Bagaimana pemerintah DALAM MENGATASI masalah

ABSTRAK

Kata Kunci : peran pemerintah daerah, sosial ekonomi, tunagrahita

Peran pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat merupakan tanggungjawab yang sangat penting ditambah lagi permasalahan yang timbul dalam masyarakat bersifat komplek, salah satunya adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi merupakan kondisi yang terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Tingkat sosial ekonomi dalam sebuah masyarakat juga berpengaruh dalam kondisi masyarakatnya salah satunya Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Tunagrahita merupakan tingkat kemampuan individual yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan normal dan membutuhkan perawatan dan dukungan dari pihak lain karena dalam kategori perkembangan mentalnya tidak sempurna. Justru masyarakat yang memiliki kekurangan tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui lembaga pemerintahan yang terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo.

Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo bertujuan mendeskripsikan [1] gambaran umum lokasi penelitian, [2] peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, [3] partisipasi pihak lain dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, [4] kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, dan [5] solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dan Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Sumber data ialah informan, peristiwa, dan dokumen. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data dengan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

            Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat hasil penelitian sebagai berikut. [1] Peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo ialah Pelatihan pembuatan keset dari kain perca dan batik ciprat melalui kerjasama dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita [BBRSBG] “Kartini” Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Masalah sosial ekonomi pada penelitian ialah mengenai pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Pendidikan yang diperoleh ialah berupa ilmu dan pendidikan keterampilan dengan tujuan melatih pola pikir masyarakat Tunagrahita agar dapat berkembang menjadi lebih baik selain itu pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirim klien [masyarakat Tunagrahita] ke Unit Pelaksana Teknis ialah BBRSBG [Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita] “Kartini” Temanggung Jawa Tengah untuk dilakukan rehabilitasi, untuk pekerjaan ialah membuat keset yang sudah mandiri dikerjakan oleh masyarakat Tunagrahita di rumah masing-masing dan batik ciprat yang dilaksanakan di Rumah Harapan Karangpatihan sebagai Balai Latihan Kerja bagi masyarakat Tunagrahita dapat dijadikan pekerjaan bagi masyarakat Tunagrahita, dan hasil pembuatan dan pemasaran dari keset dan batik ciprat dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi masyarakat Tunagrahita, [2] Partisipasi pihak lain dalam mengatasi sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah dalam bentuk pemberian bantuan dari pihak pemerintah dan non pemerintah ialah berupa sembako, uang, barang, dan baju, [3] Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita ialah keterbatasan dana dan kondisi masyarakat Tunagrahita, [4] Solusi pemerintah daerah untuk mengatasi kendala keterbatasan dana ialah melalui kerjasama dengan pihak lain dan solusi untuk mengatasi kondisi masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan ialah melalui pelatihan pembuatan keset dan batik ciprat.

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu [1] Pemerintah Kabupaten Ponorogo hendaknya membuat program baru agar sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan lebih meningkat serta lebih meningkatkan promosi bukan hanya bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Ponorogo melainkan bisa melalui pameran-pameran atau penyaluran ke toko maupun pasar atau membuat gallery yang khusus menjual produk atau hasil karya dari Masyarakat Tunagrahita, [2] Pemerintah Desa Karangpatihan hendaknya lebih meningkatkan pada keikutsertaan Masyarakat Tunagrahita dalam pembangunan desa agar mereka bisa berpartisipasi walaupun dalam lingkup kecil, [3] Bagi pihak lain hendaknya memberikan partisipasi tidak hanya dalam bentuk bantuan barang, uang saja melainkan bisa dalam bentuk fisik.

Usaha meningkatkan mutu tenaga kerja diberikan oleh pihak pemerintah , swasta [perusahaan], dan individu. Peranan yang diberikan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu:

1. Menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.
   Pemerintah melalui Dapertemen Tenaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam mengeluarkan undang-undang, keputusan,dan regulasi-regulasi lainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Hal ini dilakukan untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif, dan kreatif.
3. Memberikan kredit dengan bunga kecil kepada masyarakat yang ingin memulai usaha.
4. Mengembangkan kesempatan kerja baik dalam negeri [dengan transmigrasi dan  penciptaan wirausaha baru], maupun luar negeri [dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia].
5. Membina hubungan industrial dalam negeri dan luar negeri, dengan mendirikan serikat pekerja dan pengusaha. Serikat ini memiliki fungsi untuk mengusahakan kesejahteraan pekerja, menciptakan iklim usaha yang baik, dan membantu menjalin hubungan internasional.

Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C.  

adjar.id – Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia meliputi tiga hal, yaitu rendahnya produktivitas, rendahnya tingkat upah, dan pengangguran.

Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi materi geografi kelas 11 SMA, Adjarian.

Ketenagakerjaan sendiri adalah sesuatu hal yang memiliki hubungan erat dengan tenaga kerja.

Baca Juga: Contoh Soal dan Jawaban Serta Pembahasan Materi Ketenagakerjaan

Tenaga kerja sendiri merupakan orang yang bisa melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat luas.

Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI], tenaga kerja merupakan orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya.

O iya, penduduk dalam suatu negara dibedakan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Yuk, kita simak penjelasan mengenai ketenagakerjaan dan juga peran pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan berikut ini!

“Produktivitas rendah, tingkat upah yang rendah dan pengangguran merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah.”

Klasifikasi Ketenagakerjaan

Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang tertentu.

Keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja INI diperoleh dari sekolah, baik pada pendidikan formal maupun nonformal.

Baca Juga: Jenis Perundang-undangan Kerja dan Peraturan-Peraturan Perburuhan

2. Tenaga Kerja Tidak Terdidik

Tenaga kerja tidak terdidik merupakan tenaga kerja kasar yang mengandalkan tenaga yang dimiliki sepenuhnya.

Dalam hal ini, tenaga kerja tidak terdidik memiliki keahlian yang berasal dari kekuataannya sendiri dan bukan dari bidang pendidikan.

3. Tenaga Kerja Terampil

Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang-bidang tertentu dan berpengalaman.

Adanya latihan secara berulang-ulang yang membuat seseorang bisa menguasai suatu pekerjaan sehingga keterampilannya menjadi lebih terasah.

“Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi tenaga kerja terdidik, tidak terdidik, dan terampil.”

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Ketenagakerjaan.

Permasalahan ketenagakerjaan sendiri merupakan permasalah bangsa secara menyeluruh dan menjadi tanggung jawab bagi semua pihak.

Akan tetapi, pemerintah yang memiliki posisi strategis dan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan ketenagakerjaan ini.

Hal ini karena pemerintah mengatur segala kebijakan yang harus ditaati oleh warga negaranya sendiri.

Baca Juga: Jenis-Jenis Tenaga Kerja dan Gangguan Tenaga Kerja di Indonesia

Ada beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, di antaranya:

1. Kebijakan Bidang Pendidikan

Cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi pengangguran adalah dengan pelatihan dan pendidikan.

Adanya dua hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja, baik dari pengetahuan, keterampilan, maupun sikat kerja yang baik.

Hal ini sangat penting bagi seorang tenaga kerja agar bisa bersaing di dunia kerja dengan tenaga kerja lainnya.

“Membuat kebijakan di bidang pendidikan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja.”

2. Perluasan Lapangan Pekerjaan

Usaha pemerintah lainnya yaitu dengan memperluas kesempatan kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pemerintah bisa secara langsung memperluas kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain itu, jika secara tidak langsung, pemerintah juga bisa menciptakan kondisi yang mendorong terbentuknya lapangan kerja baru.

3. Kebijakan Pengupahan

Kebijakan dalam pengupahan sangat dibutuhkan untuk melindungi para pekerja dari upah yang rendah.

Masalah mengenai pengupahan menjadi masalah penting karena memiliki dampak yang luas pada bidang lain seperti, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas kerja.

Baca Juga: Jenis-Jenis Kelompok Ketenagakerjaan dalam Suatu Penduduk Negara

4. Pelayanan Informasi dan Penempatan kerja

Informasi mengenai kondisi pasar kerja tidak berjalan secara sempurna, hal ini membuat banyaknya penganggur yang tidak mengerti adanya suatu lowongan pekerjaan.

Nah, di sisi lain, pengusaha yang mencari tenaga kerja juga tidak mengetahui mengenai jumlah tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Maka dari itu, pemerintah berperan untuk membantu pasar kerja sebagai lembaga informasi bersama dengan pihak swasta karena pasar tenaga kerja bukan pasar persaingan sempurna.

Nah, itulah beberapa peran pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang salah satunya kebijakan pengupahan, Adjarian.

Yuk, sekarang jawab pertanyaan berikut ini!

Tonton video ini juga, yuk!