Sistem demokrasi liberal di Indonesia pernah berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Jadi, Indonesia tidak selalu dipimpin oleh presiden, ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan Indonesia juga pernah dipimpin oleh perdana menteri alih-alih presiden.
Hal ini terjadi ketika Indonesia memiliki sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diterapkan di indonesia dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu.
Jadi, setiap warga mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi jenis ini tanpa memandang latar belakang, baik itu asal suku maupun agama. Lebih lengkapnya mengenai liberal, akan dijelaskan pada pembahasan berikut.
Penerapan Sistem Demokrasi Liberal di Indonesia yang Pernah Berlangsung
Sekarang ini, presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, pada zaman dahulu keduanya pernah memiliki perannya masing-masing. Apa beda keduanya? Kepala negara merupakan wakil negara, tingkat domestik maupun internasional.
Perannya akan menjadi representasi wilayah yang dipimpin. Jabatan ini tidak hanya ditempati oleh presiden, tapi juga raja seperti pada negara monarki, contohnya Inggris dan Arab Saudi. Sedangkan kepala pemerintahan berperan memimpin jalannya pemerintahan negara.
Biasanya jabatan ini ditempati oleh perdana menteri pada wilayah yang menganut sistem parlementer. Sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia yang pernah berlangsung adalah parlementer.
Pada saat itu pengangkatan jabatan perdana menteri dilakukan oleh presiden. Sedangkan penempatan badan legislatif saat itu lebih tinggi dibandingkan eksekutif. Ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia, yaitu meliputi:
1. Adanya Kebebasan Individu
Ciri pertama yaitu adanya kebebasan individu. Salah satu implementasi dari kebebasan individu ini adalah dalam hal politik. Mengingat sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu memiliki banyak sekali partai.
Misalnya partai asas Islam ada lebih dari 3 jumlahnya, yaitu NU, Masyumi, Pergerakan Tarbiyah Indonesia dan PSI atau Partai Syarikat Islam. Banyaknya partai yang muncul karena kebebasan individu memang harus diberikan fasilitas.
2. Kekuasaan Pemerintah Terbatas
Pada demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah terbatas. Hal ini bertujuan agar pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Sehingga, tetap terjadi check and balance yang diberlakukan.
3. Seluruh Masyarakat Boleh Berpartisipasi dalam Politik
Ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia selanjutnya adalah seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik, tanpa memandang latar belakang dari mana berasal. Partisipasi ini terlihat dari banyaknya partai yang terbentuk pada pemilu tahun 1955.
Pemilu tersebut merupakan yang pertama berlangsung di Indonesia. Kala itu pesertanya sangat beragam, bahkan tidak hanya partai saja, tapi ada juga yang menjadi peserta sebagai individu. Beberapa partainya seperti PKI, PSI, Acoma, Murba dan lain-lain.
4. Dilaksanakannya Pemilu Periode Tertentu
Pemilu pada sistem demokrasi liberal di Indonesia ini dilaksanakan pada periode tertentu dan secara rahasia. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena sebagai jalan para peserta parpol untuk menduduki tempat di pemerintahan.
5. Pemerintahan Bisa Membentuk Hukum Sesuai Suara Mayoritas Parlemen
Ciri terakhir yaitu pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Pemerintahan dikepalai perdana menteri dalam sistem demokrasi terpimpin. Biasanya perdana menteri ini asalnya dari pemenang pemilu.
Sedangkan pada demokrasi liberal, banyak kebijakan yang berubah. Apalagi mengingat pergantian kabinet sering terjadi. Dalam kurun waktu 9 tahun saja, kabinet sudah mengalami 7 kali pergantian.
Selain ciri-ciri, Anda juga perlu memahami kelebihan serta kekurangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Setiap sistem tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu juga dengan demokrasi liberal ini.
Kelebihannya yaitu kekuasaan pemerintah lebih mudah diawasi karena terbatas, perbedaan pandangan bisa terkelola karena seluruh pihak boleh membuat sendiri partainya. Sedangkan untuk kekurangannya bagi kawasan politik, terlalu banyak partai tidak selalu berdampak baik.
Kekurangan lainnya dari sistem demokrasi liberal di Indonesia yaitu pembuatan partai lebih fokus terhadap cara mempertahankan kekuasaan. Jadi, tidak fokus dalam pembuatan kebijakan, padahal stabilitas itu penting.
Sistem tersebut akhirnya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia. Suasana yang ditimbulkan cenderung tidak kondusif karena kebebasan mengekspresikan seluruh pandangan serta paradigmanya.
Bila dipaksakan tetap diterapkan, akan membuat bertabrakan dengan budaya asli Indonesia yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika. Mengingat sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu juga masih lemah, dengan sikap feodalistik sangat kuat.
Meta Keyword: Sistem demokrasi liberal di Indonesia, penerapan sistem demokrasi liberal di Indonesia, sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia, ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia
Meta Deskripsi: Sistem demokrasi liberal di Indonesia pernah berlangsung dalam kurun waktu tertentu, ciri utamanya adanya kebebasan individu dan kekuasan pemerintah terbatas.
Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah C.
Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut:
Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer merupakan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi pasca bubarnya Republik Indonesia Serikat [RIS]. Sistem pemerintahan masa Demokrasi Liberal menggunakan landasan konstitusi berupa Undang-Undang Dasar Sementara [UUDS] yang disahkan pada 17 Agustus 1950 sebagai pengganti dari konstitusi RIS 1949. Konstitusi UUDS 1950 diberlakukan sampai dibentuknya konstitusi negara Republik Indonesia yang baru.
Pelaksanaan Demokrasi Liberal menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen baik secara keseluruhan maupun perseorangan. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertindak sebagai kepala pemerintahan.
Sobat Zenius, sebelumnya Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal, lho. Apa sih itu? Nah, di artikel kali ini gue akan ajak elo belajar ciri-ciri demokrasi liberal, pengertian, kelebihan kekurangan serta kabinetnya!
Tak selamanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Kok bisa gitu? Di dalam suatu negara, ada yang namanya kepala pemerintahan dan juga ada yang namanya kepala negara. Dan selama lebih dari 70 tahun berdiri, ada kalanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri alih-alih seorang presiden.
Kapan kejadiannya? Semua itu terjadi pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan bernama demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diterapkan di indonesia dalam kurun waktu 1950 hingga 1959.
Bedanya Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara
Intermeso dulu sebelum kita melangkah ke ciri-ciri demokrasi liberal. Hari ini, baik kepala pemerintahan maupun kepala negara Indonesia dijabat oleh seorang Presiden.
Mungkin karena kedua jabatan tersebut ditempati oleh satu orang yang sama kita jadi enggak berpikir macam-macam dan mempertanyakan apa sih bedanya. Okay biar gue jelaskan secara singkat saja, ya.
Kepala negara adalah sosok yang mewakili negara baik di tingkat domestik maupun internasional. Peran seorang kepala negara lebih ke menjadi representasi negara yang dipimpinnya.
Selain oleh presiden, jabatan kepala negara juga bisa ditempati oleh raja seperti di negara-negara monarki [Arab Saudi, Inggris].
Sedangkan kepala pemerintahan adalah jabatan yang berfungsi untuk mengepalai jalannya pemerintahan suatu negara. Di negara yang menganut sistem parlementer, biasanya kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri.
Kurang lebih itu sih bedanya. Nah, pernah juga terjadi di Indonesia, kepala pemerintahan pada masa demokrasi liberal dipimpin oleh perdana menteri. Akan kita bahas lebih dalam di bawah ini!
Apa Itu Demokrasi Liberal?
Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara [individu] dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal.
Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah kontestasi dan partisipasi. Kontestasi [perdebatan, penyanggahan] dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers.
Adanya kebebasan membentuk partai memungkinkan terakomodasinya aspirasi individu yang seringkali berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan pandangan politik yang terakomodir itulah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya kontestasi.
Pada masa demokrasi liberal, budaya kontestasi sangatlah kental sampai-sampai perubahan kabinet terlihat begitu dinamis. Bagaimana tidak, ada 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun waktu 9 tahun berlakunya demokrasi liberal.
Konsep partisipasi yang dimaksudkan Dahl dapat terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu yang diadakan pun harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara.
Sebelum lanjut belajar ciri-ciri demokrasi liberal, download dulu aplikasi Zenius. Cukup login ke aplikasi Zenius elo udah bisa nikmatin fitur gratisnya, lho. Ada apa aja? Cek sendiri deh, klik banner di bawah ini dan langsung download aja!
Download Aplikasi Zenius
Tingkatin hasil belajar lewat kumpulan video materi dan ribuan contoh soal di Zenius. Maksimalin persiapanmu sekarang juga!
Ciri-Ciri Demokrasi Liberal
Ada ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal. Berikut adalah ciri-ciri dari demokrasi liberal yang sebaiknya elo ketahui.
- Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat
Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang dari ras, agama, ataupun suku mana dia berasal. Keikutsertaan berbagai golongan atau kelompok masyarakat tercermin dari beragamnya partai yang ikut serta pada pemilu 1955 [pemilu pertama Indonesia].
Saat itu, peserta pemilu benar-benar beragam. Tak hanya partai, bahkan ada yang menjadi peserta pemilu sebagai individu. Tercatat ada partai-partai seperti Partai Komunis Indonesia [PKI], Partai Sosialis Indonesia [PSI], Murba, Angkatan Comunis Muda [Acoma], hingga R. Soedjono Prawirosoedarso yang turut menyemarakkan pemilu 1955.
- Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia
Ciri selanjutnya adalah pemilu yang dilaksanakan secara rahasia dan dalam periode tertentu. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam demokrasi liberal dikarenakan di sini pemilu bertindak sebagai jalan yang ditempuh para peserta politik untuk menempati kursi pemerintahan.
- Terfasilitasinya kebebasan individu
Salah satu nilai dalam liberalisme adalah kebebasan individu. Tanpa adanya kebebasan individu, kata liberal kiranya tidaklah tepat untuk disematkan pada suatu sistem. Kebebasan individu dapat disalurkan salah satunya dengan cara mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam afiliasi politik tertentu.
Karenanya, banyak sekali partai yang berdiri pada era demokrasi liberal. Bahkan untuk partai yang berasaskan Islam sendiri muncul lebih dari 3 partai seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena memang pada dasarnya kebebasan individu harus dapat terfasilitasi.
- Pemerintahan yang dapat membentuk hukum [undang-undang atau semacamnya] sesuai dengan suara mayoritas di parlemen
Di dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan dikepalai oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri biasanya berasal dari partai peraih suara mayoritas [pemenang pemilu]. Nah, pada masa demokrasi liberal inilah banyak terjadi perubahan kebijakan.
Hal yang sebenarnya dapat dimaklumi melihat seringnya terjadi pergantian kabinet pada era tersebut. Dalam rentang waktu 9 tahun saja sudah terjadi 7 pergantian kabinet.
- Kekuasaan pemerintah yang terbatas
Ciri berikutnya dari demokrasi liberal adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas. Kenapa harus dibatasi?
Salah satunya adalah supaya tidak terjadinya pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Hal ini penting agar tetap ada mekanisme check and balance yang berlaku dalam pemerintahan.
Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal
Tidak ada sistem yang sempurna. Ada kelebihan yang dimiliki satu sistem dan dalam waktu bersamaan, sistem tersebut juga mempunyai kekurangan. Demikian halnya dengan demokrasi liberal.
Kelebihan
- Perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat terakomodir karena semua bisa membentuk partainya sendiri-sendiri.
- Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan lebih mudah diawasi.
Kekurangan
- Terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik bagi iklim perpolitikan.
- Berkaca pada demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia, partai dibikin lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan sehingga kurang fokus untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga, stabilitas adalah hal yang penting. Perbedaan ideologi politik yang muncul pada masa demokrasi liberal menyebabkan gagalnya penyusunan undang-undang.
Kabinet yang Memerintah Pada Masa Demokrasi Liberal
telah belajar tentang ciri-ciri demokrasi liberal, gue mau lanjut bahas tentang kabinet pada masa demokrasi liberal.
Pasca reformasi 1998, Indonesia telah dipimpin oleh beberapa kabinet seperti Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. Tak seperti nama kabinet pasca reformasi, kabinet yang memerintah Indonesia selama demokrasi liberal menggunakan nama Perdana Menteri sebagai nama kabinetnya.
- Kabinet Natsir [6 September 1950 – 21 Maret 1951]
Inilah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin kabinet, Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan.
Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, terbit juga kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng.
Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Kabinet Natsir juga mengupayakan agar terlaksana pemilu meski pada akhirnya masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir sebelum pemilu dapat terlaksana.
- Kabinet Sukiman [27 April 1951- 3 April 1952]
Tercatat tiga kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kabinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi.
Beberapa kebijakan yang digagas oleh kabinet Sukiman antara lain adalah standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan Tunjangan Hari Raya [THR].
- Kabinet Wilopo [3 April 1952 – 3 Juni 1953]
Setelah dua kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia [PNI]. Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu.
Dan seperti kabinet pendahulunya juga, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya.
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I [31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955]
PNI kembali memimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika [KAA] pertama yang bertempat di Bandung.
Selain itu, kabinet Ali Sastroamidjojo juga mencetuskan Sistem Ekonomi Ali Baba. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor.
- Kabinet Burhanuddin Harahap [12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956]
Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi ini adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fraksi partai yang ada.
Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu. Pemilu 1955 sendiri berhasil dimenangkan oleh PNI.
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II [20 Maret 1956 – 4 Maret 1957]
Sebagai pemenang pemilu, PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan. Ali Sastroamidjojo kembali ke kursi Perdana Menteri. Dalam era kepemimpinan keduanya ini, Ali Sastro melakukan sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari Konferensi Meja Bundar [KMB] sebagai wujud protes kepada Belanda.
Meski terpilih melalui mekanisme pemilu, kabinet ini pada akhirnya juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya.
- Kabinet Djuanda [9 April 1957 – 5 Juli 1959]
Tulisan ini dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. Pagi ini gue liat isi dompet dan di sana ada sesosok yang namanya tertulis hari ini, Ir. Djuanda Kartawidjaja yang fotonya terpampang pada uang rupiah pecahan Rp50 ribu.
Kabinet Djuanda menjabat dengan dasar mandat presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Masa kepemimpinan kabinet Djuanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden.
Akhir Demokrasi Liberal
Era demokrasi liberal memang sudah lama berlalu. Tokoh-tokoh yang mengisi era tersebut pun sudah banyak yang lebih dulu meninggalkan kita. Sebagai generasi penerus, tidak bijak rasanya jika kita tidak mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita.
Well, ada banyak episode menarik yang bisa dibicarakan dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.
Baca Juga Artikel Lainnya
Ingin belajar lebih banyak tentang ciri-ciri demokrasi liberal? Lebih asyik lagi belajar setelah beli paket belajar Zenius. Elo udah bisa tuh nikmati materi pembelajaran dan akses premium lain lagi. Cobain langganan dengan klik banner di bawah ini ya!
Oh iya, selain sejarah tentang demokrasi di Indonesia. Yuk belajar materi sejarah lainnya di video pembelajaran Zenius, klik banner di bawah ini ya!
Elo juga bisa nonton konten terkait sejarah dan mata pelajaran lainnya sejarah gratis tentunya hanya dari youtube channel Zenius di bawah ini ya:
Originally published: February 20, 2020
Updated by: Silvia Dwi