Buchloz, A. &. [1978]. A Reason for Differences on Corporate Social Reporting. Critical Perspectives on Accounting, 10, 521–547.
Cahyadi, A. [2017]. PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK [Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya]. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3[2]. //doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1255
Calnen, G. [2010]. Good governance. Breastfeeding Medicine, 5[6], 323–324. //doi.org/10.1089/bfm.2010.9977
Dyah Putri Makhmudi, M. M. [2018]. Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas [ Plpbk ] Di Kelurahan Tambakrejo , Kota Semarang. Jurnal Pengembangan Kota, 6[2], 108–117. //doi.org/10.14710/jpk.6.2.108
Hakim, A. [2016]. Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia [Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi]. Civil Service, 10[1], 15–34.
Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. [2019]. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam. 9, 153–160.
Hermawan, Y., & Suryono, Y. [2016]. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3[1], 97. //doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8111
http//.infocovid19.jatimprov.go.id. [2020]. Info Covid Jatim.
//surabay.tribunnews.com/amp/2020/07/15/update-virus-corona-di-surabaya-hari-ini-rabu-15-juli-kasus-covid-19-tambah-76-sembuh-125?page=2. [2020]. Update Virus Corona.
Huraerah, Abu. [2008]. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
Ilham Arisaputra, M. [2013]. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika, 28[2], 188–216. //doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881
Indarto, K. [2019]. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA “WARNA-WARNI” JODIPAN KOTA MALANG JAWA TIMUR. Journal of Chemical Information and Modeling, 53[9], 1689–1699. //doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 covid-19.
Kuswana, D. [2011]. Metode Penelitian Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia.
Muis, M. A. H. [2016]. Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7[2], 73–82. Retrieved from //media.neliti.com/media/publications/102131-ID-analisis-implementasi-good-governance-da.pdf
Munaf, Y., Febrian, R. A., & S, R. S. [2018]. KOTA PEKANBARU [ Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan ]. IV[2].
Mustanir, A., & Abadi, P. [2017]. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 5[2], 247–261. Retrieved from //journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0A//journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636
Namlis, A. [2015]. Reformasi Birokrasi Suatu Usaha Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Humanus, 14[1], 49. //doi.org/10.24036/jh.v14i1.5401
Nasution, S. R. [2018]. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. Jurnal Niara, 10[2], 72–77. //doi.org/10.31849/nia.v10i2.1904
Nata, I., Manossoh, H., & Mawikere, L. M. [2018]. Analisis Atas Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan Kawasanpermukiman Dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13[04], 157–164. //doi.org/10.32400/gc.13.03.20049.2018
Nugroho. D, Riant. [2013]. Kebijakan Publik
; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Kumtindo.
Putra, G. N. A., & Sutrisna, I. K. [2017]. PENGARUH PRODUKSI DAN INFLASI TERHADAP EKSPOR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. 6[11], 2165–2194.
Rustan, A., Wismono, F. H., Ramdhani, L. E., & Aziza, T. N. [2014]. Reformasi Birokrasi ala Pemerintah Kota Pontianak. Jurnal Borneo Administrator, 10[2], 167–191.
Sedarmayanti. [2012]. Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
Uar, A. [2016]. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional [BPN] Kota Ambon. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6[1], 1. //doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31
Wardana, D. P. [2016]. Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen, 12, 179–191. Retrieved from //journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/804
Weya, O., T.Naukoko, A., & Kawung, G. M. [2015]. Analisis Pertumbuhaan Ekonomi Dan Pendapatan Analisys Economic Growth and Locally-Generated Revenue and. 15[05], 59–65.
Widya Wicaksono, Kristian. [2006]. Administrasi dan Birokrasi. Yogyakarta: Graha Binu.
Pasar merupakan nafas dari kehidupan ekonomi apalagi pasar tradisional, semua aktifitas ekonomi ada di sana, pembeli, supplyer, dan distributor. Di masa pandemi, kondisi pasar sangat rentan sekali, akhir-akhir ini kluster terbaru muncul dipasar-pasar tradisional seperti di Kudus, Semarang, Sukoharjo sehingga pasar ditutup sementara. Penularan Corona yang sangat cepat akan sangat berpengaruh bukan hanya pada kondisi kesehatan tapi menurunkan kembali kondisi perekonomian kita.
Pengontrolan di pasar tradisional sangat sulit karena banyak sudut yang bisa dijadikan pintu masuk sehingga petugas keamanan tak mudah melakukan pengecekan suhu badan. Berbeda dengan ketika masuk di mall atau supermarket, pintunya tertentu sehingga lebih mudah mengontrolnya.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Izza Mafruhah, M.Si., pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret [FEB UNS] pada Dialog Interaktif RRI bertemakan Pemulihan Ekonomi Menuju Tata Kehidupan Baru, Senin 15 Juni 2020.
Menurut Dosen yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FEB UNS, banyak masyarakat yang sudah mulai menyadari pentingnya protokol kesehatan, sudah menggunakan masker saat keluar rumah, di setiap depan warung atau toko sudah menyediakan air untuk mencuci tangan yang airnya mengalir. Meskipun demikian masih ada yang menganggap remeh dengan Corona. Jika semua berpikiran seperti ini akan sangat membahayakan bahkan selama beberapa hari terakhir, penambahan jumlah yang terkonfirmasi Covid-19 sangat tinggi, sempat beberapa kali mencapai sekitar 1000 orang. Munculnya kasus-kasus baru akan semakin memperpanjang proses pemulihan ekonomi.
Dalam hal pemulihan ekonomi, tidak bisa langsung, selalu ada mekanisme transmisi yang mungkin tidak bisa cepat tergantung kesiapan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, masyarakat harus turun langsung dalam pemulihan ini. Membutuhkan waktu dan pemetaan yang lebih detil lagi sehingga arah pemulihan lebih tepat sesuai dengan yang dibutuhkan.
Terdapat 5 tahap pada pemulihan ekonomi pasca terjadinya krisis yaitu rescue, stability, recovery, development, dan growth. Pada tahapan rescue, di saat banyaknya pengangguran, pemerintah telah meluncurkan kartu prakerja, memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja [PHK] dan sebagainya. Saat ini Indonesia masih dalam tahapan stability. OJK, BI dan perbankan bekerja sama memberikan tangguh waktu untuk pembayaran bahkan juga PLN yang juga memberikan penangguhan waktu.
“Stability benar-benar butuh peran masyarakat, untuk memakai masker, untuk jaga jarak, jika badan tidak enak memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah stability, berikutnya masuk ke recovery, jarak antara stability dan recovery sangat tipis. Kita bisa menjalankan stability sekaligus untuk recovery” paparnya. [Humas]
Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.
Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Pemulihan Ekonomi Dimasa Pandemi
Masyarakat adalah sekelompok manusia atau individu yang secara bersama – sama tinggal atau menempati suatu tempat dimana saling berhubungan. Dan biasanya terjadi suatu hubungan atau relasi dan interaksi yang dilakukan teratur dan terstruktur.
Dengan kadanya kelompok ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain sebagaimana mestinya hidup sebagai makhluk social. Maka dari itu, mengapa masyarakat sangat penting bagi suatu Negara, karna dengan tiadanya masyarakat, Negara tidak akan bisa bergerak sendiri dan pasti didalamnya tidak ada aktivitas.
Dalam era saat ini, dimana adanya pandemic di Indonesia ini yang sudah menahun kurang lebih 1,5 tahun ini tentunya membawa dampak yang buruk bagi perekonomian Negara dan masyarakat yang ada didalamnya.
Masyarakat merupakan elemen utama atau yang sangat penting untuk menentukan pemulihan perekonomian dalam masa pandemic covid-19 ini. Sejak tahun 2020 silam, dimana Indonesia terdampak pandemic Covid-19 yang sangat membuat sulit emerintah bahkan masyarakat didalamnya. Dimana banyak orang terpapar virus ini, alhasil banyak sektor sektor essensial dan on essensial yang terdampak. Dimuali dari adanya PSBB hingga saat ini pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu PPKM. Dimana sektor non essensial maupun essensial harus melaksanakan WFH [ Work From Home ] dan WFO [ Work From Office ] yang hanya beberapa persen saja. Dengan begitu, sektor perekonomian juga terkena imbas, apalagi masyarakat.
Baca Juga : Digocek Bola, Sudah Jatuh Tertimpa Mafia
Masyarakat miskin semakin miskin, karna banyak perusahaan yang gulung tikar dan terpaksa harus PHK besar – besaran karyawannya. Dampak ini juga diraaskan oleh pemerintah, dimana anggaran untuk penanganan covid-19 ini semakin hari semakin besar nominalnya.
Dilansir pada januari lalu, pemerintah menegluarkan vaksinisasi covid-19 gratis untuk masyarakat. Dimana ini juga membutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan dan juga bersedia untuk di vaksin akan mempercepat pemutusan rantai virus covid-19 dan juga akan mempercepat selesainya pandemic ini.
Jika masyarakat aktif dan antusias terhada protocol kesehatan hal itu akan memperbaiki sistem Negara dan juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Negara. Dan Negara akan berjalan normal. Melihat situasi tersebut, peran masyarakat sangat penting dan Negara juga bergantung pada masyarakat dalam penuntasan kasus [andemic ini, dimana pemerintah menargetkan perekonomian kita membaik pada triwulan II. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru yakin PPKM [ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat] ini akan mengurangi mobilitas masyarakat sehingga perekonomian juga akan turun.
Baca Juga : Jembatan TBT, Membangun Infrastruktur Berkeadilan
Jadi hendaknya kita sebagai masyarakat bisa membantu pemerintah untuk memutus penularan virus ini. Karna jika dilihat, virus ini tersebar karna 2 hal, yaitu mobilitas masyarakat dan juga ketidakpatuhan terhadap protocol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO. Dengan kita menurunkan mobilitas dan kegiatan atau aktivitas masyarakat diluar rumah mungkin perekonomian akan cepat menangani pandemic ini. Dan perekonomian di Indonesia akan kembali stabil.
Oleh: Leora Yolanda Felancia
Program studi: Ekonomi Pembangunan, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG