|
berbagai peralatan kantor
|
Untuk mengadakan peralatan kantor, perlu memperhatikan asas-asas pengadaan peralatan. Sebab jika pengadaan perbekalan tidak sesuai dengan kebutuhan akan mengakibatkan pemborosan. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.
Pekerjaan dan Kegiatan
Tujuan dan pekerjaan yang akan diselesaikan harus dirumuskan dengan jelas dan seksama serta diuji secara kritis, untuk menjamin bahwa jenis dan jumlah peralatan dan perabot itu esensial.
Dengan demikian penggunaan alat/perlengkapan yang tidak perlu dapat dihindari sehingga tidak terjadi pemborosan.
Suatu analisa yang teliti perlu dilakukan untuk keperluan ini, terutama harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan, sehingga dapat dipilih alat/peralatan yang diperlukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
Keperluan disesuaikan dengan kondisi setempat
Tiap organisasi, instansi atau perusahaan, mempunyai
situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dengan perbedaan ini sudah barang tentu kebutuhan akan alat dan perabot kantor juga berbeda. Hal ini berarti, suatu jenis peralatan kantor yang tepat atau baik untuk suatu organisasi, belum tentu baik atau tepat untuk keperluan kantor lainnya.
Pemakaian oleh orang lain bukan merupakan alasan yang cukup untuk menerima dan menggunakannya, oleh karena itu, dalam menetapkan pengadaan peralatan dan perabot kantor harus disesuaikan dengan hakekat, situasi
dan kondisi masing-masing serta kebutuhan karyawan.
Fleksibilitas Kegunaan dan Biaya
Kegunaan suatu alat tidak hanya untuk suatu kegiatan [pekerjaan], tetapi juga dipergunakan untuk beberapa jenis kegiatan. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan misalnya: Dengan membeli peralatan yang dapat digunakan untuk beberapa pekerjaan akan lebih murah daripada membeli dua buah peralatan yang digunakan untuk tiap keperluan.
Demikian pula maksud
fasilitas disini, mempunyai arti apabila dimasa yang akan datang terjadi perubahan-perubahan dapat diseesuaikan dan masih dapat digunakan.
Nilai Keindahan dan Keseragaman
Bentuk, ukuran dan warna alat-alat dan perabot kantor hendaknya dapat memberi kesan yang baik bagi yang melihat. Nilai keindahan dari suatu kantor sangat dipengaruhi oleh rasa senang seseorang, sehubungan dengan hal tersebut, keuntungan yang sering diperoleh adalah dari penggunaan nilai keindahan
sebagai pertimbangan untuk pengadaan peralatan dan perabot kantor.
Selain nilai keindahan, juga harus diperhatikan keseragaman peralatan tersebut. Karena dengan keseragaman selain dapat menambah keindahan juga dapat menghemat biaya.
Standarisasi
Hal ini menunjukkan kepada pengguna peralatan dan perabot kantor harus dengan ukuran, bentuk, warna, dan buatanya sama diseluruh organisasi. Standarisasi ini akan menguntungkan penggunaan perabot kantor yang sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang bersangkutan, dapat menciptakan keseragaman dan efisiensi kantor, serta mengurangi perselisihan di antara pegawai karena perebutan peralatan yang paling bagus.
Kemampuan dan Kelayakan
Penggunaan peralatan dan perabot kantor harus efisien. Kemampuan dari alat-alat perabot harus menjadi pertimbangan dalam pembelian barang-barang tersebut, karena jika kemampuannya kurang maka tidak akan menunjang
terhadap pekerjaan kantor, sehingga kurang efisien.
Kemampuan dari peralatan itu dapat diketahui dan ditentukan oleh pengalaman dari pemakai. Oleh karena itu karyawan yang ada harus dipertimbangkan ketika pembelian peralatan kantor. Pertimbangan ini sangat penting, karena unsur manusia [karyawan] menentukan apakan peralatan dan perabotan banyak dipakai atau tidak.
Harga dan Penawaran Modal
Masalah harga selalu merupakan bahan pertimbangan yang penting bagi
pimpinan. Harga atau nilai peralatan dan perabotan harus dipertimbangkan dan dibandingkan dengan keuntungan yang diperolah dari pelayanan yang diberikan oleh pekerjaan kantor kepada para pelanggan.
Dengan kata lain harus dipertimbangkan kemungkinan hasil yang akan diterima dengan yang harus dibayar. Pembelian peralatan yang berdasarkan pertimbangan yang tepat akan mengakibatkan penghematan, sehingga akan mengurangi penanaman modal.
BAB V PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN
BAB V PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN PEMBAHASAN PENELITIAN Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan akan terpelihara dan
jelas
Lebih terperinci
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Secara garis
besar penelitian ini dapat menjawab seluruh masalah yang telah dirumuskan dari hipotesis yang telah diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Lebih terperinci
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
1 BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BERUPA TANAH ASET DESA YANG BERUBAH MENJADI KELURAHAN DENGAN
Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.1078, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMHAN. Alat Kesehatan. Pemenuhan. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN DI LINGKUNGAN
Lebih terperinci
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Standard Operasional Prosedur [SOP] ADMINISTRASI UMUM mor SOP :
W11-A9/581/0T.01.3/III/2012 Revisi...Tgl. : Tgl Ditetapkan : 9 Maret 2012 Halaman : 3 halaman 1. PROSEDUR SURAT
Lebih terperinci
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, Menimbang
Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.92, 2013 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Bantuan Peralatan Mesin. Pedoman. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PEDOMAN
Lebih terperinci
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Manajemen Kantor Menurut Moekijat [2008:2] Manajemen Perkantoran adalah
penjurusan dan pengawasan sebuah kantor untuk mencapai tujuannya yang khusus dengan cara yang
Lebih terperinci
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
1 SALINAN
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT
Lebih terperinci
UPT. PUSKESMAS KLUNGKUNG I
PERENCANAAN KEBUTUHAN Proses kegiatan seleksi obat dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah obat dan bahan medis habis pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat dan bahan medis habis
Lebih terperinci
PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA [BNPB] DAFTAR ISI 1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
Lebih terperinci
PEDOMAN BANTUAN PERALATAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PERALATAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA [BNPB] DAFTAR ISI 1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
Lebih terperinci
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 14 TAHUN : 2009 SERI : E Menimbang : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN BANGUNAN MILIK DAERAH DENGAN
Lebih terperinci
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
Lebih terperinci
WALIKOTA PALANGKA RAYA
WALIKOTA PALANGKA RAYA PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang : a. bahwa barang
Lebih terperinci
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN
PUSTAKA 2.1 Pengertian Manajemen Perkantoran Menurut Denyer [dikutip Sayuti, 2013:38] Office System is the standard sequence of operation in a particular business activity [the paying of
Lebih terperinci
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Manajemen Kantor Menurut Sayuti [2013:91] bahwa kantor merupakan tempat karyawan melakukan aktivitas kerjanya: tempat proses penanganan informasi mulai dari menerima,
Lebih terperinci
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
Tanggal Ditetapkan : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 3 halaman Prosedur aan Surat Masuk dan Surat Keluar A. Penerimaan Surat Masuk B. an Surat Masuk C. Surat Masuk D. Pengarsipan Surat Masuk E. an Surat
Lebih terperinci
RR. INTANTYA PRANANDINI SASMAYANTI
TUGAS AKHIR PERENCANAAN JADWAL KEGIATAN PEVENTIVE MAINTENANCE MENGGUNAKAN
METODE RCM II DAN PENENTUAN PERSEDIAAN SPARE PART DENGAN PENDEKATAN RCS DAN INVENTORY POLICIES [STUDI KASUS : PT. BARATA INDONESIA
Lebih terperinci
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dijabarkan kesimpulan yang merupakan akhir dari proses penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Jenis cacat
Lebih terperinci
Menimbang: Mengingat :
BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
Lebih terperinci
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK
PEMERINTAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Menimbang : a. Mengingat NOMOR 11 TAHUN 2010
Lebih terperinci
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG, Menimbang : a. bahwa barang
Lebih terperinci
Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengadaan peralatan kantor?
Pengadaan adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Pengadaan dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Apa tujuan pengadaan peralatan kantor?
Maksud dan tujuan pengadaan peralatan gedung kantor adalah untuk menunjang kebutuhan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.
Bagaimana cara pengadaan peralatan kantor?
Membuat surat permohonan atau daftar permintaan barang di gudang..
Petugas memeriksa persediaan barang di gudang..
Surat diserahkan ke bendahara. ... .
Meminta persetujuan kepada pimpinan..
Jika telah disetujui maka diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian..
Apa yang dimaksud dengan peralatan kantor dan sebutkan contohnya?
Secara sederhana peralatan kantor adalah alat yang berjangka waktu pemakaian lama seperti misalnya mesin fotokopi, printer, komputer dan lain-lain.