebagai akibat dari pemberian otonomi khusus pada daerah tertentu, juga diarahkan untuk menampung kenaikan belanja pegawai daerah sejalan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji pokok dan tunjangan tenaga kependidikan bagi guru, serta penambahan tenaga guru, dokter, dan paramedis.
Lebih…
Lebih rendahnya perkiraan pendapatan negara dan hibah dibanding dengan perkiraan kebutuhan belanja negara, mengakibatkan terjadinya defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Untuk itu, diperlukan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, sejalan dengan upaya menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, dalam Tahun 2003 rasio pembiayaan defisit anggaran terhadap PDB direncanakan lebih rendah dibanding dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB dalam Tahun Anggaran 2002.
Di sisi pembiayaan dalam negeri, dalam Tahun Anggaran 2003, sebagian dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran [SILPA] akan digunakan untuk mengurangi posisi utang dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban dan resiko anggaran atas utang dalam negeri pada tahun‑tahun anggaran mendatang. Sementara itu, kebijakan privatisasi BUMN ditempuh langkah‑langkah yang meliputi pemilihan metoda dan penentuan waktu privatisasi yang tepat, baik untuk kepentingan BUMN maupun kepentingan negara secara lebih luas; serta mempertimbangkan kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral.
Di bidang penjualan aset program restrukturisasi perbankan [asset recovery] akan ditempuh langkah‑langkah kebijakan seperti mengupayakan hasil penjualan yang optimal, termasuk langkah‑langkah restrukturisasi NPL [non performing loan]; memberikan kesempatan yang sama dengan cara‑cara yang terbuka, dalam rangka memelihara integritas proses penjualan; mempertahankan prinsip‑prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel dalam proses penjualan; serta mempercepat pengembalian aset‑aset BPPN kepada sektor swasta.
Di bidang pembiayaan yang bersumber dari surat utang negara ditempuh langkah‑langkah, antara lain mengurangi stock utang akibat dari penerbitan obligasi untuk program rekapitalisasi perbankan; membiayai kembali [refinancing] utang dalam negeri melalui mekanisme pasar dengan mengembangkan instrumen obligasi jangka panjang maupun jangka pendek yang sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya; mengurangi beban pembayaran pokok utang dalam negeri dengan melakukan restrukturisasi surat utang kepada Bank Indonesia dan pembebasan pembayaran sebagian bunganya.
Di bidang pembiayaan luar negeri, dalam Tahun 2003 pinjaman luar negeri masih dibutuhkan, mengingat kemampuan dalam negeri belum cukup memadai. Pinjaman‑pinjaman tersebut terutama bersumber dari komitmen pinjaman lama yang masih efektif, dan pinjaman baru antara lain berupa kredit ekspor. Sementara itu, kesempatan penjadwalan kembali [rescheduling] pembayaran pinjaman luar negeri sebagaimana disepakati dalam Paris Club III, harus dimanfaatkan untuk terus menata kembali perekonomian nasional dan pengelolaan keuangan negara dengan sebaik‑baiknya, agar tidak terus bergantung pada penjadwalan utang yang pada akhirnya tidak mengurangi stock utang.
Dalam…
Dalam upaya memperlambat pertumbuhan stock utang luar negeri, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari proyek‑proyek yang akan dilaksanakan. Untuk itu, proyek‑proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri akan makin diseleksi dan dialokasikan terutama untuk penyediaan prasarana yang dapat mendukung investasi dan akselerasi ekonomi dalam jangka panjang.
Di samping itu, perlambatan pertumbuhan utang luar negeri juga akan diupayakan dengan melakukan pertukaran utang dengan program‑program pembangunan [debt swap]. Pertukaran utang dengan program‑program tersebut juga diharapkan dapat mendukung terjadinya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.
Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek‑proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dalam Tahun Anggaran 2003 dipindahkan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2004.
Dengan memperhatikan hal‑hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :
a. bahwa keadaan ekonomi global dalam Tahun 2003 diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaannya dalam Tahun 2002;
b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam Tahun Anggaran 2003 diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang semakin kondusif, sehingga diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2002;
c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan yang diasumsikan dalam Tahun 2002;
d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan [sustainable], sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian sumber‑sumber penerimaan perpajakan, perlu terus ditingkatkan;
e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang‑barang kebutuhan pokok sehari‑hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak;
f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab [accountable].
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3…
Pasal 3
Ayat [1]
Cukup jelas
Ayat [2]
Cukup jelas
Ayat [3]
Cukup jelas
Ayat [4]
Mengingat perencanaan penerimaan hibah belum dapat dipastikan besaran jumlahnya, dalam APBN Tahun Anggaran 2003 perencanaan hibah ditetapkan sebesar Rp 0,00 [nihil].
Ayat [5]
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat [1]
Cukup jelas
Ayat [2]
Cukup jelas
Ayat [3]
Cukup jelas
Ayat [4]
Penerimaan perpajakan sebesar Rp 254.140.200.000.000,00 [dua ratus lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar dua ratus juta rupiah] terdiri atas :
[dalam rupiah]
a. Pajak dalam negeri 241.742.400.000.000,00
0110 Pajak penghasilan [PPh] non migas 106.149.100.000.000,00
0111 PPh Pasal 21 25.082.445.000.000,00
0112 PPh Pasal 22 non impor 1.926.800.000.000,00
0113 PPh Pasal 22 impor 6.287.600.000.000,00
0114 PPh Pasal 23 15.844.990.000.000,00
0115 PPh Pasal 25 dan
Pasal 29 orang pribadi 1.168.225.000.000,00
0116 PPh Pasal 25 dan
Pasal 29 badan 38.502.646.000.000,00
0117 PPh Pasal 26 4.292.970.000.000,00
0118 PPh…
0118 PPh final dan fiskal luar negeri 13.043.424.000.000,00
0120 PPh minyak bumi dan gas alam 14.775.700.000.000,00
0121 PPh minyak bumi 4.744.400.000.000,00
0122 PPh gas alam 10.031.300.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan
atas barang mewah [PPN dan PPnBM] 80.789.900.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan [PBB] 7.523.600.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan [BPHTB] 2.401.700.000.000,00
0160 Pendapatan cukai 27.945.600.000.000,00
0170 Pendapatan pajak lainnya 2.156.800.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 12.397.800.000.000,00
0210 Pendapatan bea masuk 11.960.300.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 437.500.000.000,00
Pasal 5
Ayat [1]
Cukup jelas
Ayat [2]
Cukup jelas
Ayat [3]
Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara [BUMN] secara rata‑rata dihitung berdasarkan 50% [lima puluh persen] dari keuntungan bersih BUMN setelah dikenakan pajak, termasuk PT. Pertamina.
Ayat [4]
Cukup jelas
Ayat [5]
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp82.015.327.000.000,00 [delapan puluh dua triliun lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah] terdiri atas :
[dalam rupiah]…
[dalam rupiah]
a. Penerimaan sumber daya alam 59.395.500.000.000,00
0310 Pendapatan minyak bumi 39.910.500.000.000,00
0311 Pendapatan minyak bumi 39.910.500.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam 16.284.500.000.000,00
0321 Pendapatan gas alam 16.284.500.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan umum 1.482.600.000.000,00
0331 Pendapatan iuran tetap 45.700.000.000,00
0332 Pendapatan royalti 1.436.900.000.000,00
0340 Pendapatan kehutanan 1.267.900.000.000,00
0341 Pendapatan dana reboisasi 868.900.000.000,00
0342 Pendapatan provisi sumber
daya hutan 395.500.000.000,00
0343 Pendapatan iuran hak
pengusahaan hutan 3.500.000.000,00
0350 Pendapatan perikanan 450.000.000.000,00
0351 Pendapatan perikanan 450.000.000.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.414.249.000.000,00
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.414.249.000.000,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya 12.205.578.000.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 913.466.422.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian,
kehutanan dan perkebunan 1.391.734.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan
dan perikanan 8.386.745.000,00
0513 Penjualan…
0513 Penjualan hasil tambang 897.531.767.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan
dan harta peninggalan 3.010.000.000,00
0515 Penjualan obat‑obatan dan hasil
farmasi lainnya 184.000.000,00
0516 Penjualan informasi, penerbitan,
film, dan hasil cetakan lainnya 1.672.400.000,00
0519 Penjualan lainnya 1.289.776.000,00
0520 Penjualan aset 34.172.544.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung,
bangunan, dan tanah 110.500.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor 888.278.000,00
0523 Penjualan sewa beli 32.202.444.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang
berlebih/rusak/dihapuskan 971.322.000,00
0530 Pendapatan sewa 11.493.395.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 2.756.586.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 6.827.251.000,00
0533 Sewa benda‑benda bergerak 428.000.000,00
0539 Sewa benda‑benda tak bergerak
lainnya 1.481.558.000,00
0540 Pendapatan jasa I 2.112.987.571.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan
instansi kesehatan lainnya 54.034.766.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan/
taman/museum 1.553.785.000,00
0543 Pendapatan…
0543 Pendapatan surat keterangan,
visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB 370.178.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan 603.120.040.000,00
0546 Pendapatan sensor/karantina/
pengawasan/pemeriksaan 10.950.948.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa
pekerjaan,jasa informasi, jasa
pelatihan dan jasa teknologi 952.000.000.000,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan
Agama 65.000.000.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara,
kepelabuhanan, dan kenavigasian 56.150.032.000,00
0550 Pendapatan jasa II 25.852.888.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan
[jasa giro] 7.920.288.000,00
0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan
telekomunikasi 165.354.920.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk
fakir miskin 3.471.880.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan
pajak‑pajak negara dengan surat paksa 2.505.000.000,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 500.000.000,00
0557 Pendapatan bea lelang 5.000.000.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan
piutang negara dan lelang negara 45.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainny 136.100.800.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar
negeri 173.392.345.000,00
0561 Pendapatan…
0561 Pendapatan dari pemberian surat
perjalanan Republik Indonesia 23.792.345.000,00
0562 Pendapatan dari jasa pengurusan
dokumen konsuler 149.600.000.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 20.033.000.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan 100.000.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 50.000.000,00
0613 Uang meja [leges] dan upah pada
panitera badan pengadilan 1.068.000.000,00
0614 Hasil denda/denda tilang dan
sebagainya 10.000.000.000,00
0615 Ongkos perkara 8.030.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan
lainnya 785.000.000,00
0710 Pendapatan pendidikan 1.505.187.344.000,00
0711 Uang pendidikan 1.241.561.969.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan
tingkat, dan akhir pendidikan 4.427.575.000,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan
praktek 2.477.450.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya 256.720.350.000,00
Penerimaan lain‑lain 7.008.992.491.000,00
0810 Pendapatan dari penerimaan
kembali belanja tahun anggaran
berjalan 1.132.008.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat 1.051.200.000,00
0812 Penerimaan…
0814 Penerimaan kembali belanja
rutin lainnya 27.500.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah murni 53.308.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan
kembali belanja tahun anggaran
yang lain 513.871.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat 432.697.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja
rutin lainnya 47.400.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah murni 33.774.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang 7.000.000.000.000,00
0841 Pendapatan pelunasan piutang 7.000.000.000.000,00
0890 Pendapatan lain‑lain 7.346.612.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot/uang
muka gaji 755.000.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan 3.917.000.000,00
0893 Penerimaan kembali/ganti rugi
atas kerugian yang diderita oleh negara 1.807.546.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya 867.066.000,00
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat [1]
Cukup jelas
Ayat [2]
Cukup jelas
Ayat [3]
Cukup jelas
Ayat [4]…
Ayat [4]
Pengeluaran rutin sebesar Rp188.584.276.000.000,00 [seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah] terdiri atas :
[dalam rupiah]
01 SEKTOR INDUSTRI 32.712.199.000,00
01.1 Subsektor Industri 32.712.199.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN 955.727.219.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 340.475.457.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 581.097.013.000,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan 34.154.749.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 34.160.235.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan
Pengelolaan Pengairan 33.146.431.000,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber‑sumber Air 1.013.804.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 197.301.019.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 197.301.019.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN
KOPERASI 146.984.062.092.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam
Negeri 11.101.369.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 84.635.053.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 146.837.582.111.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah 50.743.559.000,00
06 SEKTOR…
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA 519.141.960.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 22.061.886.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 35.233.438.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 267.986.301.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 100.787.202.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan 93.073.133.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 366.003.313.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 349.950.846.000,00
07.2 Subsektor Energi 16.052.467.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS,
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 208.987.657.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 74.941.964.000,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi
dan Informatika 134.045.693.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH 90.415.007.000,00
09.1 Subsektor Otonomi Daerah 57.298.582.000,00
09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah
dan Pemberdayaan Masyarakat 33.116.425.000,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG 569.878.995.000,00
10.1 Subsektor Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 15.197.860.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan 554.681.135.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA5. 377.688.445.000,00
11.1 Subsektor…
11.1 Subsektor Pendidikan 4.713.619.139.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah 537.066.774.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional 90.385.679.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 36.616.853.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA 805.883.887.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga 805.883.887.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN 401.978.882.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 76.942.410.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 325.036.472.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN 55.073.677.000,00
14.1 Subsektor Perumahan 120.018.000,00
14.2 Subsektor Permukiman 54.953.659.000,00
15 SEKTOR AGAMA 1.606.562.163.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama 313.342.300.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 1.293.219.863.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI 755.824.673.000,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3.042.128.000,00
16.2 Subsektor Penelitian dan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 522.947.549.000,00
16.3 Subsektor…
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 27.597.910.000,00
16.4 Subsektor Statistik 202.237.086.000,00
17 SEKTOR HUKUM 1.761.547.988.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional 1.527.293.660.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur
Hukum 234.254.328.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN 5.960.131.773.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.461.045.826.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem
dan Pelaksanaan Pengawasan 499.085.947.000,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI,
HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI 3.139.789.928.000,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri 93.757.907.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 3.003.286.080.000,00
19.3 Subsektor Informasi dan
Komunikasi 42.745.941.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 18.761.403.888.000,00
20.1 Subsektor Pertahanan 12.021.944.315.000,00
20.2 Subsektor Keamanan 6.739.459.573.000,00
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 65.129.800.000.000,00 [enam puluh lima triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah] terdiri atas :
[dalam rupiah]…
[dalam rupiah]
Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah :
1 SEKTOR INDUSTRI
392.500.000.000,00 675.610.900.000,00 1.068.110.900.000,00
1.1 Subsektor Industri
392.500.000.000,00 675.610.900.000,00 1.068.110.900.000,00
2 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DANPERIKANAN
3.638.650.000.000,00 1.092.211.200.000,00 4.730.861.200.000,00
2.1 Subsektor Pertanian
2.463.000.000.000,00 837.132.900.000,00 3.300.132.900.000,00
2.2 Subsektor Kehutanan
122.650.000.000,00 71.545.500.000,00 194.195.500.000,00
2.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan
1.053.000.000.000,00 183.532.800.000,00 1.236.532.800.000,00
3 SEKTOR PENGAIRAN
2.490.000.000.000,00 2.273.618.300.000,00 4.763.618.300.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan
1.440.000.000.000,00 741.812.100.000,00 2.181.812.100.000,00
3.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber‑sumber Air
1.050.000.000.000,00 1.531.806.200.000,00 2.581.806.200.000,00
4 SEKTOR TENAGA KERJA
323.500.000.000,00 24.206.900.000,00 347.706.900.000,00
4.1 Subsektor Tenaga Kerja
323.500.000.000,00 24.206.900.000,00 347.706.900.000,00
5 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
1.597.000.000.000,00 1.597.000.000.000,00
5.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
98.000.000.000,00 98.000.000.000,00
5.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
264.000.000.000,00 264.000.000.000,00
5.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional
125.500.000.000,00 125.500.000.000,00
5.4 Subsektor Keuangan
104.000.000.000,00 104.000.000.000,00
5.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1.005.500.000.000,00 1.005.500.000.000,00
6 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA
5.276.622.300.000,00 3.775.478.800.000,00 9.052.101.100.000,00
6.1 Subsektor Prasarana Jalan
3.298.622.300.000,00 1.295.046.200.000,00 4.593.668.500.000,00
6.2 Subsektor Transportasi Darat
930.250.000.000,00 958.936.300.000,00 1.889.186.300.000,00
6.3 Subsektor Transportasi Laut
516.000.000.000,00 790.484.200.000,00 1.306.484.200.000,00
6.4 Subsektor Transportasi Udara
465.000.000.000,00 710.240.700.000,00 1.175.240.700.000,00
6.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan
66.750.000.000,00 20.771.400.000,00 87.521.400.000,00
7 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1.453.500.000.000,00 1.729.960.900.000,00 3.183.460.900.000,00
7.1 Subsektor Pertambangan
131.000.000.000,00 131.000.000.000,00
7.2 Subsektor Energi
1.322.500.000.000,00 1.729.960.900.000,00 3.052.460.900.000,00
8 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
287.500.000.000,00 150.089.000.000,00 437.589.000.000,00
8.1 Subsektor Pariwisata
231.500.000.000,00 13.351.000.000,00 244.851.000.000,00
8.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika
56.000.000.000,00 136.738.000.000,00 192.738.000.000,00
9 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
1.077.150.000.000,00 1.901.545.000.000,00 2.978.695.000.000,00
9.1 Subsektor Otonomi Daerah
142.750.000.000,00 40.137.900.000,00 182.887.900.000,00
9.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat
934.400.000.000,00 1.861.407.100.000,00 2.795.807.100.000,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG 388.150.000.000,00 122.495.200.000,00 510.645.200.000,00
10.1 Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 262.650.000.000,00 119.379.400.000,00 382.029.400.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan
125.500.000.000,00 3.115.800.000,00 128.615.800.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA 12.816.250.000.000,00 2.241.858.100.000,00 15.058.108.100.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
11.915.500.000.000,00 2.223.304.000.000,00 14.138.804.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
628.500.000.000,00 6.111.300.000,00 634.611.300.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional
101.250.000.000,00 12.442.800.000,00 113.692.800.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga
171.000.000.000,00 171.000.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
379.050.000.000,00 71.822.100.000,00 450.872.100.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
379.050.000.000,00 71.822.100.000,00 450.872.100.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
5.703.750.000.000,00 890.296.000.000,00 6.594.046.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
1.732.400.000.000,00 1.732.400.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
3.910.000.000.000,00 890.296.000.000,00 4.800.296.000.000,00
13.3 Subsektor Pemberdayaan Perempuan
61.350.000.000,00 61.350.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.444.309.800.000,00 409.155.000.000,00 1.853.464.800.000,00
14.1 Subsektor Perumahan
540.115.700.000,00 296.017.200.000,00 836.132.900.000,00
14.2 Subsektor Permukiman
904.194.100.000,00 113.137.800.000,00 1.017.331.900.000,00
15 SEKTOR AGAMA
133.500.000.000,00 133.500.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
75.445.000.000,00 75.445.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
58.055.000.000,00 58.055.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
963.400.000.000,00 149.033.500.000,00 1.112.433.500.000,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi [Iptek]
180.550.000.000,00 35.622.400.000,00 216.172.400.000,00
16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek
294.050.000.000,00 85.807.200.000,00 379.857.200.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek
181.300.000.000,00 27.603.900.000,00 208.903.900.000,00
16.4 Subsektor Statistik
307.500.000.000,00 307.500.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM
937.550.000.000,00 82.910.200.000,00 1.020.460.200.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
46.200.000.000,00 46.200.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
891.350.000.000,00 82.910.200.000,00 974.260.200.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
*13531 2.383.396.300.000,00 335.920.000.000,00 2.719.316.300.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
2.320.596.300.000,00 335.920.000.000,00 2.656.516.300.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan
62.800.000.000,00 62.800.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
278.021.600.000,00 48.747.500.000,00 326.769.100.000,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri
35.000.000.000,00 35.000.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri
41.300.000.000,00 41.300.000.000,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi
201.721.600.000,00 48.747.500.000,00 250.469.100.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
4.266.000.000.000,00 2.925.041.400.000,00 7.191.041.400.000,00
20.1 Subsektor Pertahanan
2.991.000.000.000,00 2.175.465.500.000,00 5.166.465.500.000,00
20.2 Subsektor Keamanan
1.275.000.000.000,00 749.575.900.000,00 2.024.575.900.000,00
Pasal 8
Ayat [1]
Cukup jelas
Ayat [2]
Cukup jelas
Ayat [3]
1. Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada Januari 2003.
2. Setiap perubahan kegiatan untuk pengeluaran rutin dan perubahan proyek untuk pengeluaran pembangunan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat [1]
Cukup jelas
Ayat [2]
Cukup jelas
Ayat [3]
Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.567.000,00 [dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua juta *13532 lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah] terdiri atas :
[dalam rupiah]
1 Perbankan Dalam Negeri 8.500.000.000.000,00
Sisa anggaran lebih tahun‑tahun
anggaran sebelumnya 8.500.000.000.000,00
2 Non perbankan Dalam Negeri 13.950.052.567.000,00
a. Privatisasi 8.000.000.000.000,00
b. Penjualan aset program
restrukturisasi perbankan 18.000.000.000.000,00
c. Surat utang negara [neto] 12.049.947.433.000,00
‑ Penerbitan 7.700.000.000.000,00
Dikurangi dengan :
‑ Pembayaran pokok 6.165.500.000.000,00
‑ Pembelian kembali 13.584.447.433.000,00
Dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, di samping jumlah penyetoran dalam bentuk kas sebagaimana huruf [b], juga terdapat tambahan setoran sebesar Rp 8.000.000.000.000,00 [delapan triliun rupiah] untuk pembelian kembali surat utang negara dan atau program pertukaran aset dengan obligasi.
Pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 11.986.200.000.000,00 [sebelas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah] terdiri atas :
[dalam rupiah]
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 29.250.000.000.000,00
‑ Penarikan pinjaman program 10.350.000.000.000,00
‑ Penarikan pinjaman proyek 18.900.000.000.000,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri 17.263.800.000.000,00
‑ Jatuh tempo 44.279.100.000.000,00
Dikurangi dengan :
‑ Penjadwalan kembali 27.015.300.000.000,00
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
*13533 Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Pasal‑pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah :
a. Pasal 2 ayat [1] tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
b. Pasal 2 ayat [3] tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
c. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara [PAN] kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 [lima belas] bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Pasal 19
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4249