Bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan?

perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini didorong untuklebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dankemandirian masyarakat pedesaan.Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukumdan Keadilan EkonomiDalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagaipembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagianpendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secaraaktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat,5

previledge]. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility [CSR]. Bahkan kalau perlu, mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menenganhdan koperasi. Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. 3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. a. Subsidi Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh subsidi pupuk kepada petani dapat kalian amati pada Gambar 3.19 berikut. 186 Kelas VIII SMP/MTs

Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut.

Baca juga 2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Pendapatan di Indonesia

a. Subsidi

Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh subsidi pupuk kepada petani dapat kalian amati pada Gambar 3.19 berikut.

Gambar 3.19 Subsidi pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk dan subsidi BBM.

Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi  masyarakat.

b. Pengenaan Pajak

Alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia, Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan  perpanjangan masa berlaku STNK.

Gambar 3.20 Membayar pajak Kendaraan bermotor di kantor samsat.

Gambar 3.20 adalah gambar seorang warga masyarakat sedang membayar pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat.

Rangkuman

Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah serta masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen sekaligus penyedia faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Pemerintah berperan sebagai konsumen, produsen, dan regulator. Sektor luar negeri berperan sebagai konsumen dan produsen. Barang/jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen dijual di pasar output atau pasar barang dan jasa, sedangkan penawaran dan permintaan faktor produksi terjadi di pasar faktor produksi.

Batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang adanya perdagangan antardaerah atau antarpulau bahkan antarnegara. Perbedaan sumber daya serta keunggulan  menjadi faktor utama terjadinya perdagangan antardaerah dan antarnegara.

Ekonomi maritim dan agrikultur merupakan sektor penting yang perlu dikembangkan karena perannya yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Ekonomi maritim [maritime economy] merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasioan pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Hasil pengembangan berbagai sektor dan aktivitas perdagangan perlu didistribusikan kembali pada masyarakat secara adil dan merata sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan redistribusi pendapatan, pemerintah telah melakukan beberapa usaha antara lain pemberian subsidi dan pengenaan pajak.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu berupa subsidi dan pengenaan pajak, baik subsidi modal atau pun pengenaan pajak yang rendah.  Selain itu dapat berupa pemberian modal/pinjaman dan pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Adapun contoh alternatif pendistribusian pendapatan adalah sebagai berikut.

1. Pemberian Subsidi, contoh: pemberian subsidi BBM dapat menjaga kestabilan harga tiket angkutan umum.
2. Pengenaan pajak, pada tarif pajak penghasilkan disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang dihasilkan masyarakat.
3. Pemberian modal/pinjaman usaha, contoh: pemberian modal usaha melalui program PNPM mandiri dan pemberian pinjaman usaha melalui program KUR.
4. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer, contoh: bantuan BPJS kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.