Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu dari menteri-menteri keuangan dari 27 negara pengadopsi awal sumber daya manusia [SDM] dalam diskusi Human Capital Early Adopters Ministerial Workshop dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali.
Dalam acara tersebut, dia memaparkan lima hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia [human capital] dengan sumber daya terbatas.
"Ada lima hal, pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta," kata Sri Mulyani melalui keterangan resminya, Rabu [10/10].
Sri Mulyani menjelaskan, SDM adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas human capital, yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan kesetaraan gender, dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain; bidang pendidikan, pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi.
Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah. Karena itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 20 persen dari APBN 2018 di bidang pendidikan yaitu sebesar Rp 444 triliun.
Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan lima persen dari keseluruhan APBN untuk sektor kesehatan. Untuk tahun 2019 akan dianggarkan Rp 122 triliun untuk layanan kesehatan, menurunkan stunting dan menjalankan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional [JKN]. Pada akhir September 2018, JKN telah mencakup 203,28 juta penduduk atau 85 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Meski demikian, dalam pengembangan kualitas tersebut penuh tantangan, antara lain bagaimana meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan, dan keadaan di Indonesia, dimana hampir semua sekolah negeri gratis, tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta.
"Indonesia siap berkontribusi dan bekerjasama, karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi human capital. Indonesia akan berkontrbusi dalam kemitraan global melalui kerjasama Selatan-Selatan dan program kerjasama Triangular," imbuhnya.
Dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan strategis yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja, kedua meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh negeri. [mdk/azz]
Baca juga:
Survei OECD: UKM penyerap terbesar tenaga kerja di Indonesia
Pemerintah batalkan rencana kenaikan harga Premium menjadi Rp 7.000 per liter
Pertamina yakin pengguna Pertamax tak beralih ke Premium meski harga naik
Survei JLL: Harga sewa kantor di TB Simatupang turun 1 persen
Agustus 2018, LPEI salurkan pembiayaan ekspor Rp 106 triliun
Oleh : Edward Noel
Opini, suaradewata.com - Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia [SDM] Unggul. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan Indonesia maju sekaligus bertahan di tengah persaingan global yang semakin sengit, sehingga diperlukan dukungan luas dari masyrakat Indonesia.
Salah satu yang perlu dikembangkan oleh pemerintah saat ini adalah sektor Sumber Daya Manusia, dimana Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan banyaknya angkatan muda siap kerja, tetapi jika angkatan tersebut tidak dibekali ilmu pengetahuan, tentu akan berdampak pada tsunami sosial.
Mari kita bayangkan, dulu untuk saling berkirim kabar kita harus menuliskan surat via pos dan menunggu berbulan-bulan tergantung jarak tempuh. Tetapi kini, untuk urusan saling menanyakan kabar hanya hitungan detik, hampir setiap orang dapat terkoneksi dengan siapapun.
Bahkan untuk melamar pekerjaan pun, beberapa perusahaan telah menerima lamaran melalui aplikasi ataupun surat elektronik. Hal ini membuktikan bahwa teknologi berkembang begitu cepat, peningkatan SDM perlu ditingkatkan agar masyarakat Indonesia bisa menguasai teknologi bukan menjadi budak teknologi.
Presiden RI Joko Widodo juga menghimbau kepada jajarannya bahwa fokus utama pemerintahannya mulai saat ini bukan lagi pembanunan infrastruktur, melainkan pembangunan sumber daya manusia.
Jokowi mengatakan, salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menggenjot pembangunan SDM adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan.
Mantan Walikota Surakarta tersebut mengatakan, agar pembangunan SDM ini terkonsolidasi dengan baik, dalam waktu dekat dirinya akan kembali melakukan rapat terbatas dengan kementerian terkait.
Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan bisa tepat sasaran dan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga benar-benar terjadi peningkatan produktifitas tenaga kerja.
Sebelumnya Jokowi pernah mencontohkan, petani perlu dikenalkan dengan marketplace e-comerce untuk memasarkan hasil produksinya secara online. Sehingga hubungan petani dan konsumen semakin dekat.
Penguatan SDM nantinya akan dapat mendukung startup unicorn dan decacorn yang sudah melebarkan sayap ke luar negeri.
Di Indonesia sudah memiliki 1 Decacorn yakni Gojek. Selanjutnya, unicorn ada 4 yaitu Bukalapak, Tokopedia, OVO dan Traveloka. Gojek sudah melebarkan sayapnya ke Singapura, Vietnam dan Thailand.
Penguatan SDM memang menjadi program utama Jokowi . Salah satunya melalui Program Kartu Pra Kerja. Dimana hal tersebut merupakan program untuk mereka yang baru lulus sekolah yang disiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Program tersebut nantinya akan berbentuk pelatihan.
Pada kesempatan berbeda, Presiden Jokowi sempat mengatakan banyak lulusan saat ini yang kurang terserap dunia industri lantaran dianggap tidak relevan dengan kebutuhan. Hingga akhirnya, Industri kekurangan SDM yang berkompetensi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Pemerintah pun telah melakukan berbagai cara untuk mengasah kembali skill dari SDM. Termasuk diantaranya melalui Balai Latian Kerja [BLK]. Termasuk di pesantren-pesantren yang selama ini masih belum dimaksimalkan.
Dalam ranah pengembangan SDM, Indonesia juga masih berstatus lampu merah akan rendahnya literasi. Bagaimanapun juga sisi lain dari upaya peningkatan SDM Indonesia yang bisa dijadikan cerminan adalah tingkat literasi.
Rendahnya literasi akan memberikan efek domino yang tidak kecil, salah satunya adalah keberadaan berita bohong [hoax] yang makin mendapatkan ruang.
Kita juga harus menerima sebuah fakta bahwa Indonesia berada di peringkat 64 dari 72 negara yang rutin membaca. Tentu saja hal ini perlu mendapatkan respons.
Menanggapi permasalahan tersebut, Program pengiriman buku gratis melalui layanan PT POS Indonesia yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu dapat dilihat sebagai upaya nyata untuk mendorong pemerataan literasi di pelosok wilayah Nusantara.
Presiden Jokowi pun meyakini jika Indonesia fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesua dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju.
Peningkatan kualitas SDM tentu menjadi modal penting untuk menghadapi era ekonomi berbasis digital. Maka dari itu, harus disiapkan berbagai program pembangunan SDM untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
Caranya adalah, dengan membangun generasi bertalenta yang memiliki karakter dan bisa beradaptasi denga pesatnya kemajuan teknologi.
Indonesia tentu memiliki modal awal untuk menghadapi persaingan di tingkat global, yaitu jumlah penduduk yang merupakan nomor 4 terbesar di dunia dan sebagian besar penduduk Indonesia masih berusia muda.
Selain itu, peningkatan kualitas SDM tersebut juga menjadi saksi kunci untuk meningkatkan daya saing nasional, salah satunya di bidang ekonomi. Artinya jika SDM menguat maka perekonomian juga diharapkan akan meningkat.
* Penulis adalah pengamat sosial politik