Yogyakarta, Kompas - Pendekatan budaya harus menjadi solusi utama bagi penyelesaian konflik sosial. Budaya bersifat aktual dan aktif sebagai proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Selama ini, budaya cenderung diposisikan sebagai latar belakang dalam wacana serta praktik kenegaraan dan kemasyarakatan. "Ketika kita jenuh menjalani hidup, jalan yang bijak adalah menyelam ke danau kebudayaan. Pendekatan kultural sesungguhnya adalah mediasi kemanusiaan yang bersumber hati nurani guna tercapainya perdamaian yang berkelanjutan," ujar Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam pembukaan Pekan Apresiasi Lintas Iman, Kamis [25/2]. Pekan Apresiasi Lintas Iman dengan tema "Mewujudkan Peradaban Spiritual Multikultur" ini digelar sebagai peringatan Hari Jadi Forum Persaudaraan Umat Beriman [FPUB] yang Ke-13 di Yogyakarta. Sultan berharap, FPUB terus memerankan diri dalam upaya harmonisasi hubungan lintas iman yang bermartabat di Yogyakarta. Selama ini, FPUB telah menjadi ikon dialog multikultur sekaligus menjadi wacana alternatif untuk pengentalan pemahaman. Tantangan terbesar FPUB saat ini adalah kuatnya radikalisme subyektif keagamaan. "Ketika kebudayaan menjadi komoditas, kami bertumpu pada kekuatan spiritualitas," kata KH Abdul Muhaimin, pengurus FPUB. Dialog budaya untuk penyelesaian konflik, apalagi yang bernuansa agama, ujar Sultan, memang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan dukungan energi dari berbagai gerakan perdamaian. Sebagai pengurus FPUB, misalnya, Muhaimin mengaku sering kali mendapat kecaman dan dianggap kafir karena bergaul dalam komunitas lintas iman. Keberagaman iman Menurut Koordinator Umum Kegiatan Y Suyatno Hadi Atmaja Pr, peringatan hari jadi ini sekaligus menjadi sarana pengenalan keberagaman iman. Selain menggelar pameran alat religi atau simbol budaya, umat lintas iman seperti kepercayaan Sunda Wiwitan, Yayasan Hondodento, Paraloyo Gunungpring, dan Ahmadiyah turut terlibat dalam pawai budaya Nusantara yang digelar di jalan Kota Yogyakarta. Sultan mengatakan, konflik bukan sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan, tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan bagi perubahan positif masyarakat ke arah perdamaian berkelanjutan. Keragaman budaya seharusnya dipandang sebagai modal bangsa. "Komunikasi dalam wujud persentuhan dan interaksi lintas budaya harus diusahakan agar melahirkan sintesa budaya yang lebih bermutu, bukan konflik," katanya. Intensitas dan persebaran konflik sosial cenderung menguat sejalan aneka konflik yang dihembuskan media massa. Padahal, pola solusi konflik di suatu daerah, menurut Sultan, unik sesuai keragaman budaya dan kearifan lokal dalam menyikapi konflik. [WKM]
Baca berikutnya
Pemerintah saat ini lebih cenderung mengedepankan pendekatan militer.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli psikologi konflik dari Universitas Indonesia Ichsan Malik menilai pendekatan budaya bisa menjadi salah satu upaya alternatif menangani konflik yang terjadi di Papua.
"Lebih ke pendekatan budaya. Bukan pendekatan keamanan dan ekonomi, tetapi lebih ke pendekatan budaya," ujarnya saat ditemui usai menjadi pembicara dalam suatu diskusi di Jakarta, Kamis [3/10].
Pendekatan budaya yang dimaksud salah satunya dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Ia mengatakan dalam memandang konflik Papua, penting untuk selalu mengedepankan semangat menjaga kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI harus dijunjung tinggi.
Pemerintah, kata dia, harus merangkul dan meyakinkan masyarakat Papua mereka merupakan bagian dari Indonesia. "Yang paling penting menurut saya kita lompat dulu ke kebersamaan. Kalau sudah bicara soal Indonesia, bukan lagi cuma Papua, harus dilihat sebagai bangsa, setelah itu baru bicara keadilan dan pemaafan," kata dia.
Menurut dia, pemerintah saat ini lebih cenderung mengedepankan pendekatan militer, yang justru dapat membuat situasi di Papua semakin memanas. Dia menyarankan pemerintah saat ini fokus membuka ruang-ruang dialog dengan tokoh masyarakat Papua untuk membahas penanganan konflik tanpa mengedepankan unsur militer.
Dalam dialog-dialog itu, pendekatan budaya bisa dimasukkan dengan melibatkan sejumlah kalangan seperti akademisi, antropolog, sosiolog, dan psikolog. Kehadiran tokoh-tokoh itu diharapkan bisa membuka pandangan lain serta memberi solusi alternatif terhadap penanganan konflik yang terjadi di Papua.
"Pemerintah harus duduk dan memanggjl pihak ketiga yang paham tentang resolusi konflik. Karena pemerintah mindset-nya kalau ada apa-apa, kalau tidak mililiter, solusinya ya pembangunan ekonomi. Itu tidak cukup. Kita harus belajar," ujar dia.
sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Jakarta, NU OnlinePendekatan kebudayaan yang mengedepankan semangat toleransi dan penguatan kebangsaan adalah langkah yang paling tepat dalam mengatasi persoalan konflik di berbagai daerah. Pendekatan keamanan dinilai tidak akan efektif.Demikian disampaikan Muhammad AS Hikam, Menristek di masa Presiden Abdurrahman Wahid, dalam seminar bertema “Papua adalah Indonesia” di Gedung AJS Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kamis [29/10] kemarin.Menurut Hikam, pendekatan kebudayaan sudah terbukti efektif dalam penanganan konflik di Papua. Terkait insiden di Tolikara beberapa waktu lalu, menurut Hikam, tidak bisa dianggap sebagai pendindasan Kristen terhadap Islam. “Penyebab konflik Torikara adalah miskomunikasi, polarisasi kaum pendatang dan penduduk asli,” katanya.Isu agama di Papua sama sekali tidak dianggap sebagai penyebab konflik yang telah terjadi selama ini. Sumber polarisasi yang lebih penting bukanlah agama, namun antara pendatang dan orang asli Papua, tambahnya.Menurutnya, pelajaran yang dapat diambil dari insiden Tolikara adalah bahwa penanganan represif pada akhirnya tidak selalu efektif sebagai cara mengatasi dan menyelesaikan konflik, melainkan harus menggunakan pendekatan dialog budaya. Nasionalisme dan dialog adalah bagian terpenting dalam pendekatan budaya. “Landasan paling utamanya adalah penguatan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI, tanpa Papua tidak akan ada NKRI,” tegasnya.Ditambahkan, konflik Papua harus diselesaikan secara komprehensif dan dialog harus mempertegas komitmen integrasi Papua dalam NKRI.
Seminar di kampus UI itu juga dihadiri oleh Peneliti LIPI dan Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth, dan aktivis Papua yang juga kandidat doktor UI Johni Jonathan Numberi. [Red: Anam]
Mesuji– Konflik secara sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih [bisa juga kelompok] di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Konflik bertentangan dengan integrasi, Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Beragam persoalan tersebut konflik tentu dilatarbelakangi atas kepentingan.
Atas dasar itu, Gerakan Pemuda Mesuji menggelar diskusi tentang menangani masalah konflik sosial dengan menghadikan sejumlah narasumber yakni dimoderatori oleh Suwondo Alex, Danramil 01426 Mayor [ARM] I Ketut Subangga, Kasat Binmas Poltesta Mesuji Iptu. Dwi Cahyono, Sastrawan Lampung Isbedy Stiawan ZS, dan Eko dari GPM.
Menurut Isbedy, Penanganan konflik melalui pendekatan budaya bisa dijadikan altermatif untuk penyelesaian konflik sosial. Ia menyebutkan, penyelesaian konflik di Papua atau pun Poso dilakulan melalui budaya. Dengan pendekatan budaya, berarti menghargai identitas yang beragam.
“Kita dapat memanusiakan manusia. Itu yang terpenting,” katanya. Sayangnya, selama ini menyelesaikan konflik dengan cara keluatan dan kekuasaan, Akibatnya bukan malah reda, namun semakin membesar,” tambahnya. [02/04/17]
Selain itu perlu dihidupkan festival senibudaya secara rutin dan di laksanakan secara sungguh-sungguh.
Sementara itu, Dwi Cahyono menawarkan suatu daerah perlu adanya ikon, hal itu sebagai penanda atau identitas. Ia mencontoh kabupaten tetangga, Tulang Bawang Barat, yang sudah memiliki ikon: Komplek Dunia Akhirat.
“Tubaba juga sukses menggelar Selamatan Budaya. Padahal usianya sama dengam Mesuji,” ujar Dwi Cahyono.
Disisi lain, I Ketut Suwangga menilai konflik sosial terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan. Entah karena malas atau peluang kerja yang sempit.
Oleh sebab itu, ia berharap melalui GPM dapat menciptakan peluang pekerjaan.
“Terpenting adalah kerja, kerja. “Orang yang tak bekerja cenderung berpikir negatif,” Jelas Ketut.
[Am/Billy]