Konferensi Asia-Afrika. Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945, banyak negara, terutama di Asia, memperoleh kemerdekaannya. Sebut saja Indonesia [17 Agustus 1945], Republik Demokrasi Vietnam [2 September 1945], Filipina [4 Juli 1946], Pakistan [14 Agustus 1947], India [15 Agustus 1947], Birma [4 Januari 1948], Ceylon [4 Februari 1948], dan Republik Rakyat Tiongkok [1 Oktober 1949].
Meski demikian, di bagian dunia lainnya banyak yang masih berjuang untuk lepas dari penjajahan, utamanya di Afrika. Beberapa bahkan berjuang dari sisa penjajahan seperti Irian Barat, Kashmir, Aden, dan Palestina, sebagai akibat konflik politik antar kelompok masyarakat di dalam negeri yang terus berkecamuk tiada henti.
Atas keprihatinan bersama bangsa Asia dan Afrika, yang bisa dibilang menjadi korban atas konflik dua blok kala itu, maka Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, mengundang para perdana menteri dari Birma [U Nu], India [Jawaharlal Nehru], Indonesia [Ali Sastroamidjojo], dan Pakistan [Mohammed Ali] untuk mengadakan pertemuan dengan agenda menyikapi eskalasi yang terjadi kala itu.
Latar Belakang Konferensi Asia-Afrika
Dari konferensi Colombo, konferensi Asia-Afrika pun lahir. Soekarno melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyampaikan bahwa pertemuan Asia-Afrika merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan.
Pemerintah Indonesia, melalui saluran diplomatiknya mengusulkan perlunya diadakan pertemuan lain yang lebih luas antara Negara-negara Afrika dan Asia karena masalah-masalah krusial yang dibicarakan itu tidak hanya terjadi di Negara-negara Asia yang terwakili dalam konferensi tersebut, tetapi juga dialami oleh negara-negara di Afrika dan Asia lainnya.
Kelima negara peserta Konferensi Bogor menjadi sponsor Konferensi Asia-Afrika dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada konferensi tersebut, yang ditetapkan akan berlangsung pada akhir minggu April tahun 1955. Presiden Indonesia, Soekarno, menunjuk Kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya konferensi.
Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia-Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintah dari 25 Negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya.
Negara-negara Peserta Konferensi Asia-Afrika antara lain Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Birma, Iran, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Ceylon, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Libanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam [Utara], Vietnam [Selatan], Pantai Emas, Libya, India, Nepal, dan Yaman.
Pada Senin, 18 April 1955, Konferensi Asia-Afrika resmi bergulir yang dihadiri oleh seluruh undangan. Dalam sambutan pembukaan konferensi tersebut, Presiden Soekarno, mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul “Let a New Asia And a New Africa be Born” [Mari Kita Lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru].
[Baca juga: Apa yang Kamu Ketahui Tentang Konferensi Meja Bundar]
Dalam kesempatan tersebut Presiden Soekarno menyatakan “bahwa kita, peserta konferensi, berasal dari kebangsaan yang berlainan, begitu pula latar belakang sosial dan budaya, agama, sistem politik, bahkan warna kulit pun berbeda-beda, namun kita dapat bersatu, dipersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat kolonialisme, oleh keinginan yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia”.
Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk tiga komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui oleh sidang dan susunan pimpinan konferensi adalah sebagai berikut :
Ketua Konferensi : Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia
Ketua Komite Politik : Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia
Ketua Komite Ekonomi : Roosseno, Menteri Perekonomian Indonesia
Ketua Komite Kebudayaan : Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia
Sekjen Konferensi : Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia
Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama satu minggu, pada pukul 19.00 WIB. [terlambat dari yang direncanakan] tanggal 24 April 1955, Sidang Umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Dalam Sidang Umum itu dibacakan oleh sekretaris jenderal konferensi rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia [komite] sebagai hasil konferensi. Sidang Umum menyetujui seluruh pernyataan tersebut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan para ketua delegasi.
Setelah itu, ketua konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika ditutup. Konsensus itu dituangkan dalam komunike akhir, yang isinya adalah mengenai: Kerja sama ekonomi; Kerja sama kebudayaan; Hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri; Masalah rakyat jajahan; Masalah-masalah lain;
Dasasila Bandung
Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerja sama internasional tercantum pada komunike tersebut, selanjutnya dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Adapun isi dari Dasasila Bandung :
- Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB [Perserikatan Bangsa-Bangsa]
- Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
- Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil
- Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain
- Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB
- Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain
- Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara
- Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi [penyelesaian masalah hukum] , ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB
- Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
- Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional
Dasasila Bandung mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan faham Dunia Ketiga atau “Non-Aligned” terhadap Dunia Pertama Washington, dan Dunia Kedua Moscow. Jiwa Bandung telah mengubah juga struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB]. Forum PBB tidak lagi menjadi forum eksklusif Barat atau Timur saja.
{{brizy_dc_post_date}}
{{brizy_dc_post_author_name}}
Oleh: Rizki Ridhoyanto
Dinamika Perang Dingin dan Negara Asia Afrika
Pada akhir Perang Dunia II, lahirlah berbagai negara-negara ex-kolonial yang didorong oleh berkembangnya ide-ide penentuan nasib sendiri [self-determination], yang pada gilirannya mengobarkan semangat pembebasan nasional [national liberation]. Namun, selain lahirnya negara-negara tersebut, akhir dari PD II juga menandakan awal dari sebuah peperangan ideologi, yaitu Perang Dingin.
Di era Perang Dingin, kita melihat munculnya dua blok ideologis, Blok Barat yang dipimpin oleh AS dengan ideologi kapitalisme dan Blok Timur, dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Peperangan ini dilakukan tidak dengan konfrontasi langsung antara kedua pemimpin blok ini, melainkan dengan perang proxy, di mana negara-negara yang tidak berpihak kepada kedua blok, atau dunia ketiga, menjadi teater tempat peperangan terjadi. Jenis peperangan ini mendorong kedua blok tersebut untuk mempengaruhi negara-negara di dunia ketiga agar mengambil sisi dalam Perang Dingin dan pada umumnya dalam bentuk imperialisme maupun neokolonialisme, seperti perang ekonomi, intervensi dalam krisis nasional, pergantian rezim, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai penentuan nasib sendiri dan pembebasan nasional.
Oleh karena itu, sebagai tunjukan solidaritas negara-negara yang merupakan korban dari kolonialisme dari benua Asia dan Afrika terhadap aksi imperialisme dan neokolonialisme dari kedua blok, Konferensi Asia Afrika [KAA] diselenggarakan. Selain tanda solidaritas Asia dan Afrika, KAA menunjukkan bahwa negara-negara ex-kolonial mampu berorganisasi untuk membela kedaulatan mereka, serta sebagai koalisi internasional pertama yang diorganisir oleh bangsa kulit berwarna. KAA disponsori oleh lima negara, Myanmar, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. Pertemuan ini melibatkan 24 negara lainnya dari Asia dan Afrika yang berlangsung selama 18-24 April 1955. KAA menghasilkan kesepakatan berupa Komunike Akhir KAA yang di dalamnya memuat Dasasila Bandung, yang isinya:
- Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB [Perserikatan Bangsa-Bangsa]
- Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
- Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil
- Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain
- Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB
- Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain
- Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara.
- Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB
- Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
- Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional
Warisan Solidaritas Asia Afrika
Dampak dari KAA merupakan perubahan pada dinamika Perang Dingin, karena KAA dikreditkan sebagai pendahulu dari Gerakan Non-Blok [GNB] yang merupakan Blok Independen terdiri dari berbagai negara dengan ideologi yang beragam dengan tujuan untuk mengimbangi skala geopolitik dunia dalam Perang Dingin; lalu kerjasama multilateral yang lebih dalam antara Asia dan Afrika, seperti pembentukan New Asian–African Strategic Partnership [NAASP], yang bertujuan untuk memakmurkan negara-negara anggota benua Asia dan Afrika; serta sebagai inspirasi kepada negara-negara yang merupakan korban dari imperialisme dan neokolonialisme.
Sosok Neokolonialisme di Era Modern
Walaupun era Perang Dingin sudah selesai, dengan jatuhnya Blok Timur dan ideologi komunisme, bukan berarti imperialisme dan neokolonialisme sudah berhenti. Hal yang menyedihkan, seperti ironi yang tragis adalah negara-negara yang menyerukan penentangan mereka terhadap imperialisme dan neokolonialisme sendiri menjadi korban neokolonialisme tidak lama setelah KAA. Sebagai contoh adalah salah satu partisipan KAA, Ghana, yang pada saat itu dipimpin oleh Kwame Nkrumah, yang dikreditkan sebagai pencetus konsep neokolonialisme, dikudeta oleh fraksi militer dan aparat sipil yang didukung oleh Blok Barat. Bahkan di era modern masih ada bukti tindakan imperialisme dan neokolonialisme di dunia, seperti akuisisi tanah milik Penduduk Asli Hawai’i oleh influx orang kaya dari AS. Data dari tahun 2016 menunjukkan bahwa 42 persen dari 7.921 tunawisma di Hawaii diidentifikasi sebagai Penduduk Asli Hawaii atau Penduduk Kepulauan Pasifik Lainnya.
Indonesia sendiri harus menyadari bahwa neokolonialisme merupakan sesuatu yang dapat menjerat suatu negara atau bahkan dapat dilakukan suatu negara tanpa kesadaran rakyatnya. Oleh karena itu, pendidikan mengenai neokolonialisme perlu ditanamkan pada penduduk Indonesia agar terjaminnya integritas serta kedaulatan Indonesia. Pendidikan tersebut dapat dirumuskan dengan membangun dari nilai-nilai anti neokolonialisme dan imperialisme Dasasila Bandung serta Ideologi Nasional Indonesia, Pancasila; menjadi:
1.Ketuhanan yang Maha Esa
Berpangkal pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama dan mengingat akan berbeda-beda tapi bersatunya bangsa Indonesia, kita menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa juga merupakan basis moral yang kuat dalam mempersatukan perjuangan rakyat melawan neokolonialisme-imperialisme.
2.Nasionalisme
Nasionalisme ini bukanlah nasionalisme reaksioner yang seperti di negara-negara penjajah, seperti chauvinisme yang menyebabkan Hitler menjadi pemimpin Jerman. Konsep nasionalisme yang harus ditanam adalah nasionalisme anti-imperalis dan anti-kolonialis, berbasis nilai-nilai pembebasan nasional [national liberation] yang merupakan faktor historis yang mempersatukan keberagaman rakyat Indonesia dalam perjuangan Indonesia melawan penjajah-penjajah selama sejarah Indonesia, seperti Belanda dan Jepang.
3.Internasionalisme
Dalam dasar negara Indonesia, prinsip internasionalisme yang paling universal adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tataran global, prinsip universal ini dinyatakan dalam konsepsi perikemanusiaan. Nasionalisme dan Intenasionalisme sesungguhnya tidak berlawanan, dengan pembentukan PBB dan Konferensi Asia-Afrika sebagai contoh bahwa harus ada sebuah lembaga internasionalis, untuk mewujudkan perikemanusiaan dan sebagai front melawan neokolonialisme-imperialisme.
4.Demokrasi
Di negara kita, demokrasi dimengerti dalam praktek “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang dilakukan dalam sistem musyawarah mufakat. Demokrasi yang harus ditegakkan adalah demokrasi dengan sebenar-benar terwujudnya kedaulatan rakyat, yang menjadikan kebijakan dan implementasi ekonomi-politik di tingkat lokal, nasional maupun global dan menjadi basis perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme.
5.Keadilan Sosial
Konsepsi dan cita-cita rakyat ini adalah yang terakhir sekaligus yang paling utama dari yang lain. Keadilan sosial ini secara konsep didasarkan pada kesejahteraan sosial. Dengan memajukan nilai kesejahteraan sosial, kita membangun sistem demokrasi yang bisa mendatangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi massa-rakyat. Pencapaian keadilan sosial juga memberi pengertian persatuan negara yang sangat kuat, yang tidak melihat label-label yang memisahkan rakyat, sehingga perbedaan ras dan agama misalnya, tidak dapat digunakan sebagai alat untuk perpecahan, yang sangat penting dalam melawan neokolonialisme-imperialisme.
Referensi :
- Jayaprakash, N., 2007. India & The Bandung Conference Of 1955. [online] Web.archive.org. Available at: web.archive.org/web/20070311133351///pd.cpim.org/2005/0605/06052005_bandung%20conf.htm [Accessed 22 March 2021].
- Prattama, A., 2019. Hari Ini dalam Sejarah: Konferensi Asia-Afrika Berakhir, Serukan Perdamaian Halaman all – Kompas.com. [online] KOMPAS.com. Available at: nasional.kompas.com/read/2019/04/24/11295441/hari-ini-dalam-sejarah-konferensi-asia-afrika-berakhir-serukan-perdamaian?page=all [Accessed 21 March 2021]
- Berdikari Online. 2012. Pancasila Dan Anti-Imperialisme. [online] Available at: www.berdikarionline.com/pancasila-dan-anti-imperialisme/> [Accessed 23 March 2021].
- Pindus, N., Kingsley, T., Biess, J., Levy, D., Simington, J. and Hayes, C., 2017. Housing Needs of American Indians and Alaska Natives in Tribal Areas: A Report from the Assessment of American Indian, Alaska Native, and Native Hawaiian Housing Needs: Executive Summary. SSRN Electronic Journal, [online] Available at: huduser.gov/portal/pdredge/pdr-edge-research-072417 [Accessed 23 March 2021].
- Asianafricanmuseum.org. 2021. Sejarah Konferensi Asia Afrika | Museum of the Asian-African Conference. [online] Available at: asianafricanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/> [Accessed 22 March 2021].
- Serikat Petani Indonesia. 2007. Tentang Membangun Tata Dunia Baru Melawan Neokolonialisme-Imperialisme – Serikat Petani Indonesia. [online] Available at: spi.or.id/tentang-membangun-tata-dunia-baru-melawan-neokolonialisme-imperialisme/ [Accessed 23 March 2021].
- Warnapala, W., 2012. India And The Bandung Conference Of 1955 – II. [online] Web.archive.org. Available at: web.archive.org/web/20120513090833///www.dailynews.lk/2005/04/21/fea01.htm [Accessed 21 March 2021].
Copyright © 2021 BEM FT UI